Stockholm, 24 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ARDIANSYAH, ITU HASSAN WIRAJUDA TAK BERKUTIK, APABILA YUDHOYONO & KALLA MENERIMA HASIL PERUNDINGAN RI-ASNLF
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

ARDIANSYAH, ITU HASSAN WIRAJUDA TIDAK BERKUTIK, APABILA YUDHOYONO & KALLA MENERIMA HASIL PERUNDINGAN RI-ASNLF

"Kelihatannya ASNLF makin terjengkang melihat kenyataan yang ada. Baik lah kang daitu pungo alias Jeulma gelo & gendeng. Dalam Theory Modern Unsur negara itu ada 3. Ada wilayah tertentu. Ada rakyat. Ada kedaulatan tertentu. Nah ketiga unsur itu tidak di penuhi oleh ASNLF alias pengacau yang mengaku rakyat aceh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri. Mengenai theory kedaulatan rakyat sendiri menurut Carl schmitt , constant dan Sieyes mengemukakan verfassung dan ini tak lain dari pada merupakan keputusan tinggi berada ditangan rakyat ( de hoogste politiek beslissing van het colk ). Nah dari sini kita bisa lihat kalau yang berdaulat di Republik indonesia adalah rakyat , termasuk rakyat acheh yang memiliki hak yang sama dan kedudukannya didalam pemerintahan." (Muhammad Ardiansyah , ardiansyah_hm@yahoo.com , Thu, 24 Feb 2005 11:23:24 +0000 (GMT))

Baiklah Ardiansyah di Jakarta, Indonesia.

Masih juga kunyuk rawun ini berjumpalitan sambil berkowek-kowek membunyikan: "Theory Modern Unsur negara itu ada 3. Ada wilayah tertentu. Ada rakyat. Ada kedaulatan tertentu."

Nah, kalau melihat kepada ASNLF, jelas Negara Acheh itu sudah ada wilayahnya yaitu di wilayah Acheh yang dikuasai TNA. Juga ada rakyatnya, yaitu yang terdiri dari anggota TNA, anggota ASNLF, dan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila. Dan telah ada kekuasaan tertingi atas pemerintahan negara Acheh yang sekarang dipegang oleh ASNLF dalam pengasingan di Stockholm, Swedia.

Jadi jelas, dilihat dari sudut unsur negara, itu yang namanya Negara Acheh dibawah ASNLF dan dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah sah adanya.

Selanjutnya, menyinggung adanya sikap dari Menteri Luar Negeri RI Noer Hassan Wurajuda yang tidak mau bekerja sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam masalah penyelesaian damai di Acheh melalui perundingan antara RI-ASNLF, dengan alasan bahwa pihak ASNLF tidak memiliki otoritas internasional. Jelas itu hanya membuat kedudukan Noer Hassan Wirajuda makin terpepet dalam Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pihak Noer Hassan Wirajuda menganggap bahwa DK PBB tidak bisa dilibatkan karena harus adanya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri lain-nya untuk membicarakan gencatan senjata dan meminta pengawas militer asing agar membantu untuk menjadi tim monitoring gencatan senjata di Acheh.

Jelas itu argumentasi politik internasional-nya Noer Hassan Wirajuda bisa dipatahkan dengan bentuk solusi politik internasional melalui jalur dunia internasional dalam ruang lingkup regional. Artinya diantara negara-negara tetangga seperti ASEAN atau diantara negara-negara jauh lainnya, seperti negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropah.

Sebenarnya, bukan suatu masalah yang besar, apabila pihak Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menolak kerjasama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam hal penyelesaian konflik Acheh ini, Apabila Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menyetujui hasil perundingan RI-ASNLF itu.

Jadi yang namanya politik internasional model Noer Hassan adalah melalui Dewan Keamanan PBB. Sedangkan politik internasional-nya model Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah melalui jalur Uni Eropah atau ASEAN. Toh, hasilnya sama juga, ada keterlibatan unsur dunia internasional.

Yang jelas disini kelihatan bahwa, Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda sudah dikucilkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena kegagalannya waktu melakukan perundingan RI-ASNLF di Geneva dan di Tokyo, Jepang.

Soal melalui DK PBB atau melalui jalur ASEAN atau UNI Eropah adalah tidak begitu penting. Karena yang terpenting adalah adanya tim pengawas gencatan senjata di Acheh yang anggotanya bukan TNI dan TNA. Negara mana yang akan ikut terlibat untuk mengirimkan wakil militernya, itu masalah nomor dua. Yang nomor satu adalah adanya wakil-wakil militer negara asing yang menjadi tim pengawas gencatan senjata di Acheh.

Selanjutnya, itu Ardiansyah kunyuk rawun masih sibuk dengan memberikan argumentasi untuk mempertahankan bahwa RI tidak menduduki dan tidak menjajah Negeri Acheh.

Dengan alasan bahwa "yang berdaulat di Republik Indonesia adalah rakyat, termasuk rakyat Acheh yang memiliki hak yang sama dan kedudukannya didalam pemerintahan, maka tercermin juga bahwa tidak adanya penjajahan di tanah rencong, dan Indonesia adalah negara yang berdaulat karena telah memenuhi ketiga unsur negara Modern."

Nah, disini masih perlu dijelaskan dan didefinisikan arti daulat dan kedaulatan. Pengertian daulat adalah kekuasaan. Sedangkan pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertingi atas pemerintahan negara. Artinya kalau dihubungkan dengan RI, maka bunyinya adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara RI dipegang dipegang oleh pihak Pemerintah dan lembaga legislatif.

Misalnya satu contoh. Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanaggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan.

Nah disini terlihat bahwa Ratu Juliana bersama Perdana Menteri dan Menteri-nya telah menyerahkan kedaulatan kepada pihak Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diwakili oleh Mohammad Hatta. Artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan RIS setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS adalah Presiden RIS, Senat dan DPR-RIS.

Kemudian, karena kedaulatan dari pihak Belanda diserahkan kepada RIS, maka kalau dihubungkan dengan Negeri Acheh, ternyata Negeri Acheh tidak termasuk dalam Negara/Daerah Bagian RIS. Sehingga itu Negeri Acheh berada diluar wilayah de-jure dan de-facto RIS.

Disamping itu Negeri Acheh bukan Negeri yang dijajah Belanda setelah Belanda pada tahun 1942 dikalahkan oleh Jepang. Dan setelah jepang menyerahkan kalah kepada pihak Amerika dan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, itu penyerahan kedaulatan Jepang atas wilayah jajahannya tidak diserahkan kepada Belanda melainkan kepada pihak Amerika dan Sekutu. Dan sejak Jepang menyerah, Acheh tidak pernah dijajah kembali oleh Belanda ataupun oleh pihak sekutu.

Jadi kembali kepada RIS, setelah RIS diakui dan diserahi kedaulatan oleh Belanda, maka pemerintah RIS yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memerintah di wilayah de-jure dan de-facto RIS. Tetapi tidak di Acheh.

Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan Ardiansyah kunyuk rawun ini yang menyatakan "wajarlah dan hal yang tepat kalau saat ini pemerintah tegas menentukan sikap untuk tidak mengakui ASNLF sebagai organisasi yang berdiri di depan rakyat aceh untuk menyuarakan suara rakyat , ASNLF adalah LSM asing yang coba buat merong rong wibawa pemerintah."

Sikap demikian itu terjadi setelah proses pencaplokan Negeri Acheh oleh pihak Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 yang dilegalisasi secara sepihak dengan menetapkan payung hukum PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950. Kemudian diteruskan dengan legalisasi lainnya melalui cara pendudukan melalui pengiriman TNI-nya ke Acheh untuk terus dipakai alat membunuh.

Jadi, kalau hanya melihat dari apa yang terjadi saat sekarang ini, tanpa melihat jalur proses perkembangan Negara RI sebelumnya yang dihubungkan dengan Negeri Acheh, maka akan mudah tergelincir kejurang kepicikan atau kesempitan. Contohnya Ardiansyah kunyuk rawun ini. Yang menganggap Negeri Aheh yang dicaplok Soekarno itu sebagai wilayah RI, apalagi sudah dimasuki bumbu-bumbu pemilu dan penerapan berbagai payung hukum lainnya.

Tetapi, pada kenyataannya yang terjadi didalam tubuh Acheh itu sendiri adalah masih tetap bergolak perjuangan rakyat Acheh yang sedang memperjuangkan pembeasan negeri Acheh dari cengkraman pihak RI.

Nah, kalau itu Ardiansyah budek hanya menggembar-gemborkan "mengayomi sisa-sisa TNA yang masih belum sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan.".

Jelas kelihatan bahwa itu Ardiansyah kunyuk rawun ini hanya memaksakan makanan racun mpu Tantularnya yang berbentuk kueh apam busuk bhineka tunggal ika kemulut rakyat muslim Acheh.

Jadi bagaimanapun usaha pihak RI termasuk Ardiansyah budek ini mau menutupi pendudukan dan penjajahan di Negeri Acheh tidak akan berhasil. Selama kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak Soekarno dengan RIS-nya tidak diakui sebagai suatu tindakan pelanggaran kejahatan internasional yang menghancurkan segi kehidupan yang bebas, merdeka dibawah pemerintahan sendiri yang bebas dari pengaruh kekuasaan asing.

Selanjutnya mengenai Pemerintah Sendiri di Acheh atau istilah lainnya self goverment in Acheh adalah Pemerintah Acheh yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk memerintah diwilayah Dearah Acheh yang diatur oleh Undang Undang yang ditetapkan dan diseyahkan oleh seluruh rakyat Acheh melalui referendum atau plebisit. Dimana hubungan Pemerintah Acheh dengan Pemerintah di Jakarta diatur dalam UU tersebut.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Thu, 24 Feb 2005 11:23:24 +0000 (GMT)
From: muhammad ardiansyah ardiansyah_hm@yahoo.com
Subject: Jelas Menlu tidak mengakui ASNLF karena RI adalah negara yang berdaulat
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Assalamu'alaikum wr wbr.

Kelihatannya ASNLF makin terjengkang melihat kenyataan yang ada. Baik lah kang daitu pungo alias Jeulma gelo & gendeng. Dalam Theory Modern Unsur negara itu ada 3
1.ada wilayah tertentu,
2.ada rakyat,
3.ada kedaulatan tertentu.

Nah ketiga unsur itu tidak di penuhi oleh ASNLF alias pengacau yang mengaku rakyat aceh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri. Mengenai theory kedaulatan rakyat sendiri menurut Carl schmitt , constant dan Sieyes mengemukakan verfassung dan ini tak lain dari pada merupakan keputusan tinggi berada ditangan rakyat ( de hoogste politiek beslissing van het colk ).

Nah dari sini kita bisa lihat kalau yang berdaulat di Republik indonesia adalah rakyat , termasuk rakyat acheh yang memiliki hak yang sama dan kedudukannya didalam pemerintahan.

Dari segi ini lah tercermin juga bahwa tidak adanya penjajahan di tanah rencong , dan Indonesia adalah negara yang berdaulat karena telah memenuhi ketiga unsur negara Modern .
wajarlah dan hal yang tepat kalau saat ini pemerintah tegas menentukan sikap untuk tidak mengakui ASNLF sebagai organisasi yang berdiri di depan rakyat aceh untuk menyuarakan suara rakyat , ASNLF adalah LSM asing yang coba buat merong rong wibawa pemerintah.
Nah dengan begitu yang dihadapi Pemerintah adalah mengayomi sisa - sisa TNA yang masih belum sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Suara Rakyat aceh akan terwakili dalam pemilu dan pilkada dalam menentukan nasibnya sendiri. Self goverment yang diajukan sebagai syarat oleh ASNLF mencerminkan bahwa didalamnya tidak akan ada anggota ASNLF dalam menjalankan roda pemerintahan. Self Goverment telah terlaksana di seluruh wilayah Republik Indonesia , artinya tidak ada unsur asing yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Tapi kalau self Goverment itu di artikan sebagai " pemerintahan sendiri , jelas adalah tidak benar didalam tatanan bahasa Indonesia, karena Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri.Nahhh Jelas kan Tolol !!

Wassalam

Ardi

ardiansyah_hm@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------