Stockholm, 25 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PARA MANTAN JENDERAL TNI SEPERTI CACING KEPANASAN MENDENGAR BUNYI PETIR ASNLF PEMERINTAH SENDIRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PARA MANTAN JENDERAL TNI SEPERTI CACING KEPANASAN MENDENGAR BUNYI PETIR ASNLF PEMERINTAH SENDIRI

"Melihat tuntutan GAM pemerintahan sendiri, pemilu yang diikuti Parpol Aceh, dan penarikan militer dari wilayah Aceh itu, sebenarnya tidak ada kemajuan, karena yang ada hanya perbedaan istilah saja, atau formatnya lain. Karenanya, jangan buru-buru bilang ada kemajuan." (Kasum TNI Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Kamis, 24 Februari 2005, Jakarta)

"Masalah ini harus disikapi dengan hati-hati, dan harus tetap dalam konsep NKRI dalam penyelesaian Aceh. Pengertian "pemerintahan sendiri" harus dikaji sangat cermat, karena sebenarnya tidak ada perubahan dari pengertian merdeka. Pemerintahan desa itu memang harus berdasarkan kultur masyarakat setempat, dan hendaknya tidak diulangi kesalahan di Timtim di mana pemerintah pusat mengubah pemerintahan desa berdasarkan adat dengan pemerintahan desa yang berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat. Substansi tuntutan GSA, yakni pemerintahan sendiri, pemilu yang diikuti Parpol local Aceh, dan penarikan TNI dari wilayah Aceh, sama artinya dengan merdeka." (Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie, Kamis, 24 Februari 2005, Jakarta)

"Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus, dan saya memberikan kesempatan untuk itu. Dunia pun tidak ada yang mendukung Aceh lepas dari Indonesia, kecuali kesatuan teritorial seluruh Indonesia termasuk NAD" (Presiden Susilo Bambang Yudhoyno, Taman Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februarti 2005).

Membaca apa yang dilambungkan para mantan Jenderal TNI itu, seperti Kasum TNI Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie, dan yang diamini oleh para sesepuh TNI AD seperti Wiranto, Tyasno Sudarto, Edi Sudrajat, Hari Sabarno, Syahrir MS, dan Wismoyo Arismunandar. Jelas menggambarkan seperti cacing kepanasan ketika para mantan Jenderal TNI itu mendengar umpan Pemerintah Sendiri (Self Government) yang disodorkan oleh pihak ASNLF kepada pihak tim juru runding RI dalam perundingan RI-ASNLF putaran II di Koningstedt, Finlandia, 21-23 Februari 2005.

Memang bisa dimengeri kalau para mantan Jenderal TNI itu seperti cacing kepanasan ketika mendengar bahwa pihak ASNLF menyodorkan Pemerintah Sendiri dengan syarat pasukan non-organik TNI ditarik dari Acheh dan dilakukan pemilihan umum di Acheh.

Dimana sebagaimana dikatakan Letjen (Purn) Djamari Chaniago: "tuntutan GAM pemerintahan sendiri, pemilu yang diikuti Parpol Aceh, dan penarikan militer dari wilayah Aceh itu, sebenarnya tidak ada kemajuan, karena yang ada hanya perbedaan istilah saja, atau formatnya lain".

Nah, dari apa yang dilontarkan Djamari Chaniago kelihatan jelas bahwa para Jenderal TNI ini memang ketakutan sekali kalau Negeri Acheh lepas kembali ke tangan seluruh rakyat Acheh. Dan memang mereka mantan Jenderal TNI ini masih budek dan tidak mau menerima dan tidak mau memahami bahwa itu Negeri Acheh adalah Negeri yang dicaplok dan dijajah Soekarno dengan RIS-nya.

Apa salahnya kalau itu rakyat Acheh menuntut negerinya yang telah ditelan dan dijajah RI ?. Kalau pihak ASNLF menyodorkan Pemerintah Sendiri dengan melalui pemilihan umum dan penarikan pasukan non-organik TNI dari Acheh, itu adalah suatu langkah bijaksana, adil dan jujur. Karena melalui penarikan pasukan non-organik TNI dari Acheh dan melakukan pemilihan umum partai politik di Acheh itu merupakan sikap yang paling baik bagi rakyat Acheh untuk memberikan sikap bagi masa depan mereka dan bagi masa depan Negeri Acheh.

Jadi wajar saja bagi rakyat Acheh untuk memilih pemimpin Acheh dan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum di Acheh, bukan melalui pemilihan umum di RI.

Apakah pihak Pemerintah di Jakarta akan merasa kehilangan negeri Acheh kalau itu Negeri Acheh dipimpin oleh rakyat Acheh melalui cara pemilihan umum langsung oleh rakyat Acheh melalui partai-partai politik yang ada di Acheh ?.

Kemudian masalah pembagian kekayaan dan keuangan Negeri Acheh itu harus dipertimbangan demi kesejahteraan rakyat Acheh bukan demi kesejahteraan Pemerintah Pusat di Jakarta, sebagaimana yang berlaku sekarang dan yang tertuang dalam UU No.18/2001.

Kalau itu para mantan Jenderal TNI masih merasa egoistis, mementingkan kepentingan mereka sendiri selama lebih dari setengah abad, mengabaikan kepentingan rakyat Acheh, maka sekarang saatnya rakyat Acheh merasakan hasil dari pembangunan rakyat Acheh.

Biarkan rakyat Acheh yang akan mengatur Negeri mereka sendiri. Kemudian dalam hubungan antara Pemerintah Sendiri Acheh dengan pihak Pemerintah di Jakarta diatur dalam undang-undang tentang Pemerintah Sendiri (Self Government) ini. Dimana poin-poinnya masih akan dibicarakan secara detil dalam perundingan RI-ASNLF putaran III.

Jadi, untuk para mantan Jenderal TNI, tidak perlu seperti cacing kepanasan mendengar suara petir yang disodorkan pihak ASNLF dalam bentuk kartu Pemerintah Sendiri. Karena memang sudah waktunya bagi rakyat Acheh untuk mengatur diri mereka sendiri dan Negerinya sendiri, tanpa keterlibatan pihak luar seperti dari Jakarta. Karena itu pemilihan politik bagi partai politik di Acheh adalah dari rakyat Acheh untuk rakyat Acheh. Sedangkan partai-partai politik lainnya yang sudah wujud sekarang tidak diperkenankan untukm ikut dalam pemilihan umum di Acheh, kecuali kalau membentuk partai baru yang anggota dan para pengurusnya orang Acheh.

Terakhir, kalau itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan: "Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus". Maka pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono ini menggambarkan bahwa itu Susilo Bambang Yudhoyno tidak ingin melihat di Acheh aman dan damai. Kalau hanya itu yang terus saja disodorkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, tidak perlulah piha SusiloBambang Yudhoyono melanjutkan perundingan dengan pihak ASNLF. Karena memang tidak ada guna dan manfaatnya. Itu otonomi sudah dijalankan sejak tahun 1956 oleh Soekarno melalui penetapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, sampai sekarang ini dengan memakai payung hukum UU No.18/2001.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Pemerintah Waspadai "Pemerintah Sendiri" Versi GAM

Jakarta (SIB) Sejumlah pensiunan jenderal meminta pemerintah agar lebih mewaspadai tuntutan baru pihak Gerakan Separatis Aceh (GSA/GAM), yakni pemerintahan sendiri, pemilu yang diikuti Parpol Aceh, dan penarikan militer dari wilayah Aceh.

"Melihat tuntutan GAM itu, tidak ada perubahan, sama saja dengan merdeka, itu hanya permainan istilah saja," kata mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Djamari Chaniago, usai silaturahmi Kasad Jenderal Ryamizard Ryacudu dengan para sesepuh TNI AD di Jakarta, Kamis.

Sesepuh TNI lainnya, seperti Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie juga mengatakan hal yang senada. Sementara pertemuan yang diselenggarakan Jenderal Ryamizard Ryacudu itu dihadiri para sesepuh TNI AD, seperti Tyasno Sudarto, Wiranto, Edi Sudrajat, Wismoyo Arismunandar, Syahrir MS, dan Hari Sabarno.

Menurut Djamari Chaniago, tuntutan baru GSA itu sebenarnya bukan suatu kemajuan yang dicapai melalui berbagai perundingan, seperti yang dilaksanakan di Helsinki, karena substansi tuntutan GSA itu sama dengan merdeka.

"Melihat tuntutan GAM itu, sebenarnya tidak ada kemajuan, karena yang ada hanya perbedaan istilah saja, atau formatnya lain. Karenanya, jangan buru-buru bilang ada kemajuan," kata Djamari yang didampingi mantan Kababinkum TNI Mayjen (Purn) Timor P Manurung.

Sementara itu, Kiki Syahnakrie mengatakan, melihat tiga tuntutan GSA maka bisa diartikan mereka tidak berubah dari tuntutan semula, yakni tetap menginginkan kemerdekaan.

"Masalah ini harus disikapi dengan hati- hati, dan harus tetap dalam konsep NKRI dalam penyelesaian Aceh," kata mantan Panglima Darurat Militer Timtim itu.

Menurut dia, pengertian "pemerintahan sendiri" harus dikaji sangat cermat, karena sebenarnya tidak ada perubahan dari pengertian merdeka.

Ia kemudian mengatakan jika pemerintahan sendiri itu dimaksudkan hanya mengubah pemerintahan desa berdasarkan kultur masyarakat Aceh, maka hal itu tidak masalah.

"Pemerintahan desa itu memang harus berdasarkan kultur masyarakat setempat, dan hendaknya tidak diulangi kesalahan di Timtim di mana pemerintah pusat mengubah pemerintahan desa berdasarkan adat dengan pemerintahan desa yang berdasarkan undang- undang yang dibuat pemerintah pusat," katanya.

Namun ia mengatakan, substansi tuntutan GSA, yakni pemerintahan sendiri, pemilu yang diikuti Parpol local Aceh, dan penarikan TNI dari wilayah Aceh, sama artinya dengan merdeka.

Perundingan damai putaran kedua antara Pemerintah Indonesia dengan GSA yang berlangsung sejak Senin (21/2) di Helsinki, Finlandia, berakhir Rabu dengan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan kembali bertemu bulan April mendatang.

Sementara itu, kelompok separatis GSA siap meninggalkan opsi merdeka karena Jakarta menyetujui akan mempertimbangkan pemakaian istilah "pemerintahan sendiri" daripada "otonomi khusus" bagi status Aceh, demikian dilaporkan Kantor Berita Reuters.

Pertemuan informal antara kedua belah pihak yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari itu, dianggap menghasilkan kemajuan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil, delegasi Indonesia -yang terdiri atas dia sendiri, Menko Polhukkam Widodo Adi Sutjipto serta Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin- menyadari masih adanya perbedaan pada posisi Jakarta dan GSA, tapi setidaknya "sudah mulai masuk ke substansi permasalahan".

Indonesia dalam perundingan itu menawarkan opsi otonomi khusus, sementara GSA menginginkan pemakaian istilah "pemerintahan sendiri" bagi status Aceh.

Sementara itu Martti Ahtisaari dalam jumpa pers usai pertemuan RI-GSA hari Rabu mengatakan putaran ke-tiga perundingan akan berlangsung antara 12 dan 17 April.

Seperti putaran pertama dan kedua, perundingan putaran ketiga juga akan diselenggarakan di ibukota Finlandia, Helsinki.

http://www.hariansib.com/hal1e.htm
----------

SBY: Otonomi Khusus Solusi Final untuk GAM di Aceh
Reporter: Dian Intannia

detikcom - Jakarta, Presiden SBY menegaskan, solusi final untuk GAM di Aceh adalah otonomi khusus. Dia mengingatkan GAM, dunia tidak ada yang mendukung Aceh lepas dari Indonesia.

Hal itu dikatakan dia terkait permintaan GAM untuk memiliki pemerintahan sendiri sebagai salah satu opsi GAM dalam perundingan dengan Indonesia di Helsinki Finlandia kemarin.

"Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus, dan saya memberikan kesempatan untuk itu. Dunia pun tidak ada yang mendukung Aceh lepas dari Indonesia, kecuali kesatuan teritorial seluruh Indonesia termasuk NAD," tegas SBY di Taman Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2005).

Menurut dia, Indonesia bersedia untuk melanjutkan pertemuan informal selanjutnya bila pertemuan tersebut memiliki agenda yang jelas, yakni mengakhiri konflik berdasarkan otonomi khusus, dan bila pihak GAM menaati agenda yang sudah ditetapkan bersama.

"Saya akui memang alot, terjadi di negara manapun juga, tidak bisa sekali pertemuan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tapi saya mendapat laporan perkembangannya makin positif, sudah membahas serius makna dari otonomi khusus pengakhiran konflik dan amnesti, bagaimana mereka dapat hidup kembali sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki bersama saudaranya di NAD," ujar SBY.

Namun dia mengingatkan pihak GAM yang berada di Aceh agar tidak mengganggu upaya rekonstruksi dan langkah-langkah kemanusiaan yang tengah berlangsung di Aceh, sehubungan dengan musibah tsunami 26 Desember lalu.

"Saya ingin betul-betul, konflik Aceh yang sudah berlangsung 29 tahun bisa diakhiri, terlebih ketika harus membangun kembali Aceh pascatsunami," tukas SBY.

Diakuinya, untuk mengakhiri konflik RI-GAM memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memelihara kondisi keamanan di Aceh agar upaya rekonstruksi tetap berjalan dengan baik. (sss)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/24/time/191517/idnews/299071/idkanal/10
----------