Stockholm, 25 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PENJELASAN TENTANG "SELF-GOVERNMENT" DALAM PERUNDINGAN KE 2 DI HELSINKI-FINLANDIA
Bakhtiar Abdullah
Stockholm - SWEDIA.

 

PEMERINTAH NEGARA ACHEH (PNA) KEMENTRIAN PENERANGAN P.O. BOX 130, S-145 01 NOSBORG SWEDEN TEL : +46 8 531 83833 FAX: +46 8 531 91275

Dalam beberapa hari ini telah timbul semacam kontroversi dan perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Acheh di seluruh dunia, setelah tersebar berita kononnya Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah menggugurkan tuntunan merdeka dalam perundingannya di Helsinki, Finlandia dengan pihak pemerintah kolonial Indonesia, dan menggantikannya dengan apa yang dinamakan "pemerintahan sendiri" (self-government).

Perlu ditekankan pertama sekali bahwa Pemerintah Negara Acheh/Gerakan Acheh Merdeka tidak pernah menggugurkan tuntutan kemerdekaan, aspirasi bangsa Acheh yang telah diperjuangan dengan darah, airmata dan keringat sejak 1873, dan telah dipimpin oleh Gerakan Acheh Merdeka sejak 1976. Jadi apakah sebenarnya maksud GAM memasukkan usul "Pemerintahan Sendiri" dalam agenda meeting di Helsinki dan apakah yang dimaksudkan dengan "Pemerintahan Sendiri" (self-government) itu ?

Sebagaimana semua orang tahu pihak Indonesia hanya mau berdialog dengan GAM kalau tawaran Otonomi Khusus-nya dimasukkan dalam agenda perbicangan sedangkan bagi GAM istilah itu mewakili status-quo (keadaan yang ada) yaitu konflik dengan segala unsur kezaliman yang terkandung di dalamnya seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan, perampokan dan berbagai pelanggaran HAM yang serius lainnya.

Jadi kalau kedua belah pihak tidak mahu berkompromi untuk mencari suatu topik lain yang boleh diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan sesuatu perasaan muak yang mendalam, maka dialog tidak mungkin berlangsung, sedangkan dialog sangat diperlukan dalam masa pasca tsunami di Acheh untuk membolehkan pihak internasional masuk meyampaikan bantuan tanpa gangguan dan memulai usaha pembangunan kembali Acheh.

Dalam konteks pemikiran inilah, pihak team Perunding GAM mencari satu idea eksplorasi yang kreatif untuk keluar dari jaringan deadlock yang menghambat diteruskannya dialog yang sangat diperlukan pada masa ini menimbang keadaan bangsa Acheh yang sangat tersiksa oleh terjadinya bencana gempa dan tsunami dan diteruskannya keganasan militer terhadap penduduk sipil oleh pemerintah kolonial RI. Itulah latar belakang usul membicarakan "self-government" itu.

Sangat penting dijelaskan bahwa prinsip meeting di Helsinki yang telah ditetapkan dengan tegas oleh pihak fasilitator, CMI, yang dipimpin oleh bekas presiden Finlandia, President Martti Ahtisaari, dan dibiayai serta didukung sepenuhnya oleh pemerintah Finlanda. Prinsip tersebut adalah "nothing is agreed until everything is agreed", artinya tiada apapun yang dipersetujui hingga seluruhnya disetujui. Maksudya, kalau ada satu perkara saja dari berbagai perkara yang dibincangkan tidak disetujui oleh sesuatu pihak, maka keseluruhan dialog itu dibubarkan tanpa sesuatu keputusan (gagal).

Apakah yang dimaksudkan oleh GAM dengan "self government" itu? Memang terdapat berbagai tafsiran dan taraf "self-government". Bagi GAM, segalanya tergantung pada kehendak bangsa Acheh sendiri. Berkali-kali telah ditegaskan bahwa GAM hanyalah pelaksana mandat bangsa Acheh untuk mencapai kemerdekaan.

Sepanjang perjuangannya sejak th 1976 GAM telah mengatur berbagai strategi dan langkah untuk melaksanakan mandat itu. Dari mula-mula dengan tegas menuntut kembali kedaulatan Negara Acheh secara mutlak, beralih secara fundamental kepada menerima referendum yang mempertaruhkan kedaulatan itu demi memberi jalan kepada prinsip demokrasi. Menerima referendum berarti menerima kemungkinan kedaulatan itu jatuh kepada Indonesia secara sah untuk selama-lamanya, sekiranya bangsa Acheh memilih tetap berada dalam Indonesia dalam sebuah referendum yang dilaksanakan dengan adil, selamat dan demokratik.

Indonesia ternyata tidak berani menerima cabaran demokrasi itu walaupun melawung-lawungkan kepada dunia bahwa NKRI sekarang adalah sebuah negara yang mempraktekkan prinsip demokrasi.

Pemerintah kolonial Indonesia bahkan memilih untuk melancarkan serangan militer secara besar-besaran. Walaupun pihak musuh berpuluh kali lebih ramai dan mempunyai senjata berat yang canggih-canggih termasuk jet dan helikopter penempur, tank dan panzer serta alat-alat perang terkini lainnya, kita telah dapat mempertahankan tanah air lebih dari dua tahun berlakunya darurat militer yang disambung pula dengan darurat sipil dengan kekuatan militer terus ditambah dan diperhebat dengan kehadiran apa yang dinamakan batalion-batalion Raiders (anti-gerilya). Pihak musuh dengan terkeburnya menyatakan akan menghancurkan GAM dalam waktu 3 bulan tetapi Allah masih memelihara kita hingga sekarang.

Kini tanah air dan bangsa kita telah tertimpa bencana alam yang begitu dashyat sehingga terketuk hati seluruh bangsa-bangsa di dunia yang selama ini tidak pernah pun mendengar nama Acheh. Namun pihak Indonesia masih terus dengan kepicikan hati nuraninya yang bukan saja tidak sanggup dan tidak mahu membantu bangsa Acheh, tetapi mencari berbagai cara untuk menghalang pihak internasional untuk menyampaikan bantuan.

Sesungguhnyalah Indonesia sedang menggunakan tsunami untuk kepentingan politiknya dan sedang menghalau penduduk kampung ke tangsi-tangsi yang jauh dari perkampungan mereka dengan alasan "relokasi", mengosongkan kampung-kampung Acheh untuk kemudian diisi oleh transmigran.

Inilah realitas yang dihadapi oleh bangsa Acheh sekarang, yang memaksa GAM memikirkan strategi-strategi baru untuk memungkinkannya memelihara keselamatan dan keujudan bangsa Acheh sebagi satu entiti bangsa yang bermartabat. Pemerintah Negara Acheh menyeru kepada bangsa Acheh di seluruh dunia untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi-provokasi dan propaganda musuh dan membuat spekulasi-spekulasi yang tidak perlu.

Biarlah segala sesuatunya dirundingkan lebih dahulu oleh pihak pimpinan negara hingga bila sampai masanya nanti segala-galanya disampaikan kepada bangsa Acheh secara terbuka untuk mendapatkan keputusan yang demokratis.

Wassalamualaikum w.w.

Bakhtiar Abdullah

Jurubicara Pemerintah Negara Acheh
dalam pengasingan Di Stockholm, Sweden
----------