Stockholm, 2 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

HARIWIBOWO, ITU KEINGINAN MERDEKA RAKYAT ACHEH SUDAH TERTANAM SEJAK LAMA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

YANG PERLU DIKETAHUI HARIWIBOWO, ITU KEINGINAN MERDEKA RAKYAT ACHEH SUDAH TERTANAM SEJAK LAMA

"Saya adalah wartawan situs berita www.modus.or.id nama saya adalah Hariwibowo, saya suka mengikuti debat soal Aceh yang selalu bapak tulis di mimbar bebas mailing list. Dalam debat tersebut, saya menilai bapak menguasai betul masalah Aceh baik masa lalunya dan masa sekarang. Selain itu, saya ingin bertanya beberapa hal yaitu, Apakah setiap Kabupaten/Kota di NAD memang menghendaki NAD merdeka, apa ini tidak hanya tuntutan beberapa Kabupaten/Kota saja ? Apakah benar sebenarnya masyarakat NAD memiliki keinginan terpendam untuk merdeka, apakah memang selama ini dosa yang dilakukan Indonesia tidak bisa dilupakan oleh rakyat NAD ? Sebenarnya apa strategi GAM dalam upaya memerdekakan NAD selain perang ? apakah kekuatan GAM masih solid ? Siapa sebenarnya donatur GAM, apakah dia mempunyai sanak keluarga yang mati karena DOM atau karena pelanggaran HAM lainnya ? Bagaimana sekarang ini nasib keluarga almarhum Tgk Bantaqiah ? Apa ide brilian bapak dalam rangka memasuki masa atau tahap rekonstruksi dan rehabilitas NAD ? Mengapa Anda selalu mengusulkan peran serta pasukan asing dalam penyelesaian konflik di NAD, apakah ini yang dimaksud dengan internasionalisasi ? " (Hariwibowo , tonisudibyo2001@yahoo.com ,Wed, 2 Mar 2005 03:11:30 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Hariwibowo di Jakarta, Indonesia

Sebenarnya tulisan-tulisan yang berupa hasil diskusi di mimbar bebas ini telah dikumpulkan di www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm . Dan bagi siapa saja yang ingin membaca atau mengutip atau memuat tulisan-tulisan tersebut tidak ada ditentukan persyaratannya, kecuali harus disebutkan sumber dari mana dikutip atau diambilnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan berulang kali di mimbar bebas ini, bahwa Ahmad Sudirman mendukung dan menyokong penuh perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI. Perjuangan rakyat Acheh dibawa pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan ASNLF dan TNA-nya.

Perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri ini, berasal dari 17 kabupaten dan 4 kota atau dari seluruh daerah Acheh. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan catatan dari hasil pengolahan data hasil olah cepat Komisi Pemilihan Umum 2004 di Acheh sebelum bencana alam gempa dan tsunami dan sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, jumlah penduduk di Acheh tercatat 4.226.999 orang dan yang mempunyai hak pilih sebanyak 2.495.590 orang.

Kemudian adanya perubahan perjuangan rakyat Acheh dari menuntut penuh dan mutlak untuk penentuan nasib sendiri melalui penyerahan kedaulatan Acheh dari RI ke pihak Acheh melalui ASNLF sebagai wadah perjuangan penentuan nasib sendiri untuk bebas dari pengaruh kekuasaan asing RI, kepada jalur perjuangan penentuan nasib sendiri melalui jalur plebisit atau referendum yang bebas, rahasia, aman, jujur dan adil.

Nah, perjuangan melalui jalur penentuan nasib sendiri dengan cara plebisit atau referendum inilah yang sedang ditempuh oleh rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan asing RI.

Tentu saja, dalam mengambil keputusan melalui plebisit ini tidak melihat per kabupaten, melainkan melihat kepada keseluruhan. Artinya seluruh rakyat Acheh yang memiliki hak pilih agar supaya mempergunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib mereka dan menentukan masa depan Negeri Acheh, apakah akan tetap berada dalam otonomi sebagaimana keadaan yang sedang berjalan sekarang, atau akan menentukan nasib sendiri berdiri diatas pemerintah sendiri dibawah pimpinan rakyat Acheh sendiri yang bebas daripengaruh kekuasaan asing RI.

Karena kemerdekaan itu, adalah hak seluruh rakyat Acheh, maka seluruh rakyat Acheh yang ada di 17 Kabupaten dan 4 Kota di seluruh Acheh inilah yang akan menentukan masa depan Acheh.

Sampai saat ini, karena Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004 masih belum dicabut, maka sangat sulit untuk dilakukan penjajagan pendapat setuju atau tidak setuju berpisah dari RI secara menyeluruh dengan hasil yang objektif, tanpa memberikan efek negatif bagi rakyat Acheh.

Karena itu, untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan saudara Hariwibowo: "apakah setiap Kabupaten/Kota di NAD memang menghendaki NAD merdeka, atau ini tidak hanya tuntutan beberapa Kabupaten/Kota saja ?."

Jawabannya adalah pembuktian secara empris berdasarkan hasil pengumpulan data yang objektif sampai detik ini belum dilakukan diseluruh Acheh. Kkarena masih adanya hambatan hukum, yakni masih diberlakukannya Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004 yang bisa menjadi penghambat dan tidak objetifnya hasil dari pengumpulan data empiris ini.

Oleh sebab itu, kalau mau jujur dan adil, maka sebelum dilakukan pengumpulan data secara empiris ini, faktor penghambat seperti Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004 terlebih dahulu harus dicabut.

Begitu juga dengan pertanyaan saudara Hariwibowo: "apakah benar masyarakat NAD memiliki keinginan terpendam untuk merdeka, apakah memang selama ini dosa yang dilakukan Indonesia tidak bisa dilupakan oleh rakyat NAD ?"

Kita telah melihat bahwa perjuangan rakyat Acheh melalui ASNLF dan TNA dan juga gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, pemuda, dan para santri dari seluruh Acheh telah terbentuk dengan dibangunnya gerakan Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) yang dibentuk pada tahun 1999.

Dimana Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh 106 lembaga masyrakat sipil yang ada di seluruh Acheh dan di luar Acheh yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan santri Acheh serantau pada tanggal 4 Februari 1999 di Banda Acheh dalam kongres yang diorganisir oleh KARMA (Koalisi untuk Reformasi Mahasiswa Acheh) dan KMPAN (Komite Mahasiswa dan Pelajar Acheh Nasional)

Sembilan bulan kemudian dari sejak SIRA dibentuk, Muhammad Nazar (sekarang berada di LP Malang - Jawa Timur) sebagai ketua umum SIRA tampil di Banda Acheh di Masjid raya Baiturrahman, pada tanggal 8 November 1999 dengan menampilkan tuntutan referendum yang sekaligus merupakan pertemuan raksasa yang dihadiri oleh sekitar 2.000.000 rakyat Acheh atau hampir seluruh rakyat Acheh yang mempunyai hak pilih. Kemudian pertemuan raksasa SIRA ini dilanjutkan pada tahun berikutnya, pada tanaggal 8 November 2000. Tetapi pada pertemuan raksasa berikutnya pada tanggal 8 November 2001, SIRA dilarang untuk melakukan aktifitas penuntutan referendumnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan payung hukum Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Acheh yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2001.

Disamping itu, dua bulan sebelum SIRA melakukan pertemuan raksasa di Banda Acheh, para Ulama Dayah se-Acheh mengadakan musyawarah yang diadakan tanggal 3-4 Jumadil Akhir 1420 Hijriah / 13-14 September 1999 di Banda Acheh. Dimana salah satu hasil musyawarah itu terutama dalam bidang rekomendasi dan pernyataannya menyebutkan bahwa:

Pertama, setelah mengamati dan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat Acheh yang berkembang dewasa ini dimana ada yang menghendaki otonomi dan ada yang menghendaki merdeka maka Musyawarah Ulama Dayah se-Acheh mendesak pemerintah pusat untuk segera melaksanakan referendum/jajak pendapat di bawah pengawasan masyarakat internasional sesuai dengan permintaan mahasiswa/thaliban dan masyarakat Acheh lainnya.

Kedua, apabila pemerintah pusat tidak menanggapi suara rakyat Acheh dimaksud maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak berkelanjutan yang jauh lebih besar dari gejolak yang terjadi saat ini.

Ketiga, menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan menghentikan segala bentuk kekerasan sehingga tercipta perasaan aman di kalangan masyarakat Acheh. Dimana musyawarah ini dipimpin oleh sidang presidium, Teungku H Nuruzzahri H Yahya (ketua), Teungku H Syamaun Risyad (sekretaris), Teungku HM Daud (anggota), Teungku H Saifuddin Ilyas (anggota), Teungku H Abdul Manan (anggota).

Nah sekarang, dengan mempelajari dan menggali dari apa yang menjadi fakta dan bukti ini menunjukkan bahwa rakyat Acheh secara keseluruhan telah menyatakan untuk penentuan nasib sendiri melalui cara jajak pendapat atau plebisit atau referendum. Dengan melalui plebisit atau referendum inilah Negeri Acheh akan diperoleh kembali oleh seluruh Acheh.

Seterusnya menyinggung strategi ASNLF atau GAM dalam usaha mencapai penentuan nasib sendiri bebas daripengaruh kekuasaan asing RI adalah dengan melalui jalur diplomasidan politik seperti perundingan. Misalnya, seperti perundingan RI-ASNLF yang sedang berlangsung di Helsinki, Finlandia. Dengan menyodorkan konsep Acheh self-government yang perinciannya secara detil masih akan dibicarakan dalam perundingan Helsinki mendatang, 12-17 April 2005. Dimana ASNLF atau GAM ini merupakan pengemban mandat rakyat Acheh. Ditangan seluruh rakyat Acheh-lah untuk menentukan masa depan Acheh dan rakyat Acheh, apakah Acheh akan tetap bersama RI dalam bentuk otonomi atau berdiri sendiri dengan membentuk Acheh self-government.

Kemudian kalau melihat kepada kekuatan TNA yang ada sampai detik sekarang ini, terlihat itu pasukan muslim rakyat Acheh TNA masih tetap solid dan tetap berada dibawah komando Panglima Tentara Negara Acheh Muzakkir Manaf, yang terus melakukan pertahanan dan pembebasan wilayah Negeri Acheh dari pihak RI.

Menyinggung masalah donator atau yang memberikan bantuan atau sumbangan tetap kepada ASNLF atau GAM adalah seluruh rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri termasuk didalamnya seluruh anggota ASNLF atau GAM. Para anggota pejuang kemerdekaan Acheh ASNLF atau GAM dan TNA ada keluarganya yang menjadi korban militer dibawah rezim Soeharto dan Pangab Jenderal Wiranto.

Menyinggung nasib Teungku Bantaqiah, dimana ketika Teungku Bantaqiah dan 56 santri dan penduduk dari Acheh Utara, Acheh Timur dan Pidie, yang datang untuk melakukan kenduri menyambut kebebasan Teungku Bantaqiah setelah diberi amnesti, dibunuh oleh lebih dari 100 personil TNI-AD yang berada dibawah kendali operasi (BKO) Korem 011/Lilawangsa, terdiri dari pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung satu pleton pasukan dari Batalyon 328 Kostrad, dibawah pimpinan kasi intel Korem 011/Lilawangsa, Letkol Inf Sudjono dengan muka dicat warna hitam dan memakai pakaian loreng, di berbaris di depan rumah Teungku Bantaqiah yang terletak dipinggir sungai Beutong di Desa Blang Meurandeh, pada hari Jumat, 23 Juli 1999.

Adapun nasib keluarga Teungku Bantaqiah sekarang, setelah Teungku Bantaqiah dan putranya Usman dibunuh, mereka memang menjadi trauma kalau mendengar pasukan TNI melakukan terus pembunuhan di Acheh.

Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Acheh, yang paling penting adalah adanya suasana yang aman. Dimana antara pihak TNA dan TNI berada dalam posisi tidak saling menyerang satu sama lain, dengan didasarkan kepada payung hukum perjanjian gencatan senjata yang diawasi oleh tim pengawas gencatan senjata dari wakil-wakil militer Negara asing. Jadi selama berlangsungnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, suasana yang aman perlu dicptakan dan ditumbuhkan.

Disamping itu, dalam usaha memberikan ruang gerak kearah suasana aman dan damai di Acheh, maka pasukan non-organik TNI yang sekarang berada di Acheh lebih dari 50.000 pasukan itu perlu ditarik dari Acheh.

Bersamaan dengan menciptakan ruang gerak yang bebas, aman, dan damai di Acheh, maka perlu dicabut Darurat Sipil sebagaimana tertuang dalam PP No.2/2004 dan juga perlu dicabut faktor-faktor yang menjadi hambatan dan larangan bagi jurnalis dan orang asing di Acheh seperti yang tercantum dalam Keppres No.43/2003.

Seterusnya, para tahanan politik ASNLF dan TNA juga para aktifis mahasiswa dan pelajar yang terlibat dalam SIRA yang sedang menjalani hukuman di LP-LP di Jawa dan di Acheh dibebaskan dalam rangka memberikan suasa hidup yang aman, bebas dan damai di Acheh.

Dalam kondisi dan situasi di Acheh yang sedang menuju kearah yang memberikan harapan perdamaian yang abadi, perlu dibangun suasana kehidupan politis yang memberikan keleluasaan bagi seluruh rakyat Acheh untuk membangun kendaraan politik sebagai alat untuk terbentuknya Acheh self-government. Dimana dalam membangun Acheh self-government ini pada ujungnya harus diserahkan keputusannya kepada seluruh rakyat Acheh melalui cara plebisit yang didalamnya memiliki dua opsi, yaitu opsi self-government yang berdiri sendiri dan opsi self-goverment yang tetap bagian dari RI.

Jadi pada masa transisi ini, artinya masa dari waktu dimulainya gencatan senjata sampai terbentuknya Acheh self-government, kebebasan politik di Acheh harus diciptakan, dimana pihak ASNLF dan TNA serta seluruh rakyat Acheh diberikan kesempatan untuk menghirup udara bebas guna membuka jalan kearah perdamaian yang abadi.

Dengan adanya keterlibatan ASNLF dan TNA dalam kehidupan politis di Acheh bersama seluruh rakyat Acheh akan memberikan suasana dan ruang gerak untuk saling berhubungan dan saling menilai satu sama lain. Misalnya apakah pihak ASNLF dan TNA mampu membangun Negeri Acheh dibawah kaki sendiri atau tidak. Begitu juga dari pihak RI akan ikut berlomba dalam kancah politik, apakah memang pihak RI sanggup untuk meneruskan hubungan baik dengan rakyat Acheh dan mengatur rakyat Acheh dalam suasana yang bebas dari ketakutan militer atau TNI/Polri.

Nah, apabila telah tercipta kondisi dan keadaan yang aman dan stabil secara politis ini, maka akan menguntungkan kepada dua belah pihak, pihak ASNLF & TNA dan pihak RI. Dimana pada akhir dan ujungnya, yang akan menentukan sikap adalah seluruh rakyat Acheh yang jumlahnya lebih dari 2 juta jiwa itu yang memiliki hak pilih untuk menentukan sikap dan memberikan keputusan mereka, apakah mau bersama ASNLF atau tetap bersama RI.

Selanjutnya kembali kepada masalah sistem monitoring atau pengawasan gencatan senjata.

Dimana pertanyaan saudara Hariwibowo: "Mengapa harus dari pihak militer asing bukan dari pihak TNA atau TNI untuk menjadi tim pengawas gencatan senjata ?.

Karena alasannya adalah sangat sulit dan tidak mungkin bisa memberikan keputusan terhadap masalah pelanggaran gencatan senjata secara objektif apabila tim pengawas gencatan senjata itu anggotanya dari pihak TNI dan TNA. Karena itu pilihan yang paling tepat dan adil adalah meminta kepada wakil-wakil militer dari negara asing untuk ikut menjadi tim pengawas gencatan senjata di Acheh.

Disamping perlunya tim pengawas diisi oleh wakil-wakil militer negara asing untuk mendapatkan putusan seobjektif mungkin jika terjadi sengketa pelanggaran gencatan senjata, juga, juga karena masalah Acheh sampai detik ini adalah bukan masalah domestik lagi, melainkan sudah menjadi masalah internasional, maka perlu pihak asing untuk diminta keterlibatannya, seperti misalnya dalam masalah tim pengawas gencatan senjata.

Selanjutnya menyinggung pertanyaan: "Apa benar Hasan Tiro Cs itu masih memiliki wibawa dimata masyarakat NAD ?"

Untuk menjawab hal ini adalah apabila pelaksanaan dari hasil perundingan-perundingan informal di Helsinki yang nantinya akan disepakati dalam perundingan formal bisa berjalan dengan baik dan lancar di lapangan, maka itu menandakan bahwa Teungku Hasan Muhammad di Tiro masih tetap memiliki wibawa dimata masyarakat Acheh.

Adapun mengenai pertanyaan: "Apa benar dalam tubuh GAM itu ada faksi-faksi dan latar belakang anggota GAM adalah mantan preman, pencuri, tapol/napol dan residivis lainnya ?"

ASNLF atau GAM dan TNA masih tetap dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Walaupun dalam melakukan perjalanan harian roda pemerintahan Acheh di pengasingan dilakukan oleh staf kabinetnya, yaitu oleh Perdana Menteri Teungku Malik Mahmud beserta stafnya juga untuk urusan luar negeri dibantu oleh Menteri Luar Negeri Teungku Dr. Zaini Abdullah.

Terakhir, pertanyaan saudara Hariwibowo: "Apakah masalah NAD bisa diselesaikan secara baik-baik ? atau memang harus seperti ini nasib NAD ?"

Tidak ada persoalan diatas dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Persoalannya adalah sejauh mana kemampuan kita untuk mengerti, memahami, menghayati, menyimpulkan akar utama penyebab persoalan tersebut. Artinya, kalau kita telah mengerti, memahami, menghayati, menyimpulkan akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan konflik Acheh ini dengan aman, damai dan bijaksana.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Wed, 2 Mar 2005 03:11:30 -0800 (PST)
From: sudibyo toni tonisudibyo2001@yahoo.com
Subject: Mohon informasi
To: ahmad@dataphone.se

Jakarta, 2 Maret 2005

Kepada Yth
Bapak Ahmad Sudirman
Di Swedia

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya adalah wartawan situs berita www.modus.or.id nama saya adalah Hariwibowo, saya suka mengikuti debat soal Aceh yang selalu bapak tulis di mimbar bebas mailing list. Dalam debat tersebut, saya menilai bapak menguasai betul masalah Aceh baik masa lalunya dan masa sekarang.

Oleh karena itu, saya berniat untuk bisa memuat opini bapak tersebut di media kami tapi karena tidak ada alamat bapak yang jelas, no Hp atau telp yang bisa dihubungi di Indonesia atau di Swedia, jabatan bapak misalnya di GAM atau sebagai pengamat, bahkan foto bapak.

Selain itu, saya ingin bertanya beberapa hal yaitu :

1.Apakah setiap Kabupaten/Kota di NAD memang menghendaki NAD merdeka, apa ini tidak hanya tuntutan beberapa Kabupaten/Kota saja ?

2.Apakah benar sebenarnya masyarakat NAD memiliki keinginan terpendam untuk merdeka, apakah memang selama ini dosa yang dilakukan Indonesia tidak bisa dilupakan oleh rakyat NAD ?

3.Sebenarnya apa strategi GAM dalam upaya memerdekakan NAD selain perang ? apakah kekuatan GAM masih solid ?

4.Siapa sebenarnya donatur GAM, apakah dia mempunyai sanak keluarga yang mati karena DOM atau karena pelanggaran HAM lainnya ?

5.Bagaimana sekarang ini nasib keluarga almarhum Tgk Bantaqiah ?

6.Apa ide brilian bapak dalam rangka memasuki masa atau tahap rekonstruksi dan rehabilitas NAD ?

7.Mengapa Anda selalu mengusulkan peran serta pasukan asing dalam penyelesaian konflik di NAD, apakah ini yang dimaksud dengan internasionalisasi ?

8.Apa benar Hasan Tiro Cs itu masih memiliki wibawa dimata masyarakat NAD ?

9.Apa benar dalam tubuh GAM itu ada faksi-faksi dan latar belakang anggota GAM adalah mantan preman, pencuri, tapol/napol dan residivis lainnya ?

10.Apakah masalah NAD bisa diselesaikan secara baik-baik ? atau memang harus seperti ini nasib NAD ?

Terima kasih atas waktu Bapak menjawab pertanyaan saya. Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Hormat saya,

Hariwibowo

Reporter situs berita www.modus.or.id
tonisudibyo2001@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------