Stockholm, 4 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUBA, JUSTRU SOEKARNO ITULAH YANG MENCAPLOK ACHEH, TETAPI KALIAN BUTA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SOEKARNO ITULAH YANG MENCAPLOK ACHEH, TETAPI KALIAN MUBA BUTA

"Tidak pernah ada pencaplokan atas Aceh. Kalo ini terjadi, dunia akan bereaksi. Sejarah tidak pernah mencatat adanya reaksi dunia karena RI mencaplok Aceh. Renville dan Linggarjati jadi considerans untuk Roem-Royen (dan juga KMB). Secara operasional, peran dan efektivitas keduanya diganti oleh Roem-Royen dan KMB. Sejarah memang begitu, RI-Jogya "sejajar" dengan negara boneka lainnya menjadi RIS, tetapi di kemudian hari RIS inilah yang kembali menjadi NKRI sesuai dengan RI proklamasi. Tidak ngaco, itu hanya efektivitasnya tergantikan oleh perundingan berikutnya. Biasa lah, sebuah perundingan bisa dilanjutkan dengan perundingan lainnya, di mana perundingan sebelumnya bisa disepakati menjadi pijakan (considerans) atau dilupakan." (Muba Zir, mbzr00@yahoo.com , Thu, 3 Mar 2005 13:24:53 -0800 (PST))

Baiklah Muba di Paris, Perancis.

Makin kelihatan para pengikut Soekarno ini memang tidak mampu memberikan suatu argument yang membuktikan legalitas RI memasukkan wilayah Acheh kedalamnya. Perhatikan saja apa yang dikemukakan Muba setelah terdesak, cukup dengan menyatakan: "Tidak pernah ada pencaplokan atas Aceh. Kalo ini terjadi, dunia akan bereaksi. Sejarah tidak pernah mencatat adanya reaksi dunia karena RI mencaplok Aceh".

Nah, dari alasan yang disodorkan ini membuktikan bahwa adanya proses peleburan diantara Negara/Daerah Bagian RIS kedalam Negara Bagian RI dengan menganeksasi wilayah Acheh yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure RIS tanpa ditunjang dengan adanya legalisasi dari pihak seluruh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh, inilah yang tidak bisa dibuktikan dan dinyatakan oleh pihak penerus Soekarno. Apakah ada suatu bentuk plebisit atau jajak pendapat atau referendum dari seluruh rakyat Acheh yang menyatakan ya menjadi wilayah RIS yang kemudian menjadi RI ?. Nah, disinilah kelemahan dari pihak Soekarno yang sampai detik ini tidak sanggup untuk membuktikan status legal pihak RI yang menganeksasi wilayah Acheh yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure RIS dan Negara Bagian RI.

Kembali menyinggung Linggajati, Renville, Roem Royen dan KMB, jelas perundingan-perundingan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kesemuanya saling ketergantungan secara hukum. Karena diantara perjanjian-perjanjian tersebut saling menunjang dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Dalam KMB tidak ada pembagian utusan dengan istilah ini RI, dan itu negara boneka. Justru yang membagi dan memberikan istilah itu adalah pihak Soekarno cs yang ingin menelan semua wilayah yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI.

Kemudian dari hasil KMB yang sangat dipersoalkan bukan masalah dibentuk dan dibangunnya RIS, yang sangat dipersoalkan disini adalah proses ketika terjadinya peleburan dalam RIS setelah diserahi kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dimana selama terjadi proses peleburan Negara/Daerah Bagian RIS kedalam Negara Bagian RI didalam wilayah de-facto dan de-jure RIS, tidak dipermasalahkan secara hukum. Yang menjadi permasalahan besar dan merupakan suatu pelanggaran peradaban manusia adalah ketika pihak RIS melakukan ekspansi keluar wilayah RIS dengan cara menelan dan mencaplok wilayah Acheh yang berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RIS. Nah, inilah yang menjadi persoalan.

Sampai detik sekarang ini, tidak ada seorangpun yang memberikan alasan berupa fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang bisa memberikan legalisasi di saat-saat terjadinya proses aneksasi Wilayah Acheh kedalam wilayah RIS pada tanggal 14 Agustus 1950.

Bagi Ahmad Sudirman tidak mempermasalahkan ketika Negara/Daerah Bagian RIS meleburkan diri kedalam RI, kemudian menjelma menjadi NKRI. Yang dimasalahkan Ahmad Sudirman adalah saat-saat ketika terjadi proses peleburan Negara/Daerah Bagian RIS dengan menganeksasi wilayah Acheh kedalam RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dinyatakan selesai melebur kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Disinilah yang sampai detik sekarang ini tidak ada yang bisa memberikan argumentasi yang berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum membuktikan bahwa wilayah Acheh legal melalui jalur legalisasi yang sah yang disetujui oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang terjadi ketika proses peleburan diantara Negara/Daerah Bagian RIS melalui jalur perjanjian dan perundingan.

Kemudian soal tidak dijalankannya isi KMB oleh Soekarno, setelah RIS diserahi kedaulatan oleh Belanda, itu merupakan suatu tanda bahwa memang manusia-manusia model Soekarno adalah benar-benar penipu licik. Kalau kalian Muba menyatakan Soekarno dan penerusnya sebagai patriotis, nasionalis, itu kalian yang memberikan gelar. Bagi Ahmad Sudirman tidak menguntungkan atau merugikan dengan segala gelar yang diberikan kepada Soekarno cs itu.

Hanya yang jelas adalah memang itu pihak Soekarno Jawa dengan RI-nya itu ingin menguasai seluruh wilayah yang ada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI. Tetapi celakanya itu ekspansi politik yang dijalankan Soekarno memberikan akibat yang fatal bagi kelangsungan RI selanjutnya, sebelum masalah Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat diselesaikan. Dan timbulnya masalah Acheh, Maluku Selatan, dan Papua Barat adalah akibat dari kebijaksanaan ekspansi politik yang dijalankan Soekarno cs yang terus dijalankan sampai detik ini oleh para pengikutnya dan didukung oleh orang-orang model Muba budek ini.

Seterusnya, kalau kalian Muba mengatakan: "Penyataan kemerdekaan Aceh (juga Maluku Selatan) oleh Daud Beureuh (dan juga dilanjutkan oleh tiro banci) adalah sepihak. Tidak ada satu negarapun yang mangakuinya, baik yang versi Daud Beureuh maupun tiro banci. Jadi, anjing menggonggong kafilah berlalu. He he"

Sebenarnya yang menjadi sebab dari munculnya Maklumat NII Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah diakibatkan oleh adanya ekspansi politik dalam bentuk aneksasi wilayah Acheh kedalam RI tanpa melalui jalur penentuan pendapat atau plebisit atau referendum. Itu Soekarno dengan RIS menelan begitu saja wilayah Acheh. Hanya dengan membuat peraturan sepihak PP RIS No.21/1950 saja. Sama seperti perampok membuat surat legalisasi sendiri atas barang rampokannya untuk diakui sebagai miliknya. Kan gombal.

Kemudian, kalau kalian Muba menyatakan: "Soekarno yang notabene Presiden RI-Jogya itu berani membatalkan KMB, tentu karena dukungan negara lainnya di dalam RIS. Mereka (semua RIS) memang muak kalo harus dikepalai Ratu Belanda."

Masalahnya bukan soal muak atau tidak muak dikepalai Ratu Belanda. Masalahnya itu pihak Soekarno cs adalah menjadi manusia penipu yang benar-benar harus dikutuk. Manusia yang secara terang-terangan melanggar perjanjian yang telah disepakati secara hormat dan dengan penuh persetujuan. Inilah tabiat dan perilaku yang harus dikutuk. Celakanya kelakuan model Soekarno ini terus dipakai dan dicontoh oleh manusia-manusia di RI ini. Dan didukung oleh manusia model Muba budek satu ini.

Nah, karena manusia-manusia model Soekarno inilah, yang hanya bisa mengatakan: "Anjing menggonggong kafilah berlalu" yang membuat celaka dan sengsaranya manusia-manusia di RI ini, sampai detik sekarang ini.

Model Soekarno inilah yang membuat rakyat di Papua Barat terus menuntut penentuan nasib sendiri atas Negeri Papua Barat yang dicaplok Soekarno melalui pepera yang penuh dengan kelicikan itu.

Jadi, dalam masalah Papua Barat ini juga bukan masalah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

Yang menjadi masalah sampai detik sekarang di Papua Barat adalah mengenai proses pelaksanaan "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) yang tidak dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Papua Barat, melainkan hanya oleh anggota Dewan Musyawarah Pepera itu sendiri yang banyaknya 1026 anggota dari delapan Kabupaten. Walaupun pelaksanaan Pepera atau pepesoe ini dihadiri oleh para Duta Besar, diantaranya Duta Besar Australia dan Duta Besar Belanda di Jayapura dan disaksikan oleh utusan Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz, tetapi karena caranya yang tidak mencerminkan suara seluruh rakyat Irian Barat, maka hasilnya itulah yang dipertanyakan sampai sekarang oleh seluruh rakyat Papua Barat.

Nah, sekarang apakah pihak RI, mau mengakui kejujuran dan mau mengakui hak-hak seluruh rakyat Papua Barat untuk diberikan kepada mereka kebebasan mengemukakan sikap dan suaranya melalui cara plebisit atau referendum di Papua Barat untuk menentukan apakah rakyat Papua Barat ya dalam RI atau memisahkan diri dari RI. Cara inilah yang paling adil dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah Papua Barat ini.

Begitu juga dengan di Acheh, biarkan dan berikan kebebasan kepada seluruh rakyat Acheh untuk menentukan sikap mereka dalam bentuk plebisit atau referendum. Apakah mereka akan tetap ingin berada dalam RI atau berdiri sendiri bebas dari RI. Mengapa pihak RI merasa khawatir, kalau memang yakin bahwa sebagian besar rakyat Acheh mau tetap dalam NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Thu, 3 Mar 2005 13:24:53 -0800 (PST)
From: muba zir mbzr00@yahoo.com
Subject: Re: MUBA & PERMADI KEROPOS TIDAK BERANI MELAKUKAN PLEBISIT DI ACHEH, HANYA MENGEMBEK EKOR SOEKARNO SAJA
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, Acehabu_dipeureulak <abu_dipeureulak@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, acehahmadjibril <ahmad_jibril1423@yahoo.com>, acehalchaidar <alchaidar@yahoo.com>, Acehapalambak2000 <apalambak2000@yahoo.ca>, AcehArdi <muhammad.ardiansyah@hm.com>, AcehBambang bambang_hw@rekayasa.co.id

Tidak pernah ada pencaplokan atas Aceh. Kalo ini terjadi, dunia akan bereaksi. Sejarah tidak pernah mencatat adanya reaksi dunia karena RI mencaplok Aceh. Renville dan Linggarjati jadi considerans untuk Roem-Royen (dan juga KMB). Secara operasional, peran dan efektivitas keduanya diganti oleh Roem-Royen dan KMB.

Sejarah memang begitu, RI-Jogya "sejajar" dengan negara boneka lainnya menjadi RIS, tetapi di kemudian hari RIS inilah yang kembali menjadi NKRI sesuai dengan RI proklamasi.

Tidak ngaco, itu hanya efektivitasnya tergantikan oleh perundingan berikutnya. Biasa lah, sebuah perundingan bisa dilanjutkan dengan perundingan lainnya, di mana perundingan sebelumnya bisa disepakati menjadi pijakan (considerans) atau dilupakan.

Kamu benar, kepada RIS, yang rencananya dikepalai Ratu Belanda. Tapi mana mau seluruh RIS? Akhirnya mereka sepakat untuk membubarkan RIS dan kembali menjadi RI proklamasi. Jadi RI yang sekarang memang cikal bakalnya adalah RI-proklamasi yang kemudian sempat
menjadi RIS.

Penyataan kemerdekaan Aceh (juga Maluku Selatan) oleh Daud Beureuh (dan juga dilanjutkan oleh tiro banci) adalah sepihak. Tidak ada satu negarapun yang mangakuinya, baik yang versi Daud Beureuh maupun tiro banci. Jadi, anjing menggonggong kafilah berlalu. He he

"Kemudian RI dihubungkan dengan Acheh. Jelas, melihat daripada dasar hukum Linggajati, Renville, Resolusi PBB No.67(1949), Perjanjian Roem Royen, KMB, dan Perjanjian Penyerahan Kedaulatan Belanda kepada RIS, itu Negeri Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI. Jadi, Acheh berada di luar RIS dan diluar RI." (Ahmad Sudirman, 3 Maret 2005)

Lihat tanggapan sebelumnya.

Soekarno yang notabene Presiden RI-Jogya itu berani membatalkan KMB, tentu karena dukungan negara lainnya di dalam RIS. Mereka (semua RIS) memang muak kalo harus dikepalai Ratu Belanda. Kemudian Belanda juga ngeyel, walau PBB udah turun tangan dalam masalah Papua ini. Sampai sekarang Belanda malu ati, dan enggan menghargai 17 Agustus sebagi HUT RI. Tapi apa pentingnya, hanya sebuah negara dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Anjing menggonggong kafilah berlalu.

Ya. Cara militer ternyata Soekarno belum berhasil. Tapi Soekarno ada di atas angin, maka perundingan apapun pasti menguntungkan dia daripada Belanda.

Apa yang salah dengan pepera atau untea? KTN mengawasi kok? mereka wakil sah PBB. Ini fakta tentang Papua. Tentang Aceh? Apa yang harus dibicarakan? Nothing! Daud Beureuh dan tiro banci declare "kemerdekaan" secara sepihak, dan tidak ada negara yang mengakui
declaration tersebut. Case closed !

"Jadi kesimpulannya, adanya kaitan antara Perjanjian Linggajati, Renville, Resolusi PBB No.67(1949), Perjanjian Roem Royen, KMB" (Ahmad Sudirman, 3 Maret 2005)

Up to you, but I've responded your childish opinion.

Muba ZR

mbzr00@yahoo.com
Paris, Perancis
----------