Stockholm, 4 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

APAKAH ARDIANSYAH MENGABSAHKAN RIS MENELAN ACHEH DENGAN MEMAKAI KACAMATA HUKUM ISLAM ?
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

USAHA PENYESATAN YANG DILAMBUNGKAN ARDIANSYAH UNTUK MENGABSAHKAN RIS MENCAPLOK ACHEH & MALUKU SELATAN DAN RI MENCAPLOK PAPUA DENGAN MEMAKAI KACAMATA HUKUM ISLAM

"Kalau Saudara Sudirman mau , Skripsi tsb akan saya copy , karena didalamnya juga memuat dasar hukum & Prinsip Hukum Internasional , Hatah, & penyertaan gabungan dan tindak pidana yang dilakukan oleh ASNLF & GAM yang saling bertautan dalam beberapa kasus, di akhir bab terdapat kesimpulan tentang tindakan founder father yang bisa dibenarkan secara hukum dalam mencaplok wilayah - wilayah seprti Aceh , Papua dll kedalam RI dan mengupas secara sisi hukum Islam tentang keabsyahan Republik Indonesia" (Muhammad Ardiansyah, ardiansyah_hm@yahoo.com , 4 mars 2005 07:33:17)

Baiklah Ardiansyah di Jakarta, Indonesia.

Ardiansyah, bagaimana kalian bisa melegalisasi atau membuat absah itu perbuatan aneksasi Negeri Acheh kedalam wilayah RIS yang dilakukan oleh Presiden RIS Soekarno dengan memakai kacamata hukum Islam ?

Apakah itu diajarkan Rasulullah saw ketika Rasulullah saw membangun Daulah Islamiyah pertama di Yatsrib pada 1 H / 622 M ? Apakah kalian Ardiansyah tidak melihat apa yang dijadikan dasar dan sumber hukum di RI ? Apakah itu dasar dan sumber hukum Negara RI adalah seperti dasar dan sumber hukum Daulah Islamiyah pertama Rasulullah saw di Yatsrib ? Sehingga kalian berani menyatakan pengesahan Soekarno dengan RIS-nya menelan wilayah Acheh dan Maluku Selatan dan juga RI menelan Papua Barat ?

Apakah kalian menganggap itu pancasila hasil kutak-katik Soekarno sebagai sumber hukum yang diakui oleh Islam ? Apakah kalian memakai itu bhineka tunggal ika-nya mpu Tantular sebagai dasar untuk pengesahan menjerat, menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat ?

Adalah suatu kebodohan kalau kalian Ardiansyah mempergunakan sudut pandang hukum Islam untuk mendukung dan mengesahkan atau mengabsahkan penganeksasian wilayah Acheh kedalam wilayah Negara sekuler RIS yang didalamnya termasuk Negara sekuler Bagian RI atau Negara sekuler RI Soekarno atau Negara sekuler RI-Jawa-Yogya ?

Apakah Ardiansyah tidak merasa diri kalian sebagai orang munafik yang memanfaatkan hukum Islam untuk dijadikan sebagai alat legalisasi atau pengabsahan aneksasian wilayah Acheh, Maluku Selatan dan Papua Barat kedalam wilayah RIS kemudian RI lalu NKRI dan terakhir RI ?

Kemudian, kalian Ardiansyah menampilkan "penyertaan gabungan dan tindak pidana yang dilakukan oleh ASNLF & GAM yang saling bertautan dalam beberapa kasus".

Data yang kalian kumpulkan itu sumbernya dari pihak Mabes Polri dibawah Da'i Bahtiar dan dari BIN dibawah Syamsir Siregar pengganti AM Hendropriyono, juga dari orang ASNLF yang menyerah kepada pihak Polri, Amri bin Abdul Wahab.

Itu data yang kalian kumpulkan telah dikirimkan kepada pihak Kementrian Luar Negeri Swedia. Lalu dari pihak Kementrian Luar Negeri Swedia diserahkan kepada pihak Kepolisian Swedia dan Kejaksaan Swedia di Stockholm, dua tahun yang lalu, dalam usaha untuk menjerat Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Teungku Malik Mahmud, dan Teungku Zaini Abdullah.

Dimana motif dan tujuan utama dari pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden RI), Menlu Noer Hassan Wirajuda dan Presiden Megawati mengirimkan bukti-bukti yang menyangkut kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003 hasil saringan Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Menlu Swedia Anna Lindh Cs dan Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom pada hari Selasa, 10 Juni 2003 yang lalu adalah untuk memisahkan petinggi ASNLF atau GAM di Swedia dengan rakyat Acheh.

Dengan alasan, karena selama petinggi ASNLF atau GAM, khususnya yang ada di Swedia masih dianggap mempunyai hubungan langsung dengan rakyat Acheh, maka menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Noer Hassan Wirajuda dan Presiden Megawati persoalan Acheh tidak akan selesai. Dan menuduh Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai penanggung jawab tindakan terorisme di wilayah hukum Indonesia. Hanya sayang kejadian dari peristiwa peladakan bom-bom itu terjadi sebelum Undang-Undang tindak pidana terorisme yang sudah disyahkan oleh Parlemen Swedia akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2003. Jadi memang bukti-bukti yang diajukan pihak RI itu tidak akan tersaring oleh Undang-Undang tindak pidana terorisme Swedia, karena bukti-bukti itu dikumpulkannya terlalu cepat.

Dimana pada waktu itu Ahmad Sudirman telah menulis, bahwa semua tuduhan tindak pidana terorisme dalam bentuk peledakan-peledakan bom yang kejadiannya sebelum tanggal 1 Juli 2003, tidak akan tersaring oleh dasar hukum Undang Undang tindak pidana terorisme Swedia.

Selanjutnya pihak RI memasukkan bukti lain yang berupa 2 kasus pembunuhan, salah satunya kasus pembunuhan rektor Universitas Syiah Kuala, Prof.Dr.Dayan Dawod, 6 kasus pembakaran sekolah dan 243 kasus penculikan, dengan harapan akan bisa dipakai menjerat Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan staf-nya.

Kasus pembunuhan, yang salah satunya kasus pembunuhan rektor Universitas Syiah Kuala, Prof.Dr.Dayan Dawod adalah juga terjadi sebelum tanggal 1 Juli 2003. Dimana kasus inipun tidak bisa disaring dengan Undang Undang tindak pidana terorisme Swedia. Adapun 6 kasus pembakaran sekolah dan 243 kasus penculikan yang dituduhkan terjadi sejak Mei 2003 sampai Juni 2004, kemungkinan besar bisa disaring oleh Undang Undang tindak pidana terorisme Swedia.

Celakanya, sejak tanggal 19 Mei 2003 telah diberlakukan Darurat Militer di Acheh berdasarkan dasar hukum Keppres No.28/2003. Karena itu di Acheh dianggap sebagai daerah perang. Apalagi pihak RI mengirimkan sampai 50 000 pasukan non-organik TNI ke Acheh untuk melawan TNA.

Dengan alasan tersebut diatas, dasar hukum yang dipergunakan oleh pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand adalah dasar hukum internasional. Dimana dinyatakan bahwa apabila warganegara Swedia melakukan tindakan pelanggaran hukum di Negara lain dengan mengangkat senjata dan mengakibatkan korban rakyat di negara tersebut, sedikitnya akan dijatuhi hukuman 4 tahun. Tetapi kalau sampai mengakibatkan korban rakyat yang lebih hebat lagi, maka akan dijatuhi hukuman seumur hidup.

Nah, dasar hukum internasional inilah yang akhirnya dipakai oleh pihak Ketua Jaksa Penunut Tomas Lindstrand dengan bukti bahwa di Acheh 6 gedung sekolah dibakar dan 243 orang diculik oleh GAM yang distir atau dikontrol dari Swedia.

Jadi jelas sudah, bahwa keinginan dari pihak RI untuk menjerat para Petinggi ASNLF atau GAM dengan jeratan dasar hukum tindak pidana terorisme tidak bisa dijalankan di Swedia. Yang bisa dijalankan adalah dasar hukum pelanggaran hukum internasional.

Tetapi sayang, bukti yang diajukan oleh pihak RI yang menyatakan ada hubungan antara para petinggi ASNLF atau GAM di Swedia dengan tindakan pembakaran 6 gedung sekolah dan penculikan 243 orang oleh pihak GAM tidak ditunjang oleh bukti yang kuat.

Oleh karena itu, keinginan dari pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand untuk memperpanjang masa tahanan para Petinggi ASNLF atau GAM tidak diluluskan oleh tim Hakim Pengadilan Huddinge. Dengan demikian para Petinggi ASNLF atau GAM yang sudah ditahan selama tiga hari, dari selasa, 15 Juni sampi Jumat 18 Juni 2004, harus segera dibebaskan tanpa syarat disebabkan kurangnya bukti.

Kemudian, setelah Teungku Malik Mahmud, Teungku Zaini Abdullah dibebaskan. Itu Kapolri Jenderal Da'i Bahtiar menyatakan: "Kita akan segera mencarikan penerjemah kalau memang dibutuhkan penyidik Swedia. Kita akan penuhi segala hal yang dibutuhkan oleh penyidik Swedia agar segala informasi yang menggunakan bahasa apa pun dapat dimengerti oleh mereka" (Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Mabes Polri, Jumat, 18 Juni 2004)

Disini ada satu kebodohan yang dilambungkan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Mengapa ?. Karena Pengadilan di Swedia, khususnya Pengadilan Huddinge, tidak bisa distir atau diatur oleh Pemerintah asing, termasuk oleh Kepolisian Pemerintah asing tersebut. Pengadilan Huddinge hanya membicarakan masalah hukum, bukan politik. Semua tuduhan yang mengarah kepada politik tidak diakui dan tidak dibicarakan dalam Pengadilan Swedia khususnya Pengadilan Huddinge.

Mari kita lihat apa yang dijadikan dasar tuduhan dari pihak Kejaksaan Stockholm, yang dipercaya oleh pihak Pemerintah Swedia untuk menyidik tuduhan pihak RI terhadap pihak Petinggi ASNLF atau GAM yang ada di Swedia.

Seperti fakta dan buktinya yang dijelaskan diatas, ada tiga tuduhan dasar, yaitu pertama, memimpin Pemerintah Acheh Merdeka di pengasingan di Swedia untuk tujuan memisahkan Acheh dari Republik Indonesia. Kedua, memerintahkan pasukan gerilya yang mereka pimpin di Acheh untuk membakar 6 sekolah. Ketiga, memerintahkan untuk menyandera 243 orang.

Adapun peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003, 2 kasus pembunuhan, salah satunya kasus pembunuhan rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Dayan Dawod, tidak dimasukkan kedalam agenda tuduhan yang disampaikan oleh pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand kehadapan sidang Hakim di Pengadilan Huddinge, Jumat, 18 Juni 2004. Karena fakta dan buktinya sangat lemah.

Sekarang kita perhatikan tuduhan pertama, memimpin Pemerintah Acheh Merdeka di pengasingan di Swedia untuk tujuan memisahkan Acheh dari Republik Indonesia.

Ini adalah tuduhan yang bersifat politis. Dimana tuduhan yang berifat politis tidak dibicarakan dalam Pengadilan Swedia, khususnya dalam Pengadilan Huddinge. Sebagaimana dikatakan oleh Advokat Leif Sibersky pembela Teungku Malik Mahmud bahwa Pengadilan di Swedia tidak boleh dipengaruhi oleh masalah politis. Dalam Pengadilan Swedia hanya dibicarakan masalah hukum. Jalannya Pengadilan di Swedia tidak dibenarkan diatur oleh masukan dari pemerintah asing, seperti pihak Kepolisian RI mau ikut campur dalam peradilan di Swedia. Dan di Acheh bergolak perang sejak bulan Mei 2003.

Memang benar ASNLF atau GAM memperjuangkan penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila. ASNLF atau GAM merupakan gerakan untuk kemerdekaan penerus Negara Acheh yang sebelumnya telah berdaulat, tetapi dalam keadaan dijajah oleh Belanda, Jepang, dan oleh RIS sejak 14 Agustus 1950 dan dilanjutkan oleh RI sejak 15 Agustus 1950 sampai sekarang ini.

Jadi secara politis, pihak ASNLF tidak perlu dituduh dalam hal menuntut kemerdekaan Negara Acheh pelanjut Negara Acheh yang telah berdaulat dahulu, tetapi dijajah oleh Belanda, Jepang dan sekarang oleh RI. Karena memang menurut fakta, bukti, dasar hukum dan sejarah, itu Negeri Acheh ditelan, diduduki, dan dijajah oleh pihak RI. Oleh sebab itu secara politis Petinggi ASNLF atau GAM memimpin Pemerintah Acheh Merdeka di pengasingan di Swedia untuk tujuan penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila.

Nah, tuduhan yang bersifat politis dari pihak RI melalui Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand ini, jelas tidak dibahas karena memang sifatnya yang politis, yang menimbulkan berbagai penafsiran politis.

Selanjutnya, tuduhan kedua, memerintahkan pasukan gerilya yang mereka pimpin di Acheh untuk membakar 6 sekolah.

Nah dalam tuduhan ini pihak RI telah memasukkan bukti yang disampaikan kepada Kejaksaan Stockholm, yang diambil dari orang-orang yang telah menyerah kepada pihak RI, seperti misalnya, Amri bin Abdul Wahab salah seorang yang termasuk empat juru runding GAM, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Amni bin Ahmad Marzuki, Teuku Kamaruzzaman, yang pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2003 telah membuat surat pernyataan menyerahkan diri diatas sehelai kertas bermaterai Rp 6.000,00. Kemudian Direktur Intelijen Polda NAD Kombes Pol. Rusli Saleh dan Brigjen (Mar.) Safzen Noerdin menjemput Amri bin Abdul Wahab ke Hotel Kuala Tripa untuk bersama-sama terbang ke Jakarta dengan pesawat Hercules bersama rombongan JSC Internasional yang dipimpin Mayjen Tanongsuk Tuvinun utusan senior JSC dari Thailand. Sesampai di Bandara Halim Perdanakusumah dijemput oleh asisten Intelijen Kasum TNI Brigjen (Mar.) Lutfi yang menjadi penanggung jawab keamanan Amri bin Abdul Wahab. Besoknya, Selasa, 13 Mei 2003 KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kapolda NAD Irjen Pol. Bahrumsyah di Banda Aceh mengakui adanya penyerahan diri Amri bin Abdul Wahab.

Seterusnya seminggu kemudian, 20 Mei 2003, atau satu hari setelah Keppres No.28/2003 diberlakukan di Negeri Aceh, itu Amri bin Abdul Wahab mulai bercerita dalam konferensi pers di Purna Graha, Kebayoran, Jakarta Selatan, yang isinya entah kemana-mana: "Cara-cara perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melenceng dari tujuan semula. GAM kini telah melakukan penghalalan berbagai cara, yang pada akhirnya justru menyengsarakan rakyat Aceh. Saya mengajak kepada seluruh anggota GAM untuk menyerahkan diri kepada Pemerintah RI dan mengakui kedaulatan RI. Saya melihat GAM sudah melenceng dari garis utama mereka. GAM berbuat hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukannya untuk rakyat Aceh. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan kelompoknya. Mereka menindas rakyat Aceh yang tidak mau ikut." (Amri bin Abdul Wahab, dalam konferensi pers di Purna Graha, Kebayoran, Jakarta Selatan, 20 Mei 2003)

Jelas, kalau bukti yang dipakai oleh pihak RI diambil dari orang model Amri bin Abdul Wahab ini, yang mengaku-ngaku ada perintah dari Panglima Tertinggi Tentara Negara Acheh (TNA), Muzakkir Manaf, dan ada perintah dari Teungku Zaini Abbdullah, Teungku Malik, dan Teungku Hasan Muhammad di Tiro untuk membakar bangunan sekolah, jelas itu sudah tidak objektif lagi. Itu sudah termasuk dalam propagandanya Ryamizard Ryacudu dan Endriartono Sutarto, serta termasuk juga Da'i Bachtiar.

Jadi, kalau sumber bukti tuduhan dari pihak RI tentang pembakaran gedung sekolah itu diambil dari Amri bin Abdul Wahab, jelas, itu namanya bukan dasar bukti yang objetif lagi, melainkan itu bukti yang subjektif yang penuh dengan rasa permusuhan kepada pihak ASNLF atau GAM.

Kalau bukti tuduhan pembakaran gedung sekolah itu sumbernya dari Amri bin Abdul Wahab orang yang membelot dan menyerah kepada Ryamizard Ryacudu, Da'i Bachtiar, dan Endriartono Sutarto, dan yang sangat benci kepada ASNLF atau GAM, jelas itu bukti ditolak mentah-mentah oleh pihak Teungku Zaini Abdullah. Karena memang buti yang diambil dari saudara Amri bin Abdul Wahab itu tidak benar.

Kemudian kita lihat itu tuduhan ketiga,memerintahkan untuk menyandera 243 orang. Jelas, itu yang disandera itu siapa. Lagi pula sudah semua sandera dibebaskan. Dalam keadaan perang, terutama setelah diberlakukan Keppres No.28/2003, tanggal 19 Mei 2003. Itu setiap Panglima Komando di daerah masing mempunyai tanggung jawabnya masing-masing untuk menjaga dan mengatur keamana daerah masing-masing yang dikuasainya. Siapa saja yang diangggap bekerjasama dengan pihak musuh yakni RI dan memasuki wilayah kekuasaan TNA, jelas itu akan ditahan untuk diperiksa oleh pihak TNA. Kalau ternyata setelah diperiksa orang tersebut tidak bersalah, yang cepat atau lambat akan dibebaskan. Dan memang terbukti semua yang ditahan TNA sudah dibebaskan oleh Teungku Ishak Daud (alm).

Sekarang, ketiga tuduhan tersebut yang diajukan oleh pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand kehadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge untuk dipakai menjadi alasan memperpanjang waktu tahanan, ternyata ditolak mentah-mentah oleh tim Hakim Pengadilan Huddinge. Dengan alasan tidak ada cukup bukti. Dan akhirnya Teungku Zaini Abdullah dan teungku Malik Mahmud dibebaskan tanpa syarat.

Seterusnya, pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand, setelah tuduhan dan alasan yang dipakainya ditolak tim Hakim Pengadilan Huddinge, menyatakan bahwa para Petinggi ASNLF atau GAM itu walaupun dibebaskan dari tahanan, tetapi masih tetap dianggap tersangka dan akan terus diadakan penyidikan.

Nah persoalan sekarang, atas dasar tuduhan apa yang akan dijadikan alasan dengan memiliki dasar bukti-bukti yang kuat yang bisa diterima oleh pihak tim Hakim Pengadilan Huddinge untuk menahan kembali para Petinggi GAM ini ?.

Yang jelas, pihak RI dan juga pihak Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand tidak memiliki lagi dasar bukti yang kuat sampai saat sekarang. Kecuali barang-barang dokumentasi yang disitanya dari rumah Teungku Zaini Abdullah, Teungku Hasan di Tiro dan Teungku Malik Mahmud.

Kemudian, kalau ternyata dikumen-dokumen yang disita itu adalah merupakan barang bukti baru, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan bukti. Tetapi masalahnya sekarang adalah, apakah barang-barang dokumen yang disita itu akan menguntungkan pihak Jaksa Penuntut ? Karena sudah pasti, bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para Petingggi ASNLF atau GAM itu adalah dokumentasi yang menyangkut kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak RI dan TNI-nya, seperti misalnya pelanggaran hak-hak asasi manusia di Acheh. Jelas, itu dokumen-dokumen model yang demikian akan sangat merugikan pihak RI.

Jadi, menurut Ahmad Sudirman, itu tidak akan mungkin pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand mempergunakan barang-barang bukti yang disita dari rumah para Petinggi ASNLF atau GAM.

Karena itu kalau Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar terus-terusan mencoba ikut mengekor Ketua Kejaksaan Stockholm untuk menyidik para Petinggi ASNLF atau GAM di Stockholm, maka tidak akan berhasil. Disamping itu, pihak Pemerintah RI tidak mempunyai lagi bukti-bukti lainnya yang kuat yang bisa dipakai untuk menjerat pihak Petinggi ASNLF atau GAM di Swedia.

Dan terbukti, bahwa pemerintah RI sekarang berobah dalam taktik dan strateginya untuk menghadapi ASNLF atau GAM dan TNA, yaitu bukan melakukan konfrontasi hukum lagi, melainkan melakukan jalan politis melalui jalur perundingan.

Nah inilah masalah-masalah yang ada kaitannya dengan fakta yang bersifat pidana yang dilambungkan oleh Ardiansyah.

Tetapi sayang, itu fakta-fakta pidana yang dilampirkan dalam skripsi Ardiansyah ternyata tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat penjerat petinggi ASNLF atau GAM.

Jadi Ardiansyah, dasar argumentasi yang kalian lambungkan untuk dijadikan alat pengesahan aneksasi wilayah Negeri Acheh kedalam wilayah RI adalah sangat lemah. Dan kalau memakai sudut pandang hukum Islam, itu menggambarkan kalian adalah orang-orang munafik yang tidak mencontoh kepada apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw ketika Rasulullah saw membangun dan menegakkan Daulah Islamiyah pertama di Yatsrib dengan dasar dan sumber hukum Daulah mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan dan dijalankan Rasulullah saw.

Kemudian, itu fakta yang menyangkut masalah pidana yang dihubungkan kepada ASNLF atau GAM dan TNA adalah fakta pidana yang sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai alat penjerat Pertinggi ASNLF atau GAM untuk bisa diseret ke depan meja hijau.

Terakhir, mengenai pancasila, jelas itu adalah bukan sumber hukum sebagaimana yang dijadikan sumber hukum oleh Rasulullah saw ketika Rasulullah saw menjalankan dan membangun Daulah Islamiyah pertama di Yatsrib. Sedangkan bhineka tunggal ika-nya mpu Tantular itu jelas hanya merupakan ikat tali yang rapuh yang dipakai oleh pihak Soekarno cs dan para penerusnya untuk mengikat wilayah-wilayah yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

From: muhammad ardiansyah ardiansyah_hm@yahoo.com
Date: 4 mars 2005 07:33:17
To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com
Subject: Ardiansyah tidak akan terpancing.

Assalamu'alaikum wr wbr.

....Jadi kalau Saudara Sudirman mau , Skripsi tsb akan saya copy , karena didalamnya juga memuat dasar hukum & Prinsip Hukum Internasional, HATAH, & penyertaan gabungan dan tindak pidana yang dilakukan oleh ASNLF & GAM yang saling bertautan dalam beberapa kasus, di akhir bab terdapat kesimpulan tentang tindakan founder father yang bisa dibenarkan secara hukum dalam mencaplok wilayah - wilayah seprti Aceh , Papua dll kedalam RI dan mengupas secara sisi hukum Islam tentang keabsyahan Republik Indonesia. Dan hasil random sampling yang dilaporkan kawan - kawan dari Unsyah ( dilakukan sebelum peristiwa tsunami, dan dari mereka saya mendapat alamat forum mimbar bebas ini ), serta tidak lupa fakta yang dari suatu sumber yang dapat dipercaya, ( seperti BIN, mantan anggota SIRA, Mantan GAM dll ) serta megupas makna Bhineka tunggal Ika & Pancasila....

Wassalam

Ardi

ardiansyah_hm@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------