Kuala Lumpur, 10 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SULIT DIBAYANGKAN INDONESIA DAN MALAYSIA AKAN PERANG BENERAN SECARA MILITER
Adian Husaini
Kuala Lumpur - MALAYSIA.

 

SITUASI DAN HIRUK-PIKUK SOAL AMBALAT DI INDONESIA, SAMA SEKALI TIDAK TERASA DI MALAYSIA

Senin, 7 Maret 2005 pagi, RRI menelepon saya dari Jakarta, meminta komentar dan cerita tentang reaksi media dan rakyat Malaysia terhadap kasus Ambalat. Tidak banyak saya bisa beri komentar, karena isu ini memang bukan isu utama di media massa Malaysia. Tetapi, tampaknya lain Malaysia lain Indonesia. Setelah saya buka-buka internet, isu Ambalat tampaknya menjadi isu yang sangat panas. Berbagai demonstrasi anti-Malaysia digelar. Front ini dan front itu dibentuk untuk menyokong sikap RI. Kalangan DPR, masyarakat, dan sejumlah pejabat pemerintah sejauh yang saya baca menjadikan isu Ambalat sebagai isu hidup-mati bagi NKRI.

Sepanjang Senin hingga Selasa, banyak SMS dari Indonesia yang masuk ke telepon saya. Isinya macam-macam. Ada yang meminta agar saya segera balik ke Indonesia, karena akan ada gerakan anti-Malaysia. Ada yang menyebut Malaysia adalah musuh nomor satu bagi RI. Ada yang mempertanyakan sikap teman-teman yang di Malaysia dalam soal Ambalat. Ada yang bilang, perang antara RI-Malaysia sulit dihindarkan lagi. Selasa malam, ada juga yang nada SMS-nya agak lembut. Bahwa konflik itu adalah adu kepentingan antara AS dan Inggris yang berebut rezeki minyak di Ambalat. Ada lagi yang bertanya apakah saya punya data tentang peran AS dalam konflik Ambalat. SMS lain menyesalkan sikap Malaysia, tetapi juga menyesalkan peran provokator di Indonesia. Macam-macam SMS saya terima.

Dingin

Situasi dan hiruk-pikuk soal Ambalat seperti itu, sama sekali tidak terasa di Malaysia. Setelah RRI menelepon, saya memantau pemberitaan di sejumlah TV Malaysia. Soal Ambalat memang diberitakan, tetapi dalam nada yang sangat dingin. Hari itu, saluran-saluran TV Malaysia hanya menyiarkan pernyataan PM Abdullah Badawi, bahwa dia telah bersepakat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonountuk menyelesaikan masalah Ambalat melalui jalur diplomatik. Tidak ada berita-berita atau komentar lain. Selasa, 8 Maret 2005, koran Berita Harian menjadikan isu Ambalat sebagai headline-nya. Tetapi, itu dalam bentuk dan semangat pemberitaan yang sangat dingin. Judul berita utama itu Sepakat Elak Ketegangan Isu Sumber Minyak: KL, Jakarta Berunding. Mengutip pernyataan Badawi, koran ini mengatakan kesepakatan Badawi dengan Presiden SB Yudhoyono untuk membicarakan Ambalat lewat saluran diplomatik dengan pertemuan menteri luar negeri.

Menariknya, di samping berita utama itu, Berita Harian menurunkan berita berjudul Percepat Hantar Pekerja: TPM. Isinya imbauan Malaysia agar Indonesia segera menyelesaikan proses legalisasi pekerja dan segera dihantar balik ke Malaysia dalam tempo sebulan, sebab kebutuhan akan pekerja Indonesia sangat tinggi. Timbalan Perdana Menteri (TPM) Malaysia Datuk Seri Najib Razak, menyesalkan, bahwa di Indonesia ada pihak yang mengambil kesempatan dengan meminta bayaran tinggi yang tidak munasabah (layak), selain bayaran resmi sebanyak Rp 2,9 juta. Jika Jakarta gagal mengantar pekerja, katanya, maka Malaysia terpaksa mengambil pekerja lain dari Pakistan, Bangladesh, Filipina Selatan, dan India.

Berita ini menunjukkan tidak terpikirnya oleh Malaysia untuk melakukan konfrontasi dengan Indonesia. Di halaman dua, berita utama itu disambung dengan judul KL, Jakarta Mahu Elak Konfrontasi. Selain dari PM Abdullah Badawi dan Presiden Yudhoyono, berbagai komentar yang mendinginkan situasi dari Panglima TNI, Menlu Hassan Wirajuda, Din Syamsuddin, dan Tifatul Sembiring juga dimuat harian ini mengutip sumber Bernama yang mengutip pemberitaan Republika.

Sepanjang hari Selasa itu, berbagai saluran TV Malaysia masih menempatkan isu Ambalat sebagai berita kecil dan menjelaskan duduk masalah Ambalat secara ringkas. Berita Utama TV-3, Selasa malam, misalnya, memberitakan masalah ini, dengan mengutip pemberitaan di koran International Herald Tribune, tentang keterlibatan UNOCAL (AS) dan Shell (Inggris) dalam eksplorasi minyak di Ambalat. Berita itu disambung dengan pernyataan penyesalan terhadap pers Indonesia oleh Menlu Malaysia Syed Hamid Albar.

Pernyataan Hamid Albar itu, Rabu, 9 Maret 2005, dimuat oleh berbagai harian Malaysia. Tetapi, empat harian yang terbit di Kuala Lumpur Utusan Malaysia, Berita Harian, The Star, dan New Straits Timessemuanya menempatkan berita soal Ambalat itu di bagian dalam. Juga, masih dalam nada yang dingin dan optimistik masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Isi beritanya hampir sama, yakni pernyataan Menlu Hamid Albar. The Star menulis judul Indon Media Criticised. Ditulis dalam berita ini: Malaysia has hit out at the Indonesian media for trying to stir up anti-Malaysia feelings over the overlapping claims on the oil rich areas in the Sulawesi Sea. Foreign Minister Datuk Seri Syed Hamid Albar said the Indonesian media had not been constructive in helping to reach amicable resolution to the problem.

Koran New Straits Times menulis judul beritanya Resolve Issue Through Talks. Mengutip pernyataan Hamid Albar, The media in Indonesia have initiated a tremendous raising of feelings I think this is not beneficial. We should resolve the issue through negotiations and talks. Koran Utusan Malaysia menurunkan dua judul berita di halaman dua, Isu Sempadan Maritim: Media Indonesia Dikritik dan Indonesia Akui Terima Surat Bantahan Malaysia. Sedangkan Berita Harian, juga menurunkan dua berita di halaman dua berjudul Media Indonesia tak Wajar Cetuskan Kemarahan Rakyat dan Dakwaan Sempadan Tegang tidak Benar.

Pada berita pertama disebutkan, bahwa Indonesia membantah tindakan Petronas memberi hak mencari gali sumber minyak di Blok ND6 dan ND7 berhampiran kepulauan Sipadan dan Ligitan kepada Shell, 16 Februari lalu. Jakarta mendakwa Malaysia hanya berhak terhadap kawasan sejauh 19 kilometer dari kedua-dua pulau itu dan menegaskan Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur di perairan sebelah timur Kalimantan, dikelolakan oleh ENI, sebuah syarikat minyak Itali sejak 1999, manakala Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal Corp, berpangkalan di AS, pada 2004. Kata Hamid Albar, Malaysia menganggap hubungan Kuala Lumpur-Jakarta penting dan isu yang melibatkan pemberian konsesi minyak tidak akan merusak hubungan kedua negara.

Berita kedua di koran Berita Harian mengutip pernyataan Panglima I Divisyen, Mejar Jeneral Datuk Muhammad Effendi Mustafa, yang menyatakan bahwa situasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Laut Sulawesi, tidaklah tegang. Petinggi di Tentara Laut Diraja Malaysia itu juga meminta pihak tertentu tidak menggembar-gemborkan kononnya keadaan di kawasan berkenaan tegang menyusul tindakan Indonesia menghantar tentaranya di kawasan itu. Katanya, hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga baik dan beliau sudah menghubungi rakan sejawatnya di Indonesia untuk mendapatkan maklumat lanjut perkara berkanaan.

Renungan

Dengan berita-berita yang bernada dingin dan sejuk itu, maka bisa dipahami jika isu Ambalat tidak menjadi isu penting yang dibincangkan di kalangan rakyat Malaysia saat ini. Empat anak saya belajar di sekolah agama yang semua guru dan hampir semua muridnya orang Malaysia. Tidak ada perbincangan apa pun soal Ambalat. Tetangga-tetangga saya yang sangat akrab juga tidak membincang soal ini. Anak-anak saya main seperti biasa dengan teman-temannya anak-anak Malaysia. Pekerja-pekerja Indonesia di sejumlah lokasi bangunan juga tampak bekerja biasa. Di kampus, dosen dan pekerja perpustakaan juga tidak menanyakan soal Ambalat.

Terlepas dari soal Ambalat, hal yang penting juga untuk introspeksi bagi kita, warga Indonesia adalah soal pembenahan internal birokrasi dan pemberantasan korupsi baik yang resmi maupun tidak yang tak henti hentinya digembar-gemborkan pemerintah. Kemarin, di halaman pertama koran Berita Harian, terdapat berita yang memilukan bagi warga Indonesia. Judulnya, Konsortium Indonesia Kenakan Bayaran Tinggi Urus Kemasukan. Ini cerita tentang tingginya pungutan untuk pekerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia. Bahwa, konsorsium yang dilantik pemerintah Indonesia untuk mengurus kembalinya pekerja Indonesia ke Malaysia, ternyata mengenakan biaya tinggi senilai Rp 3 juta (RM 1300) bagi tiap pekerja. Jumlah itu termasuk biaya Rp 100.000 bagi pengesahan visa dan Rp 650.000 untuk merekod pengenalan secara biometrik.

Padahal, untuk kedua hal ini Imigrasi Malaysia memberikan pelayanan secara gratis. Biaya lain: pemeriksaan kesehatan Rp 250.000, 132.000 untuk latihan induksi, Rp 120.000 untuk pasport, Rp 400.000 untuk asuransi pekerja, Rp 150.000 untuk cukai pemerintah, Rp 250.000 untuk dokumentasi sebelum keberangkatan, Rp 120.000 untuk ongkos feri dan cukai pelabuhan, Rp 150.000 untuk makanan dan penginapan, Rp 250.000 untuk ongkos bus, dan Rp 500.000 untuk biaya pelayanan.

Tingginya, ongkos itu turut menyulitkan pekerja Indonesia, yang akhirnya posisinya mulai digantikan pekerja-pekerja dari Vietnam dan negara lain. Kini, terdapat sekitar 100.000 pekerja dari Vietnam. Menteri Sumber Manusia Dr Fong Chan Onn menyatakan, pihaknya akan mengajukan usulan dalam Sidang Kabinet, agar Malaysia mengambil pekerja dari Vietnam dan Thailand sebagai alternatif pekerja dari Indonesia. Kewajiban pemerintah Indonesia adalah menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Berbagai cerita pilu tentang TKI di Malaysia memang ada, sebagaimana TKI di Saudi atau Singapura. Tapi, banyak juga TKI yang merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman berharga. Berita-berita tentang pelik dan mahalnya birokrasi untuk TKI di Indonesia sangat melukai citra Indonesia, sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Kelemahan internal itulah yang perlu dibenahi segera secara serius. Hampir satu juta warga Indonesia di Malaysia memang didominasi oleh pekerja sektor bangunan, industri, dan pembantu rumah tangga. Saat ini, memang sulit dibayangkan Indonesia dan Malaysia akan perang beneran secara militer. Tentu tidak mudah mengungsikan satu juta orang itu ke Indonesia. Lagi pula, banyak petinggi Malaysia yang berdarah Indonesia. Yang terkenal misalnya, adalah orang Jawa bernama Dr Moh Khir Toyo yang kini menjadi Menteri Besar Selangor.

Kini, nama Bambang Pamungkas, pemain bola, sangat terkenal di Selangor. Dalam berbagai pertandingannya, puluhan ribu orang hadir menyaksikan kesebalasan Selangor. Banyak di antaranya pekerja dan warga Indonesia. Negeri Sembilan, sebuah Negara Bagian di Malaysia, praktis identik dengan daerah Minangkabau. Mahathir Muhammad pernah mengibaratkan, bagaimana pun banyaknya masalah antara Indonesia dan Malaysia, mereka tetap satu keluarga. Jangan lupa, di Malaysia kini juga begitu banyak ustadz Indonesia yang mengajar mengaji orang-orang Malaysia. Metode Iqra untuk baca Alquran sudah menjadi metode nasional di Malaysia. Seorang ustadz asal Indonesia menceritakan, dalam beberapa hari ini, tidak seorang pun jamaahnya yang menyinggung soal Ambalat.

Sebagai orang Indonesia, saya berharap, Ambalat akan diserahkan kepada Indonesia. Mudah- mudahan Malaysia ingat, bahwa dulu, ada orang Indonesia bernama Pangeran Sabrang Lor, yang membantu Malaysia (Malaka) melawan Portugis. Hingga kini, semangat persaudaraan rakyat Indonesia begitu tinggi. Kita berharap, Malaysia juga menyadari hal ini. Tentu Indonesia harus terus memperjuangkan haknya dalam soal Ambalat. Namun, yang lebih penting bagi rakyat kita, kalau Ambalat benar-benar bisa kita kelola dengan leluasa, kita berharap uang hasil minyak itu akhirnya sampai pada rakyat. Jangan sampai rakyat dikorbankan untuk menyabung nyawa demi minyak, namun akhirnya mereka sendiri tidak mampu membeli minyak dan dicekik oleh kenaikan harga minyak dan teman-temannya.

Wassalam,

Adian Husaini

International Islamic University Malaysia
C/O irul51606@mail.svsi.sanyo.co.id
Kuala Lumpur, Malaysia
----------