Stockholm, 11 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUBA, ITU FAKTA-FAKTA GOMBAL MADE IN SOEKARNO YANG DIPAKAI ALAT PENGKLAIMAN RI TERHADAP ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MAKANYA MUBA JANGAN PAKAI FAKTA-FAKTA GOMBAL MADE IN SOEKARNO UNTUK DIPAKAI MENGKLAIM NEGERI ACHEH, AKHIRNYA SALAH KAPRAH

"Kamu harus inget juga bahwa menyerahnya Daud Beureuh itu terjadi di sebuah majelis yang bernama Musyawarah Kerakyatan Rakyat Aceh. Itu jelas sebuah majelis bergengsi, apalagi melibatkan Daud Beureuh, jadi wajar kalau Dr. Mursalim Dahlan menganggap itu adalah tonggak teramat penting sehingga beliau mengingatkan umat Islam Aceh akan tanggung jawab sejarah mereka sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari umat Islam bangsa Indonesia. Jelas? Orang yang jelas integrasinya terhadap Islam seperti Dr. Murslim Dahlan ini kok dilawan. Nggak akan nyampe otakmu, Mad. Lihat kiprah beliau sebagai muslim: Ketua Dept. Siarah Sar'iyah MM/Ketua Umum DPD PUI Jawa Barat. Sedangkan kamu? Tukang ngelap kaca aja belagu." (Muba Zir , mbzr00@yahoo.com , Thu, 10 Mar 2005 14:35:26 -0800 (PST))

Baiklah Muba di Paris, Perancis.

Muba budek hanya mengekor Syamsir Siregar dengan BIN-nya, ditambah dengan Mursalin Dahlan dan Taufik Abdullah orang LIPI itu, yang dengan penuh kesadaran menutupi kejahatan Soekarno dengan RIS-nya menelan Acheh, Maluku Selatan.

Dan jelas, Muba, itu Ahmad Sudirman akan mendobrak siapa saja, termasuk kawanmu itu Mursalin Dahlan yang telah memakai fakta palsu yang gombal yang dinamakan mosi integral Natsir yang salah kaprah, karena kalian jadikan sebagai alat untuk menelan dan mencaplok Negeri Acheh dan Maluku Selatan.

Karena kalian Muba memang budek, mana kalian mengetahui, bagaimana itu proses menyerahnya Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno. Muba, itu Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah bukan dalam Musyawarah Kerakyatan Rakyat Acheh pada bulan Desember 1962 yang diprakarsai oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, seperti yang kalian tulis. Kalian Muba memang gombal, dan budek, sok tahu saja. Kalau kalian tidak tahu, lebih baik jangan sok dan asal tulis saja, buat malu saja.

Muba budek, itu jalur proses menyerahnya Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno adalah ketika Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang dianggap memberontak oleh Soekarno dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Nah, pihak kacungnya Soekarno, Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin berbicara dengan beberapa orang Acheh, untuk mengatur bagaimana agar bisa melakukan hubungan dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh guna menyampaikan berita amnesti dan abolisi dari Soekarno itu. Ternyata ada beberapa wakil masyarakat sipil dan militer yang bisa untuk melakukan dialog dengan pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kalau dibandingkan dengan sekarang adalah, ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan amnesti kepada pihak ASNLF, maka diutuslah para kacungnya seperti Widodo Adi Sutjipto, Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil untuk bertemu dengan para petinggi ASNLF. Dulupun sama, ketika Soekarno memakai para kacungnya, salah satunya itu Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin untuk melakukan dialog dengan pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Celakanya, memang itu Teungku Muhammad Daud Beureueh bisa ditipu oleh Soekarno, dan oleh para kacungnya, sehingga ketika para utusan Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin menemui Teungku Muhammad Daud Beureueh dicapailah kesepakatan antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan pihak utusan Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin bahwa tawaran abolisi Soekarno diterima dengan alasan demi untuk masyarakat Acheh dan memimpin rakyat Acheh dalam sangkar Daerah Otonomi Acheh di wilayah Negara pancasila RI. Karena sejak diberlakukannya UU No.24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Acheh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1956, itu di Acheh telah menjadi Daerah Otonomi.

Nah, setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan ya, atas tawaran abolisi Soekarno, maka pada hari Rabu, 9 Mei 1962 dengan dijemput sendiri oleh Letkol Nyak Adam Kamil Kepala Staf Kodam I/Iskandar Muda bersama satu Kompi TNI, Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama Staf ditambah dengan pasukan Iljas Leube (dari Resimen Laut Tawar) dan pasukan Gaus Taufik (dari Resimen Tarmihim) yang beroperasi di Batu Bara, Sumatera Timur bergerak dari tempat A'la atau Mardlatillah menuju ke pangkuan Soekarno.

Dan pada malam hari tanggal 9 Mei rombongan bermalam di Lhokseumawe.Dan pada tanggal 10 Mei berangkat dari Lhokseumawe menuju USI, Meunasah Dayah, yaitu kampung halaman Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sudah ditinggalkan selama 9 tahun lamanya.

Nah dengan kembalinya Teungku Muhammad Daud Beureueh kepangkuan Soekarno karena diiming-iming abolisi dan untuk memimpin masyarakat Acheh dalam kancah daerah otonomi, maka secara de-facto dan de-jure Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan RIA-nya telah hilang lenyap, masuk kedalam gua Negara pancasila RI dibawah selimut Daerah Otonomi Acheh yang memakai payung hukum UU No.24/1956. Kalau sekarang payung hukumnya UU No.18/2001.

Jadi Muba budek, itu Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah kepada Soekarno dengan tawaran amnesti dan abolisi, dan bujukan dari sebagian tokoh masyarakat Acheh yang sudah dicuci otaknya oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. Kalau sekarang itu masyarakat yang sudah dicuci otaknya oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya orang Sunda satu itu, adalah masyarakat Acheh yang transmigran asal Jawa dan sebagian kecil rakyat Acheh yang telah menjadi budak-budak Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya itu Sofyan Djalil, Teuku Mirza yang dari UI, Hasan Saleh dari Tokyo, Jepang, yang dihembusi oleh Muba budek dari Paris, dan juga oleh Ardiansyah dari Jakarta.

Nah, dengan keterangan dari Ahmad Sudirman ini jelas, bahwa itu Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah bukan dalam Musyawarah Kerakyatan Rakyat Acheh pada bulan Desember 1962 yang diprakarsai oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. Melainkan, jauh sebelum itu, yaitu pada awal minggu pertama bulan Mei 1962. Dan Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah bukan mau otonomi, karena itu otonomi sudah dibuatkan dasar hukumnya secara sepihak oleh Soekarno 6 tahun sebelum Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah. Adapun Syariat Islam, memang sudah dijadikan sebagai dasar hukum di Acheh, ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam di Acheh pada tanggal 20 September 1953.

Jadi Muba budek, jangan sok tahu, ya, lain kali kalau tidak tahu, diam saja, jangan budek. Mandi dulu sana, sudah seminggu kalian tidak mandi.

Seterusnya, kita gali fakta-fakta lain yang biasa dipakai oleh para penerus Soekarno sebagai alat penipuan untuk dipakai sebagai bentuk pengklaiman Negara Acheh.

Salah satu fakta palsu yang dipakai alat pengklaiman Acheh oleh RI adalah Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, yang menyatakan bahwa Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

Nah, kita kupas, fakta gombal penuh kepalsuan ini.

Coba perhatikan, itu pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana wilayah de-jure dan de-facto RI hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Dan sejak tanggal 14 Desember 1949, itu RI telah menjadi Negara bagian RIS. Kemudian sekarang, itu wilayah yang diklaim Propinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, itu sebenarnya wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara yang didirikan pada tanggal 24 Maret 1948. Dan Negara Sumatera Timur inipun adalah Negara bagian RIS.

Jadi, bagaimana mungkin, itu disebutkan bahwa Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara, padahal itu yang diklaim Propinsi Sumatera Utara oleh RI adalah wilayah de-facto dan de-jure Negara Sumatera Timur Negara bagian RIS. Kan ngaco. Tetapi mungkin bisa diketahui sebabnya, kalau membaca surat palsu berikutnya, yaitu surat palsu keputusan No.5/GSO/OE/49.

Nah, apa itu surat palsu tersebut. Rupanya itu Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:
1.Kabupaten Aceh Besar,
2.Kabupaten Pidie,
3.Kabupaten Aceh Utara,
4.Kabupaten Aceh Timur,
5.Kabupaten Aceh Tengah,
6.Kabupaten Aceh Barat dan
7.Kabupaten Aceh Selatan.

Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Nah pada tanggal 27 Januari 1949, itu Negara RI, wilayahnya tidak mencakup wilayah Sumatera Utara, bedasarkan hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Tetapi, kalau melihat wilayah yang dicaploknya itu, ternyata semuanya wilayah Acheh.

Jadi, itu Soekarno penipu licik ini, rupanya, sebelum Negara RI masuk menjadi Negara Bagian RIS, itu Wilayah Acheh telah disantapnya duluan tanpa memberitahukan kepada seluruh rakyat Acheh dan kepada pimpinan rakat Acheh, dengan memakai surat palsu keputusan No.5/GSO/OE/49 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara gombal itu.

Kemudian, kita teliti, lebih dalam. Rupanya, itu Gubernur gombal Sumatera Utara RI mencaplok wilayah Acheh, Sumatera-Timur dan Tapanuli pada tanggal 27 Januari 1949 memakai surat palsu keputusan No.5/GSO/OE/49.

Seterusnya, pada tanggal 17 Desember 1949 keluar pula surat gombal sepihak Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan bahwa Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

Lalu tidak sampai disitu, keluar pula surat gombal lainnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1950 Peraturan Pemerintah RIS No.21/1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi yang membagi Negara RI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI dan menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kemudian, tidak ditambah pula dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Selanjutnya lagi, itu Soekarno membuat peraturan gila yang dinamakan Undang Undang No.24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Acheh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1956.

Nah sekarang, memang itu Soekarno hanya melakukan penipuan melulu. Dari mulai membuat keputusan gombal No.5/GSO/OE/49 tanggal 27 Januari 1949 oleh Gubernur Sumatera Utara (yang wilayah de-factonya tidak ada, hanya mengklaim saja). Disusul dengan surat gombal lainnya yang salah kaprah, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949. Disusul dengan surat sepihak gombal Peraturan Pemerintah RIS No.21/1950 14 Agustus 1950. Tidak hanya sampai disitu disambung dengan surat palsu lainnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950. Kemudian disusul pula oleh surat gombal sepihak lainnya Undang Undang No.24 Tahun 1956 tanggal 29 Desember 1956.

Nah itulah fakta-fakta gombal yang dilambungkan dan dibuat oleh pihak Soekarno dengan RI, RIS, NKRI-nya untuk menelan dan mencaplok Acheh. Dan tentu saja, Ahmad Sudirman tidak bisa ditipu oleh akal bulus Soekarno.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Thu, 10 Mar 2005 14:35:26 -0800 (PST)
From: muba zir mbzr00@yahoo.com
Subject: Re: MUBA, ITU TAUFIK ABDULLAH DARI LIPI SEMBUNYIKAN SOEKARNO DENGAN RIS-NYA YANG MENELAN & MENCAPLOK ACHEH
To: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, Acehabu_dipeureulak <abu_dipeureulak@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, AcehAhmadGPK <ahmad@dataphone.se>, Acehalasytar_acheh <alasytar_acheh@yahoo.com>, acehalchaidar <alchaidar@yahoo.com>, Acehapalambak2000 <apalambak2000@yahoo.ca>, AcehArdi muhammad.ardiansyah@hm.com

Kamu harus inget juga bahwa menyerahnya Daud Beureuh itu terjadi di sebuah majelis yang bernama Musyawarah Kerakyatan Rakyat Aceh. Itu jelas sebuah majelis bergengsi, apalagi melibatkan Daud Beureuh, jadi wajar kalau Dr. Mursalim Dahlan menganggap itu adalah tonggak teramat penting sehingga beliau mengingatkan umat Islam Aceh akan tanggung jawab sejarah mereka sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari umat Islam bangsa Indonesia. Jelas? Orang yang jelas integrasinya terhadap Islam seperti Dr. Murslim Dahlan ini kok dilawan. Nggak akan nyampe otakmu, Mad. Lihat kiprah beliau sebagai muslim: Ketua Dept. Siarah Sar'iyah MM/Ketua Umum DPD PUI Jawa Barat. Sedangkan kamu? Tukang ngelap kaca aja belagu.

Muba ZR

mbzr00@yahoo.com
Paris, Perancis
----------