Stockholm, 14 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ARDIANSYAH DIHEMBUS ANGIN MUBA YANG LUMPUH MASUK LAGI KEDALAM LOBANG BIN-NYA SYAMSIR SIREGAR
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN MAKIN JELAS ITU ARDIANSYAH MASUK LAGI KEDALAM LOBANG BIN-NYA SYAMSIR SIREGAR, TIDAK BERANI MASUK GELANGGANG SEMINAR INTERNASIONAL YANG SUDAH DISIAPKAN DI MIMBAR BEBAS INI

"Benar saudara Muba, adalah hal yang lucu kalo Looney toones dari Swedia yang satu ini kita tanggapi dengan serius. Baiklah kita kasih saja sajian kue yang mudah di kunyah dan di Cerna oleh otak busuknya itu. Dasar Hukum Kedaulatan RI di Aceh adalah ( sebagian saja yah). Proklamasi ( menyebutkan RI adalah negara Kesatuan , dan bukan RIS) jadi harusnya si badut gombal itu menutup sejarah yang di arahkan Belanda dengan RISnya itu. Tertera dalam UUD 1945 . ( cari sendiri deh , kalo kamu punya bukunya). Pengakuan kedaulatan RI oleh PBB , dan di terimanya RI menjadi anggota PBB dengan batas - batas wilayah yang jelas. Pengakuan batas - batas wilayah NKRI oleh Negara - Negara Tetangga, walaupun saat ini secara detail masih dalam perkembangan , contohnya , masalah peratasan NKRI di Kalimantan Timur , dll." (Muhammad Ardiansyah , ardiansyah_hm@yahoo.com ,Mon, 14 Mar 2005 06:13:18 +0000 (GMT))

Baiklah Ardiansyah di Jakarta, Indonesia.

Ada waktu sedikit untuk membaca tanggapan Ardiansyah. Rupanya itu Ardiansyah yang telah siap dengan map yang berisikan penuh informasi tentang Acheh dan sejarah jalur pertumbuhan dan perkembangan RI untuk disodorkan dalam seminar internasional tentang Acheh dan RI di mimbar bebas ini. Ternyata setelah mendapat hembusan angin lumpuh Muba yang memberikan kabar kekalahannya di medan perang modern Acheh yang berbunyi: "Ardiansyah, aku sudah bantah semua ocehan Ahmad Sudirman dengan tuntas, termasuk soal keabsahan Aceh menjadi bagian RI-RIS-NKRI-RI dan kebsahan Pancasila dalam pandangan Islam. Jadi, sekali lagi kuingatkan, tak perlu lagi membuka seminar di mimbar ini. Ini hanya akan memperkeruh suasana saja". (Muba Zir , mbzr00@yahoo.com , Sat, 12 Mar 2005 04:09:12 -0800 (PST)). Akhirnya itu Ardiansyah, langsung mundur kebelakang dan masuk lagi kedalam lobang BIN-nya Syamsir Siregar.

Hany tentu saja, sebelum itu Ardiansyah masuk kedalam lobang BIN-nya Syamsir Siregar, masih sempat melambungkan beberapa hal yang dianggapnya bisa menjatuhkan benteng pertahanan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri.

Seperti masalah yang dianggap kedaulatan RI di Acheh yang berbunyi: " Proklamasi (menyebutkan RI adalah negara Kesatuan , dan bukan RIS) jadi harusnya si badut gombal itu menutup sejarah yang di arahkan Belanda dengan RISnya itu. Tertera dalam UUD 1945.(cari sendiri deh , kalo kamu punya bukunya)"

Sekarang, kita gali dan dalami apa yang dimaksud dengan negara kesatuan RI ini. Itu bunyi negara kesatuan, diambil dari sumber UUD 1945, BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Nah, ketika Soekarno dan Mohammad Hatta membubuhkan tandatangannya dalam kertas yang isinya proklamasi dan dibacakan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, itu wilayah yang diklaim Soekarno dan Mohammad Hatta hanya diatas kertas saja. Karena, secara de-facto dan de-jure wilayah yang diklaim oleh negara yang baru diproklamasikan ini berada dalam kekuasaan Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten, dan Indonesia bagian timur dipegang oleh Angkatan Perang Australia.

Hal itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah Jepang Menyerah kepada Sekutu, karena bom atom dijatuhkan diatas Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan diatas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dimana perang yang dimulai pada tahun 1939 dengan serangan tentara Nazi Jerman terhadap Polandia, berakhir di Jepang. Jepang dan Amerika sejak bulan Desember 1941 saling berperang dengan dahsyat.

Kemudian, setelah Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya, maka tugas dan wewenang untuk menduduki wilayah Indonesia bagian barat, yang melingkupi Sumatera, Jawa, dan Madura diserahkan kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, yang dimulai dari Kalimantan sampai ke Irian Jaya diserahkan kepada Angkatan Perang Australia.

Jadi, setelah Jepang jatuh dan menyerah kepada sekutu, kekuasaan pemerintahan yang mengontrol wilayah Hindia Belanda jatuh ketangan sekutu, khusus untuk Indonesia bagian barat dipegang oleh Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten, dan Indonesia bagian timur dipegang oleh Angkatan Perang Australia.

Seterusnya, pada tanggal 8 September 1945, 7 perwira Inggris dibawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh diterjunkan dengan payung dilapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Kemudian Mayor A.G. Greenhalgh segera mengadakan hubungan dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta Jenderal Yamaguchi.

Dan pada tanggal 16 September 1945, Laksamana Muda W.R. Patterson, Wakil Panglima SEAC Lord Louis Mountbatten di Singapura, mendarat di Tanjung Priok dengan kapal Cumberland. Dalam rombongan initurut membonceng C.H.O. Van der Plas, mewakili Dr. H.J. van Mook, Kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA). Sedangkan Dr. H.J. van Mook sendiri yang kemudian diangkat sebagai Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda datang di Indonesia pada bulan Oktober 1945.

Lalu pada tanggal 24 Agustus 1945, antara Pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dimana dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam pelaksanaan hal yang menyangkut pemerintahan sipil diserahkan kepada NICA dibawah tangung jawab Kommando Inggris.

Nah terbukti bahwa itu RI yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata dalam realitanya harus kembali berhadapan dengan pihak Komando Inggris dan sekaligus kembali berhadapan dengan pihak Belanda dibawah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.J. van Mook.

Sekali lagi itu wilayah yang diklaim Soekarno adalah wilayah yang berada dalam kekuasaan pihak Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura dan Angkatan Perang Australia.

Jadi yang dinamakan negara kesatuan RI yang tertuang dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, wilayahnya hanya berada diatas kertas saja. Atau berada diatas awan saja, sebagai hasil lamunan Soekarno dari Jawa saja.

Karena itu adalah hanya bualan Soekarno saja kalau Ardiansyah menyatakan: "Dasar Hukum Kedaulatan RI di Aceh adalah Proklamasi (menyebutkan RI adalah negara Kesatuan, dan bukan RIS)"

Fakta dan buktinya tidak ada. Yang jelas, menurut fakta, bukti, dasar hukum dan sejarahnya adalah ketika itu Soekarno membacakan teks proklamasi, itu wilayah de-facto dan de-jure RI hanyalah diatas kertas saja, alias bohong-bohongan.

Selanjutnya, itu Ardiansyah menyinggung: "Pengakuan kedaulatan RI oleh PBB, dan di terimanya RI menjadi anggota PBB dengan batas - batas wilayah yang jelas."

Nah, yang disinggung oleh Ardiansyah memang setelah melalui jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI yang naik turun, jatuh bangun, mati hidup RI, yang dihubungkan dengan Acheh. Singkatnya, itu Soekarno dengan RIS dan RI-Asaat-nya setelah menelan, mencaplok dan memasukkan Negeri Aceh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara dengan memakai alat dasar hukum PP RIS No.21/1950 dan Perppu No.5/1950, itu Soekarno mengajukan kepada PBB untuk menjadi anggota PBB. Pada tanggal 26 September 1950 Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi DK PBB No. 86 tahun 1950 merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB yang diadakan pada tanggal 27 September 1950 untuk menerima RI yang telah gemuk menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS dan mencaplok Acheh dan maluku Selatan, menjadi negara anggota PBB yang ke-60.

Nah disinilah akal bulus dan tipu licik Soekarno, begitu Negara RI Asaat alias RI Soekarno alias RI Negara Bagian RIS kenyang menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS dan mencaplok Acheh dan maluku Selatan baru melapor kepada PBB. Itu, jelas, mana Soekarno penipu licik ini menceritakan isi yang ada dalam karung goninya, bahwa Acheh dan Maluku Selatan termasuk didalam gembolan goninya itu. Tetapi, tentu saja, pada akhirnya ketahuan juga. Dimana pada tanggal 20 September 1953 Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Acheh dibawah NII berdiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara pancasila. Disusul oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarkan ulang Negara Acheh berdiri pada tanggal 4 Desember 1976, setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh tertipu abolisi Soekarno pada bulan Mei 1962, dan menyerah kepada Soekarno. PBB-pun merasa ditipu juga, bahkan sampai sekarang itu Sekjen PBB Kofi Annan, masih menggerutu, dengan menyatakan coba selesaikan itu masalah Acheh.

Seterusnya itu Ardiansyah menyatakan: "Pengakuan batas - batas wilayah NKRI oleh Negara - Negara Tetangga, walaupun saat ini secara detail masih dalam perkembangan , contohnya, masalah peratasan NKRI di Kalimantan Timur , dll. Dan ingat juga Kakek tua jompo. Pengakuan kedaulatan yang pertama kali dilakukan oleh Negara Islam, hayoo siapa , masih ingat enggak ?"

Ya jelas, Ahmad Sudirman masih ingat, itu Mesir yang mengirimkan utusannya, Mohammad Abdul Mounim untuk berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947 dan diterima oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Dan itu pada tanggal 14 Maret 1947 RI masih kalang kabut di Yogyakarta. Apalagi sebelum perjanjian Linggajati ditandatangani 25 Maret 1947, Perjanjian Renville ditandatangani 17 Januari 1948, perjanjian Roem-Royen ditandatangani 7 Mei 1949, KMB ditandatangani pada tanggal 2 November 1949, Penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS 27 Desember 1949, peleburan Negara/Daerah Bagian RIS kedalam tubuh Negara Bagian RI, penjelmaan RI yang telah gemuk menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950.

Jadi, Ardiansyah, walaupun itu utusan Mesir Mohammad Abdul Mounim berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947 dan diterima oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, tetapi itu wilayah de-facto dan de-jure RI masih sekitar Yogyakarta saja, dan memang terbukti menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Terakhir Ardiansyah menulis: "Dan Rakyat Aceh yang sekarang ini toh bukan Penduduk asli Pulau Sumatera."

Ya, jelas, Ardiansyah, mereka yang datang ke Acheh dari India, Arab, Cina, Jawa, itu datang belakangan, mana mereka itu ikut berjuang melawan Belanda, paling ikut ekornya Belanda saja.

Dan penduduk Asli Pulau Sumatera itu sebenarnya berasal dari Yunan yang datang kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka ini bangsa Melayu Tua atau yang disebut dengan Proto Melayu. Dimana yang termasuk bangsa Melayu Tua ini yaitu suku Dayak, suku Toraja, suku Mentawai. Kemudian disusul oleh gelombang pendatang kedua sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Mereka ini dinamakan bangsa Melayu Muda atau disebut juga dengan Deutero Melayu. Yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda ini adalah suku Acheh, suku Jawa, suku Bugis, suku Minangkabau.

Nah sekarang, itu Ardiansyah termasuk kedalam bangsa mana, apakah bangsa Proto Melayu atau Deutero Melayu ?

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Mon, 14 Mar 2005 06:13:18 +0000 (GMT)
From: muhammad ardiansyah ardiansyah_hm@yahoo.com
Subject: Sebagian dasar Hukum kedaulatan NKRI di Aceh
To: ahmad@dataphone.se
Cc: mbzr00@yahoo.com

Assalamu'alaikum,
Benar saudara Muba, adalah hal yang lucu kalo Looney toones dari swedia yang satu ini kita tanggapi dengan serius. Baiklah kita kasih saja sajian kue yang mudah di kunyah dan di Cerna oleh otak busuknya itu.

Dasar Hukum Kedaulatan RI di Aceh adalah ( sebagian saja yah)
1. Proklamasi ( menyebutkan RI adalah negara Kesatuan , dan bukan RIS) jadi harusnya si badut gombal itu menutup sejarah yang di arahkan Belanda dengan RISnya itu .
2. Tertera dalam UUD 1945 . ( cari sendiri deh , kalo kamu punya bukunya)
3. Pengakuan kedaulatan RI oleh PBB , dan di terimanya RI menjadi anggota PBB dengan batas - batas wilayah yang jelas.
4. Pengakuan batas - batas wilayah NKRI oleh Negara - Negara Tetangga, walaupun saat ini secara detail masih dalam perkembangan , contohnya , masalah peratasan NKRI di Kalimantan Timur , dll.

Dan ingat juga Kakek tua jompo. Pengakuan kedaulatan yang pertama kali dilakukan oleh Negara Islam, hayoo siapa , masih ingat enggak ?? Dan masih banyak se abreg dasar hukumnya , jadi berhentilah muter - muter tentang sejarah berdiri nya RI , itu kan bumbu dari Perjuangan. Dan Rakyat Aceh yang sekarang ini toh bukan Penduduk asli Pulau Sumatera.

Wassalam

Muhammad Ardiansyah

ardiansyah_hm@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------