Stockholm, 14 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SILVER CAT, ITU JANJI MARSEKAL TERAUCHI KASIH KEMERDEKAAN KEPADA SOEKARNO, HATTA & RADJIMAN HANYA MIMPI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SILVER CAT, ITU JANJI MARSEKAL TERAUCHI KASIH KEMERDEKAAN KEPADA SOEKARNO, MOHAMMAD HATTA & RADJIMAN WEDIODININGRAT DI SAIGON 12-8-1945 HANYA MIMPI

"Tato Suwarto pernah mengatakan bahwa Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Soekarno cs, sekaligus wilayahnya yang mencakup seluruh Hindia Belanda. Nah, kalo memang Terauchi sudah menjanjikan wilayah Indonesia itu seluruh Hindia Belanda, berarti Soekarno merasa mempunyai hak atas Aceh dong? Makanya dia mengikutsertakan Aceh dalam NKRI (dalam hal ini anda menyebutnya sebagai pencaplokan). Dan saya merasa bahwa penggunaan kata "pencaplokan" agak kurang tepat ?! Kalau anda tetap keukeuh Aceh itu dicaplok, berarti banyak daerah - daerah lain juga yang bisa anda nilai sebagai "kecaplok". Apa saja tuh? terus apa bedanya dengan Papua Barat atau Timor Timur ? Kok saya tidak menemukan bukti otentik kalau RIS yang diakui Belanda tidak termasuk Aceh? Sejak Linggarjati pun Indonesia meliputi Jawa- Sumatra - Madura. Hanya saja sejak Renville RI cuma tinggal Yogya. Tapi kan tetap saja, Belanda mengakui kedaulatan RIS ada sejak Linggarjati kan? Berarti yang diakui ya si Sumatra Jawa Madura itu." (Silver Cat , silver_cat@plasa.com ,Mon, 14 Mar 2005 19:01:04 +0700)

Baiklah Silver Cat di Bandung, Indonesia.

Itu cerita janji Marsekal Terauchi tentang pemberian kemerdekaan kepada Indonesia yang meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Dimana Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat pergi ke Saigon ke tempat markas besar Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945, dan bertemu Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945.

Ternyata, 2 hari kemudian, 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua, setelah bom atom dijatuhkan diatas Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan diatas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Negeri Jepang hancur dan hilang kekuasaan Jepang di kawasan Pasifik, dimulai dari Filipina, Malaysia, Indonesia dan kepulauan Pasifik. Setelah jepang menyerah kepada Amerika dan Sekutu, secara de-facto dan de-jure wilayah Indonesia bagian barat yang diduduki Jepang dikuasai Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten, dan wilayah Indonesia bagian timur dipegang oleh Angkatan Perang Australia.

Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan RI pada 17 Agustus 1945, 3 hari setelah Jepang menyerah kepada pihak Amerika dan Sekutu, ternyata itu janji Marsekal Terauchi yang berjanji memberikan kemerdekaan pada Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat di Saigon pada 12 Agustus 1945 yang meliputi Hindia Belanda adalah hanya tinggal janji, tanpa kenyataan. Dan hal ini diketahui dan disadari oleh Soekarno cs. Karena dalam realitanya, itu Soekarno cs mahu tidak mahu harus melalui jalan Perundingan dan melalui angkat senjata. Mengapa ?

Karena, pada tanggal 8 September 1945, Mayor A.G. Greenhalgh beserta 7 perwira Inggris datang ke Jakarta, dengan cara terjun pakai payung perasut di lapangan terbang Kemayoran. Dan seterusnya bertemu dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta Jenderal Yamaguchi. Kemudian, Laksamana Muda W.R. Patterson, Wakil Panglima SEAC Lord Louis Mountbatten di Singapura, C.H.O. Van der Plas, mewakili Dr. H.J. van Mook, Kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) berlabuh di Tanjung Priok dengan kapal Cumberland. Disusul, H.J. van Mook, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, datang pada Oktober 1945. Lalu, pada 24 Agustus 1945, antara Pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda ditandatangai persetujuan Civil Affairs Agreement. Dimana isinya menyatakan, panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Sedangkan pelaksanaan yang menyangkut pemerintahan sipil diserahkan kepada NICA dibawah tangung jawab Kommando Inggris.

Jadi, janji kemerdekaan dari Marsekal Terauchi yang diberikan pada Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat di Saigon pada 12 Agustus 1945 yang meliputi Hindia Belanda hanya tinggal janji. Wilayah apapun yang diklaim Soekarno, ternyata dalam de-factonya tidak lebih daripada wilayah pengklaiman diatas kertas saja.

Kemudian kalau Silver Cat mengatakan: "Kok saya tidak menemukan bukti otentik kalau RIS yang diakui Belanda tidak termasuk Aceh? Sejak Linggarjati pun Indonesia meliputi Jawa- Sumatra - Madura. Hanya saja sejak Renville RI cuma tinggal Yogya. Tapi kan tetap saja, Belanda mengakui kedaulatan RIS ada sejak Linggarjati kan? Berarti yang diakui ya si Sumatra Jawa Madura itu."

Itu jalan pikiran saudara Silver Cat adalah salah, mengapa ? Karena yang masih berlaku dalam Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 adalah RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Sedangkan wilayah Sumatra, Jawa, dan Madura, telah diganti dengan isi Perjanjian Renville 17 Januari 1948, tentang gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Artinya, wilayah kekuasaan RI secara de-facto adalah berada dibelakang gari Van Mook. Artinya, kalau ditarik dari ujung titik satu ke ujung titik lainnya dari garis Van Mook, maka wilayah RI berada di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

Nah, ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS 27 Desember 1949, itu artinya RIS merupakan Negara Federasi Indonesia, yang terdiri dari 16 Negara/Daerah Bagian, diantaranya Republik Indonesia yang wilayah de-factonya di Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan Negara/Daerah lainnya adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur.

Dan berdasarkan Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947, itu ternyata Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI, tidak ada Daerah Acheh sebagai Daerah bagian RIS.

Jadi, dari sini membuktikan bahwa memang Daerah Acheh berada diluar RIS dan juga diluar wilayah de-facto dan de-jure RI.

Bukti lain mengapa Acheh diluar RIS dan tidak masuk kedalam wilayah yang dijajah Belanda. Yaitu, ketika Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Tanggal 13 Oktober 1945 menggempur Medan. Dan pada 10 November Medan digempur Sekutu dan NICA. Juga Bukittinggi dan Padang disampu Sekutu dan NICA.

Tetapi Acheh, itu Sekutu dan NICA yang mengerahkan pasukan Jepang, baik yang ada di Sumatera Timur, atau yang ada di Acheh sendiri, ternyata tidak mampu menguasai Acheh. Karena para pejuangan Acheh, berhasil memukul mundur pasukan Sekutu, NICA dan Jepang di Krueng Panjo/Bireuen, bulan November 1945, dibawah komando Teuku Nyak Arif.

Jadi, secara de-facto itu Acheh bebas, dan tidak dikuasai oleh Sekutu, NICA dan pasukan Jepang. Karena itu Belanda tidak mempunyai hak untuk mengklaim dan tidak mempunyai hak untuk mengakui bahwa Acheh wilayah jajahan Belanda.

Celakanya, justru pihak Soekarno dengan RIS-nya yang menelan dan mencaplok Acheh pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan memakai secarik kertas yang berisikan PP RIS No.21/1950 buatan sepihak Soekarno Cs dari RIS dan Perppu No.5/1950.

Adapun mengenai Papua Barat, itu didasarkan dengan hasil Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Dimana salah satu isi perjanjian New York itu menyatakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Kemudian bagian dari persetujuan New York tersebut dicantumkan bahwa Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat tersebut.

Hanya, yang sampai sekarang tidak diterima oleh rakyat Papua Barat adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) atau act of free choice di Papua Barat yang dimulai tanggal 24 Maret 1969 sampai tanggal 14 Juli 1969, tidak dilakukan oleh seluruh rakyat Papua Barat, melainkan melalui cara pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota inilah yang mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) atau act of free choice di Papua Barat.

Nah, cara inilah yang dianggap tidak sah oleh pihak seluruh rakyat Papua Barat. Mereka menuntut diadakannya kembali pepera ini dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Papua Barat. Sebagaimana yang dilakukan di Hawai, USA dan Quebeq, Canada.

Sedangkan di Timor Timur, ketika rakyat Timor Timur menyatakan kemerdekaan dari Portugis pada tanggal 28 November 1975, kemudian pihak RI dengan TNI-nya melakukan invasi ke Timor Timur 9 hari kemudian, dan memasukkan wilayah Timor Timur kedalam wilayah RI pada bulan Juli 1976. Tetapi, pada tanggal 30 Agustus 1999 dilakukan referendum di Timor Timur dan hasilnya yang diumumkan 4 September 1999, menyatakan 78,5% ingin merdeka dan sisanya, 21,5 %, tetap bergabung dengan RI.

Seterusnya, itu ketika RIS secara perlahan dilebur kedalam RI dan pada tanggal 15 Agustus 1950 menjelma menjadi NKRI, itu Kalimantan tidak semua berada dalam wilayah NKRI jelmaan RI hasil leburan 15 Negara/Daerah Bagian RIS. Karena itu seperti Sabah dan Serawak berada diluar NKRI.

Sedangkan Sunda Kecil atau Propinsi Federal distrik Jakarta (Batavia) dibawah Gubernur R.A.A. Hilman Djajadiningrat (11 Agustus 1948 - Agustus 1950) itu melebur kedalam tubuh Negara Bagian RI. Dimana Propinsi Federal distrik Jakarta (Batavia) dimasukkan kedalam RIS dan tertulis dalam Konstitusi RIS yang diakui oleh Belanda.

Terakhir soal Ambalat, itu PBB mengakui 200 mil pengukuran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi negara kepulauan, seperti Indonesia. Dimana Ambalat dianggap sebagai batas wilayah luar paling utara. Sedangkan negara daratan, seperti Malaysia batas kedaulatannya berjarak 12 mil.

Mengukur turun jarak Sipadan-Ligitan 12 mil. Malaysia tidak mengukur turun lurus tetapi diagonal. Malaysia mengambil blok N-D 6 dan N-D 7. N-D 6 sebagian tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Blok Timur Ambalat yang dikelola Unocal yang kontraknya telah disepakati antara RI dan Unocal pada akhir September 2004, sedangkan Shell baru masuk 16 Februari 2005 melalui Petronas Carigali.

Tentu saja untuk penyelesaian teknis detilnya, kedua Negara akan mengutus masing-masing Tim Teknis untuk membicarakan bagaimana teknisnya dalam pengukuran itu yang akan diadakan pada 22-23 maret 2005.

Kalau memang tidak dicapai kesepakatan melalui pembicaraan tim Teknis ini, tentu saja, penyelesaian hukumnya diserahkan kepada mahkamah Internasional, sebagaimana yang pernah dilakukan ketika menyelesaikan kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

From: "silver cat" silver_cat@plasa.com
Subject:
To: ahmad@dataphone.se
Date: Mon, 14 Mar 2005 19:01:04 +0700

Miauw! Meow. Nyaw!
Assalamualaikum wrw. wrb.

Perkenalkan, sebut saja saya silver cat. Saya ini orang awam. Saya tertarik dengan salah satu tulisan anda mengenai apa yang anda sebut sebagai "pencaplokan Aceh" (judul tulisannya lupa). Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan:

1. Tato Suwarto pernah mengatakan bahwa Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Soekarno cs, sekaligus wilayahnya yang mencakup seluruh Hindia Belanda. Nah, kalo memang Terauchi sudah menjanjikan wilayah Indonesia itu seluruh Hindia Belanda, berarti Soekarno merasa mempunyai hak atas Aceh dong? Makanya dia mengikutsertakan Aceh dalam NKRI (dalam hal ini anda menyebutnya sebagai pencaplokan). Dan saya merasa bahwa penggunaan kata "pencaplokan" agak kurang tepat ?!

2. Kalau anda tetap keukeuh Aceh itu dicaplok, berarti banyak daerah - daerah lain juga yang bisa anda nilai sebagai "kecaplok". Apa saja tuh? terus apa bedanya dengan Papua Barat atau Timor Timur ?

3. Kok saya tidak menemukan bukti otentik kalau RIS yang diakui Belanda tidak termasuk Aceh? Sejak Linggarjati pun Indonesia meliputi Jawa- Sumatra - Madura. Hanya saja sejak Renville RI cuma tinggal Yogya. Tapi kan tetap saja, Belanda mengakui kedaulatan RIS ada sejak Linggarjati kan? Berarti yang diakui ya si Sumatra Jawa Madura itu.

4. Waktu jadi NKRI, apa seluruh Kalimantan punya NKRI?
5. Propinsi Sunda kecil jaman proklamasi itu meliputi apa saja ya?

6. Si Ambalat itu, siapa yang salah sih? katanya sejak konvensi laut internasional, indonesia berhak untuk menarik garis daerahnya sendiri. Tapi entah sejak kapan (yang jelas sebelum konvensi Laut bla bla bla itu). Malaysia pernah membuat peta dan mengikutsertakan Ambalat
sebagai wilyahnya. Lha, berarti mana yang diakui oleh dunia internasional ?

Maaf kalau banyak yang salah, kalau begitu anda koreksi saja ya. Maklum deh orang sangat awam jzk.

wassalamualaikum wrw. wrb.

Silver Cat

silver_cat@plasa.com
Bandung, Indonesia
----------