Stockholm, 16 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KHOIRUDDIN, ITU HR MUSLIM 3/1476 NO.1847 TIDAK DIAKUI OLEH PENGADILAN HUKUM RI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

IRUL KHOIRUDDIN, ITU KARENA HR MUSLIM 3/1476 NO.1847 TIDAK DIAKUI OLEH PENGADILAN HUKUM RI, MAKA ISINYA TIDAK BISA DITERAPKAN DI WILAYAH DE-FACTO DAN DE-JURE RI

"Kembali ana ucapkan terimakasih atas penjelasannya, saking menariknya penjelasan Bapak, maka, makin dijelaskan makin banyak hal yang ingin ditanyakan kembali. Ana dapatkan sebuah hadits, yang ana tangkap dari hadits itu (HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847) adalah Rosululloh menganjurkan kepada kita (sahabat Hudzaifah pada waktu itu), untuk mendengar dan menaati penguasa tersebut, walau punggung kita dicambuk dan harta kita dirampas, dan kita dianjurkan untuk tetap mendengarkan perintahnya dan menaatinya. Maka, dengan berdasarkan hadits tersebut di atas, maka tidaklah salah jika ulama salafi di Saudi tetap menaati penguasa Saudi, walau kepemimpinannya seakan-akan tidak berpihak kepada Islam, contohnya posisi Saudi dalam isu tentang Palestina. Bagaimana menurut Bapak Ahmad Sudirman?" (Irul Khoiruddin , irul51606@svsi.sanyo.co.id , Wed, 16 Mar 2005 11:18:08 +0700)

Baiklah saudara Irul Khoiruddin di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ada suatu hal yang mendasar yang perlu diperhatikan oleh saudara Khoiruddin dalam hal memahami hadits, Rosululloh SAW bersabda, "Akan ada sepeninggalku penguasa yang mereka itu tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti cara/jalanku. Dan akan ada diantara para penguasa tersebut orang-orang yang berhati syaithan dalam bentuk manusia." Hudzaifah berkata, "Apa yang aku perbuat bila mendapatinya?" Rosululloh bersabda, "Hendaknya engkau mendengar dan menaati penguasa tersebut! Walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas, maka (tetap) dengarkanlah (perintahnya) dan taatilah (dia)." (HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847)

Ketika Rasulullah saw bersabda, itu Daulah Islamiyah pertama diYatsrib telah berdiri sejak tahun1 H / 622 M.

Nah, Rasulullah saw berbicara masalah kepemimpinan, rakyat, ketaatan kepada pemimpin, semuanya didalam ruang lingkup Daulah Islamiyah dan diatas dasar dan sumber hukum Daulahnya mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw.

Jadi, selama Daulah Islamiyah dasar dan sumber hukumnya mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin selama dasar dan sumber hukum Daulah tidak dirobah dengan sumber yang datangnya dari thagut. Mengapa ? Karena seandainya, pemimpin itu telah menyimpang dari Islam, tidak berpegang kepada petunjuk Rasulullah saw, berhati syaitan, itu bisa diganti atau diturunkan, diganti oleh pemimpin lain yang diharapkan akan tetap menjalankan pemerintahannya diatas rel yang telah digariskan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Contohnya, Raja Saud bin Abdul Aziz yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dari sudut Islam, dengan minum-minum sambil mabuk, korupsi, berpoya-poya, menghabiskan uang kas Kerajaan. Ternyata itu Raja Saud bin Abdul Aziz langsung diturunkan dari tahta, digantikan oleh saudaranya, Faisal bin Abdul Aziz pada tanggal 2 November 1964. Kemudian, itu Raja Saud bin Abdul Aziz diasingkan ke Yunani.

Nah, disini menggambarkan bahwa, pemimpin dalam Kerajaan Ibnu Saud atau Kerajaan Saudi Arabia yang telah menyimpang, seperti contohnya Raja Saud bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 1953 sampai 2 November 1964, selama 11 tahun. Dimana itu Raja Saud bin Abdul Aziz sebagian besar kerjanya hanya berpoya-poya, menghabiskan uang kas Kerajaan. Dan rakyat Saudi, ulama wahhabi atau salafi Saudi juga pada diam, tetapi setelah waktunya tiba, itu Keluarga besar Ibnu Saud bersama para ulama wahhabi atau salafi berkumpul menentukan sikap, sudah waktunya itu Raja Saud bin Abdul Aziz berhenti dan tidak menyengsarakan rakyat dan merugikan Kerajaan. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1964 Raja Saud bin Abdul Aziz diturunkan dari tahtanya, digantikan oleh Faisal bin Abdul Aziz. Tentu saja Raja Faisal bin Abdul Aziz adalah berbeda dengan saudaranya, Saud bin Abdul Aziz. Raja Faisal bin Abdul Aziz tidak berpoya-poya, tidak menghabiskan uang kas Kerajaan, tidak mabuk-mabuk.

Nah, disini menggambarkan bahwa selama 11 tahun rakyat Saudi menderita, kas keuangan Kerajaan habis dipakai poya-poya oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Tetapi, ketika waktunya tiba, jatuhlah itu Raja Saud bin Abdul Aziz, digantikan oleh Faisal bin Abdul Aziz yang lebih baik dari Saud bin Abdul Aziz.

Sekarang, kalau itu HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847 dihubungkan dengan Negara RI, maka sudah jelas, telah keluar dari maksud dan tujuan serta isi hadits tersebut. Mengapa ?

Karena, Negara RI adalah bukan Negara yang dasar dan sumber hukumnya mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw. Dan juga konstitusi atau UUD yang dipakai oleh Negara RI tidak mengacukan kepada sumber yang diturunkan Allah SWT yaitu Al Quran dan contoh Rasulullah saw yaitu Sunnah Rasulullah saw. Berbeda UUD 1945 dan UUM

Jadi, itu yang disabdakan Rasulullah saw "Akan ada sepeninggalku penguasa yang mereka itu tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti cara/jalanku."

Itu artinya, bahwa dalam Daulah Islamiyah, yang telah Rasulullah saw bangun pada tahun 1 H / 622 M dan hidup sampai tahun 1924 M, ketika Khilafah Islamiyah Utsmani diruntuhkan dan dihancurkan, salah satunya oleh Kerajaan kafir Inggris yang bekerjasama dengan pihak Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al Saud, akan ada pemimpin atau penguasa yang tidak berpegang dengan petunjuk Rasulullah saw dan tidak mengikuti cara/jalan Rasulullah saw.

Nah, sekarang, bagaimana setelah Khilafah Islamiyah Utsmani runtuh pada tahun 1924 ?

Ya, jelas, kelihatan bahwa telah bermunculan negara-negara kecil yang dasar dan sumber hukumnya tidak mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw.

Misalnya di RI dan di Turki, yang telah menjadi negara sekuler, dengan dasar dan sumber hukum Negaranya tidak mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw, maka jelas, itu HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847 tidak berlaku. Mengapa ?

Karena bagaimana bisa berlaku, kalau dasar dan sumber hukum negara RI dan Turki tidak mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw. Bahkan itu HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847 tidak diakuinya dalam Negara Turki sebagai suatu dasar hukum. Jadi bagaimana bisa hadits itu dipakai sebagai dasar hukum di RI dan Turki, sedangkan pemerintah RI dan Tukri tidak mengakui itu hadits sebagai dasar hukum dalam Negara RI dan Turki.

Jadi, saudara Irul Khoiruddin, penerapan dari hadits HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847, Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, r.a, Fathul Bari, juz 13 halaman 120, HR Ibnu Abi 'Ashim dalam kitabus Sunnah dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Zhilalul Jannah Fitakhrijis Sunnah, 2/494, no 1064, itu semuanya tidak berlaku apabila diaplikasikan atau diterapkan dalam negara yang dasar dan sumber hukumnya tidak mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Lihat saja buktinya, ketika Soekarno berkuasa di RI, tidak berbeda dengan waktu Soeharto, dan tidak berlainan ketika masa BJ Habibie, juga tidak jauh beda dengan waktu Abdurrahman Wahid, dan juga sama dengan waktu Megawati, dan tentu saja tidak berbeda dengan waktu sekarang dibawah Susilo Bambang Yudhoyono. Semuanya hanya menyandarkan kepada sistem thagut pancasila hasil kutak-katik mbah Soekarno dan hasil ikatan jampi-jampi mpu Tantular dengan ikatan tali bhineka tunggal ika-nya.

Al Qur'an dan Sunnah, itu hanya dibaca di madrasah dan sekolah-sekolah agama saja, diluar itu mana diterapkan dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan dan negara. Dan tentu saja yang diakui adalah hanya dasar dan sumber hukum yang mengacu kepada pancasila hasil ramesan mbah Soekarno yang dijabarkan kedalam bentuk UUD, Tap MPR, UU, PP, Keppres, Inpres, Perppu, Hukum perdata, Hukum Pidana, dan aturan lainnya yang gersang dari siraman aturan yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullah saw.

Terakhir, itu menyinggung kesimpulan yang diambil oleh tim dari Asy Syariah Vol. I / No.12 / 2005 yang menulis: "bahwa selamanyapun gerakan melawan penguasa muslim dengan berbagai macam bentuknya bukanlah bagian dari jihad yang syar'i. Bahkan termasuk perbuatan mungkar yang dibenci oleh Alloh dan Rosulnya. Jika ini berlaku untuk seluruh negara di seluruh di dunia, bagaimana dengan di Indonesia? Berarti tidak dibenarkan dong gerakan melawan penguasa."

Nah, itu kesimpulan dari tim penulis majalah Asy Syariah Vol. I / No.12 / 2005 tidak benar. Mengapa ?

Karena itu tim penulis majalah Asy Syariah Vol. I / No.12 / 2005 tidak mengetahui dan tidak mengerti dalam keadaan kondisi dan situasi negara yang bagaimana, itu hadits HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847 bisa diaplikasikan dan diterapkan.

Kalau hadits tersebut bisa diterapkan dalam Daulah Islamiyah dan dalam Negara pancasila seperti di RI, maka jelas, itu salah kaprah. Hadistnya saja mana diakui oleh dasar dan sumber hukum di RI. Kalau di Kerajaan Ibnu Saud atau Kerajaan Saudi Arabia atau di Nergara Islam Pakistan masih lumayan, itu hadits masih bisa diterima sebagai dasar dan sumber hukum. Tetapi, kalau di Negara RI, paling dimasukkan kedalam keranjang sampah Susilo Bambang Yudhoyono di katornya di Istana Merdeka.

Jadi kalau di RI, itu Susilo Bambang Yudhoyono menyeleweng, korupsi, dan mengobarkan perang di Acheh dan juga di Ambalat, harus kena jewer langsung. Tidak perlu pakai-pakai dasar hadits HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847. Itu hadits tidak diakui oleh Pengadilan di Negara sekuler RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Wed, 16 Mar 2005 11:18:08 +0700
To: ahmad@dataphone.se, mohd_alkhori@qatar.net.qa, irul51606@svsi.sanyo.co.id, Rasjid Prawiranegara <rasjid@bi.go.id>, imarrahad@eramuslim.com, JKamrasyid@aol.com, hadifm@cbn.net.id
From: Irul Khoiruddin irul51606@svsi.sanyo.co.id
Subject: Pemberontakan Itu Tidak Dibenarkan

Assalaamu'alaykum warohmatulloohi wabarokaatuh

Kembali ana ucapkan terimakasih atas penjelasannya, saking menariknya penjelasan Bapak, maka, makin dijelaskan makin banyak hal yang ingin ditanyakan kembali.

Seperti jawaban Bapak ini, "Sebenarnya melakukan pemberontakan kepada pihak Raja Fahd bin Abdul Aziz atau Putra Mahkota Abdullah bin Abdul Aziz al Saud memang tidak dibenarkan, selama pihak Raja Fahd bin Abdul Aziz atau Putra Mahkota Abdullah bin Abdul Aziz al Saud tidak melakukan pelanggaran Islam dan pelanggaran terhadap konstitusi Kerajaan Saudi Arabia. Hanya, kalau pihak Raja melakukan penyimpangan dan penyelewengan dari sudut Islam, misalnya mabuk-mabuk, korupsi, berpoya-poya, menghabiskan uang kas Kerajaan seperti yang dilakukan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz, maka Raja Saud bin Abdul Aziz diturunkan dan digantikan oleh Faisal bin Abdul Aziz pada tanggal 2 November 1964, dan Raja Saud bin Abdul Aziz diasingkan dan hidup di exil di Yunani." (Ahmad Sudirman, 15 Maret 2005)

Kemudian ana membaca sebuah majalah di Indonesia yaitu Asy Syariah Vol. I / No.12 / 2005, dan ana dapatkan sebuah hadits: Rosululloh SAW bersabda, "Akan ada sepeninggalku penguasa yang mereka itu tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti cara/jalanku. Dan akan ada diantara para penguasa tersebut orang-orang yang berhati syaithan dalam bentuk manusia." Hudzaifah berkata, "Apa yang aku perbuat bila mendapatinya?" Rosululloh bersabda, "Hendaknya engkau mendengar dan menaati penguasa tersebut! Walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas, maka (tetap) dengarkanlah (perintahnya) dan taatilah (dia)." (HR Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, 3/1476 no. 1847)

Yang ana tangkap dari hadits di atas adalah Rosululloh menganjurkan kepada kita (sahabat Hudzaifah pada waktu itu), untuk mendengar dan menaati penguasa tersebut, walau punggung kita dicambuk dan harta kita dirampas, dan kita dianjurkan untuk tetap mendengarkan perintahnya dan menaatinya.

Maka, dengan berdasarkan hadits tersebut di atas, maka tidaklah salah jika ulama salafi di Saudi tetap menaati penguasa Saudi, walau kepemimpinannya seakan-akan tidak berpihak kepada Islam, contohnya posisi Saudi dalam isu tentang Palestina. Bagaimana menurut Bapak Ahmad Sudirman?

Kemudian diperkuat oleh hadits-hadits berikut di bawah ini:

"Barangsiapa yang menaatiku, maka telah menaati Alloh, barangsiapa yang menentangku maka telah menentang Alloh, barangsiapa menaati pemimpin (umat)ku maka telah menaatiku, dan barangsiapa menentang pemimpin (umat)ku maka telah menentangku." (Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, r.a)

Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang wajibnya mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Adalah hikmahnya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan (kaum muslimin) karena didalam perpecahan terdapat kerusakan." (Fathul Bari, juz 13 halaman 120)

Sahabat 'Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rosululloh, kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan terjadap pemimpin yang bertaqwa. Namun yang kami tanyakan adalah ketaatan terhadap pemimpin yang berbuat kejelekan. Maka Rosululloh bersabda, "Bertaqwalah kalian kepada Alloh, dengarlah dan taatilah (pemimpin tersebut). "(HR Ibnu Abi 'Ashim dalam kitabus Sunnah dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Zhilalul Jannah Fitakhrijis Sunnah, 2/494, no 1064)

Dibagian penutup dalam majalah tersebut disimpulkan bahwa selamanyapun gerakan melawan penguasa muslim dengan berbagai macam bentuknya bukanlah bagian dari jihad yang syar'i. Bahkan termasuk perbuatan mungkar yang dibenci oleh Alloh dan Rosulnya. Jika ini berlaku untuk seluruh negara di seluruh di dunia, bagaimana dengan di Indonesia? Berarti tidak dibenarkan dong gerakan melawan penguasa. Bagaimana menurut Bapak Ahmad Sudirman?

Terimakasih sebelumnya atas jawabannya nanti, insya Alloh

Jazakumulloohi Khoiron Katsiiro

Wassalaamu'alaykum warohmatulloohi wabarokaatuh

Irul Khoiruddin

irul51606@svsi.sanyo.co.id
Cimanggis, Depok, Jawa Barat
----------