Stockholm, 21 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KETUA UMUM FPSGAM SOFYAN ALI KALAU HANYA MENGEMBEK PADA YUDHOYONO, BUKAN BERUNDING NAMANYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KETUA UMUM FRONT PERLAWANAN SEPARATIS GAM SOFYAN ALI YANG MENGEMBEK PADA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MAU BERUNDING LANGSUNG DENGAN RI

"Perundingan pemerintah dengan GAM di luar negeri tidak seharusnya terjadi. Sebaiknya perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Aceh berlangsung di dalam negeri saja, antara elemen sipil yang didukung pemerintah dan GAM."(Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM (FPSGAM) Sofyan Ali, Medan, Sabtu, 19 Maret 2005).

"Perundingan pemerintah dengan GAM di luar negeri sudah menyalahi keputusan presiden soal status darurat di Aceh. Kenapa pemerintah harus berunding dengan Hasan Tiro yang merupakan warga negara Swedia, seharusnya perundingan damai itu dilakukan di Indonesia saja" (Ketua Presidium FPSGAM Tagore, Medan, Sabtu, 19 Maret 2005)

Setelah membaca cerita Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM (FPSGAM) Sofyan Ali yang berisikan ocehan: "Perundingan pemerintah dengan GAM di luar negeri tidak seharusnya terjadi. Sebaiknya perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Aceh berlangsung di dalam negeri saja, antara elemen sipil yang didukung pemerintah dan GAM"

Timbul dalam pikiran Ahmad Sudirman, bagaimana bisa dikatakan berunding dengan pihak Susilo Bambang Yudhoyono, kalau itu yang menamakan dirinya Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM (FPSGAM) Sofyan Ali yang hanya bisa mengembek pada Susilo Bambang Yudhoyono.

Itu namanya budek. Kalau sudah mengembek pada Susilo Bambang Yudhoyono, bukan berunding lagi namanya, melainkan cukup hanya dengan mengikut ekor Susilo Bambang Yudhoyono saja. Mengapa harus susah-susah membuat kongres II Front Perlawanan Separatis GAM di Medan, selama tiga hari, yang menurut ceritanya diikuti oleh 21 Ketua FPSGAM dari seluruh kabupaten dan kota di Acheh. Buang-buang waktu dan tenaga saja. Itu namanya kongres gombal alias kosong tidak ada artinya.

Coba saja, pikirkan secara mendalam, apakah masuk akal, kalau yang namanya Front Perlawanan Separatis GAM yang mengembek kepada SusiloBambang Yudhoyono, kemudian meminta berunding kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik Acheh, dengan berdasarkan bahwa itu yang namanya FPSGAM didirikan pada tahun 2003 dan tidak mendukung GAM ?

Namanya saja Front Perlawanan Separatis GAM sudah salah kaprah. Mengapa ? Karena itu GAM atau ASNLF bukan gerakan separatis, melainkan gerakan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan berbeda jauh sekali dengan gerakan separatis.

Gerakan kemerdekaan untuk penentuan nasib sendiri adalah didasarkan pada Negeri Acheh yang ditelan dan dicaplok serta dijajah oleh RIS dan RI-nya Soekarno penipu licik. Sedangkan gerakan separatis, kalau itu Negeri Acheh adalah miliknya mbah Soekarno atau mbahnya itu yang menamakan dirinya Sofyan Ali.

Sejak kapan itu mbah Soekarno mengakui Negeri Acheh miliknya atau milik RIS dan RI-nya ? Apakah itu sejak dikeluarkannya secarik kertas PP RIS No.21/1950 14 Agustus 1950 dan secarik kertas gombal yang berisikan Perppu No.5/1950 ?

Coba, Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM Sofyan Ali dan Ketua Presidium FPSGAM Tagore buktikan di mimbar bebas ini mana itu fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang legalitas Acheh masuk kedalam RIS dan RI-nya Soekarno ?

Kepada siapa saja yang mengetahui alamat email Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM Sofyan Ali dan Ketua Presidium FPSGAM Tagore, dipersilahkan untuk meneruskan pertanyaan Ahmad Sudirman ini. Agar supaya kita bisa berdebat dengan itu yang menamakan dirinya Sofyan Ali dan Tagore.

Kalau hanya menjadi pengembek Susilo Bambang Yudhoyono, mana itu bisa membuktikan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang legalitas Acheh masuk kedalam RIS dan RI-nya Soekarno. Paling banter hanya bercuap mengikuti jalur dan arahan BIN-nya Syamsir Siregar.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Perundingan dengan GAM di Indonesia Saja

Medan, Kompas - Upaya menyelesaikan konflik Nanggroe Aceh Darussalam lewat perundingan diminta berlangsung di dalam negeri saja dengan lebih melibatkan komponen masyarakat sipil. Hal itu karena berbagai perundingan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi selama ini di luar negeri ternyata belum mampu menghasilkan kesepakatan damai yang signifikan.

"Perundingan pemerintah dengan GAM di luar negeri tidak seharusnya terjadi. Sebaiknya perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Aceh berlangsung di dalam negeri saja, antara elemen sipil yang didukung pemerintah dan GAM," kata Ketua Umum Front Perlawanan Separatis GAM (FPSGAM) Sofyan Ali, seusai Kongres II FPSGAM di Medan, Sabtu (19/3). Sebanyak 21 Ketua FPSGAM dari seluruh kabupaten dan kota di NAD mengikuti kongres selama tiga hari itu.

Dikatakan, perundingan damai yang berlangsung di luar negeri diperkirakan memakan waktu lama karena berbagai kendala. Sementara itu, kondisi keamanan di NAD terus bergejolak.

Oleh karena itu, FPSGAM meminta pemerintah dapat melakukan perundingan damai di dalam negeri saja. Tujuannya agar solusi perdamaian di lapangan dapat lebih cepat dihasilkan kedua pihak.

Untuk itu FPSGAM meminta pemerintah memberikan kewenangan kepada front masyarakat sipil ini untuk melakukan perundingan damai dengan GAM. Sofyan mengklaim, sejak didirikan tahun 2003, kini FPSGAM telah beranggotakan sekitar 350.000 orang di seluruh NAD. Front perlawanan ini juga memiliki struktur organisasi di 21 kabupaten sampai ke desa- desa.

Menurut Ketua Presidium FPSGAM Tagore, GAM tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mendelegasikan kewenangan perundingan damai dengan GAM kepada FPSGAM yang tidak pernah mendukung GAM.

"Perundingan pemerintah dengan GAM di luar negeri sudah menyalahi keputusan presiden soal status darurat di Aceh. Kenapa pemerintah harus berunding dengan Hasan Tiro yang merupakan warga negara Swedia, seharusnya perundingan damai itu dilakukan di Indonesia saja, yaitu antara tokoh GAM di Aceh dan FPSGAM," ujarnya. (ham)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/21/daerah/1631687.htm
----------