Stockholm, 26 Maret 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUBA, ITU LENYAPLAH KEKUASAAN PANTJA SILA DI ATJEH, ARTINYA ACHEH BEBAS DARI BELENGGU NKRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MUBA, ITU YANG TERCANTUM DALAM MAKLUMAT NII, MAKA LENYAPLAH KEKUASAAN PANTJA SILA DI ATJEH, ARTINYA ACHEH BEBAS DARI BELENGGU NKRI

"Wilayah RI proklamasi adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Begitulah lazimnya (aku tidak tahu apa ada konvensi tentang kelaziman seperti ini). Daud Beureuh kecewa jelas karena 2 hal: Aceh dimasukkan ke dalam Wilayah Sumut dan syariat Islam tidak diberlakukan di sana. Ketika dua hal itu dijanjikan untuk ditindak lanjuti, dengan sukarela beliau menyerah. Kamu nakal karena suka mengatakan merubah kata-kata dalam deklarasi NII, yaitu "Pancasila tidak berlaku lagi di tanah Aceh" (atau seperti itulah) dengan kata-kata "Aceh bebas dari Pancasila". "Bebas" dan "tidak berlaku lagi" jelas tidak sama secara histori. "Tidak berlaku lagi" mengandung makna histori "pernah berlaku" (dan itu kenyataannya), sedangkan "bebas" bisa ditafsirkan "tidak pernah berlaku". Kamu berusaha mengaburkan yang hitam-putih jadi abu-abu. Tapi aku jelas tidak akan tertipu kampanye bulusmu." (Muba Zir , mbzr00@yahoo.com , Sat, 26 Mar 2005 05:28:49 -0800 (PST))

Baiklah Muba di Paris, Perancis.

Muba, apakah kalian sudah baca itu isi teks proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945 ? Apakah didalam teks itu disebutkan wilayah dari Sabang sampai Merauke atau disebutkan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda ?

Justru, yang ditulis dalam teks aslinya proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta yang ditulis tangan, itu bunyinya adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal2 jang mengenai pemindahan kekoesaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta 17-8-'05. Wakil2 bangsa Indonesia."

Nah itu tahun '05 adalah tahun Jepang yang merupakan singkatan dari tahun Jepang 2605 atau sama dengan tahun Masehi 1945.

Kemudian, itu wakil2 bangsa Indonesia, ditulis dengan Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta. Tandatangan Soekarno dan tandatangan Hatta.

Dalam isi proklamasi tersebut tidak disebutkan wilayah kekuasaan RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta itu. Begitu juga dalam UUD 1945, baik dalam Preambule ataupun dalam isi batang tubuhnya. Dalam Preambule UUD 1945 hanya disebutkan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"

Nah, dalam Preambule atau Pembukaan UUD 1945 hanya disebutkan "seluruh tumpah darah Indonesia"

Itu pengertian seluruh tumpah darah Indonesia, bisa saja hanya sekitar Batavia, atau sekitar Jawa barat, atau sekitar Jawa Tengah, atau sekitar Jawa Timur, atau sekitar Pula Jawa saja.

Jadi kelihatan dengan terang dan nyata, bahwa itu wilayah de-facto RI yang diproklamasikan oleh Soekarno/Hatta ini tidak jelas dan masih kabur. Atau dalam arti lainnya, itu wilayah kekuasaan yang disebut dengan wilayah seluruh tumpah darah Indonesia adalah hanyalah wilayah hasil pengklaiman diatas kertas saja.

Dan memang terbukti, itu yang namanya RI dalam realitanya ternyata berhadapan dengan Negara-Negara dan Daerah-Daerah lainnya yang ada di Nusantara yang setingkat dengan RI, seperti Negara/Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat.

Apakah itu pihak RI ketika menandatangani Konstitusi RIS pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta untuk menjadi anggota Negara Bagian RIS mengklaim dan menyatakan bahwa wilayah RI adalah dari Sabang sampai Merauke ?. Kan tidak. Bahkan itu wilayah de-facto RI hanyalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja, menurut Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Dan inilah bukti bahwa wilayah yang diklaim Soekarno/Hatta dalam Preambule UUD 1945 dengan "seluruh tumpah darah Indonesia", ternyata pada tanggal 14 Desember 1949 hanyalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

Jadi, memang tidak benar dan tidak masuk akal kalau itu Muba mengatakan bahwa wilayah RI itu adalah wilayah yang mencakup dari Sabang sampai Merauke. Orang bodoh dan budek seperti Muba memang bisa saja ditipu dengan tipu licik model mbah Soekarno.

Kemudian, mengenai Acheh, itu sudah jelas, Acheh itu wilayah yang tidak pernah dijajah kembali oleh Belanda. Karena itu mengapa Belanda tidak menyinggungnya, baik itu dalam konstitusi RIS atau dalam dokumen penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS, 27 Desember 1949. Karena memang Belanda mengetahui bahwa Acheh adalah wilayah Negeri yang telah bebas merdeka setelah Jepang menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada pihak Amerika dan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dimana pihak Sekutu, Nica dan serdadu Jepang yang dikerahkan Sekutu tidak mampu menduduki Acheh. Inilah fakta, bukti dan sejarah yang jelas dan nyata. Yang menyatakan bahwa Acheh memang bebas dari Jepang, Sekutu dan NICA.

Seterusnya soal Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika memaklumatkan NII di Acheh pada tanggal 20 September 1953, itu dengan jelas menyatakan bahwa: "Dengan lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh."

Nah, disini sudah jelas dan gamblang dinyatakan, bahwa ketika NII di Acheh lahir, maka lenyaplah kekuasaan pancasila di Acheh. Artinya, kekuasaan pancasila itu adalah kekuasaan pemerintah NKRI dibawah Soekarno cs terhadap wilayah Acheh, digantikan oleh kekuasaan Negara Islam Indonesia di wilayah Acheh. Jadi, pengertian lenyap disini adalah hilang, bebas, sirna, punah dari permukaan wilayah Acheh.

Mengapa dikatakan lenyap dari Acheh ? Karena sebelumnya Soekarno dengan RIS, RI dan NKRI-nya telah menelan, mencaplok dan menduduki wilayah Acheh secara tidak sah. Karena tidak ada legalitas yang menyatakan sahnya Acheh masuk wilayah RIS, RI dan NKRI. Kalau hanya ditunjukkan kertas secewir yang bertuliskan PP RIS No.21/1950 dan Perppu No.5/1950 itu hanyalah buatan sepihak Soerkarno cs.

Dan memang benar dan logis, dalam maklumat NII di Acheh dinyatakan lenyaplah kekuasaan pancasila di Acheh digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam Indonesia. Artinya, Acheh telah dibebaskan dari belenggu tali buhul bhineka tunggal ika dan pancasila Soekarno dari NKRI.

Karena itu, tidak benar kalau Muba menyatakan bahwa bahwa maklumat NII di Acheh itu lahir karena disebabkan Acheh dimasukkan kedalam wilayah provinsi Sumatera Utara, yang asalnya wilayah kekuasaan Negara Sumatera Timur Negara Bagian RIS. Dan karena disebabkan oleh tidak diberlakukannya syariat Islam di Acheh.

Dan tentu saja, itu pemikiran Muba tersebut adalah memang pemikiran gombal, mengapa ?

Karena, dalam maklumat NII itu sendiri tidak disinggung Sumatera Utara, yang disingggung adalah "kekuasaan Pantja Sila". Nah, kekuasaan pancasila ini adalah kekuasaan pemerintah NKRI dibawah Soekarno.

Artinya, Acheh bebas merdeka dari belenggu kekuasaan pemerintah NKRI dibawah Soekarno dengan pancasila-nya. Dan tiidak disebutkan dari wilayah Sumatera Utara. Mengapa ?

Karena, itu wilayah Sumatera Utara muncul setelah Negara Sumatera Timur dilebur kedalam RI dalam RIS. Jadi, itu wilayah Negara Sumatera Timur diganti namanya menjadi wilayah provinsi Sumatera Utara, ketika RIS dilebur kedalam RI dan dijelmakan menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Seterusnya, mengenai syariat Islam. Jelas, sebagaimana dicantumkan dalam maklumat NII di Acheh, yaitu pancasila digantikan oleh dasar hukum yang dipakai oleh Pemerintah Negara Islam Indoensia, yaitu syariat Islam.

Syariat Islam itu merupakan konsekuensi logis dari lahirnya maklumat NII di Acheh. Bukan karena pihak Soekarno tidak menerapkan syariat Islam di Acheh, maka Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan NII di Acheh.

Jadi, lahirnya maklumat NII adalah karena Soekarno dengan RIS dan RI-nya menelan dan mencaplok Acheh pada tanggal 14 Agustus 1950, tanpa disetujui, tanpa direlakan, tanpa diamini oleh seluruh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh. Bukan seperti ketika rakyat Hawai menyatakan ya masuk menjadi negara bagian AS pada tangggal 7 November 1950 melalui referendum. Atau ketika rakyat Quebeq menyatakan ya bergabung kedalam Canada pada tahun 1976 melalui plebisit. Atau ketika rakyat Timor Timur menyatakan ya berdiri sendiri pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui cara referendum yang disaksikan oleh PBB.

Karena itu, memang lahirnya maklumat NII 20 September 1953 merupakan sikap dan pernyataan rakyat Acheh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila yang berada dibawah Soekarno dengan NKRI-nya.

Seterusnya menyinggung deklarasi ulang Teungku Hasan Muhammad di Tiro 4 Desember 1976. Itu deklarasi ulang Negara Acheh bukan datang begitu saja. Ahmad Sudirman telah menyatakan berpuluh kali di mimbar bebas ini, bahwa fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang legalitas Acheh masuk RI memang tidak ada. Kemudian, dengan adanya penyerahan diri pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno, sehingga pada tanggal 9 Mei 1962 turun gunung. Dan pada bulan Desember tahun 1962 mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 yang diselenggrakan Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Dengan menyerahnya Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno inilah secara de-jure dan de-facto, NII yang menjelma menjadi RIA telah lenyap. Berbeda dengan Imam NII SM Kartosoewirjo, imam SM Kartosoewirjo tidak menyerah, melainkan tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962, dan diajukan kehadapan Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa-Madura pada tanggal 14 Agustus 1962 dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus 1962. Dimana estafet kepemimpinan NII Imam SM Kartosoewirjo masih terus berlanjut sampai detik sekarang. Adapun pihak NII yang menjelma jadi RIA di Acheh yang berada dibawah Teungku Muhammad Daud Beureueh, karena pimpinan tertinggi NII yang menjelma jadi RIA ini telah menyerah kepada Soekarno, maka secara de-jure dan de-facto NII yang menjelma jadi RIA ini hilang dan punah. Sama seperti ketika RI secara de-jure dan de-facto hilang dari permukaan pada tanggal 19 Desember 1948. Hanya bedanya, RI hilang, digantikan oleh bentuk lain, yaitu PDRI di Acheh.

Nah, walaupun NII yang menjelma jadi RIA secara de-facto dan de-jure telah punah tahun 1962, tetapi perjuangan rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh negara pancasila masih terus berlangsung. Jadi, tidak berarti dengan menyerahnya Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno, kemudian tuntutan untuk penentuan nasib sendiri rakyat Acheh menjadi hilang.

Buktinya dengan tampilnya Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Deklarasi ulang Negara Acheh pada tanggal 4 Desember 1976. Dan itu Deklarasi ulang Negara Acheh 4 Desember 1976 merupakan hak rakyat Acheh untuk mendeklarasikan ulang Negara Acheh. Dan Deklarasi ulang Negara Acheh pada tanggal 4 Desember 1976 adalah sah, sebagaimana sahnya proklamasi RI atau proklamasi Negara Sumatera Timur atau proklamasi Negara Indonesia Timur.

Nah selanjutnya, kalau digali lebih dalam mengenai dasar hukum Internasional yang menjadi dasar hukum perjuangan rakyat Acheh dibawah Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), maka akan terbukalah bahwa menurut Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 yang sebagian isinya menyatakan:

"Reaffirming that all peoples have the right to self-determination and independence and that the subjection of the peoples to alien domination constitutes a serious impediment to the maintenance of international peace and security and the development of peaceful relation among nations,

1. Declares the further continuation of colonialism in all its forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and the principles of international law;

2. Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and independence. (Membenarkan rakyat yang dijajah bersatu padu untuk berjuang dengan segala kemampuan yang ada guna melawan penjajah yang menekan aspirasi untuk bebas dan merdeka)" (The UN General Assembly Resolution 2621 (XXV), adopted on October 12, 1970).

Begitu juga menurut Resolusi PBB nomor 2711 (XXV) yang diadopsi tanggal 14 Desember 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1929 yang sebagian isinya menyatakan:

"Recalling its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,

Reaffirming its resolutions 2072 (XX) of 16 December 1965, 2229 (XXI) of 20 December 1966, 2354 (XXII) of 19 December 1967, 2428 (XXIII) of 18 December 1968 and 2591 (XXIV) of 16 December 1969,

8. Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom of choice, and calls upon all States to provide them with all necessary assistance. (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan pengakuan keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih, dan menyeru kepada seluruh negara untuk memberikan bantuan yang diperlukan)." (The UN General Assembly Resolution 2711 (XXV), adopted on December 14, 1970).

Nah sekarang, jelas sudah, bahwa baik ditinjau dari sudut fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang mendasari waktu sejarah berlangsung tentang penelanan dan pencaplokan negeri Acheh oleh Soekarno dengan RIS, RI, dan TNI-nya, ataupun ditinjau dari sudut dasar hukum internasional yang diadopsi oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbentuk Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970, maka perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menuntut penentuan nasib sendiri dan bebas menentukan pilihan memang dibenarkan menurut dasar hukum nasional maupun dasar hukum internasional.

Dan makin kuat saja alasan dari pihak perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri, yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Acheh yang diduduki dan dijajah Soekarno dengan RIS, RI dan NKRI-nya untuk dikembalikan lagi kepada rakyat Acheh, karena disamping melanggar dasar hukum internasional, juga tidak sesuai dan melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan", demi menentukan nasib sendiri bebas dari pendudukan Negara RI-Jawa-Yogya.

Terakhir, menyinggung tanggal deklarasi Negara Acheh 4 Desember. Dimana tanggal 4 Desember merupakan simbol jatuhnya Negara Acheh dibawah pimpinan pemimpin perang Teungku Tjhik Maat yang satu hari sebelumnya, 3 Desember 1911 ditembak oleh pasukan Belanda dalam perang di Alue Bhot, Tangse. Jadi pada tanggal 4 Desember 1911 merupakan hilangnya kemerdekaan Negara Acheh. Berdasarkan tanggal inilah Teungku Hasan Muhammad di Tiro secara simbolis menghidupkan dan meneruskan kembali kedaulatan Negara Acheh yang telah lenyap karena diduduki dan dijajah Belanda dan diteruskan oleh Jepang dan RIS, RI dan NKRI.

Jadi, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum diatas membuktikan bahwa perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara pancasila adalah sangat kuat fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya, baik dilihat dari sudut dasar hukum internasional maupun dasar hukum nasional.

Dan apa yang dicuapkan Muba diatas: "Dengan landasan-landasan yang lemah dan rapuh itu, mana mungkin "cita-cita" kalian akan terwujud. Mimpi kali yeeee".

Itu cuapan Muba adalah sama seperti cuapan dagelan ketoprak betawi jawa gombal.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Sat, 26 Mar 2005 05:28:49 -0800 (PST)
From: muba zir mbzr00@yahoo.com
Subject: Re: MUBA, ITU AICC TAKTIK PECAH BELAH ACEH MODEL YUDHOYONO & SYAMSIR SIREGAR
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Wilayah RI proklamasi adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Begitulah lazimnya (aku tidak tahu apa ada konvensi tentang kelaziman seperti ini). Ada satu wilayah kecil perbatasan Indonesia dan Filipina yang pernah menjadi sengketa kedua negara. Kemudian
Amerika dan Belanda bertemu dan menetapkan bahwa wilayah itu hak Filipina karena memang Amerikalah yang menguasai wilayah itu sebelum Filipina merdeka.

Kamu berusaha meyakinkan publik bahwa Aceh tidak bisa dimasukkan ke dalam RI hanya karena Belanda tidak kembali ke Aceh pasca Perang Dunia II. Dengan modal itu, dibesar-besarkanlah masalah Renville yang sebenarnya hanya "satu riak dalam gelombang samudra"
perjuangan menegakkan RI proklamasi yang meliputi Sabang sampai Merauke.

Daud Beureuh kecewa jelas karena 2 hal: Aceh dimasukkan ke dalam Wilayah Sumut dan syariat Islam tidak diberlakukan di sana. Ketika dua hal itu dijanjikan untuk ditindak lanjuti, dengan sukarela beliau menyerah. Kamu nakal karena suka mengatakan merubah kata-kata dalam deklarasi NII, yaitu "Pancasila tidak berlaku lagi di tanah Aceh" (atau seperti itulah) dengan kata-kata "Aceh bebas dari Pancasila". "Bebas" dan "tidak berlaku lagi" jelas tidak sama secara histori. "Tidak berlaku lagi" mengandung makna histori "pernah berlaku" (dan itu
kenyataannya), sedangkan "bebas" bisa ditafsirkan "tidak pernah berlaku". Kamu berusaha mengaburkan yang hitam-putih jadi abu-abu. Tapi aku jelas tidak akan tertipu kampanye bulusmu.

Aku mengatakan bahwa deklarasi Hasan Tiro adalah "ujug-ujug" dan "tanpa ada hujan dan tanpa ada angin" karena memang tidak ada dasar kuat bagi deklarasi itu.

Dengan landasan-landasan yang lemah dan rapuh itu, mana mungkin "cita-cita" kalian akan terwujud. Mimpi kali yeeee.

Muba ZR

mbzr00@yahoo.com
Paris, Perancis
----------