Stockholm, 5 Mei 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ANEUK ACHEH, ITU MASTER PLAN ACHEH MERUPAKAN SUMBER KORUPSI & PENJAJAHAN DI ACHEH PAKAI TANGAN KUNTORO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

ANEUK ACHEH, ITU MASTER PLAN ATAU BLUE PRINT ACHEH MERUPAKAN SUMBER KORUPSI & PENJAJAHAN DI ACHEH MEMAKAI TANGAN KUNTORO MANGKUSUBROTO

"Pak Ahmad yang mulia kayaknya pihak indon sudah main bisnis di Acheh yaitu menunjuk orang jawa untuk memimpin itu proyek rekontruksi gempa dan tsunami?" (Aneuk Aceh , harapan_aceh@yahoo.com , Wed, 4 May 2005 07:19:36 -0700 (PDT))

Baiklah Aneuk Aceh di Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Sebenarnya kalau digali lebih dalam apa yang dinamakan master plan atau buku biru atau blue print untuk dipakai sebagai landasan kerja Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk Acheh adalah merupakan sumber korupsi dan sekaligus alat untuk mencengkeram Acheh agar tetap berada dalam sangkar negara sekuler pancasila RI.

Kalau melihat orang-orang yang duduk dibagian paling atas seperti yang duduk di kursi Kepala Dewan Pelaksana BRR adalah Kuntoro Mangkusubroto dan yang duduk di kursi Kepala Dewan Pengarah BRR adalah Widodo Adi Sutjipto, memang kedua Kepala tersebut adalah orang Jawa. Hanya untuk kursi Kepala Dewan Pengawas BRR diserahkan kepada orang Acheh, Abdullah Ali.

Selanjutnya, kalau melihat pada biaya yang telah disetujui dan disepakati oleh Panitia Anggaran DPR untuk dikucurkan sebesar Rp 1,258 triliun. Dimana dana itu berasal dari pos bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 yang besarnya Rp 2 triliun. Perincian dana itu untuk pembagian makanan sebesar 45,89 miliar, pembinaan keluarga sebesar 40,4 miliar, kesehatan sebesar 95 miliar, pendidikan sebesar 70 miliar, infrastruktur sebesar 992 miliar, dan operasi dan pemantauan sebesar 14,7 miliar. Adapun jumlah keseluruhan dana yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Acheh dan Nias selama 4 tahun berdasarkan perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dibutuhkan dana Rp 48,7 triliun. Dimana Rp 39 triliun diperoleh dari sumber dana luar negeri.

Melihat dari dana yang telah disepakati oleh DPR untuk dikucurkan ini, ternyata dari pihak Indonesian Corruption Watch, Teten Masduki menyorot bahwa anggaran tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat, sehingga menjadi sumber korupsi. Misalnya untuk bidang pendidikan, kebutuhan total gedung sekolah yang perlu dibangun lagi untuk anak didik di Acheh adalah 5.229 buah. Tetapi, dalam master plan dicantumkan 7.518 buah. Dimana jumlah yang ada dalam master plan itu dimasukkan data gedung-gedung sekolah yang rusak sebelum tsunami. Padahal anggaran untuk dana untuk gedung-gedung sekolah sebelum tsunami itu sudah ada.

Kemudian ada sepuluh masalah yang menjadi sasaran kerja Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR)-nya Susilo Bambang Yudhoyono melalui tangan Kuntoro ini, yaitu: 1. Agama, Sosial Budaya, dan Sumber Daya Manusia. 2. Tata Ruang dan Pertanahan. 3. Hukum. 4. Ketertiban, Keamanan, dan Rekonsiliasi. 5. Pendanaan. 6. Sistem Kelembagaan. 7. Akuntabilitas dan Governance. 8. Lingkungan dan Sumber Daya Alam. 9. Prasarana dan Sarana Umum. 10. Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Nah dari sepuluh bidang yang akan digarap oleh BRR dibawah Kuntoro Mangkusubroto ini, ada satu bidang yang menyangkut masalah Ketertiban, Keamanan, dan Rekonsiliasi yang meliputi revitalisasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan, penciptaan stabilitas keamanan menuju penyelesaian konflik, yang ada hubungannya dengan penyelesaian damai di Acheh.

Kalau disorot lebih dalam lagi, maka pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersama TNI-nya itu telah memasukkan masalah penyelesaian konflik Acheh kedalam kerangka master plan atau buku hijau Acheh ini. Dan tentu saja, karena masalah penyelesaian konflik Acheh telah dimasukkan kedalam blue print ini, maka pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, melalui tim juru runding Helsinki-nya, yaitu Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil akan terus memakai jaring UU No.18/2001-nya untuk dipakai menjerat pihak ASNLF.

Tetapi tentu saja, dalam realitanya, pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan mengalami kesulitan dalam hal mempertahankan UU No.18/2001 dan turunannya guna dijadikan sebagai titian jalan menuju kepada perdamaian di Acheh. Karena pihak ASNLF telah mengajukan konsepsi self-government yang jauh berbeda dengan konsepsi self-government model UU No.18/2001. Dimana konsepsi self-government model ASNLF ini sedang dibahas dan digodog oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk dijadikan bahan agenda prundingan putaran ke 4 di Helsinki pada tanggal 26-31 Mei 2005.

Kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mencapai kesepakatan dengan pihak ASNLF dalam perundingan Helsinki dalam hal self-government yang tidak berdasarkan jaringan UU No.18/2001, maka sudah pasti bahwa agenda yang ada dalam master plan atau blue print yang ada sekarang untuk Acheh ini akan mengalami perobahan total.

Tentu saja pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menyadari bahwa tanpa adanya penyelesaian konflik Acheh ini, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi di Acheh akan mengalami hambatan. Dan penyelesaian konflik Acheh tidak bisa hanya dengan menyuapkan apa yang telah disiapkan pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla kemulut ASNLF dan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri.

Nah, ketidak mungkinan berhasilnya pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menyodorkan konsepsi damai model UU No.18/2001 dan model penyerahan mutlak made in TNI-nya Endriartono Sutarto dan Widodo Adi Sutjipto, maka pelaksanaan master plan atau blue print untuk Acheh ini akan mengalami kemandegan.

Dan tentu saja, usaha Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk terus menduduki dan menjajah Acheh akan mengalami tantangan berat dari rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan ASNLF-nya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Date: Wed, 4 May 2005 07:19:36 -0700 (PDT)
From: Aneuk Aceh harapan_aceh@yahoo.com
Subject: kuncoro
To: ahmad@dataphone.se

Assalamualaikum wr...wb.

Pak Ahmad yang mulia kayaknya pihak indon sudah main bisnis di Acheh yaitu menunjuk orang jawa untuk memimpin itu proyek rekontruksi gempa dan tsunami?

Wassalam.

Aneuk Aceh

harapan_aceh@yahoo.com
Depok, Jawa Barat, Indonesia
----------