Stockholm, 6 Mei 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PEPERA MODEL SOEKARNO MENYIMPANG DALAM PELAKSANAANNYA, RAKYAT PAPUA BARAT TUNTUT KEMERDEKAAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PEPERA DALAM PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 MENYIMPANG DALAM PELAKSANAANNYA IKUT MODEL SOEKARNO, RAKYAT PAPUA BARAT TUNTUT KEMERDEKAAN

Perjuangan rakyat Papua Barat telah menjalar ke dunia internasional. Untuk pertama kalinya selama enam tahun Kampanye Solidaritas Internasional untuk Papua Barat berhasil melakukan konferensi solidaritas internasional yang didukung oleh lembaga pendidikan University of the Philippines yang sekaligus sebagai tuan rumah dan penyelenggara konferensi solidaritas internasional untuk Papua Barat yang diselenggarakan di dalam kampus University of the Philippines dari 29 April sampai 1 Mei 2005.

Walaupun pihak RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila mengajukan protes keberatan atas diselenggarakannya konferensi solidaritas internasional untuk Papua Barat kepada Kementrian Luar Negeri Filipina, tetapi pihak Kementrian Luar Negeri Filipina tidak memberikan respon positif atas adanya protes dari pihak RI, bahkan Pimpinan University of the Philippines telah menyatakan persetujuannya untuk penyelenggaraan konferensi solidaritas internasional untuk Papua Barat di dalam kampusnya.

Dimana konferensi solidaritas internasional untuk Papua barat ini diikuti oleh utusan dari 15 negara, khususnya dari negara-negara di Asia.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dari konferensi solidaritas internasional untuk Papua ini yaitu:

1. Para peserta konferensi memutuskan untuk secara intensif mengkampanyekan dan mendukung aspirasi rakyat Papua Barat.

2. Para peserta menyerukan untuk membuka dan melepaskan access masuk ke Papua Barat. Dan memprioritaskan kampanye internasional guna mengakhiri kerjasama militer dan penjualan senjata kepada pihak Indonesia.

3. Para peserta menyerukan dukungan kuat bagi wanita Papua Barat dan untuk menerapkan hukum internasional dan nasional dalam usaha melindungi wanita Papua Barat dari semua bentuk kejahatan di Papua Barat dan dari tindakan kekerasan pihak Indonesia.

4. Para peserta menyerukan pembebasan para tahanan politik baik yang ditahan di Papua Barat ataupun yang di Indonesia.

5. Para peserta mengutuk keras keputusan Pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah pengiriman pasukan TNI ke Papua Barat yang akan mencapai 50,000 pasukan.

6. Para peserta mendukung penyebutan negeri rakyat Papua Barat dengan panggilan negeri damai.

7. Para peserta menyatakan terimakasih kepada Panitia Initiatives for International Dialogue yang telah menyelenggarakan konferensi solidaritas internasional untuk Papua Barat di Manila, Filipina.

Perjuangan rakyat Papua Barat untuk menuntut penentuan nasib sendiri bebas dari penjajah RI ini adalah karena adanya tindakan aneksasi terselubung yang dilakukan oleh pihak Soekarno cs dengan RI dan TNI-nya melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) atau (Ascertainment of the wishes of the people) yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari apa yang diamanatkan dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Tentang Perjanjian New York ini pernah beberapa kali dikupas di mimbar bebas ini, etapi tidak mengapa, untuk kali ini akan dikupas kembali.

Dimana Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Dr J Van Roywen dan CW Schmurmann dari pihak Belanda dan oleh Dr Subandrio dari pihak RI pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York.

Isi Persetujuan New York ini berisikan:

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi berstatus dibawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.

4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang ditempatkan dibawah pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.

5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

6. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB.

7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tangal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintahan Sementara PBB.

Dan sebagai bagian dari persetujuan New York tersebut dicantumkan bahwa Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat atau Papua Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat atau Papua Barat tersebut.

Kemudian untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat atau Papua Barat dibentuk suatu pasukan PBB yang disebut United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brig Jen Said Uddin Khan dari Pakistan.

Sekarang kita lihat bagaimana Soekarno telah memanipulasi mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua Barat ini.

Walaupun seperti yang tercantum dalam Perjanjian itu pihak Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) menyerahkan pemerintahan Irian barat kepada pihak RI pada tanggal 1 Mei 1963. Tetapi tentu saja, itu Perjanjian New York masih belum dilaksanakan semua isinya, karena masih ada tambahannya yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Papua Barat atau Irian Barat tersebut.

Nah disinilah Soekarno telah memainkan akal bulus dan tipu liciknya dalam rangka menipu rakyat Papua Barat melalui cara Penentuan Pendapat Rakyat. Dimana taktik dan akal bulus Soekarno ini dijalankan melalui cara taktik Penentuan Pendapat Rakyat secara bertahap yang dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 sampai tanggal 14 Juli 1969.

Dimana pada tanggal 24 Maret 1969, melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera. Kemudian melakukan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

Seterusnya pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dilakukan Pepera di kabupaten demi kabupaten yang berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Nah, kelihatan bahwa yang mencoblos dalam Pepera ini bukan seluruh rakyat Papua Barat, tetapi anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten.

Inilah taktik tipuan licik Soekarno terhadap rakyat Papua Barat ini. Dan tentu saja, hasil dari Pepera atau yang lebih tepat dinamakan Pepesoe yaitu penentuan pendapat Soekarno, yang memang disaksikan oleh Duta Besar Australia, Duta Besar Belanda di Jayapura dan utusan Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz, menguntungkan pihak Soekarno.

Hanya tentu saja, bagi rakyat Papua Barat, itu yang dinamakan Pepera alias Pepesoe tidak memuaskan dan dianggap tidak sah karena tidak melibatkan seluruh rakyat Papua Barat untuk mencoblos dalam Pepera alias Pepesoe itu.

Karena itu sampai detik sekarang itu rakyat Papua Barat terus menuntut penetuan pendapat rakyat atau referendum yang benar, bukan Pepera licik seperti yang dilakukan Soekarno itu.

Kemudian pihak Indonesia tetap mengotot sampai detik ini dengan menyodorkan alasan bahwa Pepera yang diselenggarakan pada tahun 1969, walaupun dalam pelaksanaanya menyimpang dari yang diamanatkan dalam Perjanjian New York 1962, tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum.

Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana berat kekuatan hukum hasil Pepera yang dilakukan melalui sistem perwakilan bisa dijadikan dasar hukum yang kuat yang bisa mematahkan argumentasi pelaksanaan pepera yang sebenarnya yaitu melalui cara penyerahan kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk menyatakan sikapnya dengan dua opsi, yaitu Ya masuk dalam RI atau Tidak masuk RI dan membentuk Negeri yang bebas diatas kaki sendiri.

Disini, argumentasi dari pihak RI yang masih tetap dipakai sampai detik ini adalah jelas sangat lemah ditinjau dari kekuatan hukum, apalagi dalam pelaksanaannya menyimpang dari maksud dan tujuan dari diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

Jadi, keinginan dari rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh pendudukan dan aneksasi pihak Indonesia adalah hak setiap rakyat Papua Barat yang pada tahun 1969 telah ditipu oleh Soekarno dengan dibohongi label Pepera model Soekarno yaitu melalui penentuan wakil-wakil yang menyimpang dari maksud dan tujuan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

Dan yang paling bijaksana dan paling adil adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat harus diulang kembali dan diikuti oleh seluruh rakyat Papua Barat di Papua Barat, untuk membuktikan secara hukum apakah sebagian besar rakyat Papua Barat ingin tetap dalam kerangka RI atau ingin bebas merdeka berdiri diatas kaki sendiri dibawah pemerintahan sendiri.

Dan apakah pihak RI ada nyali dan keberaian untuk melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat yang benar sesuai dengan isi dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Dan tentu saja sudah kelihatan orang-orang munafik dan penipu licik model Soekarno ini tidak akan berani untuk melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------