Sandnes, 20 Mei 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

DPP HIDAYATULLAH MINTA DAENG KALLA JATUHKAN HUKUM MATI BAGI KORUPTOR TETAPI SOEHARTO RAJA KORUPTOR DIBEBASKAN
Muhammad Al Qubra
Sandnes - NORWEGIA.

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT HIDAYATULLAH MINTA DAENG JUSUF KALLA JATUHKAN HUKUM MATI BAGI KORUPTOR DALAM SYSTEM THAGHUT PANCASILA TETAPI MBAH SOEHARTO RAJA KORUPTOR MAU DIKASIH AMNESTI

Masya Allah, betapa lugunya mereka.

Sungguh lucu bin Ajaib. Kalau dilihat dari segi nama, justru "Hidayah Allah" itu sangat bagus. Namun begitu kita lihat sepak terjangnya masya Allah. Ketua umumnya yang bernama Abdullah Rahman datang ke Istana wakil Presiden yang bernama M Jusuf Kalla. Kedatangan pimpinan DPP Hidayatullah tersebut dalam rangka menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Munas II pada 9-13 Juni 2005. Sekaligus meminta kesediaan Wapres untuk membuka Munas tersebut dan Wapres menegaskan bersedia.

Pantaslah kaum dhuafa yang berada dalam cengkraman "Fir'aun" moderen atau "Yazid-yazid" moderen itu bagaikan belalang dalam "jaringan laba-laba". Kalau ketua-ketua pesantren, kiyai, teungku, raden dan entah sebutan apalagi untuk orang-orang agamawan, sudah bersatupadu dengan " Fir'aun-fir'aun" moderen ( baca Yudhoyono/M. Yusuf Kalla), kemana lagi kaum Dhu'afa itu meminta petunjuknya agar selamat dunia dan Akhirat ?

Bagaimana mungkin Abdullah Rahman memohon kepada Yusuf Kalla sang wakil "Fir'aun" agar dijatuhkan hukum mati atau hukum potong tangan kepada koruptor-koruptor yang ada dalam ketiak sang "Fir'aun". Sudah gilakah dia ketua Hidayatullah itu? Masya Allah, betapa lugunya.

Kalau ketua umumnya saja sudah demikian lugu, masih dapatkah diharapkan kepada murid-muridnya agar dapat melawan "Yazid-yazid" moderen kelak di Indonesia Munafiq itu ? Bukankah malah murid-murid itupun bakal menjadi calon-calon untuk masuk ke ketiak "Fir'aun" moderen itu sendiri ?

Banyaknya alim-alim palsu yang bercokol dalam system thaghut munafiq itu, membuat Indonesia munafiq tetap saja langging dalam kedhalimannya. Mereka senantiasa berfatwa sebagaimana kemauan Tuannya (baca siapa saja yang mendudukin tampuk kekuasaannya)

Rupanya itu Hidayatullah, Muhammaddiah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, JIL dan entah apalah namanya lagi, merupakan organisasi-organisasi yang meninabobokkan kaum dhu'afa. Mereka tidak dapat diharapkan untuk membimbing kaum dhu'afa agar melawan persekongkolan "Fir'aun-Fir'aun itu, sebaliknya mereka malah bersatupadu dalam System Munafiq tersebut.

Itu ketua Umum Hidayatullah ternyata bukan orang yang dapat memberikan bimbingan kepada kaum dhu'afa agar selamat dari api neraka. Dia sendiri bersekongkol dengan orang-orang yang anti kepada Hukum Allah (baca Yudhoyono) Apakah ketua umum Hidayatullah itu tidak membaca sejarah, bagaimana itu partai NU dulu bersatupadu dengan partai marhennya Sukarno, untuk mengalahkan partai Hizbullahnya Masyumi -- yang mendambakan agar hukum Allah dapat ditegakkan di kepulauan Melanesia itu. Itu dulu, ketika masih ada ulama benaran membimbing kaum dhu'afa, namun Sukarno cs, sipenipu licik itu tak dapat juga dikalahkan.

Sebetulnya di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang berpotensi untuk bangkit berevolusi, yaitu Hidayatullah dan Hizbut Tahrir. Sayang nya kedua organisasi itu terlampau mengundur-undurkan waktu. Akibatnya idiology mereka mengalami dekaden, dan akhirnya masuk perangkap para oportunis dan hipokrit itu.

Hal ini dapat kita saksikan bagaimana kedua organisasi tersebut larut dalam sepak terjang para pendukung system thaghut tersebut untuk saling dukung mendukung alias bersekongkol membuat propokasi di Acheh - Sumatra.

Mereka sepertinya tak mampu memahami bahwa keimanan mereka akan sirna dengan bersekongkolnya mereka dalam system thaghut munafiq dan dhalim, kendatipun mereka berkeok-keok keseluruh dunia bahwa mereka itu akan mendambakan "System Allah". Bagaimana mungkin mereka dapat mengaplikasikan ayat Allah: " Atiullah wa ati'urrasul wa ulil amri mingkum".
 

Bagaimana mungkin disatu sisi mereka ingin tunduk patuh kepada Allah dan RasulNya sementara pada waktu yang sama mereka juga tunduk patuh kepada pemimpin yang dhalim (baca mulai sejak dari Sukarno si penipu licik, Suharto rajanya koruptor, Gusdur pelahab sumbangan Raja Brunai, Megawati si jamugendong yang bersembunji di ketiak kepopularitas ayahnya yang licik dan Yudhoyono yang sedang bersandiwara di Helsingki melalui antek-anteknya serta memperpanjang darurat militer dengan label licik "Tertib Sipil").

Andaikata mereka benar-benar termasuk orang-orang yang beriman sudah barang pasti mereka akan bersatupadu dengan pejuang-pejuang Acheh Merdeka untuk membebaskan diri dari system Munafiq itu. Lalu akan tiba geleran mereka untuk maksud yang sama, membebaskan diri dari System Pancasila yang Dhalim dan munafiq tersebut.

Semoga kritikan yang tajam ini membuat mereka sadar dan tidak egois dengan membangga-banggakan diri bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang bertitel tinggi (baca DR, Propessor, Kiyai, Syaikhu dan entah apalah lagi). Semua itu tidak ada artinya kalau mereka tetap saja bersatupadu dalam system Hipokrit.

Akhirnya saya tutup tulisan ini dengan ayat-ayat Allah sendiri: "Diwajibkan atas kamu berperang, sedangkan berperang itu adalah suatu hal yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu membenci akan sesuatu padahal ia lebih baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal ia adalah mudharat bagi kamu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tidak mengetahui" (QS. 2 : 216).

Billahi fi sabililhaq

Muhammad Al Qubra

acheh_karbala@yahoo.no
Sandnes, Norwegia.
----------

Kamis, 12 Mei 2005 15:10:00

Prihatinkan Korupsi
Hidayatullah Usulkan Hukuman Mati
Laporan: Rachmat Santosa Basarah

Jakarta-RoL-- Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah mengungkapkan bahwa pihaknya sangat memprihatinkan tingkat korupsi di negeri ini yang sudah merajalela. ''Kami merasa prihatin dengan kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, tetapi korupsi menjadi merajalela,'' papar Ketua Umum Hidayatullah Abdul Rahman usai bersama sejumlah pengurus lainnya diterima Wapres M Jusuf Kalla di Istana Wapres Kamis (12/5).

Lebih lanjut diungkapkan Abdul Rahman bahwa untuk itu pihaknya mengusulkan hukuman mati atau hukuman potong tangan terhadap koruptor, guna menekan tindak laku korupsi khususnya di kalangan pejabat pemerintahan. Kedatangan pimpinan DPP Hidayatullah tersebut dalam rangka menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Munas II pada 9-13 Juni 2005. Sekaligus meminta kesediaan Wapres untuk membuka Munas tersebut dan Wapres menegaskan bersedia.

Sementara menjawab usulan hukuman mati bagi koruptor itu, Wapres, menurut Abdul Rahman mengungkapkan bahwa hukuman mati bagi koruptor belum ada di Indonesia dan yang ada adalah hukuman seumur hidup.

Dikatakan Abdul Rahman banyak ormas Islam sependapat dengan Hidayatullah yang mendukung hukuman mati bagi koruptor dan memberi kekuatan moral dan spiritual bagi para hakim untuk membuat keputusan tersebut. Namun diakuinya bahwa penerapan hukuman mati tersebut butuh proses dan kesiapan serta kesadaran masyarakat agar kebijakan itu bisa diterima semua pihak. ''Kami sendiri akan melakukan penyadaran spritual melalui dakwah sebagai langkah pencegahan terhadap bahaya korupsi lanjutan,'' ucapnya.

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=197437&kat_id=23
----------