Sandnes, 25 Mei 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

TEUKU SYAHRUL, ITU BUYA KRUENG DAN BUYA TAMONG SAMA HIDUP DI LUMPUR SISTEM THAGHUT MUNAFIK & KORUP
Muhammad Al Qubra
Sandnes - NORWEGIA.

 

TEUKU SYAHRUL ANSARI BUTA KETIKA MELIHAT BUYA KRUENG DAN BUYA TAMONG YANG SAMA-SAMA HIDUP DI LUMPUR SISTEM THAGHUT MUNAFIK & KORUP

Ansari melambungkan sebuah pepatah: "Buya krueng teu dongdong, buya tamong meuraseuki", untuk mengingatkan agar diberikan kesempatan sekali lagi kepada orang Acheh untuk memimpin Acheh dengan catatan, andaikata pemimpin tersebut mengalami hal yang sama seperti Abdullah Puteh, maka setiap anak bangsa mempunyai hak menghakimi secara negatif setiap kepemimpinan Aceh di Tanah Rencong. Artinya, siapa pun berhak memimpin di Aceh, kecuali putra Aceh sendiri.

Menurut Ansari seolah-olah orang Acheh tidak dapat memimpin, makanya dia mengusulkan agar diberikan kesempatan sekali lagi, kalau terbukti juga gagal seperti Abdullah Puteh -- sepertinya dia membenarkan ".............buya tameng memang wajar meuraseuki"

Dia tidak mampu berfikir bahwa itu Abdullah Puteh adalah boneka Indonesia Jawa. Karena dibesarkan dalam system Indonesia Jawa yang munafiq dan korup, sepak terjangnya juga munafiq dan korup. Justru itu andaikata orang Acheh yang sama typenya seperti Abdullah Puteh untum memimpin Acheh pastilah akan mengalami nasib yang sama, namun andaikata orang jawa yang akan dikirim untuk memimpin Acheh, tidak akan di pecat kendatipun korup sekalipun.

Siapapun orang Acheh yang akan diangkat oleh penjajah Indonesia munafiq itu, sesungguhnya dia bukanlah orang Acheh yang sadar -- sebaliknya pastilah antek-antek penjajah itu sendiri, dimana tuan Ansari tidak mampu melihat disebabkan sudah kenyang makan singkong Jawa.

Andaikata dia tidak buta, patut dia pertanyakan kenapa "buya tameng meuraseuki"? Meuraseukinya buya tameng disebabkan "penjajahan". Andaikata penjajahan itu sudah hengkang di tanah rencong sudah barang pasti takkanlah buaya darat itu (pengisap darah manusia dari Jawa) dapat berlagak tuan di negeri orang.

Tuan Ansari tak mampu melihat keberadaan "tertib sipil". Siapapun orang Acheh yang sadar, mampu melihat bahwa itu adalah perpanjangan operasi militer penjajah yang di labelkan dengan "tertib sipil". Nampaknya masih banyak orang-orang Acheh yang kenyang makan singkong Jawa, sampai tidak tau diri lagi. Baiklah kita tunggu sebentar lagi barangkali akan muncul pembela-pembela system munafiq itu dengn berbagai versi.

Billahi fi sabililhaq

Muhammad Al Qubra

acheh_karbala@yahoo.no
Sandnes, Norwegia.
----------

Ambon
sea@swipnet.se

Media Indonesia 25 Mei 2005

Kisah Sebuah Pepatah Aceh
Teuku Syahrul Ansari: Putra Aceh bekerja di Jakarta

TIDAK ada yang dengan pasti dapat dikatakan tentang perasaan masyarakat Aceh dewasa ini. Saya, adalah salah satu contohnya. Lahir dan dibesarkan di Aceh dan setelah menetap di Jawa meluangkan waktu berkunjung per tiga bulan mengunjunginya, tak memberi kepastian bahwa saya tahu apa yang dipikirkan masyarakat Tanah Rencong ini tentang diri mereka.

Toh sebuah kisah harus tetap diceritakan, terutama setelah pemerintah pusat menetapkan status tertib sipil atas masyarakat yang selalu bergejolak sejak pertengahan abad lalu ini. Masalahnya memang dari mana kisah harus dimulai? Akhir April lalu, saya duduk di sebuah kedai kopi Ulee Kareng, Banda Aceh. Dari titik ini, saya merasakan bencana tsunami masih menyisakan kegarangannya. Padahal, kawasan ini paling kurang menderita keganasan bencana tersebut. Jika ingin sedikit bersusah-payah, hanya dengan berdiri di Ulee Lheu, kawasan pantai Banda Aceh, mata seseorang dengan mudah bepergokan dengan menara dan kubah Masjid Raya, sesuatu yang mustahil terjadi prabencana tsunami, karena jarak satu sama lain mencapai tujuh kilometer. Sementara, kapal PLTD apung seberat 24.000 ton masih bertengger dekat rumah saya di Punge Blang Cut, empat kilometer dari pantai. Dan pada saat yang sama, reruntuhan rumah dan gedung serta berbagai infrastruktur publik lainnya masih menjadi pemandangan umum pascatsunami.

Fakta kehancuran fisik ini secara jelas memberikan alasan bagi setiap warga Aceh, seperti juga menjadi harapan masyarakat nasional dan internasional, bahwa rekonstruksi sarana fisik harus menjadi prioritas siapa pun. Dan, walau tak mungkin mewakili perasaan masyarakat, saya ingin menerka bahwa mereka tak menolak anggapan saya yang begitu spesifik ini. Seorang aktivis bahkan pernah berteriak: ''Jika ada yang berani mengganggu rehabilitasi
fisik di Aceh akibat tsunami, dia atau mereka akan menjadi musuh bersama rakyat Aceh!'' Maka, jika pemerintah pusat telah mencanangkan pembangunan tersebut dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumut, maka bisa dipastikan kebijakan tersebut berjalan seiring dengan ekspektasi seluruh masyarakat Aceh.

Tetapi persoalan di Aceh tidak berhenti pada segi pembangunan fisik. Dalam beberapa hal, segi-segi mental dan psikologi masyarakat jauh lebih problematik dibandingkan dengan sekadar pembangunan fisik. Keganasan mesin-mesin perang, konflik fisik, dan perasaan ditinggalkan pusat atas jasa Aceh terhadap kemerdekaan telah menjadi problem dan keprihatinan kolektif di masa lalu yang hingga kini masih bertahan. Indikator makro atas gejala ini bukan saja bisa ditunjukkan dengan berapa banyak janda dan yatim piatu yang
saya kira terbesar jumlahnya dibandingkan dengan berbagai provinsi di Indonesia, atau gejala pesimisme dan sinisme yang merebak di sana sini, melainkan juga perasaan teralienasi. Sementara pusat dan berbagai daerah lainnya, dalam perspektif pengalaman masyarakat Aceh, terus berkembang, daerah Aceh, walau kaya dengan hasil-hasil bumi, tak memperlihatkan
perkembangan signifikan. Alienasi ini telah menjadi gejala psikologi masif di kalangan masyarakat Aceh.

Maka menjadi pertanyaan kita bersama, apakah pembangunan fisik pascatsunami akan betul-betul efektif menjadi jawaban terhadap 'penyakit' psikologi yang diderita secara masif masyarakat Aceh?

Saya tak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang pelik ini. Sore hari akhir April, seperti saya singgung di atas, kami, para aktivis sosial, menikmati minuman di sebuah warung kopi. Sambil bergurau, kami singgung juga persoalan Aceh kontemporer: status Aceh, kondisi masyarakat yang semakin sulit, perilaku korup aparat pemerintah lokal, bahkan sampai kepada perilaku aparat keamanan. Satu pertanyaan pokok yang terlontar, yaitu apakah Badan
Otorita yang dibentuk pemerintah pusat, mampu berkinerja sebagaimana mestinya? Pertanyaan ini memang sederhana. Namun dasarnya jauh lebih dalam. Sebab, saya dan para aktivis tersebut berusaha mengukur kemampuan diri sendiri. Bahwa seandainya kami yang mendapat beban tanggung jawab sebesar dan sesingkat itu, apakah mampu mengembannya dengan efektif?

Akar psikologis pertanyaan di atas berkaitan dengan persoalan-persoalan mental yang telah saya singgung di muka. Tapi ada dimensi paling baru yang memberikan signifikansi terhadap pertanyaan tersebut. Yakni sebuah fakta bahwa orang-orang Aceh secara demonstratif memperlihatkan kegagalannya memimpin Aceh. Ini berkaitan dengan fakta gejala korupsi yang membiak dan salah satu pentolannya, Gubernur Abdullah Puteh, telah dijatuhi hukuman atas tindak korupsi yang dilakukannya.

Toh usaha otokritik semacam ini tak membebaskan kami dari dilema yang juga bersifat psikologis. Jika tokoh-tokoh Aceh gagal memimpin Aceh, apakah dengan itu kami harus menyerahkan seluruh kepemimpinan di Aceh kepada pihak luar? Jika benar begitu, apakah kami hanya akan menjadi pengikut secara abadi di daerah kami sendiri? Saya tak bisa menjawab, seperti juga di atas, pertanyaan terakhir ini. Hanya saja ada pepatah Aceh yang kemudian terkenal di Aceh Utara, akibat pembangunan industri. Pepatah tersebut berbunyi sebagai berikut: Buya krueng teu dongdong, buya tamong meuraseuki. Artinya, 'Buaya sungai berdiri termangu, buaya asing memperoleh makanan'. Di sini, 'buaya sungai' dilambangkan sebagai penduduk pribumi, dan 'buaya asing', dengan sendirinya, adalah lambang para pendatang. Distribusi kesempatan dan rezeki dengan demikian berjalan timpang antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

Maka, melalui pepatah tersebut, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Bahwa apa pun kebijakan yang diambil untuk masyarakat Aceh, tetap dihadapkan dengan dilema yang tak bisa dikatakan tak rumit. Membiarkan orang-orang Aceh memimpin daerahnya sendiri berpotensi korup jika sistem hukum dan kontrol tak bisa ditegakkan. Pada saat yang sama, memberikan secara total kepemimpinan Aceh kepada pihak luar akan melahirkan efek yang diramalkan pepatah di atas: kepincangan distribusi kesempatan dan rezeki. Dalam jangka
panjang, kepincangan semacam ini akan kembali menggumpal menjadi masalah mental. Alienasi masyarakat Aceh yang telah mempunyai akar dalam sejarah, akan membesar dan tak tertolongkan.

Maka dilihat dari perspektif pepatah tersebut, mungkin, hanya ada satu pilihan, walau hasilnya bersifat tentatif. Yaitu, beri kesempatan sekali lagi bagi masyarakat Aceh memimpin diri mereka sendiri. Dengan pilihan ini, potensi ketimpangan kesempatan dan rezeki relatif bisa dikontrol, dan rasa teralienasi dengan perlahan-lahan akan hilang. Dan, jika mereka mengulangi kegagalan berikutnya, maka setiap anak bangsa mempunyai hak menghakimi
secara negatif setiap kepemimpinan Aceh di Tanah Rencong. Artinya, siapa pun berhak memimpin di Aceh, kecuali putra Aceh sendiri. Dari sinilah, saya kira substansi penerapan tertib sipil. Hal-hal yang bersifat teknis bisa dibicarakan secara lebih detail. Namun, semangat
pepatah di atas telah memberikan bimbingan bagi kita untuk mengambil pilihan kebijakan di Aceh, kini dan mendatang.
----------