Stockholm, 30 Mei 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


AWALUDDIN & DJALIL COBA TERUS MEMAKAI PAGAR BAMBU UU NO.18/2001 UNTUK MEMAGAR TANAH NEGERI ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



HAMID AWALUDDIN & SOFYAN DJALIL MENCOBA TERUS MEMAKAI PAGAR BAMBU UU NO.18/2001 BUATAN SENDIRI UNTUK MEMAGAR TANAH NEGERI ACHEH

 

Memperhatikan dan membaca dari apa yang sedang dibicarakan dan dirundingkan dalam Perundingan ASNLF-RI di Konigstedt Manor, Vantaa, Finlandia dari sejak 26 sampai 30 Mei 2005, dari pihak RI diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan dari pihak ASNLF diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Nur Djuli, dan Nurdin Abdul Rahman, ternyata pihak RI tetap hanya memutar balik pagar babu yang berlabelkan UU NO.18/2001 untuk memagar tanah Negeri Acheh.

 

Disini kelihatan bahwa pihak Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil dalam menyodorkan kartu-kartunya diatas meja perundingan Vantaa ini tidak lebih dan tidak kurang hanyalah memutar balik kartu-kartu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam buatan DPR Akbar Tandjung cs dan Megawati cs.

 

Nah, dari sudut ini saja, kelihatan bahwa sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan bahwa perundingan di Vantaa, Finlandia antara ASNLF-RI adalah perundingan yang berjalan ditempat, walaupun dari hari kehari yang dibicarakannya berbeda-beda, yang sifatnya sudah memasuki masalah teknis dan penerapan, dimulai dari masalah partai politik, pemilihan umum lokal di Acheh yang bebas, ekonomi, penegakan hukum, penarikan pasukan TNI dari Acheh, amnesti, lagu kebangsaan, bendera, paspor, sampai masalah tim monitoring asing. Bahkan hari ini dalam membicarakan masalah tim monitoring asing telah dihadiri oleh 4 orang akhli dari Uni Eropah sebagai observer.

 

Sekarang, mengapa Perundingan ASNLF-RI di Vantaa, Finlandia ini disebut dengan Perundingan yang berjalan ditempat ?

 

Karena, dasar yang paling utama dan paling penting dari konflik Acheh ini tidak pernah disinggung dan tidak pernah diungkapkan oleh pihak RI. Mengapa ?

 

Karena akar utama yang menjadi dasar timbulnya konflik Acheh yakni masalah aneksasi, pendudukan dan penjajahan yang dilakukan oleh pihak RI terhadap wilayah Negeri Acheh sejak 14 Agustus 1950 melalui tangan Soekarno dengan RIS dan RI-nya dengan memakai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, keikhlasan, kesepakatan dari seluruh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh.

 

Penganeksasian wilayah teritorial Acheh oleh Soekarno dengan RIS dan RI-nya inilah yang sebenarnya harus diselesaikan dan dibeberkan kepermukaan. Karena kalau hanya membicarakan masalah yang bukan akar utama timbulnya konflik Acheh ini, maka sudah bisa dipastikan dasarnya menjadi sangat lemah dan bisa setiap saat roboh dan tumbang kembali, sehingga konflik Acheh akan terus berkepanjangan.

 

Nah, dengan segala bentuk kelicikan dari pihak RI yang diwakili oleh tim juru rundingnya Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil, Farid Husain, dan Usman Basyah, yang ditampilkan dipermukaan meja perundingan Vantaa, Finlandia, untuk menutupi akar utama konflik Acheh yang sebenarnya, yang oleh mata rakyat Acheh biasa tidak bisa kelihatan, maka semua masalah yang sudah dan sedang dibicarakan, tetapi belum disepakati sampai detik ini, akan mengalami goncangan dan hantaman ombak dari seluruh rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Asing Jawa Pusat di Jakarta.

 

Dengan cara menutupi akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh inilah yang terus ditiupkan dan disodorkan oleh tim juru runding RI, khususnya dari pihak Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil dengan cara dan taktik kelitnya, seperti masalah pemilihan umum lokal di Acheh yang bebas ditepiskan oleh Awaluddin dan Djalil dengan memakai undang-undang RI-Jawa kepartaian politik-nya. Begitu juga ASNLF tidak dibenarkan terlibat dalam kancah politik, karena bertentangan dengan undang-undang RI-Jawa kepartaian politik-nya.

 

Selanjutnya masalah lagu kebangsaan Acheh yang menjadi identitas bangsa Acheh ditolak dengan alasan, bahwa yang ada hanya satu lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya.

 

Begitu juga masalah bendera. Dimana bangsa Acheh dan Negara Acheh sudah memiliki bendera sendiri, dinyatakan oleh Awaluddin dan Djalil itu bertentangan dengan kesatuan bangsa Indonesia dan negara RI, yang notabene adalah penjajah RI terhadap bangsa Acheh dan Negeri Acheh.

 

Kemudian juga masalah pasport, dimana Negeri Acheh sebagai Negeri yang memiliki pemerintahan sendiri dan kekuasaan sendiri memiliki hak untuk mengeluarkan pasport yang berlambangkan Negeri Acheh, bukan hanya mengeluarkan visa dan pasport berlambang burung garuda-nya RI-mbah Soekarno. Tetapi, apa yang disodorkan oleh tim juru runding ASNLF tentang pasport inipun ditolaknya oleh pihak RI, dengan alasan bahwa yang berhak mengeluarkan pasport hanyalah pemerintah pusat di Jakarta yang dikontrol oleh mbah Susilo Bambang Yudhoyono dengan TNI-nya.

 

Seterusnya masalah penarikna seluruh pasukan non-organik TNI dari Acheh yang berjumlah lebih dari 50.000 pasukan itu, ternyata oleh pihak para Jenderal TNI ditolaknya, termasuk oleh anggota Komisi I DPR seperti Theo L. Sambuaga dan Permadi.

 

Kemudian lagi masalah tim monitoring asing dari Negara Uni Eropah yang akan mengawasi kelangsungan penarikan pasukan non-organik TNI dari Acheh dan kelancaran jalannya roda pemerintahan sendiri di Acheh oleh anggota Komisi I DPR ditolaknya mentah-mentah. Termasuk juga oleh pihak Jenderal-Jenderal TNI, seperti Jenderal Endriartono Sutarto dan Letjen Djoko Santoso.

 

Jadi apapun masalah yang sifatnya teknis ini akhirnya hanya ditepiskan oleh pihak RI saja, karena memang dasar utama yang menjadi sebab utama timbulnya konflik Acheh, yaitu masalah aneksasi, pendudukan dan penjajahan RI diatas tanah wilayah teritorial Acheh tidak dijadikan sebagai dasar atau pondasi utama untuk membangun bangunan perundingan ASNLF-RI di Vantaa, Finlandia ini.

 

Dan memang pihak RI berusaha setengah mati untuk terus menutupi akar utama timbulnya konflik Acheh ini, dan kalau bisa melakukan penipuan dan pembohongan yang nyata dihadapan seluruh rakyat di Acheh dan di Negara sekuler burung garuda pancasila RI, agar supaya keinginan dan strategi ekspansi dalam bentuk aneksasi, pendudukan dan penjajahan RI terhadap wilayah teritorial Negeri Acheh terus bisa dijalankan.

 

Jadi, itulah alasan dan sebab mengapa Perundingan ASNLF-RI di Vantaa, Finlandia ini hanya merupakan perundingan yang jalan ditempat. Dan tentu saja itu pihak tim juru runding ASNLF memang sudah melihat pihak RI yang tidak memiliki kekuatan untuk tetap mempertahankan wilayah teritorial Acheh, selain dengan mempergunakan taktik tipu licik model Soekarno dan memakai kekerasan senjata dengan TNI-nya. Karena sebagian besar masalah yang disodorkan oleh pihak tim juru runding ASNLF hampir semuanya ditolaknya dan selalu direferensikan kepada pagar bambu buatannya sendiri yang berlabelkan UU No.18/2001 yang ternyata setelah diteliti lebih dalam oleh Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini, itu UU No.18/2001 hanyalah merupakan UU yang keropos alias gombal.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------