Sandnes, 2 Juni 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


GURU BESAR HUKUM INTERNASIONAL UI SUMARYO SURYOKUSUMO KETAKUTAN TALI BUHUL PENGIKAT ACHEH PUTUS

Muhammad Al Qubra
Sandnes - NORWEGIA.



GURU BESAR HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS INDONESIA SUMARYO SURYOKUSUMO KETAKUTAN TALI BUHUL PENGIKAT ACHEH PUTUS DITEBAS PEDANG UNI EROPA

 

Semoga Allah memantapkan pikiran pejuang-pejuang ASNLF pada umumnya dan pikiran para pemimpin khususnya dalam menghadapi tipu daya wakil-wakil Indonesia Munafiq dan dhalim di ronde meeting yang akan datang dan semoga pula mengetuk hati Pejabat PBB agar mengambil tanggung jawab untuk keamanan Rakyat Acheh - Sumatra pada kali ini, amin ya Rabbal alamin.

 

Melihat sepak terjang Sumaryo Suryokusumo yang katanya sebagai "guru besar" hukum internasional dari Universitas Indonesia, masya Allah ! Begitu lugukah yang namanya "guru besar" made in Indonesia ?  Kalau guru besar di bidang hukum saja sudah begitu lugu cara befikirnya apalagi yang lain ?

 

Saya mohon maaf kepada para pembaca tentang rendahnya pandangan saya kepada mereka pada umumnya. Yang saya katakan ini adalah realitanya. Bagaimana mungkin dia (baca Sumaryo) mengatakan bahwa, Kehadiran pemantau dari Uni Eropa dinilai akan menimbulkan masalah. Bukankah mereka sendiri yang menimbulkan masalah ?

 

Logika tersebut sama halnya dengan pernjataan seorang pencuri berdasi kepada pemilik harta yang dicurinya agar tidak membawa masalah itu kemeja hakim,supaya berantam saja agar siapa yang menang itulah yang benar. Lalu si pencuri tersebut mengatakan bahwa hakim itu adalah orang yang bermasalah. Padahal dirinyalah orang yang mencetuskan masalah.

 

Suryokusumo juga mengatakan bahwa kehadiran Uni Eropa sebagai tim monitor, juga sangat bermasalah karena UE - setelah melakukan pemantauan di lapangan - akan melaporkan hasil kerjanya ke Dewan Menteri Eropa. Disini nampak jelas apa yang dikatakan itu erat hubungannya dengan propokasi murahan yang mereka propokasikan Paska Tsunami, bahwa orang-orang asing itu membawa misi Kristenisasi. Dengan cara demikianlah mereka mengusir orang-orang Eropa itu agar keluar dari bumi Acheh, kenapa ? Agar mereka dengan mudahnya menganianya dan membunuh orang-orang Acheh yang sudah sadar

 

Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional juga sama lugunya dengan guru besar gadongan itu. Dia mengatakan bahwa keterlibatan pihak asing (Uni Eropa) sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa kasus Aceh sudah diinternasionalisasikan. Kita patut mengkritisi pernyataannya ini. Bukankah persoalan Acheh - Sumatra itu sudah menjadi persoalan Internasional secara resmi ketika terjadinya perundingan pertama sekali saat moderatornya dibawah HDC ?

 

Bukankah melalui perundingan itu sendiri pertama sekali Indonesia secara otomatis mengaku dan menjetujui ASNLF sebagai wadah perjuangan Acheh - Sumatra ? Kalau tidak kenapa mereka mau berunding ?   Sebetulnya itu menunjukkan ciri-ciri orang munafiq dan dhalim dimana mereka menamakan kami sebagai separatis padahal justru kedudukannya sendiri sebagai penjajah yang jauh lebih dhalim daripada separatis itu sendiri. Tambah lagi Justru Negara Acheh jauh lebih (ratusan tahun) duluan exis dibandingkan Indonesia pura-pura made in Nederland itu

 

Nampaknya anggota DPR munafiq itu sepertinya baru bangun tidur, atau memang tidak mengerti apa yang dinamakan Internasionalisasi. Dan  yang pasti itu adalah ciri-cirinya orang munafiq. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman sebagai "assufahak" lalu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya merekalah yang "assufahak" akan tetapi mereka tidak mengetahui. (QS, 2 : 13)

 

Pembaca yang terhormat ! Lihatlah bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka bukan orang munafiq sementara realitanya mereka senantiasa menganianya orang-orang kampung yang simpati kepada perjuangan Acheh - Sumatra. Demikian jugalah dapat kita saksikan bagaimana sepakterjang mereka terhadap para korban Tsunami. Bantuan asing mereka korupsi, LSM yang jujur mereka anianya seperti Wajdi, bahan makanan menumpuk di gudang sampai membusuk sendiri, makanan yang kedaluarsa diberikan kepada pengungsi sepertinya mau diracuni, relawan asing disuruh keluar dengan dalih membawa misi kristenisasi.  Hal ini dipropokasikan agar tidak melihat kebiadabannya, banyak orang dibunuh lalu dituduhkan kepada TNA, Penjudi kecilan hendak dihukum rajam, sementara Pembunuh, penganianya, pemerkosa, koruptor dan praktek dhalim lainnya mendapat keamanan dan jempolan dari "Toke-toke" mereka masing-masing, masya Allah

 

Terakhir sekali kita tujukan kepada orang-orang alim palsu dan lugu yang berada dalam ketiak Yudhoyono dan Jusuf Kalla Golkar bahwa apapun nama pesantren yang kalian miliki sama dengan Pesantren Bal'am Blour di jaman Fir'aun, mesjid-mesjid yang kalian bangun sama dengan mesjid "Dhirar" yang mendapat perintah Allah kepada Rasulullah untuk dibakar.

 

Kalau ini kalian sadari tak perlu membakarnya, sebaliknya justru system munafiq itulah yang "haq" kalian bakar agar pesantren dan mesjid tidak tunduk patuh kepada system munafiq dan "bathil" itu, tetapi kepada yang "haq"  Ini bukan fatwa saya tapi tekhnik berfikir berdasarkan firman Allah sendiri yang senantiasa diulang-ulang di berbagai surahNya: "......afala ta'qilun dan afala yatazakkarun ?"

 

Andaikata persoalan antara kalian dan kami  tidak selesai diduniapun kami tidak akan pernah putus asa, insya Allah kami akan mengajukan kalian semua kemahkamah Allah kelak. Mau lari kemana kalian.

 

Maafkan saya terpaksa menggunakan kritikan  tajam walau menyakiti hati kalian yang tetap bersekongkol dalam system munafiq itu. Saya berpedoman dengan Hadist Rasulullah: "Qulli haq walaukana murra"

 

Billahi fi sabililhaq

 

Muhammad Al Qubra

 

acheh_karbala@yahoo.no
Sandnes, Norwegia.
----------

 

SUARA PEMBARUAN DAILY

Pemantau Uni Eropa Akan Timbulkan Masalah

 

JAKARTA - Hasil perundingan lanjutan delegasi Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, berimplikasi luas, Kehadiran pemantau dari Uni Eropa dinilai akan menimbulkan masalah.

 

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia Sumaryo Suryokusumo mengatakan hal itu, Kamis (2/6), di Jakarta, mencermati perundingan lanjutan antara Indonesia dengan GAM yang berakhir Selasa lalu di Helsinki, Finlandia.

 

Kekhawatiran serupa itu juga dilontarkan oleh anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

 

DPR kecewa dengan perundingan tersebut, tutur Djoko, karena hasil yang disepakati tidak sesuai dengan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR dalam rapat kerja beberapa waktu lalu. Keabsahan perundingan RI-GAM juga dipertanyakan, terutama menyangkut kredibilitas orang-orang yang terlibat dalam perundingan tersebut.

 

Sumaryo mengingatkan, kesepahaman menghadirkan tim pemantau asing dalam hal ini dari Uni Eropa dan ASEAN untuk memantau pelaksanaan keputusan perundingan RI-GAM, akan menimbulkan implikasi yang sangat luas. "Status GAM bisa berubah dan itu sudah terbaca sejak perundingan berlangsung," ujarnya.

 

Internasionalisasi

 

Dalam perundingan, tuturnya, delegasi GAM datang dengan membawa atribut berupa bendera dan lagu kebangsaan sendiri, namun pihak Indonesia tidak memprotes sama sekali. "Ini sudah mengindikasikan bahwa masalah Aceh telah diinternasionalisasikan," tukasnya.

 

Kalau masalah ini tidak diantisipasi dengan saksama, menurut dia, bukan tidak mungkin Aceh akan mengikuti Timor Timur, lepas dari pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia.

 

Kehadiran Uni Eropa sebagai tim monitor, sambungnya, juga sangat bermasalah karena UE - setelah melakukan pemantauan di lapangan - akan melaporkan hasil kerjanya ke Dewan Menteri Eropa.

 

Dewan inilah yang kemudian menganalisa dan mengambil langkah-langkah selanjutnya.

 

Mengenai tim pemantau dari ASEAN, Sumaryo mengaku tidak terlalu cemas karena bisa dikendali. Walau demikian, internvensi negara-negara ASEAN dalam masalah internal salah satu negara anggotanya juga tidak tepat dan bertentangan dengan komunike politik yang telah disepakati.

 

Dia menambahkan, keabsahan perundingan RI-GAM juga layak dipertanyakan.

 

"Pertanyaan itu adalah apakah tindakan Swedia sah menurut hukum internasional yang membiarkan warga negaranya melakukan konspirasi dan perjanjian dengan satu kelompok atau gerakan untuk melakukan perlawanan senjata terhadap pemerintahan RI yang sah dengan tujuan memisahkan diri?" ucap Sumaryo.

 

Begitu pula Djojo mengatakan, hasil kesepahaman RI-GAM layak dipertanyakan dari sisi Indonesia, karena delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin tidak dalam posisi mengambil keputusan.

 

"Keputusan itu diambil oleh otoritas yang tertinggi. Sehingga kami dari DPR mempertanyakan kapasitas Hamid Awaluddin," ujarnya.

 

Sumaryo mengingatkan, masalah Aceh adalah persoalan dalam negeri dan tidak harus diangkat ke dunia internasional. Lagi pula, GAM itu bukan entitas negara.

 

Mediasi yang diminta beberapa pihak hanya bisa dilakukan dalam konteks perjuangan rakyat pembebasan nasional, seperti yang terjadi di Palestina, dan bukan untuk separatisme.

 

"Separatisme adalah masalah dalam negeri yang harus diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa campur tangan pihak asing manapun. Berbagai tawaran dialog yang diminta pihak asing harus ditolak karena hanya memperkeruh suasana dalam negeri," tegasnya.

 

Djoko menambahkan, keterlibatan pihak asing, dalam hal ini Uni Eropa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa kasus Aceh sudah diinternasionalisasikan.

 

Fakta lain, biaya perundingan yang dimediasi oleh Crisis Management Inisiative (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui dana Rapid Mechanism Respons.

 

Dana itu, lanjutnya, hanya mungkin dan bisa dicairkan dalam dua kondisi, yakni akibat krisis politik atau bencana alam.

 

"Masalah Aceh adalah bagian dari krisis politik sehingga UE berkewajiban mengeluarkan anggaran untuk menyelesaikan masalah politik tersebut," katanya. (L-8)

 

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/02/Utama/ut02.htm

----------