Sandnes, 5 Juni 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


BASYAR-BASYAR DPR DARI PDI-P, GOLKAR, PKB PLUS TNI MENAFIKAN TUNTUTAN RAKYAT ACHEH

Muhammad Al Qubra

Sandnes - NORWEGIA.



BASYAR-BASYAR YANG NONGKRONG DI DPR TEGA MENIKMATI KESENANGAN DI BAWAH PENDERITAAN RAKYAT JELATA KHUSUSNYA DI ACHEH

 

DPR itu katanya suatu lembaga terhormat, namun kenyataannya mereka ini tidak cukup bukti untuk dikatakan "Terhormat". Mereka tidak menggunakan mata hati untuk menghadapi suatu masalah, sebaliknya mereka justru menggunakan nafsu busuk untuk menghadapi persoalan yang sangat signifikan seperti persoalan Acheh - Sumatra. Dengan kata lain mereka senantiasa mengikuti langkah-langkah shaithan. Untuk lebih jelas ada baiknya saya ulangi lagi info dari Allah buat orang-orang semacam itu:

 

"Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah.Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai" (Q.S. Al-A'raf ayat : 179)

 

Memang mereka itu (DPR) terdiri dari orang-orang pintar, namun mereka tidak teguh iman. Mereka berada dalam Bahtera Munafiq dan dhalim. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka berkomat-kamit dalam setiap kerjanya di gedung yang bersimbol "perempuan terlentang" hasil imajinasi yang keluar dari otak Sukarno Penipu licik itu, hanya untuk kepentingan perutnya dan perut keluarganya semata-mata. Mereka tidak mampu berfikir tentang penderitaan orang lain. Jangankan untuk penderitaan Bangsa Acheh - Sumatra, untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya sendiri takpernah mereka pikiri.

 

Bagaimana mungkin mereka dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kalau itu rakyat Jelata yang diwakilinya tak pernah mereka bela ketika Rumah-rumah mereka digusur "tangan jahil" penguasa alias Kontraktor/Pemborong yang sering dipelintirkan rakyat jelata sebagai "Pembohong", disebabkan kebohongannya dalam proses pembangunan.

 

Bagaimana mungkin mereka dinamakan wakil rakyat kalau rakyat jelata senantiasa hidup dalam keadaan morat-marit sejak jaman Sukarno sampai Yudhoyono, sementara anggota DPR memiliki Rumah Mewah, kenderaan yang Luck serta perutnya yang buncit. Kebanyakan rakyat jelata tidak cukup makan dan bahkan sebahagian dari mereka yang tinggal di bawah titi - titi kota metropolitan tidak memiliki tempat tinggal yang layak sebagai manusia.

 

Bagaimana mungkin mereka dinamakan wakil rakyat (DPR) kalau tega melihat orang-orang yang diwakilinya dibantai serigala-serigala haus darah (TNI/POLRI) sebagaimana yang kita saksikan hampir diseluruh kepulauan Melanesia itu termasuk "Peristiwa Tanjung Periuk".

 

Disebabkah mayoritas rakyat jelata hidup dibawah garis kemiskinan, mereka begitu cepat menerima tawaran PKI berupa cangkul untuk mengolah kebun dan beberapa kantong beras  untuk sekedar dapat mengganjalkan perut yang senantiasa "keroncongan", namun begitu mudah penguasa (tangan Jahil Suharto) menuduhnya sebagai PKI untuk dihabisi, sementara wakil mereka (DPR) diam seribu satu bahasa. Bahkan sampai runtuhnya Singgasana Suharto tak pernah di persoalkan oleh gerombolan yang senantiasa nongkrong di gedung yang bersimbulkan perempuan setengah telanjang itu, kecuali, oleh Umar Said (non DPR).

 

Demikiankah sepak terjang lembaga tertinggi negara itu ?Tegakah mereka menikmati kesenangan hidup diatas penderitaan  rakyat jelata ?

Bukankah mayoritas mereka menamakan diri sebagai orang Islam. Tidakkah mereka lebih tepat dikatakan munafiq ? Tidak malukah mereka menggadaikan maruahnya demi kurikulum perut dan nafsu shaithannya?

 

Demikianlah peluruku kuarahkan ke kerumunan orang-orang yang nongkrong di gedung mewah itu kali ini untuk meluluhlantakkan "SANDIWARA" merekja.

 

Billahi fi sabililhaq

 

Muhammad Al Qubra

 

acheh_karbala@yahoo.no

Sandnes, Norwegia.

----------

 

Ambon

sea@swipnet.se

skrev:

 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/05/utama/1795818.htm

Wapres: Perundingan RI-GAM Amanat MPR

 

Batam, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, pemerintah memerhatikan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menanggapi beberapa pokok kesepahaman tentang hasil perundingan informal delegasi Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung empat kali di Helsinki, Finlandia. Perundingan dengan GAM untuk menyelesaikan masalah Aceh secara bermartabat adalah amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Saat jumpa pers di Batam di sela-sela deklarasi calon kepala daerah dari Partai Golkar, Sabtu (4/6), Jusuf Kalla mengingatkan, jalan perundingan untuk menyelesaikan masalah Aceh secara bermartabat seperti yang ditempuh saat ini bukan hanya kemauan pemerintah. Perundingan yang selama ini ditempuh dan akan dilakukan sekali lagi untuk finalisasi merupakan amanat ketetapan MPR dan rekomendasi dari DPR.

 

"Dalam perundingan itu, pemerintah tidak bertindak berdasarkan kemauan pemerintah sendiri saja. Perundingan itu didasarkan pada Tap MPR yang (menetapkan) agar melaksanakan perundingan. Juga didasarkan kepada rekomendasi DPR yang justru ditandatangani Pak Soetardjo Soerjogoeritno sendiri tahun 1999. Dia minta penyelesaian Aceh secara bermartabat," ujar Jusuf Kalla.

 

Kalla tidak menyebut secara spesifik Tap MPR tersebut. Menurut catatan Kompas, Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan soal penyelesaian masalah Aceh.

 

Dalam Tap MPR itu disebutkan, untuk masalah Aceh harus diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) atau setelahnya.

 

Percayai pemerintah

 

Mengenai permintaan DPR lewat pimpinannya yang akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan perundingan informal delegasi Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Kalla berujar, "Kita memerhatikan pandangan DPR. Tentu pandangan DPR sangat bagus sekali. Tetapi kita juga ingin menyampaikan hal-hal yang riil dihadapi di lapangan."

 

Kalla mengemukakan, suatu perundingan yang ditempuh pada suatu konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun bukanlah pekerjaan mudah. Untuk pekerjaan yang tidak mudah itu, dibentuk tim khusus yang tangguh untuk bekerja lima hari setiap kali perundingan.

 

Perundingan informal yang telah dilakukan dengan GAM diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin yang akan tiba di Tanah Air, hari Minggu ini.

 

"Bikin tim yang tangguh, berapat lima hari setiap bulan, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ini sudah mendekati hal-hal yang positif seperti saya katakan mendekati 90 persen. Jadi tentu masih memerlukan waktu satu kali lagi," ujarnya meminta pemahaman DPR.

 

Mengenai rencana pemerintah berikut batasan waktu untuk melakukan perundingan informal dengan GAM, Jusuf Kalla mengemukakan bahwa sudah sejak jauh-jauh hari batasan waktu hingga Agustus 2005 sudah disampaikan.

 

"Jadi sejak awal, jauh-jauh hari kita sudah berikan kepada DPR pada waktu itu. Waktu yang layak itu sampai Agustus. Jadi kalau sudah berkonflik 30 tahun, apalah artinya dua bulan. Tetapi ini merupakan upaya serius dari kita. Percayalah bahwa Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan saya akan menjaga kepentingan negara di atas segala-galanya. Kita tidak akan mengorbankan kepentingan apa pun," paparnya.

 

Tim monitoring

 

Mengenai pelibatan tim seperti dari ASEAN dibantu observer (pemantau) dari Uni Eropa yang akan memonitor hasil kesepahaman yang akan dicapai, Jusuf Kalla mengemukakan hal itu akan dirundingkan satu kali lagi untuk hal-hal teknisnya.

 

"Masih akan dirundingkan satu kali lagi mengenai masalah teknisnya. Itu pun kalau ada kesepahaman. Mudah-mudahan kita bisa capai itu," ujarnya.

 

Soal berapa lama waktu pelibatan tim monitoring dari ASEAN dan Uni Eropa itu, Kalla memperkirakan sekitar enam bulan atau satu tahun. Perkiraan itu didasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan tim monitoring Indonesia yang dikomandani Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di Filipina tahun 1995-1996.

 

"Ini akan makan tempo enam bulan sampai satu tahun. Dibutuhkan waktu untuk decommisioning seperti pengaturan pengembalian senjata," paparnya.

 

Untuk hal-hal teknis kerja tim monitoring ini, Kalla mengemukakan, telah ada working paper-nya tinggal difinalisasi pada pertemuan terakhir pada bulan Juli atau Agustus 2005.

 

Gencatan senjata

 

Mengenai masih terjadinya kontak senjata antara anggota Tentara Nasional Indonesia dengan GAM meskipun tengah dilakukan perundingan informal, Kalla mengemukakan hal itu merupakan suatu risiko yang pasti terjadi lantaran gencatan senjata tidak dipilih selama perundingan.

 

"Kita sejak awal tidak mau ada gencatan senjata sehingga kemungkinan adanya konflik terbuka itu ada. Sekiranya kita pilih gencatan senjata, itu berarti ada yang salah kalau terjadi kontak tembak," ujarnya.

 

Pilihan tidak ditempuhnya perjanjian gencatan senjata didasarkan pada pengalaman kesepakatan penghentian permusuhan (The Cessation of Hostilities Agreement/COHA) tahun 2002.

 

"Begitu ada gencatan senjata, justru GAM itu memperkuat diri. Selama perundingan, kita minta TNI tetap pada posisinya walaupun tidak banyak menyerang tetapi tetap harus siap siaga," ujarnya.

 

Menanggapi permintaan pimpinan DPR agar pemerintah menghentikan perundingan dengan GAM, Jusuf Kalla dalam jumpa pers itu menunjukkan surat dari seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada pimpinan DPR yang ditembuskan kepadanya. Surat itu berisi harapan kepada pimpinan DPR agar memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia dan GAM untuk melanjutkan perundingan dalam batas waktu tiga bulan.

 

"Ada surat masuk dari seluruh bupati dan wali kota di Aceh yang pokoknya berisi merekalah yang merasakan penderitaan karena konflik di Aceh. Jadi mereka minta janganlah dihentikan tiba-tiba. Mereka memahami dan yang paling memahami kondisi di Aceh adalah mereka yang tinggal di Aceh," ujarnya sambil menunjukkan surat yang ditandatangani 19 bupati dan wali kota di Aceh.

 

Dukung pemerintah

 

Dalam siaran persnya yang diterima Kompas hari Sabtu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (Imapa) Jakarta Fajran Zain dan Sekretaris Umum Imapa Jakarta Riswat Okinawa menyatakan dukungannya atas filosofi penyelesaian yang dianut pemerintah dan optimisme Wapres Jusuf Kalla tentang nasib Aceh ke depan, yang memang harus didekati lewat dialog.

 

"Internasionalisasi bukan suatu alasan karena dalam beberapa tema, Indonesia juga pernah terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan UUD 1945," tulis Fajran.

 

Imapa Jakarta menyesalkan sikap DPR yang meminta pemerintah menghentikan dialog dengan GAM. Menurut Imapa, DPR tidak memahami arti dialog bagi penyelesaian damai di Aceh.

 

"Harapan kami agar para wakil rakyat itu memahami substansi persoalan yang muncul di Aceh, juga memahami sejarah serta karakter sosiologis masyarakat Aceh, agar memahami pendekatan apa yang harus diambil," tulisnya.

 

Berkaitan dengan upaya dialog yang ditempuh pemerintah itu, Koordinator Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Group/ HRWG) Rafendi Djamin dalam siaran persnya meminta Panglima TNI untuk tunduk dan mengikuti kebijakan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah Aceh dengan jalan damai melalui perundingan. Ketundukan TNI kepada otoritas sipil itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

 

HRWG mengingatkan Panglima TNI bahwa penggunaan kekuatan militer adalah otoritas keputusan politik sipil. Panglima TNI hanya melakukan kebijakan tersebut. "Dengan demikian, dalam proses perdamaian Aceh yang saat ini sedang dirundingkan di Helsinki, TNI tidak memiliki posisi politik apa pun. Apa pun hasil Helsinki, TNI hanya bisa menjalankan saja pemerintah dari otoritas politik sipil. TNI tidak bisa membikin kebijakan sendiri dengan alasan dan dalih apa pun," papar Rafendi. (*/BUR/inu)

----------