Stockholm, 10 Juni 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SUTARTO & PDIP-MEGA MAINKAN POLITIK ACHEH UNTUK HADAPI YUDHOYONO DAN KALLA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



PANGLIMA TNI JENDERAL ENDRIARTONO SUTARTO BERSAMA PDIP-MEGA MAINKAN POLITIK ACHEH UNTUK LAWAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JUSUF KALLA

 

“Momen seperti gencatan senjata itu kerap digunakan GAM untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka. Jika GAM memang bertujuan baik, untuk apa ada gencatan senjata dan cukup menyerahkan senjata mereka. Kalau GAM punya niat baik, untuk apa mereka meminta penarikan pasukan TNI di Aceh.” (Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Cilangkap, Rabu, 8 Juni 2005).

 

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sedang memainkan politik kuda kepang-Acheh-nya yang diarahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla dan  para anggota DPR yang tidak masuk garis keras menentang perundingan Helsinki.

 

Jenderal Endriartono Sutarto telah menjadikan Acheh sebagai batu mainan politik untuk kelangsungan hidup TNI. Bagaimanapun Acheh harus tetap dijadikan sebagai sumber kehidupan TNI baik dilihat dari sudut politik ataupun dari sudut militer.

 

Untuk sementara ada dua kartu yang dimajukan Jenderal Endriartono Sutarto ini yaitu, pertama mengintensifkan aktifitas militer di Acheh dengan menciptakan TNA tetap masih merupakan bahaya besar bagi kelangsungan kehidupan keamanan di Acheh. Kedua, gencatan senjata yang disodorkan ASNLF/GAM selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan cara untuk mengkonsolidasi kekuatan TNA.

 

Nah, dengan dua kartu yang dilambungkan Jenderal Endriartono Sutarto ini, ternyata telah dijadikan alat oleh pihak PDIP di DPR untuk melakukan tindakan penggagalan perundingan Helsinki yang sedang berjalan ini. Tujuan dari PDIP dengan mengambil dan memakai kartu-Acheh yang disodorkan oleh Jenderal Sutarto ini adalah untuk menghantam kebijaksanaan politik Acheh yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merasakan tekanan dari pihak Internasional apabila masalah konflik Acheh tidak secepatnya diselesaikan yang bisa mengganggu jalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi Acheh. Indonesia tidak mempunyai dana untuk Acheh. Dana ada dipihak Negara-Negara Donor.

 

Adapun pihak TNI tidak memfokuskan kepada proses rehabilitasi dan rekonstruksi, melainkan hanya menyorot dan menekankan kepada masalah keamanan yang sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup TNI. Karena itu bagi Jenderal Endriartono Sutarto terus sekuat tenaga untuk mengupayakan agar di Acheh intesitas keamanan ditingkatkan untuk dijadikan sebagai alat propaganda TNI bahwa di Acheh situasi masih belum aman dan TNI masih harus tetap dipertahankan di Acheh.

 

Nah, dengan melambungkan propaganda politik ”gencatan senjata tidak perlu di Acheh karena akan dipakai sebagai alat untuk TNA memperkuat kekuatannya selama masa gencatan senjata” adalah merupakan taktik dan strategi TNI untuk tetap mempertahankan kedudukan TNI di Acheh. Dan Jenderal Endriartono Sutarto menyadari bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan berani bertindak gegabah terhadapnya dalam hal jumlah pasukan TNI di Acheh, walaupun kedudukan KASAD telah diambil alih dari Jenderal Ryamizard Ryacudu-Palembang kepada tangan pendukung Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Jenderal Djoko Santoso-Jawa.

 

Jenjang karier militer Susilo Bambang Yudhoyono bukan dilapangan melainkan dalam dunia birokrasi, sehingga secara strategis militer, itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki pengalaman membawahi pasukan. Kelemahan inilah yang dijadikan salah satu batu loncatan oleh Jenderal Endriartono Sutarto untuk memainkan kartu politik Acheh-TNI-nya.

 

Pihak DPR terutama yang dimotori oleh orang-orang PDIP-Mega, oposisinya Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadikan taktik TNI di Acheh yang dikembangkan oleh Jenderal Endriartono Sutarto itu untuk kepentingan politiknya. Karena itu yang paling gencar menentang dilanjutkannya perundingan Helsinki adalah dari kelompoknya PDIP-Mega ini dengan disertai propaganda dalam bentuk Acheh telah diinternasionalisasikan, tidak perlu pengawasan dari badan Negara asing, Acheh adalah masalah domestik.

 

Tetapi tentu saja, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memiliki kewenangan untuk meneruskan perundingan Helsinki tanpa harus khawatir untuk diblok oleh kelompok PDIP dalam DPR.

 

Hanya persoalan selanjutnya adalah sejauh mana kemampuan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi Jenderal-Jenderal TNI yang tetap ingin menjadikan Acheh sebagai tempat untuk kelangsungan hidupTNI. Karena tanpa konflik, TNI tidak akan hidup. Acheh adalah merupakan laboratorium bagi TNI selama lebih dari 50 tahun.

 

Juga sejauh mana Jusuf Kalla mampu menekan orang-orang Golkar-nya yang ikut-ikutan PDIP-nya Mega penerus Soekarno penipu licik yang telah menelan dan mencaplok Negeri Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------