Stockholm, 15 Juni 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MUBA DIJON TIDAK MEMILIKI FAKTA, BUKTI DAN HUKUM YANG KUAT TENTANG RIS & DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KELIHATAN ITU MUBA DIJON TIDAK MEMILIKI FAKTA, BUKTI DAN HUKUM YANG KUAT TENTANG RIS & DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

 

"RIS menjelma menjadi NKRI hanya dalam tempo 8 bulan, tanpa pertentangan apalagi gejolak. RIS dan NKRI juga memilih Soekarno-Hatta sebagai pimpinannya, juga tanpa pertentangan dan tanpa gejolak. 15 negara bagian itu tidak dimasukkan ke "Indonesia-Jawa-Jogya" melainkan RIS sebagai sebuah kesatuan dalam perserikatan bermetamorfosa menjadi NKRI. Nama NKRI jelas-jelas untuk membedakannya dengan RI 1945 dan konstitusi yang digunakannya juga berbeda yaitu UUDS 1950 ("S" di sini kependekan dari Sementara), bukan

UUD 1945." (Muba Zir , mbzr00@yahoo.com , Wed, 15 Jun 2005 01:34:49 -0700 (PDT))

 

Muba di Dijon, Bourgogne, Perancis.

 

Ternyata Muba Dijon masih terus berusaha untuk memberikan argumentasi untuk mempertahankan sejarah model Soekarno-nya yang banyak menyembunyikan dan menutupi masalah-masalah yang bisa merobohkan mitos yang dibangun dan dikembangkan oleh Soekarno tentang Negara RI-Jawa-Yogya.

 

Nah kita lihat, seperti yang dilambungkan Muba Dijon: "RIS menjelma menjadi NKRI hanya dalam tempo 8 bulan, tanpa pertentangan apalagi gejolak. RIS dan NKRI juga memilih Soekarno-Hatta sebagai pimpinannya, juga tanpa pertentangan dan tanpa gejolak"

 

Dalam argumentasi Muba Dijon diatas tampak dengan jelas, Muba berusaha untuk memberikan gambaran yang sederhana bahwa dalam tempo 8 bulan tanpa pertentangan apalagi gejolak.

 

Kalau Ahmad Sudirman meminta fakta dan buktinya tentang proses terjadinya peleburan setiap Negara/Daerah Bagian RIS kedalam RI tanpa ada pertentangan, pasti itu Muba Dijon tidak akan bisa membuktikannya. Mengapa ? Karena Muba Dijon tidak memiliki fakta dan buktinya.

 

Padahal ketika Negara Sumatra Timur Dan Negara Indonesia Timur mau disantap Negara RI-Jawa-Yogya, itu kedua Pimpinan Negara dari Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur melakukan perlawan yang cukup hebat sekali. Sehingga kedua pimpinan Kepala Negara NIT dan NST tidak mau bertemu dengan pimpinan Negara RI-Jawa-Yogya.

 

Bagaimana bisa itu Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya mau menelan dan menyatukan Negara Indonesia Timur, padahal ketika kedua Negara itu belum berada dalam RIS, merupakan dua Negara yang berdaulat. Contohnya, ketika Misi Parlemen Negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ketua Parlemen-nya Arnold Mononutu melakukan kunjungan kenegaraan di Yogyakarta, 18 Februari 1948 disambut besar-besaran oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan parade militernya di Yogyakarta.

 

Nah dengan adanya kunjungan Ketua Parlemen NIT, Arnold Mononutu ke RI di Yogyakarta ini menjadikan nama RI tampil digelanggang politik Internasional dan diterima sejajar dengan Negara-Negara lainnya. Jadi secara langsung dengan datangnya Ketua Parlemen NIT ke RI di Yogyakarta telah menjadikan status RI naik sejajar dengan status Negara-Negara lainnya yang ada di Nusantara. Sehingga RI sudah bisa diterima dalam pergaulan antar Negara.

 

Tetapi, sebaliknya dari pihak Soekarno, ketika Negara Pasundan melantik Wali Negara Pasundan R.A.A. Wiranatakusumah pada 26 April 1948, ternyata Soekarno di Yogyakarta bersama rakyat Jawa-nya dan sebagian orang-orang Sunda yang ada di Yogyakarta melakukan demonstrasi menentang dan memusuhi Negara Pasundan. Dimana pada tanggal 16 Maret 1948 Soekarno dilapangan Yogyakarta berpidato menentang Negara Pasundan. Dan dikerahkan orang-orang Sunda yang ada di Yogyakarta untuk berdemonstrasi menentang pemimpin Negara Pasundan, seperti dalam plakatnya yang ditulis dalam bahasa Sunda "rakyat Pasundan 100% tukangeun Karno-Hatta" atau "rakyat Pasundan 100% dibelakang Karno-Hatta".

 

Jelas, usaha propaganda Soekarno dari RI-Jawa-Yogya terus berusaha untuk menentang dan memusuhi Negara-Negara yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya.

 

Jadi, dengan adanya Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya dalam RIS, menimbulkan kegoncangan dalam bangunan RIS ini. Karena dengan cara Soekarno yang penuh siasat yang licik, propaganda yang dibesar-besarkan, pertentangan yang dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan gocangan hebat dalam tubuh RIS.

 

Walaupun memang kelihatan dari luar seperti yang mulus jalannya penelanan 15 Negara/Daerah Bagian RIS kedalam tubuh RI-Jawa-Yogya. Tetapi kenyataannya didalam RIS ketika berlangsungnya proses penelanan 15 Negara/Daerah Bagian RIS oleh RI-Jawa-Yogya  telah menggoncangkan bangunan RIS itu sendiri.

 

Coba saja, bagaimana itu kedua Pimpinan Negara Indonesia Timur yang sebelumnya yang mengangkat status RI keatas permukaan percaturan Negara-Negara di Nusantara, tiba-tiba ketika berada dalam RIS melakukan usaha pemecahan dan peleburan.

 

Apa yang dilakukan oleh pihak Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur adalah untuk melakukan hubungan dengan pihak RI-Jawa-Yogya diwakilkan kepada pimpinan RIS. Karena kedua pimpinan Negara, NIT dan NST tidak mau berhubungan dan berunding. Tetapi, sekali lagi karena kelicikan dan kelihaian dari pihak Soekarno, yang sekaligus sebagai wakil dari RIS telah menjadi wakil dari dua NIT dan NST untuk berunding denga pihak RI-Jawa-Yogya.

 

Dan tentu saja, kalau yang berunding adalah Soekarno lawan Soekarno, maka hasilnya adalah Soekarno. Dan memang akhirnya itu NIT dan NST pada tanggal 19 Mei 1950 bisa dijerat masuk kedalam tubuh RI-Jawa-Yogya.

 

Nah dari tragedi yang menyedihkan dalam RIS ini mana pernah dilambungkan dalam pembicaraan baik di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. Karena masalah peleburan RIS adalah masalah yang paling sensitif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan RI-Jawa-Yogya.

 

Bahkan yang paling menyedihkan adalah Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat Ketua Badan Permusyawaratan Federal yang menjadi RIS, yang anggota Negara/daerah-nya terdiri dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur, disapu habis oleh Soekarno dalam RIS. Sehingga Sultan Hamid II menjadi musuh utama Soekarno.

 

Jadi, memang tidak benar apa yang dikatakan oleh Muba Dijon: "RIS menjelma menjadi NKRI hanya dalam tempo 8 bulan, tanpa pertentangan apalagi gejolak. RIS dan NKRI juga memilih Soekarno-Hatta sebagai pimpinannya, juga tanpa pertentangan dan tanpa gejolak"

 

Muba Dijon, kalau kalian tidak memiliki fakta dan bukti, jangan hanya bercuap. Tetapi coba gali dari sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

Nah berdasarkan fakta dan bukti diatas, kalau Muba Dijon menyatakan: "15 negara bagian itu tidak dimasukkan ke "Indonesia-Jawa-Jogya" melainkan RIS sebagai sebuah kesatuan dalam perserikatan bermetamorfosa menjadi NKRI" adalah benar-benar salah fatal. Mengapa ?

 

Karena bagaimana bisa dikatakan RIS bermetamorfosa menjadi NKRI. Padahal dalam fakta dan buktinya justru setiap Negara/Daerah Bagian RIS dimasukkan melalui berbagai cara, yang penting bisa masuk kedalam tubuh RI-Jawa-Yogya. Lihat saja fakta dan buktinya ketika NIT dan NST dimasukkan kedalam RI-Jawa-Yogya. Apakah model yang demikian yang dinamakan dengan bermetamorfosa menjadi NKRI ?

 

Itu bukan melakukan metamorfos, melainkan melakukan penelanan dan pembentukan baru. Dan itu yang namanya NKRI tidak pernah disinggung, sebelum 15 Agustus 1950.

 

Jadi kesalahan fatal kalau dikatakan "RIS sebagai sebuah kesatuan dalam perserikatan bermetamorfosa menjadi NKRI"

 

Dan inilah suatu kebohongan besar yang dipropagandakan oleh pihak Soekarno dan penerusnya termasuk Muba Dijon ini.

 

Dan tentu saja kalau Muba masih juga memberikan alasan: "Nama NKRI jelas-jelas untuk membedakannya dengan RI 1945 dan konstitusi yang digunakannya juga berbeda yaitu UUDS 1950 ("S" di sini kependekan dari Sementara), bukan UUD 1945."

 

Bagi orang yang buta dan tidak mengetahui jalur proses pertumbuhan RI-Jawa-Yogya pada periode 14-12-1949 sampai 15-8-1950, jelas apa yang dikatakan oleh Muba Dijon diatas akan ditelan saja. Tetapi, bagi Ahmad Sudirman, hal itu merupakan penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh para penerus Soekarno. Mengapa ?

 

Karena, setelah 15 Negara/Daerah Bagian RIS plus Acheh dan Maluku Selatan ditelan RI-Jawa-Yogya, maka pada 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Jadi, memang sudah direncakan oleh Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya, yaitu apabila semuanya sudah masuk kedalam tubuh dan perut RI-Jawa-Yogya, dan disaat detik-detik akhir RIS masih hidup, maka saat itulah disahkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

 

Dan tentu saja, karena memang RI-Jawa-Yogya sudah memiliki konstitusinya sendiri, yaitu UUD 1945, tetapi karena telah berobah dalam RIS, maka tidak mungkin menggunakan UUD 1945-nya, melainkan harus membuat UUD baru, dan UUD baru itulah yang disahkan pada 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dibubarkan.

 

Nah, dalam proses selanjutnya, memang terbukti, bahwa Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya itu dari sejak awal masuk kedalam RIS untuk dijadikan sebagai batu loncatan, guna menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS plus Acheh dan Maluku Selatan. Dan apabila telah selesai, harus dijelmakan kembali jadi RI-Jawa-Yogya yang buncit dengan muka baru, dengan pijakan awal, yaitu UUD 1945.

 

Nah, dengan cara inilah, generasi baru yang tidak mengerti apa yang terjadi dalam periode RIS akan terus tertipu oleh mitos bahwa RI tidak pernah berobah.

 

Kemudian, kita gali apa yang menjadi latar belakang dan tujuan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu.

 

Sekarang kita kupas mengenai bagaimana Soekarno merobah kembali NKRI menjadi RI-Jawa-Yogya lagi dengan wajah baru tetapi berdiri diatas UUD 1945-nya.

 

9 tahun setelah RI-Jawa-Yogya menjelma menjadi NKRI, mulailah Soekarno menjalankan taktik dan strategi yang telah dirancangkan semua, yaitu untuk membentuk kembali RI-Jawa-Yogya yang berwajah baru dari tubuh NKRI, dengan cara menempuh jalur proses "Konsepsi Soekarno" atau "Konsepsi Presiden Soekarno"

 

Dalam pertumbuhan dan perkembangan NKRI ini, ketika Kabinet Burhanuddin Harahap yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955 yang menggantikan Kabinet Ali-Wongso, dimana dalam program Kabinet Burhanuddin ini dicantumkan salah satu Program Kabinetnya adalah akan melaksanakan program pelaksanaan PemilihanUmum.

 

Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum pertama untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar. Dimana anggota-anggota DPR yang akan dipilih sebanyak 272 anggota. Sedangkan untuk anggota-anggota Konstituante berjumlah 542 anggota. Dalam pemilihan Umum untuk anggota DPR telah keluar 5 besar partai politik, pertama Fraksi Masyumi menggembol 60 kursi, Fraksi PNI menduduki 58 kursi, Fraksi NU mendapat 47 kursi, Fraksi PKI memborong 32 kursi Fraksi Nasional Progresif memperoleh 11 kursi, sedangkan sisa kursi lainnya diduduki oleh Fraksi-Fraksi DPR lainnya.

 

Kemudian pada tanggal 20 Maret 1956 dilantik anggota DPR dan pada tanggal 10 November 1956 dilantik anggota Konstituante oleh Soekarno. Kabinet pertama setelah DPR hasil pemilu pertama dibentuk adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikenal dengan nama Kabinet Ali II. Tetapi usia Kabinet Ali II tidak lebih dari satu tahun. Ternyata usia Kabinet Ali II ini tidak lebih dari satu tahun, disebabkan oleh Soekarno yang menjalankan Konsepsi Soekarno yang mengarah kepada konsepsi cengkeraman tangan besi.

 

Dimana pokok-pokok Konsepsi Presiden Soekarno itu, berisikan bahwa sistem demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu perlu diganti dengan sistem demokrasi Terpimpin. Dimana untuk pelaksanaan demokrasi Terpimpin ini perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan perlu mengetengahkan kabinet kaki empat yang terdiri dari empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Juga perlu dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dimana tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet baik diminta maupun tidak diminta.

 

Nah, akibat Konsepsi Soekarno ini, ternyata tidak lama kemudian Kabinet Ali II dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan lagi mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.

 

Selanjutnya langkah yang ditempuh Soekarno, setengah jam setelah Kabinet Ali II menyerahkan mandat, Soekarno menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, dan pada tanggal 17 Desember 1957 Keadaan Darurat Perang ditingkatkan menjadi Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang.

 

Setelah Soekarno menyatakan Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang, kemudian menunjuk Soewirjo menjadi formatur. Dua kali Soewirjo berusaha membentuk Kabinet, tetapi kedua-duanya gagal. Akhirnya, Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur. Dimana formatur Soekarno ini membentuk Kabinet darurat Ekstraparlementer dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri, yang menyusun program Kabinetnya diantara Program Kabinet-nya itu adalah membentuk Dewan Nasional, dan normalisasi keadaan di NKRI.

 

Sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum 15 Desember 1955 yang berlangsung dari tanggal 10 November 1956 ternyata masih belum berhasil menggoalkan Undang Undang Dasar.

 

Sebagian anggota Konstituante menginginkan kembali ke Undang Undang Dasar yang berisikan sila-sila pancasila dalam Pembukaannya, sedangkan sebagian anggota lainnya menginginkan Undang Undang Dasar yang memiliki dasar Islam yang dipelopori oleh M. Natsir seperti yang dinyatakan dalam pidatonya yang disampaikan di Dewan Konstituante yang berjudul "Islam debagai dasar Negara", pada tanggal 12 November 1957.

 

Ternyata Soekarno membalas pidato M.Natsir, pada tanggal 22 April 1959 Soekarno menyampaikan pidatonya di Dewan Konstituante dengan isi amanatnya menyerukan agar kembali kepada Undang Undang Dasar 1945.

 

Disini kelihatan ada dua kubu, yaitu kubu Soekarno yang ingin kembali kepada UUD 1945 yang berisikan pancasila dalam Pembukaan UUD 1945-nya, dan kubu M.Natsir yang menginginkan UUD yang berdasarkan Islam.

 

Kemudian pada tanggal 30 Mei 1959 dilangsungkan pemungutan suara, ternyata suara yang ingin kembali ke UUD 1945 sebanyak 269 anggota, sedangkan 199 anggota menghendaki UUD yang berdasarkan Islam.

 

Menurut pasal 137 UUD 1950 dinyatakan bahwa UUD bisa disyahkan dengan suara mayoritas dua pertiga dari jumlah suara yang masuk.

 

Karena hasil pemungutan suara pertama tidak mencapai mayoritas dua pertiga jumlah suara, maka pada tanggal 1 Juni 1959, diadakan lagi pemungutan suara kedua, ternyata hasilnya 263 setuju ke UUD 1945, sedangkan 203 menghendaki UUD yang berdasar Islam. Karena dalam pemungutan suara ini juga tidak mencapai jumlah dua pertiga dari jumlah suara yang masuk, maka besoknya, tanggal 2 Juni diadakan lagi pemungutan suara, ternyata 264 menginginkan UUD 1945, dan 204 menghendaki UUD Islam.

 

Setelah Soekarno melihat dan mengetahui bahwa anggota Konstituante tidak berhasil menghasilkan suara mayoritas kembali ke UUD 1945, kemudian Soekarno dengan Surat Keputusan Presiden Tentang Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang 14 Maret 1957 dan bersama Kabinet Darurat Ekstraparlementer yang disetujui oleh TNI dan pembenaran dari Mahkamah Agung, dengan lantangnya di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959.

 

Dan sebenarnya, itu Soekarno tidak berdasarkan UUDS 1950 ketika mendeklarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi hanya membuat logika sendiri saja. Mengapa ?

 

Karena dalam UUDS 1950 tidak menjelaskan bahwa Presiden bisa membubarkan Konstituante. UUDS 1950 menganut sistem ketatanegaraan bersifat parlementer. Dimana pemerintah bisa membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen dapat menjatuhkan pemerintah. Walaupun Presiden hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara (Pasal 45 ayat 1), Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen.

 

Karena Soekarno menganggap parlemen (DPR) sama tingkat dan kekuatannya dengan Konstituante (pembuat UUD), maka itu Konstituante disantapnya juga dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

Disamping itu seluruh TNI, khususnya AD, berada dibelakang Soekarno, juga disokong penuh oleh Mahkamah Agung. Jadi makin berani saja Soekarno yang main logika-logikaan ini membuat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

Nah sekarang jelas sudah, bahwa Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang main logika-logikaan telah merobah NKRI menjadi RI-Jawa-Yogya lagi yang ber-UUD-1945-nya dengan pancasila sebagai dasar negara-nya.

 

Disini, sungguh kelihatan kelicikan Soekarno dalam menjalankan strategi pencaplokan melalui mulut RI-Jawa-Yogya terhadap 15 Negara/Daerah Bagian RIS plus Acheh dan Maluku Selatan yang berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya.

 

Dan dengan melalui jurus "Konsepsi Presiden Soekarno" menjadilah Soekarno seorang pemimpin yang penuh dengan semangat untuk mengurung dan mengikat serta memaksakan seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daerah bekas Negara Bagian RIS dan Negeri-Negeri diluar RIS seperti Negeri Acheh dan Maluku Selatan untuk berada dalam kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya yang telah buncit dan berwajah baru yang dikontrol oleh orang-orang dari Jawa dan tidak memberikan ruang gerak terhadap keinginan, cita-cita dan nasib setiap suku atau bangsa yang berada dalam naungan dan lindungan NKRI.

 

Dimana Soekarno kelihatan tidak mampu memimpin negara dengan bijaksana penuh dengan musyawarah, Soekarno hanya pandai menipu dan membohongi lawan politiknya, Soekarno hanya pandai menggunakan Angkatan Perang-nya untuk menguasai, menduduki dan menjajah Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri lainnya.

 

Tentu saja, akibatnya, generasi yang dikemudian hari yang menerima hasil pahit dari segala kebijaksanaan politik, keamanan, pertahanan dan agresi Soekarno yang telah dijalankan dimuka bumi NKRI yang sejak 5 Juli 1959 telah berobah menjadi RI-Jawa-Yogya lagi dengan wajah baru dan tubuh buncit.

 

Inilah fakta, bukti, dasar hukum dan sejarah tentang tipu daya Soekarno merobah NKRI menjadi RI-Jawa-Yogya yang bertubuh buncit dan berwajah baru lagi dengan mempergunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 agar seluruh rakyat NKRI menjadi rakyat RI-Jawa-Yogya yang berwajah dan bertubuh baru buncit  dengan UUD 1945 dan Pancasila-nya yang dikenal sampai saat sekarang ini.

 

Dan generasi baru sekarang, yang tau hanya RI dengan UUD 1945. Padahal sebenarnya sebelum menjadi RI sekarang ini, adalah merupakan RI-Jawa-Yogya yang telah tumbuh dan berkembang melalui proses yang bermacam ragam. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan sebelum ini.

 

Terakhir, itu Muba dijon masih terus mencoba untuk berkelit dan menyodorkan jurus "perempuan Yahudinya".

 

Dimana Muba Dijon menyatakan: "Jelas-jelas Rasulallah SAW tidak bisa disamakan dengan hasan tiro. Lagian di jaman Rasulallah SAW belum ada masalah Yahudi v.s. Palestina. Yang aku tekankan dari masalah perkawinan hasan tiro dengan perempuan yahudi itu adalah sikap empathy terhadap masyarakat muslim propinsi NAD khususnya, Indonesia dan dunia umumnya... Itu saja... Kamu tahu tentunya apa itu empathy..."

 

Nah makin kelihatan argumentasi keropos yang dilambungkan Muba Dijon ini. Mengapa ?

 

Karena, memang tidak mungkin Teungku Hasan Muhammad di Tiro disamakan dengan Rasulullah saw, dan sebaliknya. Tetapi, Teungku Hasan Muhammad di Tiro, sebagai pengikutnya, maka harus mencontoh apa yang telah dilakukan dan dicontohkan Rasulullah saw, termasuk masalah perkawinan.

 

Jelas, itu Rasulullah saw menikah dengan perempuan Yahudi seperti Juwairiyah keturunan Al Mustaliq dari kabilah Yahudi di Madinah yang sangat memusuhi Rasulullah saw, tetapi Rasulullah saw menikahinya.

 

Kalau seluruh bangsa Acheh di Acheh dimintakan untuk membuktikan apakah ada larangan dalam Islam menikah dengan perempuan Yahudi ? Dan apakah Rasulullah saw melarang menikah kepada perempuan Yahudi ?

 

Ahmad Sudirman yakin 100 % bahwa seluruh bangsa Acheh akan menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada larangan menikah dengan perempuan Yahudi, malahan Rasulullah saw telah mencontohkan menikah dengan perempuan Yahudi, dari kaum yang memusuhi Islam di Madinah.

 

Jadi, perkawinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan perempuan Yahudi Dora itu tidak akan disalahkan oleh masyarakat muslim di Acheh khususnya, Indonesia dan dunia umumnya. Karena memang tidak melanggar apa yang dicontohkan Rasulullah saw.

 

Ahmad Sudirman tau dan mengerti apa itu arti empati, yaitu keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

 

Nah dalam hal perkawinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro menikah dengan perempuan Yahudi itu memang kalau ditanya seluruh rakyat muslim Acheh apakah dilarang dan tidak dicontohkan Rasulullah saw menikah dengan perempuan Yahudi ? Maka sudah jelas jawaban adalah tidak dilarang dan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah saw.

 

Jadi, Teungku Hasan Muhammad di Tiro merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan seluruh rakyat Acheh muslim tentang perkawinan Rasulullah saw dengan perempuan Yahudi.

 

Karena itu, tidak bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh seluruh rakyat muslim Acheh tentang perkawinan Rasulullah saw yang dicontoh oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 15 Jun 2005 01:34:49 -0700 (PDT)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: MUBA DIJON BUTA MELIHAT RI-JAWA-YOGYA MENELAN 15 NEGARA BAGIAN RIS & PERKAWINAN DENGAN PEREMPUAN YAHUDI

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, Acehabu_dipeureulak <abu_dipeureulak@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, AcehAhmadGPK <ahmad@dataphone.se>, Acehalasytar_acheh <alasytar_acheh@yahoo.com>, acehalchaidar <alchaidar@yahoo.com>, Acehapalambak2000 <apalambak2000@yahoo.ca>, AcehBambang <bambang_hw@rekayasa.co.id>,

 

Kamu buta terhadap 2 hal berikut:

 

(1) RIS menjelma menjadi NKRI hanya dalam tempo 8 bulan, tanpa pertentangan apalagi gejolak. RIS dan NKRI juga memilih Soekarno-Hatta sebagai pimpinannya, juga tanpa pertentangan dan tanpa gejolak. 15 negara bagian itu tidak dimasukkan ke "Indonesia-Jawa-Jogya" melainkan RIS sebagai sebuah kesatuan dalam perserikatan bermetamorfosa menjadi NKRI. Nama NKRI jelas-jelas untuk membedakannya dengan RI 1945 dan konstitusi yang digunakannya juga berbeda yaitu UUDS 1950 ("S" di sini kependekan dari Sementara), bukan

UUD 1945. NKRI kemudian kembali menjadi RI 1945 dengan sangat terpaksa karena eksistensi NKRI berada dalam keadaan bahaya akibat gagalnya konstituante hasil Pemilu 1955 membuat konstitusi pengganti UUDS 1950 yang memang ditegaskan statusnya sementara itu. NKRI "kembali" menjadi RI 1945 itu ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi kemandulan konstituante walaupun mereka sudah bersidang selama 3-4 tahun (1955/56-1959). Dekrit Presiden adalah sesuatu yang inkonstitusional. Realita politik sesudahnyalah yang bisa menerima atau menolak dekrit itu. Itulah yang membedakan dekrit Bung Karno dan dekrit Gus Dur. Realita politik sesudahnya mendukung

dekrit Bung Karno dan menentang dekrit Gus Dur. Bahkan dekrit Bung Karno itu menjadi bagian dari urutan perundang-undangan RI.

 

Alternatif "15 negara bagian dimasukkan ke dalam NIT atau Pasundan" adalah asal cuap si Mad saja, jelas itu kalimat yang tidak bermakna.

 

2.Jelas-jelas Rasulallah SAW tidak bisa disamakan dengan hasan tiro. Lagian di jaman Rasulallah SAW belum ada masalah Yahudi v.s. Palestina. Yang aku tekankan dari masalah perkawinan hasan tiro dengan perempuan yahudi itu adalah sikap empathy terhadap masyarakat muslim propinsi NAD khususnya, Indonesia dan dunia umumnya... Itu saja... Kamu tahu tentunya apa itu empathy...

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com
Dijon, Bourgogne, Perancis

----------