Stockholm, 15 Juni 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SOEGIH ARTO DARI THE JAKARTA POST INGIN DAMAI DI ACHEH SAMBIL TETAP MENJERAT TANAH ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KEINGINAN DAMAI DI ACHEH YANG DILAMBUNGKAN SOEGIH ARTO DARI THE JAKARTA POST PENUH KEPALSUAN

 

Soegih Arto di thejakartapost.com menulis atas dasar hasil penglihatan dan hasil membaca dari Perundingan ASNLF-RI di Vantaa, Helsinki yang telah berjalan 4 ronde perundingan itu, dan telah berhasil membuka pintu Acheh untuk dunia internasional untuk menyelesaikan konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini, ternyata dalam tulisannya, ia tidak memiliki jalan lain, selain mengarahkan saltonya ke arah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dianggap sebagai prakarsa perundingan ASNLF-RI di Helsinki ini.

 

Pemojokan yang tanpa tabir yang dilakukan Soegih Arto ini adalah merupakan jalan untuk membuka, siapa sebenarnya yang akan dijadikan kambing hitam, apabila rakyat Acheh berhasil menentukan nasib sendiri melalui jalur Self-Government yang disodorkan pihak ASNLF dalam perundingan Helsinki itu.

 

Sampai detik ini pihak RI, tetap terus mempropagandakan bahwa perundingan itu masih dalam kerangka NKRI dan masih tetap dibawah payung hukum UU No.18/2001.

 

Walaupun dalam realitanya, itu UU No.18/2001 tidak dijadikan lagi sebagai batu pijakan dalam perundingan di Helsinki ini. Melainkan telah memakai jalur Self-Government yang point-point-nya masih sedang dibicarakan, dan masih belum ada kesepahaman. Self-Government berbeda dengan apa yang telah digariskan dalam UU No.18/2001. Dan Pihak RI mengakui bahwa konsepsi Self-Government yang disodorkan pihak ASNLF adalah tidak sama dengan otonomi khusus sebagaimana yang tertuang dalam payung hukum UU No.18/2001 dan turunannya.

 

Karena itu, apa yang dinyatakan Soegih Arto bahwa kalau hasil perundingan disepakati, maka eksistensi GAM dan Negara Acheh merdeka tidak wujud, perjuangan GAM selesai dan Acheh tetap menjadi provinsi NAD sebagaimana provinsi lainnya di RI, adalah suatu pernyataan yang sepihak dan hanya melihat dari sudut UU No.18/2001 dan UUD 1945 saja.

 

Justru sebaliknya, apabila hasil perundingan disepakati, maka Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia akan memiliki wilayah de-facto di Acheh yang diakui keabsahannya dan berada dibawah kedaulatan Pemerintah Negara Acheh. Dan Pemerintah Negara Acheh akan mengontrol dan memerintah langsung di wilayah de-facto Negara Acheh di Acheh berdasarkan prinsip Self-Government yang telah disepakati.

 

Self-Government-nya Pemerintah Negara Acheh tidak ada sangkut pautnya lagi dengan UU No.18/2001 dan turunannya, begitu juga tidak ada hubungannya dengan UUD 1945-nya RI. Karena Pemerintah negara Acheh dengan Self-Government-nya berdiri diatas Undang-Undang yang akan dibangun oleh seluruh rakyat Acheh melalui wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga legislatif hasil pemilihan umum yang akan diadakan di Acheh dan diikuti oleh rakyat Acheh.

 

Pemerintah Negara Acheh dengan Self-Government-nya yang akan mengatur dan mengontrol sumbar daya alam, sumber daya manusia, dan seluruh infra struktur yang ada diwilayah Negeri Acheh.

 

Nah persoalannya sekarang adalah, pihak RI, khususnya dari pihak DPR dan TNI, dan sebagian anggota Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono akan menggagalkan perundingan Helsinki ini, dan menggiring kepada apa yang selalu mereka propagandakan, yaitu masalah domestik. Artinya, apapun hasil perundingan yang dicapai, itu semuanya adalah masalah domestik, yaitu hanya didasarkan kepada UU No.18/2001 dan dalam kerangka NKRI.

 

Dan suara-suara mereka itu, yang tidak setuju dengan Pemerintah Negara Acheh dengan Self-Government-nya akan terus berupaya untuk menggagalkan perundingan antara ASNLF-RI ini.

 

Tentu saja, apabila Self-Government model Pemerintah Negara Acheh disetujui, maka pihak DPR harus merobah Undang-Undang yang menyangkut Acheh yang masih berlaku sekarang ini. Dan dijalur gedung sidang DPR inilah, sebagian pihak DPR yang tidak menyetujui perundingan ASNLF-RI ini, akan melakukan penggagalan hasil perundingan yang telah disepakati.

 

Hasil perundingan yang telah disepakati ini akan dimonitor oleh Tim luar, untuk sementara ini telah ada kesepahaman, yaitu dari Uni Eropa. Dan pada tanggal 24 Juni 2005 Tim dari Uni Eropa akan melakukan pengumpulan data di Acheh dan Jakarta selama satu minggu dibawah ketua Tim-nya, penasehat senior masalah luar negeri Uni Eropa, Pieter Feith.

 

Tentu saja dengan adanya tim monitoring untuk memonitor jalannya pelaksanaan hasil kesepakatan ASNLF-RI ini adalah sangat menentukan bagi kelangsungan perdamaian di Acheh dan bagi berjalannya Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Dan, memang sudah kelihatan dan terdengar suara-suara yang menentang terhadap tim monitoring luar ini, sebagaimana yang ditulis Soegih Arto dalam tulisannya itu, bahwa masalah Acheh adalah masalah domestik dan tidak diperlukan kehadiran negara asing atau organisasi asing untuk menyelesaikan konflik Acheh ini.

 

Tetapi tentu saja, bangsa Acheh akan mengatur Negerinya sendiri dibawah Pemerintahan Sendiri yang dijalankan oleh bangsa Acheh sendiri, tanpa adanya campur tangan pihak asing.

 

Dan hanya orang-orang yang ingin tetap menduduki Negeri Acheh yang tidak ingin melihat  timbulnya perdamaian dan keamanan di Acheh. Sudah saatnya bagi pihak RI untuk menyadari bahwa Negeri Acheh adalah bukan milik dan bagian dari RI, fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang pemasukan Acheh kedalam wilayah RI adalah sangat lemah dan sepihak, serta tidak disetujui dan tidak direlakan oleh seluruh rakyat Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------

 

Foreign observers?

Jakrta Post-Opinion, 15 June 2005

 

With the prospect of reaching an agreement between our Republic and the Free Aceh Movement (GAM), some politicians are beginning to think of having foreign observers on our soil to act as referees and watch that both sides observe and follow what was agreed on in the talks.

 

If an agreement is reached then this means that there will no longer be a GAM, nor is there an independent Aceh. The whole "struggle" of a group calling itself GAM will have finished and the whole province of Aceh, now called Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), will legally be a province like all the other provinces in Indonesia, which means it has to act and live based on the 1945 Constitution.

 

Even if an agreement is reached in a foreign country, it still means that NAD is coming back (repeat, coming back) into the fold of the Republic proclaimed on Aug. 17, 1945, and there is no special treatment necessary that needs to be watched over and observed by foreigners.

 

The initiative coming from the Vice President is only a proposal to continue talks if necessary in a foreign country, to convince GAM that its existence is finished and NAD will come back into the fold of the Republic of Indonesia. So this is purely a domestic matter and nothing special is needed that would justify the presence of foreign countries or organizations to watch what is going on.

 

For the sake of the Acehnese, GAM should realize the suffering brought about by their fight for independence, not forgetting what nature (tsunami) has caused in Aceh on top of all the difficulties already experienced. We all want peace, so together we can start building the country, with our own strength, and bring about a free and happy living for all. And for these efforts we do not need foreign observers.

 

SOEGIH ARTO Jakarta

http://www.thejakartapost.com/misc/PrinterFriendly.asp

----------