Stockholm, 4 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


AKIBAT TUDUHAN KOSONG RI PADA PETINGGI ASNLF, AKHIRNYA ZAINI ABDULLAH DAPAT GANTI RUGI DARI SWEDIA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



AKIBAT TUDUHAN KOSONG RI PADA PETINGGI ASNLF, AKHIRNYA DR. ZAINI ABDULLAH DAPAT GANTI RUGI DARI KERAJAAN SWEDIA

 

“A top official of the Aceh rebel movement, which has led a war against Indonesia for 30 years from exile, won compensation on Monday from the Swedish state after being detained last year “ (Reuters, July 4, 2005 )

 

Hari ini, Senin, 4 Juli 2005, Reuters menulis bahwa Dr. Zaini Abdullah yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia mendapat ganti rugi tindak pidana dari pihak Pemerintah kerajaan Swedia.

 

Memang berdasarkan payung hukum yang berlaku di Swedia, setiap warga yang tinggal di Swedia yang menjadi koban tindak pidana tanpa terbukti secara hukum, karena fakta dan bukti tidak mencukupi untuk dijadikan dasar penjatuhan hukuman, maka berhak menuntut kepada Pemerintah Swedia ganti rugi akibat tuduhan tindak pidana yang tidak terbukti, yang menyebabkan kerugian moril dan pelanggaran hak kebebasan.

 

Karena itu kalau pihak Petinggi ASNLF menuntut ganti rugi kepada pihak Pemerintah Swedia akibat tuduhan tindak pidana yang tidak terbukti, yang dilakukan oleh pihak RI melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstran, adalah dijamin oleh payung hukum yang berlaku di Swedia yang dinamakan dengan “Rätten till brottsskadeersättning” (Hak ganti rugi tindak pidana).

 

Dimana latar belakang pelanggaran hak kebebasan dan kerugian moril yang diderita oleh Dr. Zaini Abdullah adalah ketika pihak Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Noer Hassan Wirajuda, Da’i Bachtiar, dan Hari Sabarno, pada hari Selasa, 10 Juni 2003, mengirimkan tim khusus yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan rombongan yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Deplu, Polri dan akhli hukum internasional untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia Anna Lindh, Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swedia Urban Ahlin dan sekretaris Kabinet Lars Danielsson di Stockholm.

 

Tim Ali Alatas menyerahkan bukti-bukti yang akan dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum terhadap Petinggi ASNLF di Swedia lewat jalur Kejaksaan Stockholm melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand dengan tuduhan melakukan peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003, 2 kasus pembunuhan, salah satunya kasus pembunuhan rektor Universitas Syiah Kuala, Prof.Dr.Dayan Dawod, 6 kasus pembakaran sekolah dan 243 kasus penculikan.

 

Dan setahun kemudian, pada hari Selasa, 15 Juni 2004 datang dari pihak Kepolisian Stockholm dengan membawa secarik surat penangkapan dan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand ke rumah Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud juga ke tempat kediaman Teungku Hasan di Tiro dengan tuduhan pelanggaran hukum internasional.

 

Dari tanggal 15 sampai 18 Juni 2004 Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud berada dalam tahanan. Tetapi pada hari Jumat, 18 Juni 2004, Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand dihadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge telah menarik kembali semua tuduhan seperti melakukan tindakan terorisme, makar, pembakaran dan penculikan, sebagaimana dituduhkan oleh pihak RI, terhadap Teungku Malik Mahmud yang didampingi oleh kuasa hukumnya Leif Siberski dan Dr.Zaini Abdullah yang didampingi oleh kuasa hukumnya Peter Althin. Setelah tim Hakim di Pengadilan Huddinge menyatakan bahwa semua tuduhan Pemerintah Indonesia melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand tidak memiliki alasan dasar fakta dan bukti yang kuat yang bisa dijadikan alasan hukum untuk menahan Teungku Malik Mahmud dan Dr.Zaini Abdullah dan diajukan ke Pengadilan.

 

Walaupun tim Hakim Pengadilan Huddinge menyatakan fakta dan bukti tuduhan terhadap Petinggi ASNLF tidak kuat, tetapi pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand tetap akan terus melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan fakta dan bukti baru yang dikirimkan pihak RI melalui Markas besar Kepolisian RI.

 

Ternyata setelah berjalan sepuluh bulan, fakta dan bukti yang diserahkan oleh pihak RI melalui Markas besar Kepolisian RI kepada Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand tidak memberikan kemungkinan baru dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai bahan tuntutan kepada pihak Petinggi ASNLF guna ditahan kembali dan diajukan ke depan Pengadilan Huddinge.

 

Dan akhirnya hari Jumat, 22 April 2005, pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand menyatakan bahwa penyidikan terhadap Teungku Malik Mahmud dan Dr.Zaini Abdullah dihentikan, karena tidak ada fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Teungku Malik Mahmud dan Dr.Zaini Abdullah terlibat dalam tindakan terorisme, makar, pembakaran dan penculikan, sebagaimana dituduhkan oleh pihak RI. Sebagaimana dinyatakan oleh Tomas Lindstrand: ”Tidak terbukti bahwa (Malik) Mahmud atau (Zaini) Abdullah merencanakan, memberikan perintah atau terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum internasional atau tidak terbukti bahwa mereka berdua telah mengetahui rencana pelanggaran hukum tersebut, lalu tidak mencegahnya" (Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand, 22 April 2005)

 

Dengan dikeluarkannya keputusan dari Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand yang menyatakan penyidikan terhadap Petinggi ASNLF, Teungku Malik Mahmud dan Dr.Zaini Abdullah, hari ini Jumat, 22 April 2005, dihentikan, maka pihak Petinggi ASNLF dinyatakan bebas dari semua tuduhan hukum yang pernah dituduhkan oleh pihak RI terhadap Petinggi ASNLF di Swedia.

 

Dan tentu saja yang gigit jari adalah Menteri Luar Negeri RI, Noer Hassan Wirajuda dan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang dari sejak pegang jabatan Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan dibawah Kabinet Gotong Royong Megawati, telah begitu optimis bisa menjerat Petinggi ASNLF di Swedia masuk kedalam jeratan tali buhul hindu bhineka tunggal ika.

 

Nah, berdasarkan latar belakang diatas itulah mengapa pihak Petinggi ASNLF mempunyai hak berdasarkan payung hukum Hak Ganti Rugi Tindak Pidana untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Pemerintah Kerajaan Swedia akibat tuduhan tindak pidana yang tidak terbukti, yang dilakukan oleh pihak RI melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstran.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------

 

Aceh rebel gets Swedish compensation for arrest

04 Jul 2005 15:54:09 GMT

Source: Reuters

 

STOCKHOLM, July 4 (Reuters) - A top official of the Aceh rebel movement, which has led a war against Indonesia for 30 years from exile, won compensation on Monday from the Swedish state after being detained last year.

 

Malik Mahmud, considered by the Free Aceh Movement (GAM) as its prime minister, and Zaini Abdullah, the group's foreign minister, were detained for a few days in June 2004 on charges of breaking international laws by directing the armed struggle from afar.

 

They were freed pending a criminal probe, but the charges were dropped in April. Abdullah, whose group is now holding peace talks with Indonesia, said he had won compensation.

 

"It is about 10,000 crowns ($1,258)," he told Reuters.

 

Sargon Debasso of law firm Althin, which represented Abdullah, said the amount was slightly higher than normal given the fact the arrests received wide media coverage.

 

"It is for psychological suffering," Debasso told Reuters.

 

He said people who were detained in Sweden but then not charged often had a good chance of winning compensation.

 

A spokesman for the movement said he did not know if Mahmud had also sought compensation.

 

GAM and Indonesia launched peace talks after Aceh took the brunt of the Dec. 26 tsunami, in which nearly 130,000 people in the province lost their lives and more than 500,000 became homeless. A fifth round of talks is due to begin on July 12.

 

The GAM leadership fled to asylum in Sweden after declaring independence from Indonesia in 1976. But jungle fighters stayed on in the devoutly Muslim province to combat Indonesian troops and some 12,000 people, mostly civilians, have been killed.

 

AlertNet news is provided by Reuters

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L0440001.htm

----------