Stockholm, 9 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MUBA DIJON COBA TERUS JELASKAN JALUR PERTUMBUHAN CACING RI-JAWA-YOGYA-NYA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



MUBA DIJON MASIH MENCOBA UNTUK MENJELASKAN JALUR PERTUMBUHAN CACING RI-JAWA-YOGYA-NYA

 

"GSA mendasarkan dirinya juga secara "legal formal" (jelas harus memakai tanda petik) kepada Perjanjian Renville 1948. GSA membayangkan bahwa Renville adalah status terakhir eksistensi Republik Indonesia, padahal dunia mengakui bahwa perjuangan RI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu berlangsung melalui fase-fase: RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959, serta secara mudah diterima menjadi anggota PBB. Tanggal 17 Agustus 1945 diakui secara internasional sebagai hari Kemerdekaan Indonesia, kecuali oleh Belanda. Belanda jelas dalam posisi sulit. Jika mereka mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia, maka itu sama saja dengan mengakui bahwa ulahnya di Indonesia pada bentangan tahun 1945-1949 itu jelas-jelas sebuah agresi, seperti yang disebutkan secara resmi oleh Indonesia.” (Muba Zir, mbzr00@yahoo.com , Sat, 9 Jul 2005 07:19:21 -0700 (PDT))

 

Baiklah Muba di Dijon, Bourgogne, Perancis.

 

Muba Dijon yang cengar-cengir dan budak-nya Jenderal-Jenderal TNI Jawa atau budak-nya Djoko Santoso dan Supiadin Yusuf Adi Saputra ini mencoba untuk bercuap setelah membaca pernyataan Ahmad Sudirman yang ditujukan kepada saudara Luth Key di Bandung: “Tidak ada seorang akhli sejarah nasional di RI yang mampu memberikan dan menyodorkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang membuktikan bahwa wilayah Acheh merupakan bagian wilayah de-facto dan de-jure RI.”

 

Rupanya Muba Dijon budak-nya Jenderal-Jenderal TNI Jawa setelah membaca pernyataan diatas, langsung saja bercuap bagaikan akhli sejarah budek dari negara RI-Jawa-Yogya: “GSA membayangkan bahwa Renville adalah status terakhir eksistensi Republik Indonesia, padahal dunia mengakui bahwa perjuangan RI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu berlangsung melalui fase-fase: RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959, serta secara mudah diterima menjadi anggota PBB”

 

Nah, itu jalur panah yang diukir Muba Dijon RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959, persis seperti jalur cacing yang kepanasan, yang tidak mempunyai dasar kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum memasukkan wilayah tanah Acheh kedalam perut dan usus negara RI-Jawa-Yogya. Mengapa seperti jalur cacing yang kepanasan ?

 

Karena, sebelum mencapai dan masuk menjadi Negara Bagian RIS, itu yang namanya Negara RI-Jawa-Yogya sudah hilang lenyap. Mengapa ?

 

Karena, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan Beel menyapu TNI di Yogyakarta, itu dalam sekejap mata pasukan TNI dibawah Jenderal Sudirman kucar-kacir masuk hutan, meninggalkan Soekarno, Mohammad Hatta yang ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Dan itu yang namanya RI-Jawa-Yogya, secara de-facto dan de-jure hilang lenyap dari permukaan bumi, yang ada hanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI-Jawa-Yogya yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI-Jawa-Yogya lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

 

Nah, RI-Jawa-Yogya lenyap dan sirna, muncul Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pengasingan di Acheh.

 

Sekarang, kalau pihak Soekarno dan para penerusnya mahu jujur dan mahu menerima fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum, sebenarnya, yang namanya RI itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk kedalam jurang yang dalam.

 

Dari sini saja, sudah kelihatan bahwa memang tidak ada kesinambungkan antara RI-Jawa-Yogya yang lenyap dengan RI-Jawa-Yogya yang ada sekarang ini. Mengapa ?

 

Karena, pada jalur proses pertumbuhan RI-Jawa-Yogya dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 itu terputus karena hilang lenyap ditelan bumi.

 

Sekarang, mengapa RI-Jawa-Yogya bisa hidup kembali ?

 

Karena, adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pengasingan di Acheh yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Mengapa di Acheh ? Karena Acheh adalah wilayah yang bebas dan tidak dikuasai oleh Belanda dan diluar wilayah de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya.

 

Karena Acheh merupakan Daerah yang bebas dan berdiri sendiri, maka pihak PBB mengakui bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pengasingan di Acheh. Karena itu bisa dilangsungkan Perundingan Roem – Royen. Yaitu perundingan antara PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

 

Dan berdasarkan hasil Perundingan Roem – Royen inilah, maka Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan pada tanggal 6 Juli 1949 dan kembali ke Yogyakarta.

 

Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali RI-Jawa-Yogya yang sudah mati ini, maka Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

 

Dari saat itulah muncul dan masuk kembali nyawa kedalam tubuh RI-Jawa-Yogya.

 

Nah, kalau itu Muba Dijon jujur dan memahami jalur proses pertumbuhan RI-Jawa-Yogya, maka sebenarnya jalur proses pertumbuhan PDRI 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 tidak dihilangkan. Dan RI-Jawa-Yogya yang hilang lenyap itupun tidak akan terus menerus disembunyikan dalam cerita mitos RI-Jawa-Yogya ini.

 

Jadi, Muba Dijon, kalian hanyalah terus-menerus bercuap dengan tujuan untuk menipu dengan cerita mitos model mbah Soekarno penipu licik dengan model jalur proses cacing kepanasan RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959 yang ngaco dan salah kaprah.

 

Dan yang sangat ditakui untuk dibongkar dalam jalur proses cacing kepanasan RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959 adalah dalam jalur proses RIS 14 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Karena dalam periode 14 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 inilah terjadi proses penelanan, pencaplokan, peleburan besara-besaran yang dilakukan Soekarno dengan Negara RI-Jawa-Yogya-nya dalam tubuh RIS.

 

Dan tentu saja, usaha licik dan penuh penipuan mbah Soekarno ini oleh para akhi sejarah nasional di RI terus ditutup-tutupi, dengan cara memberikan garis panah yang berupa jalur proses cacing kepanasan seperti yang dicontohkan Muba Dijon RIS 1949 -> NKRI 1950.

 

Itulah kedok penipuan besar-besaran yang dilakukan mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya. Orang-orang bodoh akan mudah saja enggeh kepada cerita mitos seperti yang digambarkan Muba Dijon yang budek itu. Tetapi orang-orang yang melek dan paham, tidak bisa dibodohi dengan jalur arah panah model cacing kepanasan ini.

 

Dan tentu saja, Ahmad Sudirman telah berpuluh kali mengupas cerita penelanan dan pencaplokan Negara/Daerah Bagian RIS oleh Negara Bagian RI-Jawa-Yogya dalam periode 14 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 di mimbar bebas ini.

 

Jadi, Muba Dijon, tidak laku lagi cerita gombal yang kalian sodorkan di mimbar bebas ini, karena memang sudah terbongkar kedok kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan Soekarno dan para penerusnya. Sehingga mana ada para akhli sejarah nasional yang berani mengungkapkan dan menyodorkan kembali jalur sejarah tersebut baik dalam tulisan sejarah ataupun dalam mata pelajaran. Paling hanya Muba Dijon yang budek saja yang terus menerus mencoba memberikan cerita mitos dalam bentuk jalur arus cacing kepanasan seperti diatas itu.

 

Selanjutnya, karena memang jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI hubungannya dengan Negeri Acheh ini telah dimanipulasi dan dipalsukan Soekarno, maka kelihatan itu Muba Dijon walaupun terus mencoba mengutak-atik tentang Acheh dihubungkan dengan NII Teungku Muhammad Daud Beureueh yang telah menyerah karena memakan amnesti yang disodorkan oleh mbah Soekarno 1962. Tetap saja, apa yang dikemukakan Muba Dijon adalah sangat lemah, fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya. Akhirnya yang disodorkan Muba Dijon hanyalah cerita: ”GSA (Gerakan Seperatis Aceh) adalah ulah segelintir BSH (Barisan Sakit Hati) yang terdiri dari sekelompok warga negara Swedia ex WNI yang dicabut status ke-WNI-annya. Kan, betul-betul budek dan gombal.”

 

Lihat dan perhatikan, perjuangan bangsa Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila disebut dengan Barisan Sakit Hati oleh Muba Dijon. Kan benar-benar budek dan gombal alasan yang disodorkan Muba Dijon budak-nya Jenderal-jenderal TNI Jawa ini.

 

Selanjutnya, kalau itu Ahmad Sudirman membicarakan Piagam Madinah, itu adalah Konstitusi Negara Islam pertama yang dibangun Rasulullah saw. Sebagai pengikut Rasulullah saw, jelas harus mengetahui, mempelajari, menjalankan dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dalam membangun Negara. Bukan hanya mengembek saja kepada mbah Soekarno dan para penerusnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang ngaku pengikut Rasulullah saw tetapi buta akan konstitusi Madinah yang dibuat Rasulullah saw ketika membangun Negara Islam pertama di dunia.

 

Seterusnya, soal plebisit di Acheh, itu merupakan salah satu cara penyelesaian konflik Acheh: Tetapi pihak RI mana berani melaksanakannya. Karena pihak RI merasa tidak yakin dan ketakutan kalau dilaksanakan melalui plebisit di Acheh, sebagian besar bangsa Acheh akan memilih pisah dari RI, sebagaimana sebagian besar rakyat Timor Timur.

 

Sebagian besar bangsa Acheh sudah menuntut untuk dilakukan plebisit di Acheh, tetapi pihak Abdurrahman Wahid, Megawati, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono ketakutan dan terus menekan bangsa Acheh yang menuntut plebisit di Acheh. Padahal kalau pihak RI dalam hal ini Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ingin dan mahu jujur menyelesaikan konflik Acheh, maka plebisit adalah salah satu cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini. Tetapi pihak RI memang tidak berani, karena mereka menyandarkan kepada cerita mitos tentang Acheh masuk kedalam RI-Jawa-Yogya. Mana ada kekuatan hukum kalau hanya mendasarkan kepada cerita mitos.

 

Dan pihak RI justru melakukan melalui jalur militer, dari mulai Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono. Di Acheh telah berjalan perang berlarut, perang gerilya, perang intelijen, perang modern. Dengan mengerahkan kekuatan pasukan non-organik TNI/Polri lebih dari 50 000 pasukan itu membuktikan bahwa pihak RI memang dengan gencar ingin menghancurkan kekuatan pasukan TNA dan ASNLF. Tetapi, meraka tidak berhasil. Fakta dan bukti berbicara.

 

Seterusnya soal pemilu di Acheh, itu bukan menjadikan bukti keberpihakan warga Acheh kepada RI, melainkan warga Acheh dipaksa dengan ujung senjata yang dilindungi oleh payung hukum Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003.

 

Dimana dalam Pemilu 5 April 2004 di Negeri Acheh adalah Pemilu tipuan dan akal bulus saja, karena jelas itu Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003 akan menjadi penghambat dan penghalang apa yang tercantum dalam pertimbangan UU RI No.4 Tahun 2000 yang menyebutkan: 1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan. Begitu juga apa yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. (UU No.4 Tahun 200, Bab II. PASAL DEMI PASAL , Pasal I , 1. Pasal 8, Ayat (2)).

 

Mengapa sangat bertentangan Pemilihan Umum 5 April 2004 dengan UU RI No.4 Tahun 2000 di Negeri Acheh ?

 

Karena apa yang dinamakan dengan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Acheh dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Acheh, disebabkan masih diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

 

Kemudian mengapa "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa diterapkan dan dilaksanakan di Negeri Acheh yang berada dibawah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

 

Karena kalau dilihat lebih dalam apa yang terkandung dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan prinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Mengapa dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno ?

 

Karena didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.

 

Jadi memang benar itu Pemilihan Umum 5 April 2004 di negeri Acheh adalah merupakan akal bulus dari pihak RI, yakni akal bulus dari Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati cs, Penguasa Darurat Militer Daerah Acheh Mayjen TNI Endang Suwarya, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, yang ditunjang oleh pihak TNI/POLRI, seperti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

 

Jadi Muba Dijon, itu pemilu di Acheh adalah pemilu bohong-bohongan dan penipuan bagi bangsa Acheh.

 

Terakhir masalah Perundingan Helsinki itu masih terus berlangsung dan tidak ada lagi dibicarakan harga mati Otonomi Khusus dengan UU No.18/2001 made in Akbar Tandjung dan mbak Megawati. Jadi, itu UU No.18/2001 sudah masuk kotak. Karena UU No.18/2001 sudah masuk kotak, maka tidak lagi dibicarakan masalah otonomi khusus dalam Perundingan Helsinki ASNLF-RI ini.

 

Jadi Muba Dijon, tunggu dan lihat saja. Dan tentu saja sebagian orang-orang PDI-P yang tergabung dalam Komisi I DPR seperti Permadi budek dan Jenderal-Jenderal TNI Jawa sudah kegerahan seperti cacing kepanasan mendengar Perundingan Helsinki terus berlangsung. Ditambah para intel TNI dan BIN terus gentayangan dan melakukan pecah belah bangsa Acheh di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

www.ahmad-sudirman.com

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Sat, 9 Jul 2005 07:19:21 -0700 (PDT)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: LUTH, ITU ACHEH BERDASARKAN FAKTA, BUKTI, SEJARAH DAN DASAR HUKUM MEMANG DIANEKSASI RI-MBAH SOEKARNO

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, Acehabu_dipeureulak <abu_dipeureulak@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, Acehalasytar_acheh <alasytar_acheh@yahoo.com>, acehalchaidar alchaidar@yahoo.com

 

GSA (Gerakan Seperatis Aceh) adalah ulah segelintir BSH (Barisan Sakit Hati) yang terdiri dari sekelompok warga negara Swedia ex WNI yang dicabut status ke-WNI-annya. Mereka adalah kaum utopis yang berkhayal tentang Kerajaan Samudra Pasai, terutama pada masa keemasannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Juga dengan semangat spekulatif mereka menyebut dirinya ASNLF, Aceh-Sumatra bla bla... Penyebutan "Sumatra" inilah yang spekulatif, karena "grand dream"-nya adalah menguasi Sumatra secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk lebih dahsyat lagi, mereka juga mengaitkan dirinya dengan Piagam Madinah, walau kata dan tindakan mereka jelas jauh dari nilai-nilai Islam. Sebagaimana

sudah diketahui, Sultan Iskandar Muda adalah tokoh sejarah yang kepahlawanannya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Nama Kodam Iskandar Muda  untuk Kodam di wilayah Propinsi NAD adalah salah satu bentuk pengakuan itu. Pengaitan gerakan ini terhadap Sultan

Iskandar Muda muncul belakangan setelah pengaitannya dengan Allahyarham Daud Beureuh banyak mendapat tentangan terutama karena keculasan sang tokoh sentral GSA (Hasan Tiro) terhadap Daud Beureuh sebelum sang Buya ini menerima amnesti Pemerintah Republik Indonesia.

 

Selain mendasarkan dirinya kepada utopia Samudra Pasai itu, GSA mendasarkan dirinya juga secara "legal formal" (jelas harus memakai tanda petik) kepada Perjanjian Renville 1948. GSA membayangkan bahwa Renville adalah status terakhir eksistensi Republik Indonesia, padahal dunia mengakui bahwa perjuangan RI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu berlangsung melalui fase-fase: RI 1945 -> RIS 1949 -> NKRI 1950 -> RI 1959, serta secara mudah diterima menjadi anggota PBB. Tanggal 17 Agustus 1945 diakui secara internasional sebagai hari Kemerdekaan Indonesia, kecuali oleh Belanda. Belanda jelas dalam

posisi sulit. Jika mereka mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia, maka itu sama saja dengan mengakui bahwa ulahnya di Indonesia pada bentangan tahun 1945-1949 itu jelas-jelas sebuah agresi, seperti yang disebutkan secara resmi oleh Indonesia.

 

Tidak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengadakan referendum di Propinsi NAD seperti dilakukan atas Timor Timur. Kondisi di Propinsi NAD jelas-jelas berbeda dengan kondisi di Timor Timur waktu itu, terutama atas 2 hal berikut: (1) tuntutan Timor Timur untuk lepas dari RI cukup besar, serta (2) Timor Timur selalu menjadi duri dalam pergaulan

Indonesia di dunia internasional. (Walaupun masih banyak catatan yang harus ditekankan terkait integrasi dan lepasanya Timor Timur ini.) Kedua hal tersebut jelas-jelas tidak terjadi di dan karena kondisi Propinsi NAD. GSA melalui tentaranya yang mereka namakan TNA itu, tidak signifikan kekuatannya. Gerakannya dengan mudah dapat dilokalisir sehingga pemerintahan Propinsi NAD tetap berlangsung. (Notice that tindakan lokalisasi aktivitas TNA ini adalah untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dari TNA yang notabene adalah warga Propinsi NAD yang terprovokasi GSA. Therefore, jangan geer dengan mengatakan eksistensi TNA bertahan selama kurun waktu 6 kepresidenan RI. TNI jelas tidak melaksanakan perang total dengan TNA, tetapi justru mengutamakan tindakan persuasif bersama Polri, Pemda Propinsi NAD, dan masyarakat, agar TNA kembali ke masyarakat.) Tingkat partisipasi warga Propinsi NAD dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden beberapa waktu lalu jelas-jelas menunjukkan keberpihakan warga Propinsi NAD kepada RI. Juga gerakan kemanusiaan yang spontan atas bencana tsunami di Propinsi NAD dari seluruh propinsi Indonesia lainnya (termasuk Papua yang saat itu juga sedang mengalami bencana gempa bumi) semata-mata menunjukkan betapa bersatu-padunya Indonesia.

 

Rangkaian pertemuan Helsinki adalah rangkaian PERTEMUAN INFORMAL, seperti yang setiap saat dikatakan Pemerintah Indonesia terutama lewat Wapres Jusuf Kala, dengan kerangka NKRI dan Otonomi Khusus. Harga mati NKRI dan Otonomi Khusus (dengan kemungkinan adanya revisi pada muatan Otonomi Khusus) ini menunjukkan bahwa pertemuan itu BUKAN sebuah perundingan bilateral yang sederajat antara GSA dan RI. Ini hanya sebuah langkah akomodatif saja. Hal yang sama bisa saja terjadi antara Pemerintah RI dengan gerakan-gerakan lain yang mengaku-ngaku sebagai wakil "bangsa Aceh" (notice, actually Aceh adalah suku bangsa, sama seperti Sunda, Jawa, Dayak, dan lainnya) atau gerakan separatis lainnya. Langkah BAIK pemerintah RI ini memang banyak dinilai terlalu berani, karena bisa dimanfaatkan oleh GSA secara LICIK sebagai iklan dan penipuan kepada dunia internasional dan orang-orang bodoh bahwa mereka adalah "wakil sah warga Propinsi

NAD". Kenyataan LICIK ini memang sudah terjadi: GSA melambungan pertemuan ini dalam atribut "PERUNDINGAN GSA-RI", sebuah upaya penipuan.

 

Tapi, semua orang sudah tahu tentang keculasan, kelicikan, dan hipokretism GSA.

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com

Dijon, Bourgogne, Perancis

----------