Stockholm, 11 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK RI SODORKAN UMPAN APEK PANCASILA & UUD 1945 KE MULUT ASNLF

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK RI SODORKAN UMPAN APEK PANCASILA & UUD 1945 KE MULUT ASNLF KECUALI PDI-P DIBAWAH PERMADI MAHU MENYETOP PERUNDINGAN HELSINKI

 

"Partai-partai politik sepakat untuk mengakomodasi para mantan anggota GAM bertarung menjadi kepala daerah dalam pilkada selama mereka mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". (Ketua Fraksi PAN di DPR Abdillah Toha, di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu 6 Juli 2005)

 

Kelihatan para pimpinan Partai Politik sibuk berkongkow-kongkow dengan Jusuf Kalla & Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melangsungkan Perundingan ASNLF-RI putaran ke-5 di Vantaa, Helsinki, Finlandia 12 -17 Juli 2005.

 

Ternyata dalam kongkow-kongkow antara para pimpinan partai politik kecuali pimpinan partai politik PDI-P di kediaman Jusuf Kalla pada hari Rabu malam, 6 Juli 2005 yang dihadiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Laksono dan Fahmi Idris dari Golkar, Yunus Yosfiah, Suryadarma Ali, dan Endin Soefihara dari Partai Persatuan Pembangunan, Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hadi Utomo dari Partai Demokrat, Sutrisno Bachir dan Abdillah Toha dari Partai Amanat Nasional, Anton Apriantono, Adhyaksa Dault dari Partai Keadilan Sejahtera, MS Kaban dan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang, Zainuddin MZ dan Bursa Zarnubi dari Partai Bintang Reformasi, dan perwakilan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sepakat bahwa apabila telah dicapai persetujuan damai dengan ASNLF atau GAM, bersedia memberi kesempatan mencalonkan mantan ASNLF atau GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, serta wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Acheh.

 

Rupanya, para pimpinan partai politik di RI berupaya untuk bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik Acheh melalui Perundingan di Vantaa, tetapi dengan tetap menyodorkan umpan apek yang diberi label pancasila dan UUD 1945. Dimana para pimpinan partai politik di RI menganggap bahwa pihak ASNLF mata dan pendengarannya sudah buta dan tuli, sehingga sudah lupa lagi dengan umpan apek pancasila dan UUD 1945.

 

Bukan hanya umpan apek pancasila dan UUD 1945 yang disodorkan oleh para pimpinan partai politik di RI ini, melainkan juga janji-janji gombal seperti bersedia memberi kesempatan mencalonkan mantan ASNLF atau GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Acheh.

 

Kemudian kalau pihak ASNLF dalam Pemerintahan Sendiri-nya mahu memiliki partai lokal Acheh, langsung ditolak oleh para pimpinan partai politik di RI, termasuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Jadi menurut para pimpinan partai politik di RI dan Susilo Bambang Yudhoyono: Partai lokal Acheh no, gerobak partai politik RI yes.

 

Nah, kelihatan pihak para pimpinan partai politik masih tetap dalam posisinya tidak memberikan kepada seluruh bangsa Acheh untuk menentukan nasibnya sendiri guna mengatur wilayah Acheh dibawah pengaturan bangsa Acheh sendiri tanpa adanya keterlibatan pengaruh kekuasaan dari luar Acheh.

 

Para pimpinan partai politik ini masih mencoba untuk terus mengelabui dan menutupi kebohongan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang Acheh wujudnya di dalam tubuh RI dihadapan seluruh bangsa Acheh.

 

Sampai sejauh mana para pimpinan partai politik di RI mampu mempertahankan kedok kebohongan tentang Acheh yang ditelan Soekarno dengan RIS dan RI-Jawa-Yogya-nya dihadapan bangsa Acheh.

 

Para pimpinan partai politik di RI, termasuk juga dari PDI-P-nya mbak Megawati dan Permadi terus menutupi kejahatan yang telah dilakukan oleh Soekarno terhadap wilayah Acheh melalui jalur RIS dan RI-Jawa-Yogya-nya.

 

Sekarang, sejauhmana kemampuan para pimpinan partai politik ini untuk menyelesaikan konflik Acheh yang hanya dibekali dengan pancasila dan UUD 1945 yang sudah bau apek ini.

 

Tentu saja, umpan pancasila dan UUD 1945 yang disodorkan oleh para pimpinan  partai politik di RI untuk menyelesaikan konflik Acheh tidak akan mencapai sasaran yang tepat. Mengapa ?

 

Karena umpan pancasila dan UUD 1945 yang diselubungi dengan lipatan tali akomodasi guna mencalonkan mantan ASNLF atau GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Acheh adalah merupakan umpan yang betul-betul bau apek yang tidak akan mampu dijadikan sebagai alat dan cara penyelesaian konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini.

 

Nah, disinilah masih kelihatan para pimpinan partai politik di RI masih tetap pikirannya dipenuhi oleh racun mitos mbah Soekarno tentang RI hubungannya dengan Acheh.

 

Inilah sebenarnya yang menjadi penghambat bagi tercapainya penyelesaian damai di Acheh. Padahal kalau para pimpinan partai politik ini menyadari dan mahu menggali lebih dalam mengenai akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh, maka tidak akan mungkin para pimpinan partai politik di RI tetap bertahan dalam garis pertahanannya yang menyandarkan pada garis mitos buatan mbah Soekarno tentang Acheh ini. Karena selama para pimpinan partai politik ini menyandarkan kepada cerita mitos RI hubungannya dengan Acheh, maka selama itu masalah konflik Acheh tidak akan mungkin bisa diselesaikan.

 

Justru cara yang terbaik adalah menggali akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh dilihat dari fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum, lalu penyelesaiannya diserahkan kepada seluruh bangsa Acheh untuk menentukan masa depan mereka dan tanah Acheh melalui jalur yang aman dan adil yaitu melalui plebisit.

 

Apakah bangsa Acheh masih tetap ingin bersama Susilo Bambang Yudhoyono atau ingin membangun wilayah Acheh dengan self-government-nya dibawah pimpinan bangsa Acheh tanpa adanya campur tangan pihak asing.

 

Kalau memang pihak RI dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyno dan Yusuf Kalla yakin 100% bahwa bangsa Acheh berada dipihak RI, maka tidaklah akan sulit untuk memberikan kebebasan kepada bangsa Acheh untuk melakukan plebisit. Mengapa pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla begitu ketakutan diadakan plebisit di Acheh, kalau pihak RI yakin 100% bahwa tanah dan rakyat Acheh adalah berada dibelakang RI dan pancasila serta UUD 1945-nya ?.

 

Tetapi tentu saja, dalam realitanya sebagian bangsa Acheh tidak berada dibelakang mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan Daeng Kalla serta TNI Jawa budek-nya, karena itu memang masuk akal kalau pihak RI termasuk para pimpinan partai politik di RI sangat ketakutan untuk melakukan plebisit di RI, sebagaimana yang telah dilakukan di Timor Timur.

 

Nah akhirnya, daripada melakukan plebisit di Acheh, itu para pimpinan partai politik budek di RI hanya berani menyodorkan pancasila dan UUD 1945 dengan janji gombal memberikan akomodasi guna mencalonkan mantan ASNLF atau GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Acheh. Dasar pada budek.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------