Stockholm, 15 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YUDHOYONO, KALLA & PIMPINAN 10 PARPOL  BUKAN BUAT TEROBOSAN MELAINKAN MENGGAGALKAN PERUNDINGAN HELSINKI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, YUSUF KALLA & PIMPINAN 10 PARPOL BUKAN BUAT TEROBOSAN MELAINKAN MENGGAGALKAN PERUNDINGAN HELSINKI

 

“Pertemuan Helsinki yang kelima diharapkan menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima kedua pihak. Jika tidak ada kesepakatan, stop dulu. Keadaan dinyatakan status quo, sekaligus kita konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya” (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto, Rabu 13 Juli 2005).

 

Kelihatan dengan jelas Perundingan ASNLF-RI putaran ke-5 menghadapi jalur terjal yang kemungkinan besar bisa menyebabkan terhentinya perundingan. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap dari pihak RI, khususnya dari Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Widodo Adi Sutjipto dan dari Pimpinan 10 partai politik RI yang telah melakukan kesepakatan bersama di rumah dinas Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada hari Rabu, 6 Juli 2005. Dimana sebagian isi kesepakatan dari 10 partai politik RI dan diiyakan oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah: "Kami dari partai politik, apabila telah dicapai persetujuan damai dengan GAM, bersedia untuk memberi kesempatan mencalonkan mantan GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, serta wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Nanggroe Aceh Darussalam."

 

Dan kesepuluh partai politik RI itu adalah Partai Demokrat (PD), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanant Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

 

Nah rupanya, janji muluk politik gombal yang disodorkan oleh 10 Pimpinan partai politik RI itu adalah dipakai sebagai alat untuk menerobos jalur partai politik lokal Acheh yang disodorkan oleh pihak ASNLF.

 

Dan memang pihak Hamid Awaluddin telah menyodorkan hasil kesepakatan 10 partai politik di RI yang disetujui oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk dijadikan sebagai umpan dan sekaligus tawaran untuk menggantikan sodoran partai politik lokal Acheh yang dimajukan pihak ASNLF.

 

Dan tentu saja sodoran janji untuk memberi kesempatan mencalonkan mantan GAM sebagai calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, serta wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 di Acheh adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan sikap kebebasan berpolitik bagi bangsa Acheh di Acheh.

 

Nah, karena partai politik lokal tidak diatur dalam UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik, maka itu tidak berarti bertentangan dan tidak dibenarkan menurut UU No.31/2002 tersebut. Artinya, kalau memang benar pihak RI telah mempertimbangkan untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan demokratis dengan menjunjung tinggi transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif, maka pembentukan partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.

 

Sekarang, jelas keinginan bangsa Acheh untuk menentukan nasib sendiri yang disalurkan melalui jalur politik dengan memakai kendaraan partai politik lokal untuk di Acheh itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kehidupan yang menjungjung tinggi transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

 

Kalau hanya terbentur kepada batu yang ada dalam UU No.31/2002 yang menyangkut pembentukan partai politik yang harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Jelas, itu hanya persyaratan untuk partai yang lingkupnya nasional. Sedangkan yang khusus untuk wilayah Acheh, tidak terkena aturan tersebut. Mengapa ? Karena memang aturan untuk pembentukan partai politik lokal di Acheh tidak ada persyaratannya.

 

Jadi kalau pembentukan partai politik lokal di Acheh yang tidak bertentangan dengan kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif, maka pembentukan partai politik lokal di Acheh merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat Acheh yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.

 

Hanya orang-orang yang tidak menjunjung  tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran sajalah yang akan menentang pembentukan partai politik lokal di Acheh.

 

Kalau ditelusuri lebih dalam bahwa sebenarnya para Pimpinan 10 partai politik di RI termasuk juga Widodo Adi Sutjipto, Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang-orang yang yang tidak menjunjung  tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.

 

Dan karena itulah mengapa Widodo Adi Sutjipto, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono dan para Pimpinan dari 10 partai politik di RI itu menolak keinginan bangsa Acheh untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur partai politik lokal di Acheh yang tidak bertentangan dengan UU No.31/2002.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------