Stockholm, 17 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YUDHOYONO BIARKAN PESTA PORA DEMOKRASI DIBAWAH AWAN MENDUNG UUD 1945 & NEGARA KESATUAN MODEL MBAH SOEKARNO

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KELIHATAN ITU SUSILO BAMBANG YUDHOYONO BIARKAN PESTA PORA DEMOKRASI DI ACHEH DIBAWAH AWAN MENDUNG UUD 1945 & NEGARA KESATUAN MODEL MBAH SOEKARNO

 

“The Memorandum of Understanding covers the following topics: governing of Aceh (including a law on the governing of Aceh, political participation, economy, and rule of law), human rights, amnesty and reintegration into society, security arrangements, establishment of the Aceh Monitoring Mission, and dispute settlement. The Government of Indonesia has invited the European Union and a number of ASEAN countries to carry out the tasks of the Aceh Monitoring Mission.” (Press Release, Joint statement by the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM), Helsinki, 17 July 2005)

 

Dalam press konferens yang disampaikan Presiden Martii Ahtisaari hari ini Minggu, 17 Juli 2005 sekitar pukul 15.30 waktu Finlandia di Departemen Perhubungan dan Kebudayaan Kementrian Luar Negeri, Kanavakatu 3 C, Helsinki tentang hasil perundingan putara ke 5 antara ASNLF – RI  yang detilnya tidak dibukakan, sebelum hasil kesepakatan atau Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki.

 

Dimana dalam press konferens itu ada enam masalah besar yang telah disepahami dan disepakati yaitu pertama, pemerintahan Acheh (governing of Aceh) termasuk didalamnya undang-undang yang mengatur pemerintahan Acheh, partisipasi dalam politik, ekonomi dan paraturan perundang-undangan. Kedua, hak asasi manusia. Ketiga, amnesti dan integrasi. Keempat, pengaturan keamanan. Kelima, misi Monitoring Acheh. Dan keenam, pembicaraan wilayah.

 

Dari keenam masalah tersebut ternyata ada satu masalah yang termasuk kedalam masalah pemerintahan Acheh, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup politik pemerintah Acheh, yaitu masalah partisipasi politik.

 

Dimana masalah partisipasi politik ini, terutama tentang masalah partai politik lokal di Acheh, Presiden Martti Ahtisaari menyatakan bahwa yang paling penting adalah prinsip dasar bahwa adanya jaminan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik apakah melalui partai politik yang sudah ada ataupun melalui partai politik yang dibentuk.

 

Dengan adanya ketidak tegasan jawaban dari pihak Presiden Martti Ahtisaari dalam masalah partai politik lokal di Acheh ini menunjukkan bahwa karena memang pihak Susilo Bambang Yudhoyono telah melambungkan bidikannya yang didasarkan kepada UU No.31/2002 tentang partai politik.

 

Dan kelihatan dengan jelas dimana pihak Susilo Bambang Yudhoyono merasa khawatir dengan tampilnya bangsa Acheh yang ingin menyalurkan keinginan mereka untuk penentuan nasib sendiri melalui jalur politik dengan memakai kendaraan politik lokal Acheh akan menjadi benteng penghambat bagi kebijaksanaan politik RI untuk terus menguasai dan mengontrol wilayah tanah Acheh.

 

Karena itu pihak Susilo Bambang Yudhoyono terus-terusan menyodorkan kekuatan kartu UU No.31/2002-nya untuk dijadikan alat pencegat dan pemblokir keinginan bangsa Acheh untuk memakai kendaraan partai politik lokal guna mencapai tujuan penentuan nasib sendiri di Acheh.

 

Karena isi dari Memorandum of Understanding tidak dipublikasikan secara umum sebelum ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana bunyi dasar hukum tentang partisipasi politik yang disodorkan RI dan telah disepakati tersebut dalam Memorandum of Understanding.

 

Hanya tentu saja, apabila ternyata pihak RI menghambat untuk timbulnya partai politik lokal di Acheh, maka bagi pemerintah Acheh, khususnya bagi bangsa Acheh yang ingin menyalurkan keinginan untuk penentuan nasib sendiri melalui jalur politik dengan memakai kendaraan politik lokal Acheh harus merobah taktik dan strategi dalam bentuk politik lain.

 

Kemudian, kelihatan juga pihak RI masih memakai jaringan umpan demokrasi model UUD 1945 dan NKRI-nya. Sebagaimana dinyatakan: ”The parties are committed to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia.”

 

Jadi dalam hal ini kelihatan pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan membiarkan bangsa Acheh berpesta pora demokrasi dibawah payung pancasila dan UUD 1945-nya dengan memakai jaring-jaring negara kesatuan model mbah Soekarno penipu licik.

 

Hanya tentu saja, bagi Bangsa Acheh, jangan terlena dan terus dibodohi dengan umpan pesta pora demokrasi model UUD 1945 dan negara kesatuan model mbah Soekarno penipu licik ini. Caranya, galang kesatuan secara politis, dan suarakan secara serentak, bahwa inilah saatnya bagi bangsa Acheh untuk menentukan nasib sendiri. Nah, kemudian, tunggu, apakah reaksi mbah Susilo Bambang Yudhoyono, apakah mereka akan menangkapi bangsa Acheh yang menyuarakan secara lantang untuk penentuan nasib sendiri dan menjebloskan kedalam LP-LP di Acheh dan di Jawa lagi ?

 

Jawabannya kita tunggu nanti, disaat pemerintah Acheh telah berdiri di Acheh. Tetapi jangan lupa, itu tipu Jawa adalah tidak jauh berbeda dengan tipu mbah Soekarno.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Press Release

Joint statement by the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM)

Helsinki, 17 July 2005

 

We have concluded the fifth round of negotiations between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement. The negotiations on this round were based on a draft Memorandum of Understanding that the parties had asked the Crisis Management Initiative to prepare. The final agreement on the contents of the Memorandum of Understanding was reached late last night in bilateral discussions between the parties.

 

The parties have today initialled the Memorandum of Understanding and agreed that the formal signing will take place in Helsinki on 15 August. The Memorandum details the agreement and the principles that will guide the transformation process in Aceh. Parties have agreed that no substantive changes will be introduced to the initialled Memorandum. Parties will arrive in Helsinki on 13 August. We have agreed that the details of the Memorandum will not be made public before the signing.

 

The Memorandum of Understanding covers the following topics: governing of Aceh (including a law on the governing of Aceh, political participation, economy, and rule of law), human rights, amnesty and reintegration into society, security arrangements, establishment of the Aceh Monitoring Mission, and dispute settlement. The Government of Indonesia has invited the European Union and a number of ASEAN countries to carry out the tasks of the Aceh Monitoring Mission.

 

The Government of Indonesia and Free Aceh Movement confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all. The parties are committed to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia. The parties are deeply convinced that only the peaceful settlement of the conflict will enable the rebuilding of Aceh after the tsunami disaster on 26 December 2004 to progress and succeed. The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust.

 

http://www.cmi.fi/?content=press&id=61

----------