Stockholm, 23 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


KALLA VS DPR PEREBUTKAN BUNGKUSAN DRAF MOU ASNLF-RI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KELIHATAN ITU JUSUF KALLA DAN DPR SEDANG SIBUK MEMPEREBUTKAN BUNGKUSAN DRAF MOU ASNLF-RI

 

“Perjanjian ini bukan dengan negara lain. Sistem dengan DPR nanti namanya ratifikasi. Setelah ditandatangani, baru dimintakan ratifikasi. Bukan sebelumnya" (Wakil Presiden Jusuf Kalla, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat  22 Juli 2005)

 

”Lebih baik pemerintah selesaikan dulu dengan DPR baru menandatangani MoU" (Ketua Fraksi PPP Endin J. Soefihara, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 22 juli 2005)

 

”Pemerintah perlu segera memberikan penjelasan kepada DPR” (Ketua Komisi II Ferry Mursyidan Baldan, anggota FPG DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 22 juli 2005)

 

”Ini yang saya sayangkan. Ini kurang menghargai. Masak pimpinan DPR saja tidak tahu." (Anggota DPR dari Komisi I, Djoko Susilo, Senayan, Jakarta, Jumat 22 juli 2005)

 

Kelihatannya para anggota DPR sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang tertuang dalam draft Memorandum of Understanding yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki itu.

 

Nah, menurut Jusuf Kalla itu draft Memorandum of Understanding tidak perlu dijelaskan dulu kepada pihak DPR sebelum ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Pihak DPR bisa meratifikasi atau mengesahkan setelah Memorandum of Understanding itu ditandatangani oleh pihak ASNLF dan RI.

 

Menurut Kalla, karena proses perundingan ASNLF-RI sudah berjalan lama dan sebelumnya pihak Pemerintah telah memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR, dan perundingan telah bergulir sampai lima babak, dan pada tanggal 17 Juli 2005 telah diparaf oleh ketua Juru Runding RI dan Ketua Juru Runding ASNLF di Helsinki.

 

Dimana hasil kesepakatan itu sudah diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2005 hasil kesepakatan yang akan dituang dalam naskah Memorandum of Understanding itu akan ditandatangani di Helsinki.

 

Jadi, kalau hasil kesepakatan yang telah diparaf itu dijelaskan kepada pihak Komisi I DPR dan sebagian anggota Komisi I DPR menolak isi kesepakatan itu, maka jelas akan menimbulkan peninjauan ulang kembali hasil kesepakatan ASNLF-RI itu. Dan kalau hal ini terjadi, bisa menggagalkan hasil kesepakatan Helsinki.

 

Karena itu menurut Kalla, pihak DPR baru mengesahkan hasil kesepakatan Helsinki apabila telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Dan karena dalam hasil kesepakatan Helsinki  ada menyangkut masalah poin-poin yang perlu adanya perobahan atau amandemen Undang Undang No.18/2001 atau Undang Undang No.31/2002 karena adanya kesepakatan tentang hak partisipasi politik secara adil dan demokrasi yang salah satunya melalui partai politik lokal di Acheh, maka mahu tidak mahu pihak DPR harus melakukan perobahan atau amandemen Undang Undang tersebut.

 

Hanya tentu saja, kalau pada saat itu pihak DPR menolak untuk melakukan amandemen UU No.18/2001 atau UU No.31/2002, maka dianggap sebagai usaha pembatalan hasil kesepakatan Helsinki.

 

Sama juga dengan keadaan sebelum MoU ditandatangani, kalau pihak DPR menolak isi draft MoU, maka dianggap sebagai suatu usaha pembatalan hasil kesepakatan.

 

Jadi, kedua-keduanya sama akibatnya, yaitu bahwa dalam realitanya ternyata pihak RI tidak mahu melakukan damai di Acheh, melainkan mahu terus berperang dan membunuh bangsa Acheh. Dan kalau ini terjadi, resiko bagi pihak RI sangat berat, khususnya di mata dunia internasional. Apalagi sekarang secara resmi negara-negara Eropa yang tergabung dalam satu kesatuan dibawah payung Uni Eropa ditambah dengan Negara-Negara angggota ASEAN  yang akan menjadi tim monitoring pelaksanaan MoU dilapangan.

 

Nah, kalau sampai terjadi pihak RI membatalkan hasil kesepakatan Helsinki ini, maka pihak RI akan berhadapan dengan Dunia Internasional. Dan tentu saja pihak RI akan menerima kutukan dan kritikan tajam dunia Internasional, yang akan menyulitkan bagi pihak RI untuk dipercaya lagi dalam penyelesaian Acheh, khususnya nanti pihak RI berhadapan dengan negara-Negara Donor yang setiap tahunnya memberikan dana dan pinjaman untuk menutupi defisit APBN.

 

Dan tentu saja, kelihatannya ada kartu kuat yang dimiliki oleh Jusuf Kalla dibanding kartu yang dimiliki pihak DPR yang ingin mendapat penjelasan draft MoU sebelum ditandatangani, terutama dari kelompok PDI-P yang menguasai sekitar 109 kursi di DPR ditambah dengan kolaborasinya dari PKB yang menduduki 52 kursi. Apabila harus terjadi sampai pemungutan suara untuk meratifikasi MoU yang telah ditandatangani 15 Agustus 2005, maka melihat secara teoritis pihak PDI-P dan PKB akan kalah dalam pemungutan suara. Dan hal ini telah diperhitungkan oleh Jusuf Kalla, sehingga Jusuf Kalla berani menyatakan: ”Kalau yang menolak hanya satu partai artinya 80 persen suara sudah menerima. Jadi selesai. Dan siapa yang tidak ingin damai, silakan ke Aceh sendiri untuk angkat senjata.” (Wakil Presiden Jusuf Kalla, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat  22 Juli 2005)

 

Nah, dari apa yang dikatakan Jusuf Kalla sudah tergambar bahwa sebenarnya hanya sebagian kecil saja dalam DPR yang akan menolak MoU Helsinki itu, apalagi kalau mereka disuruh angkat senjata sendiri ke Acheh untuk menghadapi pasukan TNA. Jelas, mereka itu akan  mati kutu. Pasukan Raider saja tidak berhasil menghancurkan TNA, apalagi itu para anggota DPR dari PDI-P-nya Mega dan PKB-nya Gus Dur, belum apa-apa lutut sudah gemetaran.

 

Jadi, ini juga merupakan suatu kemenangan bagi bangsa Acheh dan ASNLF dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dalam usaha penentuan nasib sendiri melalui jalur Self-Government model Acheh. Dan merupakan langkah awal menuju pencapaian nasib sendiri.

 

Self-Government model Acheh yang tidak meniru Self-Government model negara lainnya. Hanya satu-satunya Self-Government model Acheh yang ada di dunia yang akan berlaku di wilayah Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------