Stockholm, 26 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


ABDURRAHMAN WAHID SEORANG ULTRA NASIONALIS YANG TERUS INGIN IKAT ACHEH PAKAI TALI JAWA YANG BERLABEL RI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



ABDURRAHMAN WAHID ALIAS GUS DUR SEORANG ULTRA NASIONALIS YANG TERUS INGIN IKAT ACHEH PAKAI TALI JAWA YANG BERLABEL RI

 

"Partai lokal itu nggak benar, karena dalam demokrasi dimana pun nggak ada parlok itu. Itu sama dengan mendirikan negara dalam negara yang arahnya jelas untuk memisahkan diri. Gagasan parlok itu sebenarnya interlokal antara Jakarta dengan Helsinki karena itu PKB menolak gagasan itu dan mendesak pemerintah untuk terus melakukan dialog dengan GAM secara hati-hati” (Ketua Dewan Syuro DPP PKB Jawa Timur versi Muktamar II di Semarang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Gelora Pantjasila, Surabaya, Sabtu, 23 juli 2005)

 

Itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dari dulu adalah salah seorang yang ultra nasionalis yang ikutan mengembek mbah Soekarno dengan caplokan gaya Acheh dengan tali jeratan PP RIS No.21/1950 dengan melalui lorong RIS dan RI-Jawa-Yogya-nya.

 

Memang pernah itu Abdurrahman pada periode sebelum ia bisa dikatrol naik ke singgasana kursi Presiden RI ke-4 dengan dongkrak yang dipasang Amien Rais yang bermerk poros tengah mengeluarkan air mata di depan bangsa Acheh di Banda Acheh. Tetapi itu air mata buaya. Karena kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan Abdurrahman Wahid melalui suara rekamannya di Gelora Pantjasila, Surabaya, Sabtu, 23 juli 2005 ketika dilangsungkan peringatan hari lahir ke-7 PKB, memang menunjukkan jati diri Abdurrahman Wahid, yang ultra nasionalis dengan ikatan label kebangsaan keropos pancasilanya model mbah Soekarno.

 

Coba saja perhatikan apa yang dikatakan Abdurrahman Wahid sebulan sebelum terpilih jadi Presiden RI, 16 September 1999, ketika mengunjungi Banda Acheh bersama Amien Rais: ”Rakyat Aceh ini kita tanya, kerelaannya apa. Mau tetap di Republik Indonesia, apa tidak. Harus dengan berdasarkan kerelaan, enggak bisa begitu saja. Alternatifnya adalah apa yang dibuat Belanda dulu. Mereka kemari menjajah. Apa kita mau, bangsa kita menjajah bangsa kita juga. Kita ya enggak mau. Dikatakan, supaya orang Aceh menerima dengan ikhlas, orang Jawa juga harus menerimanya dengan ikhlas. Orang Padang, orang Batak semuanya menerima ikhlas-ikhlas-lah. Itulah pikiran saya tadi kenapa saya sampai menangis. Dari dulu saya kan sudah nyatakan setuju referendum untuk Aceh. Saya belum pernah berubah dalam hal itu. Artinya itu jalan yang terbaik dan paling jujur. Tapi kita belajar pengalaman di Timtim. Enggah usah buru-buru. Karena kalau buru-buru akibatnya bisa buruk, terjadi pertumpahan darah seperti di Timtim. Jadi mari kita sama-sama, rakyat harus bisa kita bikin mengerti. Tapi percayalah, hak-hak rakyat Aceh harus dihormati." ( http://www.dataphone.se/~ahmad/990917.htm )

 

Nah, dari apa yang diucapkan diatas menggambarkan, itu Abdurrahman atau Gus Dur hanyalah seseorang yang berlakon buaya dengan airmatanya. Mengapa ?

 

Karena terbukti, setelah Abdurrahman Wahid duduk di kursi Presiden, lupa itu kata-kata dan tangisan buayanya yang dipertontonkan di depan bangsa Acheh di Acheh.

 

Coba saja kita lihat kembali kebelakang beberapa tahun yang lalu. Dimana ketika nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang jeda kemanusiaan ditandatangani oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah, dari NLFAS atau GAM dan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa yang diharapkan ada satu titik cerah untuk menuju penghentian kekerasan. Dimana usaha untuk penghentian kekerasan itu melalui cara pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk Acheh yang menjadi korban. Mengadakan jaminan keamanan untuk menunjang pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengurangi kekerasan. Dan berusaha memulihkan kepercayaan diri masyarakat guna mencapai penyelesaian damai.

 

Ternyata, itu memorandum of understanding tentang jeda kemanusiaan yang telah diperpanjang waktunya itu dan yang dikelola oleh Forum Kerja Sama (Joint Forum) yang merupakan organ tertinggi dan bertugas memformulasikan dan mengatur serta mengawasi kebijakan dasar, meninjau kemajuan penghentian tindak kekerasan kemanusiaan dan meneruskan dukungan penting bagi keberhasilan pelaksanaannya. Juga di bantu oleh Komite Bersama untuk Tindakan Kemanusiaan (Joint Committee on Humanitarian Action, JCHA) yang merupakan badan penyelenggara kebijakan Joint Forum dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dengan tugas memperkirakan kebutuhan, menyusun skala prioritas, mobilisasi sumber, dan perencanaan. Dan yang juga didampingi oleh Komite Bersama untuk Jaminan Keamanan (Joint Committee on Security Modalities, JCSM) yang bertugas menjamin pengurangan tensi dan penghentian kekerasan, menyiapkan aturan dasar dari sifat kegiatan yang berhubungan dengan masa perdamaian (Humanitarian Pause), dan menjamin tidak terjadinya aksi penyerangan bersenjata dari kedua pihak, serta memfasilitasi kehadiran dan pergerakan resmi serta non-ofensif dari kekuatan-kekuatan bersenjata, kesemuanya itu tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Acheh.

 

Dan yang timbul bukan perdamaian, melainkan kekerasan senjata, sehingga makin tertanamnya rasa ketakutan dalam dada bangsa Acheh terhadap TNI, Polri/Brimob yang telah melakukan tindakan kekerasan senjata terhadap bangsa Acheh. Tindakan kekerasan senjata yang dilakukan oknum-oknum TNI, Polri/Brimob itu adalah jelas telah memporak-porandakan  apa yang telah disepakati dalam  memorandum of understanding tentang jeda kemanusiaan.

 

Nah, itu tindakan yang dilakukan oleh pihak  TNI, Polri/Brimob tidak terlepas dari sikap dan kebijaksanaan politik dan keamanan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menghadapi konflik di Acheh itu. Dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bagaimanapun tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi di Acheh.

 

Kebijaksanaan politik dan keamanan yang menonjolkan kekerasan senjata di Acheh merupakan salah satu kebijaksanaan politik-keamanan Kabinet Gus Dur-Mega pada waktu itu. Karena yang nampak dan terasa di Acheh pada saat itu adalah bukan suatu usaha menghimpun kembali rakyat Acheh kedalam satu rumpun masyarakat yang damai, melainkan suatu usaha penekanan dengan cara kekerasan senjata.

 

Jadi selama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memegang kekuasaan di RI itu perdamaian tidak tercapai di Acheh. Dan memang benar fakta, bukti dan sejarahnya. Itu Abdurahman Wahid alias Gus Dur hanya seorang dari sekian banyak orang-orang ultra nasionalis yang hanya menonjolkan kekerasa senjata, bukan perdamaian. Perdamaian yang dtonjolkan Abdurrahman Wahid adalah pedamaian dengan todongan senjata dengan ikatan paham kebangsaan dan dasar mitos mbah Soekarno tentang Acheh dan RI-Jawa-Yogya-nya.

 

Karena itu kalau pada hari Sabtu, 23 juli 2005 itu Abdurrahman Wahid kembali melambungkan ucapan: ”Gagasan partai lokal itu sebenarnya interlokal antara Jakarta dengan Helsinki karena itu PKB menolak gagasan itu dan mendesak pemerintah untuk terus melakukan dialog dengan GAM secara hati-hati”.

 

Itu makin memperkuat bukti bahwa Abdurrahman Wahid adalah benar-benar seorang ultra nasionalis model mbah Soekarno dengan Jawa-nya yang mau terus mengikat tanah negeri Acheh yang dicaplok mbah Soekarno secara sepihak.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------