Stockholm, 26 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


AYIE, ITU SELF-GOVERNMENT ACHEH MENGACU KEPADA DASAR HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



AYIE, ITU SELF-GOVERNMENT ACHEH MENGACU KEPADA DASAR HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI, BUKAN KEPADA YANG LAINNYA

 

“Sebelum saya mulakan sesuatu pertanyaan pada Ustaz Ahmad Sudirman, saya sebagai bangsa Aceh sangat mendambakan kedamaian penuh terlaksana di seluruh wilayah nangroe Aceh. Kedamaian serta ketentraman yg terdambakan, semoga dgn terparaf Nya Draf perjanjian antara PNA dgn penjajah RI semua itu akan terasakan di bumi Aceh. Ustaz Ahmad yg saya hormati, dalam masalah perjanjian ini tentunya kemenangan ada di pihak ASNLF atau bangsa Aceh pada umumNya, sebagaimana yg telah teruraikan oleh Ustaz Ahmad sendiri dalam mimbar bebas ini. Yg ingin saya tanyakan ialah tentang hukum yg akan di jalankan di  ceh, apakah masih terikat dgn hukum syirik pancasila?. Dan tentang partai politik lokal, apakah masih juga terikat dgn aturan UUD45? sebagaimana yg di jelaskan oleh pihak penjajah baru baru ini!. Dan bagaimana posisi partai nasional di Aceh, apakah masih juga aktif setelah pemerintahan sendiri berdiri di Aceh ?Hanya itu saja yg ingin saya tanyakan, semoga adat bak putroe merheom hukum bak tungku syah kuala akan terlaksana di Aceh. Dan terimakasih atas perhatian Nya, semoga Allah memberkati kita semua.“ (ayi , azi09@hotmail.com , Mon, 25 Jul 2005 17:08:41 +0000)

 

Baiklah saudara Ayie di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Pemerintah Negara Acheh komitmen kepada hasil kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005, bukan kepada yang lainnya. Pemerintah negara Acheh akan menjalankan dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan Helsinki yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding Helsinki dan akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Nah, MoU Helsinki inilah yang dijadikan dasar hukum untuk membentuk dan membangun Self-Government Acheh dan perlengkapan kelembagaan pemerintahannya.

 

Hukum yang akan dijadikan acuan dalam Pemerintahan Sendiri Acheh atau Self-Government Acheh ini adalah hukum yang didasarkan kepada hasil MoU Helsinki ini. Dan berdasarkan dasar hukum MoU Helsinki inilah fondasi akan diletakkan guna dijadikan sebagai landasan berdirinya pemerintahan sendiri atau Self-Government Acheh  ini.

 

Pemeritahan Acheh ini akan dibangun dan dijalankan oleh bangsa Acheh hasil pemilihan umum melalui jalur politik dengan diikuti oleh seluruh bangsa Acheh dengan memakai alat partai politik lokal Acheh sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Wakil-wakil bangsa Acheh inilah yang nantinya akan menyiapkan dasar hukum yang akan diberlakukan di wilayah teritorial Acheh yang mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki. Karena Pemerintahan Sendiri Acheh atau Self-Government Acheh hanya mengacu kepada dasar hukum MoU yang telah disepakati.

 

Poin-poin yang ada dalam MoU Helsinki inilah yang akan dijadikan landasan berdirinya dan berjalannya Pemerintahan Sendiri Acheh dengan perlengkapan kelembagaan pemerintahannya.

 

Jadi, dengan mendasarkan dan mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki inilah payung-payung hukum yang akan di pakai Acheh akan dibangun dan dijalankan.

 

Kemudian hubungannya dengan UUD 1945, jelas itu harus dilihat dari dasar hukum MoU Helsinki ini. Kalau ada kesepakatan hukum yang tertuang dalam MoU Helsinki tidak menyinggung UUD 1945, maka jelas payung hukum yang akan dijalankan di wilayah Pemerintah Negara Acheh dengan Pemerintahan Sendiri Achehnya tidak ada sangkut pautnya dengan UUD 1945.

 

Karena, itulah mengapa bangsa Acheh harus mengetahui bahwa semua yang akan dijadikan acuan hukum dalam Self-Government Acheh ini adalah dasar hukum MoU Helsinki, bukan dasar hukum lainnya.

 

Nah, karena MoU Helsinki detilnya baru akan dijelaskan dan dipublikasikan kepada umum pada tanggal 15 Agustus 2005, maka disini tidak bisa dijelaskan dan diterangkan secara terperinci apa yang terkadung secara detil dalam dasar hukum MoU Helsinki itu. Tetapi yang pasti bahwa ada enam poin utama sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Martti Ahtisaari dalam konferensi pers-nya pada 17 Juli 2005 di Helsinki. Dan Ahmad Sudirman sudah menjelaskan poin-poin utama itu sebelumnya di mimbar bebas ini (http://www.dataphone.se/~ahmad/050719.htm  ).

 

Menyinggung tentang partai politik lokal itu merupakan alat, guna dijadikan sebagai sarana partisipasi politik bagi seluruh bangsa Acheh yang telah disepakati dalam kesepakatan Helsinki yang dituangkan dalam MoU Helsinki yang akan ditandatangani 15 Agustus 2005 itu.

 

Jadi, bagi bangsa Acheh pembentukan partai-partai politik itu adalah didasarkan kepada dasar hukum MoU Helsinki yang telah disepakati, bukan didasarkan kepada aturan hukum yang lainnya.

 

Yang jelas, bagi bangsa Acheh untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik di Acheh akan menggunakan sarana yang adil, demokratis, dan didasarkan kepada dasar hukum kesepakatan Helsinki.

 

Nah, bagi bangsa Acheh tidak melihat dasar hukum yang ada diluar dasar hukum yang telah disepakati yaitu yang tertuang dalam MoU Helsinki. Jadi, MoU Helsinki itulah yang akan menjadi dasar dan pegangan hukum bagi bangsa Acheh dalam membangun Self-Government dan menjalankannya.

 

Terakhir, tentang partai nasional di Acheh. Itu partai nasional harus tunduk dan patuh kepada dasar hukum yang telah disepakati dan tertuang dalam MoU Helsinki. Jadi, tidak ada perbuatan yang dijalankan di wilayah Pemerintahan Sendiri Acheh tanpa melalui jalur dasar hukum hasil kesepakatan MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 25 Jul 2005 17:08:41 +0000

From: "ayi i" azi09@hotmail.com

To: ahmad@dataphone.se

Subject: KEDAMAIAN

 

Assalam'ualaikum wr.wbr.

Salam sejahtera

 

Sebelum saya mulakan sesuatu pertanyaan pada Ustaz ahmad sudirman, saya sebagai bangsa aceh sangat mendambakan kedamaian penuh terlaksana di seluruh wilayah nangroe aceh. Kedamaian serta ketentraman yg terdambakan, semoga dgn terparaf Nya Draf perjanjian antara PNA dgn penjajah RI semua itu akan terasakan di bumi aceh.

 

Ustaz ahmad yg saya hormati, dalam masalah perjanjian ini tentuNya kemenangan ada di pihak asnlf atau bangsa aceh pada umumNya, sebangaimana yg telah teruraikan oleh Ustaz ahmad sendiri dalam mimbar bebas ini. Yg ingin saya tanyakan ialah; tentang hukum yg akan di jalankan di aceh, apakah masih terikat dgn hukum syirik pancasila?. Dan tentang partai politik lokal, apakah masih juga terikat dgn aturan UUD45? sebagaimana yg di jelaskan oleh pihak penjajah baru baru ini!. Dan bagaimana posisi partai nasional di aceh, apakah masih juga aktif setelah pemerintahan sendiri berdiri di aceh ?Hanya itu saja yg ingin saya tanyakan, semoga adat bak putroe merheom hukum bak tungku syah kuala akan terlaksana di aceh. Dan terimakasih atas perhatian Nya, semoga ALLAh memberkati kita semua.

 

Wassalam

 

Ayie

 

azi09@hotmail.com

Kuala Lumpur, Malaysia

----------