Sandnes, 26 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


UNTUK ACHEH BUKAN OTONOMI, TETAPI PEMERINTAHAN SENDIRI

Muhammad Al Qubra

Sandnes - NORWEGIA.



PEMERINTAHAN SENDIRI BUKAN OTONOMI

 

Dalam perundingan di Helsinki Acheh tidak menerima Otonomi sebagaimana Indonesia tidak menerima Mardeka untuk Acheh.  Hal ini disebabkan Indonesia itu ingin terus menjajah Acheh. Indonesia itu memang terkenal jahat dan Munafiq.

 

Buktinya Indonesia itu jahat dapat kita lihat bagaimana penguasa dalam system Pacasila Munafiq itu memperlakukan menzalimi rakyatnya sejak dari sukarno sampai sekarang ini serta menjajah Negara - negara tetangganya Diantara negara - negara korban Jajahan Indonesia Munafiq itu adalkah Acheh - Sumatra, Maluku dan West Papua dan puluhan negara lainnya yang belum sadar untuk membebaskan diri dari memperhambakan diri paqda penjajah itu sendiri.

 

Kalau kita lihat realitanya antara Acheh dan Papua memang sepertinya berbeda kapasitas kesadarannya di tinjau dari keberadaan orang - orang yang duduk di perwakilan Rakyat. Dimana Perwakilan Rakyat di Papua masih mampu berfikir untuk kepentingan orang - orang Papua sendiri sebagaimana terungkap pada tulisan yang di forward  Bata Via di bawah ini. Sementara DPR DI Acheh seluruhnya menjadi antek - antek penjajah itu sendiri.  Mungkin dari sinilah dikatakan Otonomi untuk Acheh dan Merdeka untuk Papua.

 

Acheh adalah bangsa yang sudah ratusan tahun duluan exis dibandingkan Indonesia munafiq itu, namun Indonesia Munafiq itu senantiasa mengklaim sepihak bahwa wilayahnya dari Sabang  sampai Merauke. Yang sesungguh nya itu adalah wilayah  jajahan RI-Jawa-Yokya"

 

Indonesia itu adalah Penjajah sebagaimana sudah begitu jelas di mimbar bebas ini di bahas oleh Ustaz Ahmad Hakim Sudirman. Indonesia bagaikan seorang kepala rumah tangga yang kejam dan ganas serta mendhalimi anggota keluarganya sendiri yang jujur, lalu anggota keluarga itu melapor kedhaliman kepala keluarganya itu pada kepala kampung. Kepala keluarga itu mengklaim bahwa itu adalah persoalan pribadi rumah tangganya yang tidak boleh campur tangan orang lain kendatipun kepala kampung itu sendiri.. Untuk apa ?  Agar si dhalim itu dapat menganianya  dengan bebasnya.

 

Justru itulah Indonesia Dhalim dan Munaqfiq itu sangat elergi kalau persoalan penjajahan itu di ketahui pihak Internasional.  Mereka senantiasa berbohong di media-media mereka bahwa persoalan acheh bukan persoalan Internasional. Itulah sebabnya orang-orang alim lugu dan dungu yang bersatupadau dalam system penjajaha itu berdaya upaya menghambat relawan Internasional untuk membantu orang - orang Acheh yang terkena musibah Tsunami agar segera meninggalkan bumi Acheh dengan dalih "Pemurtadan". Itulah ciri-ciri orang munafiq. Kenapa mereka mempersoaal kan agama ketika orang musibah ?

 

Sekarang kita saksikan lagi sepak terjang kaum munafiq itu bagaimana mereka mempelintirkan kata di media-media bahwa Acheh telah mengambil Otonomi, sementara mereka belum mengetahui persis isi perjanjian itu secara mendetail kecuali setelah tanggal 15 Agustus. Kemudian sikap munafiq itu juga diperlihatkan oleh sebahagian orang-orang DPR yang pintar tapi tidak punya mata hati, ingin terus membunuh orang acheh melalui serigala-serigala haus darah itu (baca TNI/POLRI).  Mereka berteriak lantang agar perjanjian itu dibatalkan saja.  Mereka khawatir acheh terlepas dari sergapannya sehingga tidak dapat lagi menganianya, membunuh mencuri, memperkosa dan menjajahnya.

 

Begitu bejatnya DPR Indonesia munafiq itu dan penyakit itu menular persis ke DPR di Acheh sehingga mustahil bagi mereka unbtuk bersuara sebagaimana DPR West Papua yang nota benenya Non Islam. Disinilah kita pertanyakan Islamkah Dewan Perwakilan Rakyat yang nongkrong di dedung mewah Jakarta itu ?  Islamkah mereka atau munafiq.  Islamkah anggota DPR di Acheh itu atau munafiq ?    Persoalan sekarang ini bukan Islam atau Non Islam, tetapi Munafiq.

 

Bukalah lebar-lebar mata kalian dimana justru melalui orang-orang non Islamlah Allahmembantu Bangsa Acheh, sementara orang-orang yang menamakan diri "Islam" justru sebaliknya menjajah orang acheh yang Islami. Lucunya orang-orang yang bersekongkol dalam System Thaghut Pancasila Burung Garuda Jawa Wayang Ketoprak Munafiq itu takpernah mampu berfikir secara Islami kendatipun demikian jelasnya keterangn dipancarkan melalui Medan Internet ini, kenapa ?  Jawabnya "Sawaun 'alaihim a anzartahum amlam tunzirhum la yukminun"…Sama saja bagi mereka (hai Muhammad) kau beri peringatan atau tidak, namun mereka tetap tidak beriman…..(tidak ada berita yang benar di media Si Pa.i. Semuanya serba bohong).

 

Billahi fi sabililhaq

 

Muhammad Al Qubra

 

acheh_karbala@yahoo.no

Sandnes, Norwegia.

----------

 

From: Bata Via batavia001@yahoo.it

Date: 26 juli 2005 17:23:31

To: PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, Lantak@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, achehnews@yahoogroups.com, asnlfnorwegia@yahoo.com

Subject: [Lantak] Otonomi untuk Aceh, merdeka untuk Papua

 

http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=70975

 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua ancam gelar referendum jika pemerintah tidak menunda pelaksanaan Pilkada Irian Jaya Barat (Irjabar) pada 28 Juli besok. Opsi pada referendum itu yaitu tetap menerima konsep otonomi khusus (Otsus) seperti yang ditawarkan oleh pemerintah atau memisahkan diri dari NKRI.

 

Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame menyampaikan itu kepada wartawan usai bertemu dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Sudarsono di Gedung Jakarta, Selasa (26/7).

 

Bersama Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jhon Banoa, Sekretaris Pansus Otsus Yusaac Atanay, serta pemuka adat, tokoh agama, dan mahasiswa Papua, ia mendesak pemerintah segera keluarkan keputusan pembatalan Pilkada Irjabar.

 

"Kami sudah muak ditipu terus oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah tidak membatalkan Pilkada di Irjabar, DPRP akan menggelar referendum untuk menentukan keinginan masyarakat Papua, tetap bergabung dengan NKRI atau merdeka. Kami tunggu sikap pemerintah hingga besok (hari ini)," tegas Yance.

 

Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Papua selain tuntutan merdeka jika konsep Otsus dilanggar oleh pemerintah. "Otsus diberikan saat kami menuntut kemerdekaan. Tapi saat Otsus dilanggar, tidak ada pilihan lain, kami ingin merdeka," jelasnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya konsisten untuk menerapkan konsep Otsus dalam upaya meredam desakan memisahkan diri dari NKRI oleh masyarakat Papua. Upaya tersebut lanjutnya adalah dengan mematuhi aturan hukum yang ada, yakni UU No 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan UU No.45/1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua.

 

Dengan dibatalkannya UU No.45/1999 tersebut, lanjutnya, keberadaan Irjabar tidak memiliki legalitas hukum sehingga tidak dapat menjalankan pemerintahan di sana. Dengan demikian, wilayah dan masyarakat Irjabar seharusya tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua.

 

"Dengan terus memfasilitasi pemerintahan Irjabar, apalagi sampai ada pilkada di sana, itu artinya pemerintah telah melanggar UU. Kalau itu tetap dipaksakan, tidak ada jalan lain, DPRP akan gelar referendum untuk menentukan nasib kami sendiri. Pemerintah jangan main-main dengan kepercayaan yang sudah kami berikan," tegasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Yance juga menyodorkan salinan keputusan Sidang Paripurna DPRP pada 15 Juli lalu yang berisi sembilan butir sikap DPRP soal Irjabar. Dari salinan tersebut diantaranya berisi penolakan tehadap sikap pemerintah yang terus memfasilitasi kepentingan Irjabar.

 

Jika pemerintah tidak merespons hal itu, seperti yang tertuang dalam salinan keputusan DPRP No.13/DPRP/2005 tersebut, DPRP akan menggelar referendum dengan opsi tetap menerima konsep Otsus, atau opsi lain mengembalikan Otsus kepada pemerintah dan memisahkan diri dari NKRI.

 

Namun jika pemerintah merespons sikap DPRP tersebut, sambung Yance, pemerintah Papua akan segera membentuk MRP yang dijadwalkan keanggotaannya akan dilantik pada 27 September mendatang. Masalah pemekaran wilayah Papua dan Pilkada di daerah pemekaran akan dilakukan setelah MRP terbentuk.

 

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Depdagri yang diwakili oleh Sudarsono menyatakan, ia hanya dapat menampung tuntutan itu dan berjanji akan meneruskannya ke Mendagri.

 

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman menjelaskan bahwa kajian pemerintah di Irjabar menjelang Pilkada sudah hamir final. Hasil kajian di bidang aspek legalitas hukum dan sosial politik sudah tidak masalah.

 

"Sekarang tinggal mengakaji soal kesiapan teknis KPUD Irjabar dalam menyiapkan Pilkada. Laporan dari KPUD, persiapan sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Soal hukum dan sosial politik di sana sudah tidak masalah. Irjabar sudah sah diatur oleh UU sebagai sebuah provinsi dan berhak melaksanakan Pilkada," tegasnya. (OL-1)

----------