Stockholm, 27 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


DHARMINTA TURUNAN PENCAPLOK MBAH KARNO BUTA LIHAT MA’RUF BAGAI CHICKEN DIDEPAN KAYAME

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KELIHATAN ITU MATIUS DHARMINTA TURUNAN PENCAPLOK MBAH SOEKARNO BUTA LIHAT MOCHAMAD MA’RUF BAGAI CHICKEN DIDEPAN YANCE KAYAME

 

“ha haa hhhaaaaa anda (bung Asudirman) ini makin bego aja lho. Yang anda maksut bangsa Aceh, Maluku, Papua itu pasti gerombolan pengacau di tiga wilayah itu. Itu bukan bangsa Aceh, Maluku, maupun Papua bung ! Mereka (separatis/gerombolan pengacau) tak lebih dari orok benalu yang menempel di ranting NKRI lewat setetes tahi burung (ideologi yang minim). Jadi anda jangan salah menyebut bangsa“ (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Tue, 26 Jul 2005 22:11:00 -0700 (PDT))

 

Baiklah Dharminta di Jakarta, Indonesia.

 

Nah, dari hari kehari, itu Dharminta yang kerjaannya sehari-hari mengkorek-korek cerita dari gubangan lumpur hitam, yang berisikan berbagai macam mitos hasil kutak-katik mbah Soekarno, untuk menghidupkan Jawa Pos buatan orang China satu itu, dan mengepulnya asap dapurnya, kelihatan dengan jelas, apa yang dicuapkan Dharminta Jawa satu ini, hanyalah cuapan: ”Itu bukan bangsa Aceh, Maluku, maupun Papua bung ! Mereka (separatis/gerombolan pengacau) tak lebih dari orok benalu yang menempel di ranting NKRI lewat setetes tahi burung (ideologi yang minim).”

 

Mengapa itu Dharminta budek melambungkan ocehan gombalnya ?

 

Karena, itu Dharminta Jawa satu ini, telah menjadikan otak dan pikirannya menjadi budak-budak Jawa, guna dipakai sebagai batu bata dan sekaligus sebagai pion-pion budek, yang diperkirakan bisa melanggengkan mitos-mitos Papua, Acheh dan Maluku, yang ditebarkan mbah Soekarno Jawa penipu licik.

 

Di mimbar bebas ini, Ahmad Sudirman telah berulang kali membahas bagaimana itu mbah Soekarno ketika menelan Papua Barat dengan melakukan model sulap akal bulus budeknya, yang bisa dimasukkan kedalam nama pepesoe atau dengan istilah lainnya, penentuan pendapat Soekarno di Papua Barat.

 

Kemudian, kalau itu Dharminta mengatakan kepada bangsa Papua Barat yang sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri di tanahnya, yang ditelan dan dicaplok mbah Soekarno, sebagai ”separatis/gerombolan pengacau”, maka itu cuapan Dharminta adalah sama dengan cuapan orang yang telah dijejali dengan sampah-sampah aspal hitam mitios Papua yang ditebarkan dan disemburkan oleh mbah Soekarno dan para penerusnya dari kaum Jawa.

 

Dan kalau mahu didalami dan digali lebih dalam tentang sejarah pencaplokan Papua Barat oleh mbah Soekarno itu, maka sebenarnya yang pantas dinamakan sebagai gerombolan adalah itu yang namanya mbah Soekarno, dan para penerus, serta pendukungnya termasuk Dharminta Jawa satu dari Jawa Pos buatan China ini.

 

Nah, perhatikan saja apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRP Papua Yance Kayame: ”Kami sudah muak ditipu terus oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah tidak membatalkan Pilkada di Irjabar, DPRP akan menggelar referendum untuk menentukan keinginan masyarakat Papua, tetap bergabung dengan NKRI atau merdeka. Kami tunggu sikap pemerintah hingga besok (27 Juli 2005)" (Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame, Jakarta, Selasa , 26 juli 2005).

 

Coba kalau berani, itu Dharminta Jawa budek ini menulis dalam rubrik di kolom Jawa Pos dengan judul ”Ketua Komisi A DPRP Papua Yance Kayame gerombolan/separatis”.

 

Pasti sampai kiamat, itu Dharminta budek tidak akan berani menuliskannya di harian Jawa Pos China-nya.

 

Dan tentu saja, itu Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Mochamad Ma’ruf, mantan Kasospol ABRI langsung saja mengirimkan surat bernomor 120/1855.SJ/2005, yang sebagian isinya memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua Barat, dan enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Kepulauan Raja Ampat, dan Fakfak yang rencananya akan diselenggarakan, Kamis, 28 Juli 2005. Dengan alasan KPUD Papua Barat belum siap secara teknis dalam pengadaan dan distribusi logistik, serta belum rampungnya pembuatan Data Pemilih Tetap (DPT).

 

Nah, disini membuktikan, bangsa Papua Barat ini sudah menyadari, bahwa kebijaksanaan Kabinet Indonesia Bersatu dibawah mbah Susilo Bambang Yudhoyono akan terus mendekap tanah wilayah teritorial Papua Barat, milik bangsa Papua Barat.

 

Jadi Dharminta budek, kalau kalian hanya mengembek saja pada apa yang dimitoskan mbah Soekarno tentang Papua Barat, maka selamanya otak kalian hanya seperti otaknya burung beo saja.

 

Dan kalau ditelusuri, digali, didalami, dianalisa, disimpulkan tentang Papua Barat dihubungkan dengan RI-Jawa-Yogya-nya mbah Soekarno ini, maka akan ditemukan bahwa memang benar itu Papua Barat dicaplok, ditelan, dianeksasi, diduduki oleh RI-Jawa-Yogya-nya mbah Soekarno dan diteruskan oleh mbah Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Mari lihat kembali apa yang dilakukan mbah Soekarno terhadap Papua Barat, yang pernah berulang kali di jelaskan di mimbar bebas ini.

 

Perjuangan bangsa Papua Barat untuk menuntut penentuan nasib sendiri bebas dari penjajah RI ini adalah karena adanya tindakan aneksasi terselubung yang dilakukan oleh pihak Soekarno cs dengan RI dan TNI-nya melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) atau (Ascertainment of the wishes of the people) yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari apa yang diamanatkan dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

 

Dimana Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Dr J Van Roywen dan CW Schmurmann dari pihak Belanda dan oleh Dr Subandrio dari pihak RI pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York.

 

Isi Persetujuan New York ini berisikan:

 

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

 

2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

 

3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi berstatus dibawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.

 

4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang ditempatkan dibawah pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.

 

5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

 

6. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB.

 

7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tangal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintahan Sementara PBB.

 

Dan sebagai bagian dari persetujuan New York tersebut dicantumkan bahwa Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat atau Papua Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat atau Papua Barat tersebut.

 

Kemudian untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat atau Papua Barat dibentuk suatu pasukan PBB yang disebut United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brig Jen Said Uddin Khan dari Pakistan.

 

Sekarang kita lihat bagaimana Soekarno telah memanipulasi mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua Barat ini.

 

Walaupun seperti yang tercantum dalam Perjanjian itu pihak Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) menyerahkan pemerintahan Irian barat kepada pihak RI pada tanggal 1 Mei 1963. Tetapi tentu saja, itu Perjanjian New York masih belum dilaksanakan semua isinya, karena masih ada tambahannya yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Papua Barat atau Irian Barat tersebut.

 

Disinilah Soekarno telah memainkan akal bulus dan tipu liciknya dalam rangka menipu rakyat Papua Barat melalui cara Penentuan Pendapat Rakyat. Dimana taktik dan akal bulus Soekarno ini dijalankan melalui cara taktik Penentuan Pendapat Rakyat secara bertahap yang dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 sampai tanggal 14 Juli 1969.

 

Dimana pada tanggal 24 Maret 1969, melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera. Kemudian melakukan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

 

Seterusnya pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dilakukan Pepera di kabupaten demi kabupaten yang berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

 

Nah, kelihatan bahwa yang mencoblos dalam Pepera ini bukan seluruh rakyat Papua Barat, tetapi anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten.

 

Inilah taktik tipuan licik Soekarno terhadap bangsa Papua Barat ini. Dan tentu saja, hasil dari Pepera atau yang lebih tepat dinamakan Pepesoe yaitu penentuan pendapat Soekarno, yang memang disaksikan oleh Duta Besar Australia, Duta Besar Belanda di Jayapura dan utusan Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz, menguntungkan pihak Soekarno.

 

Hanya tentu saja, bagi bangsa Papua Barat, itu yang dinamakan Pepera alias Pepesoe tidak memuaskan dan dianggap tidak sah karena tidak melibatkan seluruh rakyat Papua Barat untuk mencoblos dalam Pepera alias Pepesoe itu.

 

Karena itu sampai detik sekarang itu bangsa Papua Barat terus menuntut penetuan pendapat rakyat atau referendum yang benar, bukan Pepera licik seperti yang dilakukan Soekarno itu.

 

Kemudian pihak Indonesia tetap mengotot sampai detik ini dengan menyodorkan alasan bahwa Pepera yang diselenggarakan pada tahun 1969, walaupun dalam pelaksanaanya menyimpang dari yang diamanatkan dalam Perjanjian New York 1962, tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum.

 

Sekarang, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana berat kekuatan hukum hasil Pepera yang dilakukan melalui sistem perwakilan bisa dijadikan dasar hukum yang kuat yang bisa mematahkan argumentasi pelaksanaan pepera yang sebenarnya yaitu melalui cara penyerahan kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk menyatakan sikapnya dengan dua opsi, yaitu Ya masuk dalam RI atau Tidak masuk RI dan membentuk Negeri yang bebas diatas kaki sendiri.

 

Disini, argumentasi dari pihak RI yang masih tetap dipakai sampai detik ini adalah jelas sangat lemah ditinjau dari kekuatan hukum, apalagi dalam pelaksanaannya menyimpang dari maksud dan tujuan dari diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

 

Jadi, keinginan dari bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh pendudukan dan aneksasi pihak Indonesia adalah hak setiap bangsa Papua Barat yang pada tahun 1969 telah ditipu oleh Soekarno dengan dibohongi label Pepera model Soekarno yaitu melalui penentuan wakil-wakil yang menyimpang dari maksud dan tujuan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

 

Dan yang paling bijaksana dan paling adil adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat harus diulang kembali dan diikuti oleh seluruh rakyat Papua Barat di Papua Barat, untuk membuktikan secara hukum apakah sebagian besar rakyat Papua Barat ingin tetap dalam kerangka RI atau ingin bebas merdeka berdiri diatas kaki sendiri dibawah pemerintahan sendiri.

 

Dan apakah pihak RI ada nyali dan keberanian untuk melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat yang benar sesuai dengan isi dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

 

Dan tentu saja sudah kelihatan orang-orang munafik dan penipu licik model Soekarno ini tidak akan berani untuk melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Ascertainment of the wishes of the people) di Papua Barat.

 

Dan memang terbukti, mana itu Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Mochamad Ma’ruf Jawa berani menerima tantangan Ketua Komisi A DPRP Papua Yance Kayame tentang referendum di Papua Barat yang diikuti oleh seluruh bangsa Papua Barat.

 

Ah dasar chicken.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 26 Jul 2005 22:11:00 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: DHARMINTA, ITU RI-JAWA-YOGYA HANYA DAULAT-DAULATAN

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, airlambang@radio68h.com, abu_abdilhadi@yahoo.com, acehku_1@yahoo.com, airlambang@yahoo.com, antara@rad.net.id, apiaustralia@greenleft.org.au, ardiali@yahoo.com, allindo@yahoo.com, albiruny@gmail.com, aulialailil@yahoo.com, afoe@tegal.indo.net.id, azis@ksei.co.id, alasytar_acheh@yahoo.com, apalahu2000@yahoo.co.uk, agungdh@emirates.net.ae

 

“Karena kalau memang benar itu kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke, maka itu bangsa Papua, bangsa Acheh dan bangsa di Maluku Selatan akan dengan senang hati dan gembira menyambut kata-kata burung garuda panacasila. Tetapi, kenyataannya tidak demikian, Dharminta budek.” (Ahmad Sudirman, 26 Juli 2005)

 

ha.. haa….  hhhaaaaa… anda (bung asudirman) ini makin bego aja lho.. yang anda maksut bangsa aceh, maluku, papua itu pasti gerombolan pengacau di tiga wilayah itu. itu bukan bangsa aceh, maluku, maupun papua bung..!   mereka (separatis/gerombolan pengacau) tak lebih dari orok benalu yang menempel di ranting nkri lewat setetes tahi burung(ideologi yang minim). Jadi anda jangan salah menyebut bangsa…

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------

 

http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=70975

 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua ancam gelar referendum jika pemerintah tidak menunda pelaksanaan Pilkada Irian Jaya Barat (Irjabar) pada 28 Juli besok. Opsi pada referendum itu yaitu tetap menerima konsep otonomi khusus (Otsus) seperti yang ditawarkan oleh pemerintah atau memisahkan diri dari NKRI.

 

Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame menyampaikan itu kepada wartawan usai bertemu dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Sudarsono di Gedung Jakarta, Selasa (26/7).

 

Bersama Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jhon Banoa, Sekretaris Pansus Otsus Yusaac Atanay, serta pemuka adat, tokoh agama, dan mahasiswa Papua, ia mendesak pemerintah segera keluarkan keputusan pembatalan Pilkada Irjabar.

 

"Kami sudah muak ditipu terus oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah tidak membatalkan Pilkada di Irjabar, DPRP akan menggelar referendum untuk menentukan keinginan masyarakat Papua, tetap bergabung dengan NKRI atau merdeka. Kami tunggu sikap pemerintah hingga besok (hari ini)," tegas Yance.

 

Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Papua selain tuntutan merdeka jika konsep Otsus dilanggar oleh pemerintah. "Otsus diberikan saat kami menuntut kemerdekaan. Tapi saat Otsus dilanggar, tidak ada pilihan lain, kami ingin merdeka," jelasnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya konsisten untuk menerapkan konsep Otsus dalam upaya meredam desakan memisahkan diri dari NKRI oleh masyarakat Papua. Upaya tersebut lanjutnya adalah dengan mematuhi aturan hukum yang ada, yakni UU No 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan UU No.45/1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua.

 

Dengan dibatalkannya UU No.45/1999 tersebut, lanjutnya, keberadaan Irjabar tidak memiliki legalitas hukum sehingga tidak dapat menjalankan pemerintahan di sana. Dengan demikian, wilayah dan masyarakat Irjabar seharusya tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua.

 

"Dengan terus memfasilitasi pemerintahan Irjabar, apalagi sampai ada pilkada di sana, itu artinya pemerintah telah melanggar UU. Kalau itu tetap dipaksakan, tidak ada jalan lain, DPRP akan gelar referendum untuk menentukan nasib kami sendiri. Pemerintah jangan main-main dengan kepercayaan yang sudah kami berikan," tegasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Yance juga menyodorkan salinan keputusan Sidang Paripurna DPRP pada 15 Juli lalu yang berisi sembilan butir sikap DPRP soal Irjabar. Dari salinan tersebut diantaranya berisi penolakan tehadap sikap pemerintah yang terus memfasilitasi kepentingan Irjabar.

 

Jika pemerintah tidak merespons hal itu, seperti yang tertuang dalam salinan keputusan DPRP No.13/DPRP/2005 tersebut, DPRP akan menggelar referendum dengan opsi tetap menerima konsep Otsus, atau opsi lain mengembalikan Otsus kepada pemerintah dan memisahkan diri dari NKRI.

 

Namun jika pemerintah merespons sikap DPRP tersebut, sambung Yance, pemerintah Papua akan segera membentuk MRP yang dijadwalkan keanggotaannya akan dilantik pada 27 September mendatang. Masalah pemekaran wilayah Papua dan Pilkada di daerah pemekaran akan dilakukan setelah MRP terbentuk.

 

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Depdagri yang diwakili oleh Sudarsono menyatakan, ia hanya dapat menampung tuntutan itu dan berjanji akan meneruskannya ke Mendagri.

 

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman menjelaskan bahwa kajian pemerintah di Irjabar menjelang Pilkada sudah hamir final. Hasil kajian di bidang aspek legalitas hukum dan sosial politik sudah tidak masalah.

 

"Sekarang tinggal mengakaji soal kesiapan teknis KPUD Irjabar dalam menyiapkan Pilkada. Laporan dari KPUD, persiapan sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Soal hukum dan sosial politik di sana sudah tidak masalah. Irjabar sudah sah diatur oleh UU sebagai sebuah provinsi dan berhak melaksanakan Pilkada," tegasnya. (OL-1)

----------

 

http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=70982

Selasa, 26 Juli 2005 19:22 WIB

 

Pilkada Irjabar Dibatalkan

Penulis: Mirza Andreas

 

JAKARTA--MIOL: Pelaksanaan Pilkada di Irian Jaya Barat (Irjabar), yang rencananya dilaksanakan, Kamis (28/7) dibatalkan. Pilkada ditunda hingga waktu yang belum ditentukan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf mengirim berita kawat kepada KPUD Irjabar.

 

Demikian disampaikan oleh Ketua KPUD Irjabar Regina Sauyai melalui sabungan telepon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/7).

 

"Tadi sore kami menerima facsimilie dari Depdagri yang memerintahkan penundaan pilkada sampai waktu yang ditentukan oleh Mendagri. Kami akan mematuhi isi surat itu dengan menunda pilkada Irjabar," jelas Regina.

 

Dalam surat bernomor 120/1855.SJ/2005 tersebut, Mendagri memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkada di Provinsi Irjabar, dan enam kabupaten di sana. Yaitu Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Kepulauan Raja Ampat, dan Fakfak yang sedianya akan diselenggarakan, Kamis.

 

Dalam surat pembatalan tersebut, Mendagri beralasan KPUD Irjabar belum siap secara teknis dalam pengadaan dan distribusi logistik, serta belum rampungnya pembuatan Data Pemilih Tetap (DPT).

 

"Prinsipnya, kami menerima keputusan Mendagri itu. Kami dapat memahami jika dikatakan kami belum siap secara teknis," urasi Regina.

 

Padahal pada 20 Juli lalu, Regina mengatakan persiapan KPUD telah mencapai 99% dalam menghadapi pilkada. Hal ini dikatakannya usai berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman.

 

"Kalau pemerintah menunda Pilkada di Irjabar, kami akan menuntut Mendagri. Pemerintah tidak punya alasan dan hak untuk menundanya," ujarnya saat itu.

 

Namun demikian, kesediaan KPUD menunda Pilkada telah dikoordinasikan dengan DPRD. Ia akan mengeluarkan SK KPUD baru untuk menunda pilkada.

 

"Soal sampai kapan penundaannya, kami serahkan sepenuhnya ke pemerintah. Karena, penundaan kan harus mendapat persetujuan dari Mendagri. Jadi, serahkan saja sekalian ke Depdagri," tambahnya.(Msc/OL-02)

----------