Stockholm, 27 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YOOSRAN BUTA KETIKA KAYAME GEBRAK UNTUK REFERENDUM, LALU YOOSRAN ANGGAP KAYAME SETUJU OTONOMI KHUSUS

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



DASAR BEO BUDEK, ITU AGOOSH YOOSRAN KETIKA KAYAME GEBRAK UNTUK REFERENDUM, LALU MENGANGGAP KAYAME SETUJU OTONOMI KHUSUS

 

“Dasar provokator!! Tidak usahlah ikut urus-urus soal tanah Papua. Mau kau acak-acak lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia?!. Bung Asu, kalau saya baca lebih teliti dari artikel yang dimuat di beberapa media cetak, jelas bahwa bung Yance Kayame tidak pernah menyatakan ingin merdeka/memisahkan diri dari NKRI. Tetapi yang bung Yance katakan adalah bahwa dengan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa UU Nomor 45/1999 ttg pemekaran Propinsi Papua dibatalkan pada tanggal 11 Nopember 2004, maka pembentukan Prop. Irian Jaya Barat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.” (Agoosh Yoosran, a_yoosran@yahoo.com , Wed, 27 Jul 2005 02:48:28 -0700 (PDT))

 

"Otsus diberikan saat kami menuntut kemerdekaan. Tapi saat Otsus dilanggar, tidak ada pilihan lain, kami ingin merdeka" (Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame, Jakarta, Selasa , 26 juli 2005).

 

Baiklah Agoosh Yoosran di Jakarta, Indonesia.

 

Yoosran, kalau kalian memahami dan mengerti lebih dalam, sebenarnya itu bangsa Papua Barat ingin merdeka. Tetapi, dengan kekuatan militer TNI dan senjatanya, itu bangsa Papua Barat ditekannya, bahkan pada 4 oktober 1999 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan UU No.45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No.5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

 

Mengapa Abdurrahman Wahid mengesahkan perobahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 ?

 

Karena menurut pihak DPR dan Pemerintah dibawah Abdurrahman Wahid setelah mempertimbangkan, maka sampailah kepada kesimpulan bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, belum dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri pada beberapa kabupaten baru, serta situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, tidak dapat dilaksanakan.

 

Nah, dari sini saja, sudah bisa dilihat bahwa, pertama pihak Pemerintah dan DPR mau memecah wilayah Papua menjadi dua propinsi, yaitu  Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, ditambah dengan Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

 

Nah, inilah keinginan dari pihak Pemerintah dan DPR untuk memekarkan wilayah Papua. Dan tentu saja, pemekaran wilayah Papua ini ditolak mentah-mentah oleh pihak bangsa Papua. Tetapi, pihak RI dalam hal ini Pemerintah dan DPR tetap saja berusaha untuk menekan keinginan bangsa Papua yang telah dan sedang berjuang untuk pnenentuan nasib sendiri.

 

Akhirnya, pada tanggal 21 November 2001, Presiden Megawati mensahkan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

 

Nah, pembuatan UU No.21 Tahun 2001 oleh DPR dan pensahannya oleh Megawati menunjukkan bagaimana pihak RI berusaha sekuat tenaga untuk tetap memegang erat-erat tanah wilayah Papua yang telah dianeksasi oleh pihak Soekarno.

 

Keinginan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri diredam dan dibungkamnya melalui cara pemberian dan penjejalan dengan UU No.21 Tahun 2001.

 

Dalam situasi inilah mengapa itu Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame menyatakan: ”Otsus diberikan saat kami menuntut kemerdekaan. Tapi saat Otsus dilanggar, tidak ada pilihan lain, kami ingin merdeka"

 

Mengapa Kayame mengatakan ”Otsus diberikan saat kami menuntut kemerdekaan” ? Karena ketika bangsa Papua ingin merdeka melalui jalur politik referendum, tetapi pihak Pemerintah RI dibawah Megawati dan DPR dibawah Akbar Tandjung justru menyuapi dan menjejali dengan UU No.21 Tahun 2001. Dan melakukan penekanan militer kepada bangsa Papua.

 

Dan celakanya, pihak Pemerintah, telah melakukan usaha pelanggaran hukum atas hukum yang dibuat DPR dan yang disahkan Pemerintah sendiri, yaitu ketika pihak Pemerintah tetap mengotot untuk mengadakan Pilkada di wilayah Irjabar. Padahal untuk melakukan pemilihan umum lokal di wilayah Irian Jaya Tengah dan wilayah Irian Jaya Barat sebagaimana yang tertuang dalam UU No.45 Tahun 2000 dibatalkan. Apalagi kalau melihat pada apa yang tertuang dalam UU No.21 Tahun 2001, BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 76: ”Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

 

Sekarang, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP belum terbentuk. Dan menurut Yance Kayame itu Majelis Rakyat Papua baru akan dibentuk dan dijadwalkan anggota-anggota MRP akan dilantik pada 27 September 2005.

 

Jadi, bagaimana bisa dilakukan pemekaran, kalau menurut UU No.21 Tahun 2001 dinyatakan bahwa untuk melakukan pemekaran Papua harus ada persetujuan Majelis Rakyat Papua. Sedangkan Majelis Rakyat Papua saja belum ada juntrungnya.

 

Karena itu, memang geram, itu Kayame, yang terus-menerus merasa ditipu oleh pihak RI. Jadi, memang masuk akal kalau itu Kayame melakukan gertakan: ”Dengan terus memfasilitasi pemerintahan Irjabar, apalagi sampai ada pilkada di sana, itu artinya pemerintah telah melanggar UU. Kalau itu tetap dipaksakan, tidak ada jalan lain, DPRPapua akan gelar referendum untuk menentukan nasib kami sendiri. Pemerintah jangan main-main dengan kepercayaan yang sudah kami berikan.” (Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame, Jakarta, Selasa , 26 juli 2005).

 

Akhirnya ya mati kutu itu Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Mochamad Ma’ruf Jawa, sehingga langsung saja mengirimkan surat bernomor 120/1855.SJ/2005 kepada Ketua KPUD Irjabar Regina Sauyai, Selasa, 26 Juli 2005, yang sebagian isinya memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua Barat, dan enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Kepulauan Raja Ampat, dan Fakfak yang rencananya akan diselenggarakan, Kamis, 28 Juli 2005.

 

Jadi Yoosran budek, kalau kalian mengatakan: ”bahwa dengan diterimanya otonomi khusus oleh masyarakat Papua, maka berarti masyarakat Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan seperti persepsi anda. Jadi saya rasa, tuntutan bung Yance dan DPRP nya itu sangat mendasar, karena masih dalam kerangka NKRI gitu bung Asu!”

 

Yoosran, itu UU No.21/2001 tidak diterima oleh seluruh bangsa Papua, dan penerapananya bukan melalui referendum, melainkan dibuat saja oleh DPR dan dijejalkan oleh Megawati kepada bangsa Papua. Kan budek itu namanya.

 

Kalian salah kaprah Yoosran mengatakan masyarakat Papua menerima dengan penuh kesadaran UU No.21/2001. Kalian Yoosran hanya menipu saja, sama seperti kelakuan Soekarno penipu licik. Dasar turunan penipu.

 

Dan itu kalau Yance Kayame mau tetap otonomi khusus, maka ia tidak akan mengatakan secara jelas dan gamblang: ”Kalau itu tetap dipaksakan, tidak ada jalan lain, DPRPapua akan gelar referendum untuk menentukan nasib kami sendiri.”

 

Nah, itu membuktikan bagaimana sebenarnya Kayame tidak setuju dengan Otonomi Khusus yang dijejalkan oleh Megawati itu.

 

Karena kalau memang benar Kayame setuju Otonomi Khusus sebagai mana tertuang dalam UU No.21/2001, maka itu Kayame tidak mengatakan: ”DPRPapua akan gelar referendum untuk menentukan nasib kami sendiri”

 

Nah, dengan disebutnya nama referendum, itu membuktikan bahwa Kayame memang tidak setuju dengan Otonomi Khusus.

 

Jadi, Yoosran budek, jangan memandai-mandaikan diri, kalau otak masih otak udang dan hanya mengembek saja kepada mbah Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 27 Jul 2005 02:48:28 -0700 (PDT)

From: Agoosh Yoosran a_yoosran@yahoo.com

Subject: Re: DHARMINTA TURUNAN PENCAPLOK MBAH KARNO BUTA LIHAT MA’RUF BAGAI CHICKEN DIDEPAN KAYAME

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: warwick aceh <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, Mathius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, SP Saprudin <im_surya_1998@yahoo.co.id>, Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, muba zr mbzr00@yahoo.com

 

DASAR PROVOKATOR!!...TIDAK USAHLAH IKUT URUS-URUS SOAL TANAH PAPUA..MAU KAU ACAK-ACAK LAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA?!

 

SELAIN ITU, KALAU BACA ARTIKEL JANGAN SETENGAH-SETENGAH, JANGAN DIPOTONG-POTONG. JANGAN MENGAMBIL BAGIAN YANG HANYA MENGUNTUNGKAN KAU SAJA. DASAR ASU!

 

 

BUNG ASU, KALAU SAYA BACA LEBIH TELITI DARI ARTIKEL YANG DIMUAT DI BEBERAPA MEDIA CETAK, JELAS BAHWA BUNG YANCE KAYAME TIDAK PERNAH MENYATAKAN INGIN MERDEKA/ MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI. TETAPI YANG BUNG YANCE KATAKAN ADALAH BAHWA DENGAN TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BAHWA UU NOMOR 45/ 1999 TTG PEMEKARAN PROPINSI PAPUA DIBATALKAN PADA TANGGAL 11 NOPEMBER 2004, MAKA PEMBENTUKAN PROP. IRIAN JAYA BARAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG KUAT.

 

KORIDOR UU NOMOR 21/ 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PASAL 76 DISEBUTKAN BAHWA PEMEKARAN PROPINSI PAPUA MENJADI PROPINSI-PROPINSI DILAKUKAN ATAS PERSETUJUAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP). PERSOALANNYA, MRP BELUM TERBENTUK, SEMENTARA DPRP TELAH MENYATAKAN MRP AKAN TERBENTUK PADA 27 SEPTEMBER 2005.

 

OLEH KARENA ITU, BUNG YANCE SELAKU KETUA KOMISI A DPRP MENEGASKAN JIKA PEMERINTAH NKRI TETAP MELAKSANAKAN PILKADA DI IRJABAR, MAKA DPRP AKAN MENGGELAR REFERENDUM UNTUK MENENTUKAN KEINGINAN MASYARAKAT PAPUA, TETAP BERSAMA NKRI ATAU MERDEKA.

 

JADI JELAS DISINI, BAHWA DENGAN DITERIMANYA OTONOMI KHUSUS OLEH MASYARAKAT PAPUA, MAKA BERARTI MASYARAKAT PAPUA BERADA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, BUKAN SEPERTI PERSEPSI ANDA.

JADI SAYA RASA, TUNTUTAN BUNG YANCE DAN DPRP NYA ITU SANGAT MENDASAR, KARENA MASIH DALAM KERANGKA NKRI GITU BUNG ASU!..

 

Agoosh Yoosran

 

a_yoosran@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------