Sandnes, 28 Juli 2005
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
MUNAFIQNYA ORANG YANG BERSEKONGKOL DALAM SYSTEM THAGHUT
PANCASILA
Muhammad Al Qubra
Sandnes - NORWEGIA.
KETUA MPR HIDAYAT NURWAHID MEMANG
BASYAR BERKELIT DENGAN JURUS MUNAFIQ SYSTEM THAGHUT PANCASILA-NYA
Kita dapat memprediksi tujuan DPR
Gadongan itu. Mereka ingin menjajah terus bangsa Acheh - Sumatra. Memang yang
duduk disitu adalah basyar - basyar semua.
Mereka mengedepankan nafsu syaithannya. Mereka ingin supaya orang Acheh
di bunuh terus oleh serigala-serigala haus darah itu.
Sayangnya kaum dhu'afa di pulau
Jawa tidak memiliki pemimpin yang dapat menyadarkan mereka bahwa basyar-basyar
yang "memainkan wayang ketoprak" di gedung yang bersimbol orang
perempuan terlentang itu bukan wakilnya melainkan penipu atau pembohong. Mereka
takpernah memikirkan nasib kaum dhu'afa melainkan hanya memikirkan perut mereka
dan keluarganya sendiri. Justru itulah makanya hati mereka tertutup untuk
memikirkan penderitaan orang lain. "Dalam hati mereka ada penyakit, lalu
Allah menambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka
berdusta. (QS. 2:10)
Keberadaan DPR yang hanya
memikirkan kelanggengan penjajahan mereka terhadap bangsa-bangsa lain di
sekeliling negara RI Jawa Yokya, agar perut mereka dan keluarga mereka tetap
buncit, sudah exis semenjak Sukarno peletak dasar system Thaghut Pancasila
Dhalim dan Munafiq itu sampai hari ini -- sedang dicoba untuk diperbaiki oleh
Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Namun sepertinya tidak akan berhasil. Sebab untuk merobah suatu system yang sudah
demikian komplek kedhalimannya, membutuhkan sebuah Revolusi. Untuk membuat suatu revolusi tidak boleh
tidak membutuhkan seorang Imam yang tidak akan tunduk patuh kepada siapapun kecuali kepada Allah,
RasulNya, Ulama warasatul ambia, penjeru-penjeru kebenaran dan orang-orang yang
benar-benar beriman.
Andaikata mereka menggunakan
'akalnya tentu dapat mengalahkan nafsunya bahwa mereka hanya dapat membunuh
sebahagian orang Acheh yang sudah sadar, namun mereka tidak akan pernah mampu
membunuh bangsa Acheh yang kini sudah bertebaran di seluruh Dunia. Sudah di
jelaskan oleh orang-orang yang mau berfikir bahwa perang fisik itu tidak akan
berakhir. Justru itu diusahakan dengan "Perang politiK", Namun yang
namanya orang-orang munafiq memang makhluk yang paling berbahaya bagi
kelansungan hidup manusia di planet ini.
Selanjutnya mari kita perhatikan
bagaimana sepakterjang ketua MPR, Hidayat Nurwahid: "Ketua MPR Hidayat
Nurwahid mendesak pemerintah untuk meminta persetujuan DPR terlebih dahulu
sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) RI-GAM. Sebab, walau ini masalah
domestik, tapi ada keterlibatan internasional."
Kenapa
ketua basyar ini meminta persetujuan DPR sebelum menanda tangani nota
kesepahaman ? Bukankah sudah diadakan rapat
konsultasi pemerintah dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksinya ? Apakah
itu tidak cukup ?
Mereka
takut kehilangan Acheh sebagaimana kehilangan Timor Larose. Apakah Bangsa Acheh dan Timor Larose itu milik mereka
? Kalau Hidayah Nurwahid termasuk orang
yang beriman (bukan basyar) sudah pasti memahami bahwa jangankan Suatu Bangsa
seperti Acheh - Sumatra, Timor Larose, Maluku, West Papua dan puluhan bangsa
lainnya yang belum sadar bahwa mereka sesungguhnya dijajah, seorang manusiapun
tidak boleh dimiliki kecuali Allah lah sebagai Pemiliknya. Jadi manusia yang memiliki manusia
samadengan penjajah. Sedangkan manusia yang dimilikinya itu sama dengan
"hamba sahaya"
Yang jelas itu Hidayah Nurwahid
buta mata hatinya untuk melihat bagaimana penderitaan kaum dhu'afa di Acheh di
timpa dua tragedi, dimana tragedi penjajahan Indonesia Jawa Munafiq lebih kejam
daripada tragedi Tsunami. Andaikata tidak dihalang halangi kaki tangan
penjajah, yaitu Serigala-serigala Haus darah (baca TNI/POLRI), tragedi Tsunami
sudah selesai dalam waktu yang relatif singkat.
Jadi persoalan sekarang adalah
Munafiq nya orang-orang yang bersekongkol dalam system Thaghut Pancasila itu.
Justru itulah makanya persoalan menentukan nasib sendiri bagi semua bangsa
bangsa di kepulauan Nusantara itu menjadi sukar dan berlarut-larut.
Beberapa tahun yang lalu jutaan
orang Acheh - Sumatra turun ke Banda Acheh untuk menyatakan bahwa mereka tidak
ingin dijajah lagi oleh Hindunesia munafiq. Mereka tidak membawa senjata, namun
serigala-serigala haus darah itu yang dikendalikan oleh basyar-basyar dari
Jakarta melawan argumentasi kami dengan peluru. Itu adalah ciri-ciri manusia
yang tidak memiliki otak, hanya badannya saja yang kuat. Beraninya hanya dengan
orang yang tidak bersenjata. Kalau dengan TNA menjerit, kecuali berani main
koroyok seperti sekarang ini berani masuk kawasan TNA secara tidak jentelmen
(50 TNI vs 5 TNA), hah ha
Allah telah mengaruniai manusia
dengan fasilitas alat fikir agar manusia itu dapat berfikir untuk tidak
membunuh manusia yang lain. Sebab semua manusia mempunyai hak yang sama untuk
hidup di planet Bumi ini.
Allah berfirman : Dan Sesungguhnya
kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia,
mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat
Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda
kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk
mendengar ayat-ayat Allah.Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka
lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai (Q.S. Al-A'raf ayat : 179)
Andaikata mereka bukan munafiq sudah barang pasti mereka tidak
akan menjajah bangsa Acheh - Sumatra, mereka tidak akan membunuh penduduk sipil
Acheh yang terdiri dari anak - anak, orang perempuan dan orang tua. Justru
orang yang benar-benar berimanlah yang meyakini ayat-ayat Allah yang
mengatakan: "Membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia seluruh
nya"(Q.S ,5:32).
Allah juga berfirman "Dan
siapa yang membunuh Mukmin dengan sengaja maka balasannya Neraka Jahanam, kekal
padanya. Allah memarahinya dan mengutuknya serta menyediakan baginya siksaan
yang besar" (Q.S, 4:93). Mau lari kemana mereka
?
Billahi
fi sabililhaq
Muhammad Al Qubra
acheh_karbala@yahoo.com
Sandnes,
Norwegia.
----------
From:
indonesia teroris indonesia_teroris@yahoo.com
Date:
28 juli 2005 13:19:02
To:
LAN TAK <lantak@yahoogroups.com>, PPDI GROUPS
<ppdi@yahoogroups.com>, susilo bambang yodohono presiden@ri.go.id
Subject:
«PPDi» DPR MINTA MOU DIUMUMKAN OELEH PEMERINTAH
Ketua
MPR : MoU RI-GAM Harus Dapat Persetujuan DPR, Umumkna Hasil Perundingan
Helsinki
Jakarta
(SIB)
Ketua
MPR Hidayat Nurwahid mendesak pemerintah untuk meminta persetujuan DPR terlebih
dahulu sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) RI-GAM. Sebab, walau ini masalah domestik, tapi ada keterlibatan
internasional.
“Memang Pak Jusuf Kalla (Wapres)
menyatakan itu masalah domestik. Tapi ini masalah yang menjadi internasional. Tempat perundingannya kan di
Helsinki, melibatkan orang asing, dan melibatkan pemantau dari Uni Eropa,” kata
Hidayat.
Menurut
Hidayat, yang ditemui wartawan usai membuka sebuah seminar di Hotel Gren Melia,
Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/7), persetujuan DPR ini bisa
diberikan dalam sidang paripurna istimewa DPR. Sebab
DPR saat ini sedang reses.
Apakah
rapat konsultasi saja tidak cukup? “Landasan
tata tertibnya tidak kokoh. Betul lembaga tinggi negara perlu saling
berkonsultasi, tapi tidak dalam rangka mengambil keputusan. Untuk Helsinki, ini
terkait dengan pengambilan keputusan. Ini juga supaya DPR tidak merasa
dilangkahi,” jelas Hidayat.
Hidayat juga mengharapkan
pemerintah untuk membuka secara transparan tentang proses perundingan di
Helsinki dan hasil-hasilnya. “Terutama dibicarakan dengan DPR supaya tidak
terjadi kesimpangsiuran informasi. Kita akan menghadirkan kedamaian di Aceh,
tapi kita tidak ingin terjadi tidak damai antara pemerintah dan DPR,” katanya.
Menurut Hidayat, dari keterangan
yang diberikan Wapres Jusuf Kalla memang tidak ada pelanggaran UUD dalam proses
perundingan RI-GAM di Helsinki. Namun penjelasan Kalla kepada para pimpinan
parpol dan fraksi-fraksi di DPR tidak cukup.
“Faktornya ya transparansi itu
tadi. Pemerintah katanya akan menyampaikan ke DPR segera sebelum ditandatanganinya
perjanjian tersebut. Saran saya, segera lakukan pertemuan dengan DPR, kalau
perlu ada sidang paripurna istimewa sebelum penandatanganan tanggal 15
Agustus,” tandas Hidayat.
BUKA HASIL PERUNDINGAN HELSINKI
KEPADA DPR
Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta
pemerintah untuk segera membuka atau mengumumkan hasil perundingan Helsinki
kepada DPR secara transparan, jujur dan
terbuka, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman antara
pemerintah dengan DPR.
“Kata kuncinya sederhana, segera
lakukan pertemuan dengan DPR. Pemerintah harus membuka secara lebih transparan,
jujur apa adanya, tentang yang dibicarakan di Helsinki, Finlandia itu apa saja
dan hasilnya apa saja,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu,
usai memberi sambutan pada seminar bertema “Fungsi Anggota Dewan di Masa Depan”
yang diselenggarakan dalam rangka Munas I Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia, kalau perlu ada
Sidang Paripurna Istimewa DPR, sebelum penandatanganan tanggal 15 Agustus 2005
mendatang.
Mantan Presiden PKS itu
menambahkan, semua pihak memang tidak boleh berburuk sangka berlebihan, tetapi
semua juga tidak boleh tidak waspada dan tetap harus waspada karena Indonesia
tidak mau kehilangan wilayahnya lagi seperti kasus Sipadan-Ligitan maupun kehilangan
Timor Timur.
“Kita tak mau gara-gara
ketidakwaspadaan, sesuatu yang diperkirakan tidak melanggar UUD menjadi
melanggar UUD, yakni ketika NKRI menjadi pecah karena ada separatisme.
Amandemen UUD 1945 sudah disepakati untuk tidak mengubah NKRI,” katanya.
Ketika ditanya apakah rapat
konsultasi pemerintah dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi tidak cukup,
Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa landasan “konstitusional” atau landasan tata
tertib dari rapat konsultasi itu tidak kokoh.
“Memang betul pimpinan lembaga
negara perlu saling berkonsultasi tetapi dalam rapat konsultasi itu tidak dalam
rangka untuk mengambil keputusan, padahal ini jelas sekali memerlukan sesuatu
yang terkait dengan keputusan, yaitu sebelum penandatanganan perundingan RI-GAM
15 Agustus nanti,” katanya.
Hidayat juga mengatakan bahwa
tidak ada halangan apa pun untuk terselenggaranya rapat dengan DPR untuk
menyampaikan hasil pertemuan Helsinki, apakah itu melalui Komisi I atau melalui
sidang paripurna.
“Kalau
itu dilakukan akan elegan untuk semua. DPR menjadi tahu bahwa tidak ada sesuatu
yang disembunyikan, dan DPR tidak merasa seolah-olah dilangkahi. Kalau DPR
merasa dilangkahi, saya khawatir Aceh bisa damai, tetapi gonjang-ganjing di
Jakarta. Jangan sampai GAM memecah-belah
Jakarta,” katanya.
“Jadi sekali lagi, kita tidak
ingin sudah ada perdamaian dengan GAM tetapi kemudian terjadi ketidakdamaian
antara DPR dengan Pemerintah di Jakarta,” demikian Hidayat Nurwahid.
----------