Stockholm, 29 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MEGAWATI DAN PDIP-NYA MENENTANG MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



MEGAWATI DAN PDIP-NYA MENENTANG MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI 15 AGUSTUS 2005 DENGAN ALASAN INTERNASIONALISASI DAN PARTAI LOKAL

 

Ketua Umum DPP PDIP Megawati yang juga mantan Presiden RI yang dikatrol MPR dibawah Amien Rais setelah digulingkannya Abdurrahman Wahid, telah menunjukkan sikap negatifnya terhadap Kesepakatan Helsinki yang tertuang dalam Memorandum of Understanding Helsinki yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Hal itu terbongkar ketika Megawati di hadapan peserta kursus reguler Lemhanas angkatan 38 di Gedung Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 28 juli 2005 telah melambungkan salto penentangan Memorandum of Understanding Helsinki yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Dimana sebagian alasan yang dijadikan dasar argumentasi penentangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 oleh Megawati itu adalah Perundingan Helsinki telah dijadikan masalah internasional, yaitu dengan dilibatkannya Pemerintah Finlandia, Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara anggota Asean. Dan yang menyangkut partisipasi politik yang dilakukan melalui jalur proses yang adil dan demokrasi di Acheh melalui wadah partai politik lokal di Acheh.

 

Nah, dua hal inilah yang telah dijadikan dasar argumentasi pihak Megawati dan PDIP-nya untuk melakukan serangan terhadap MoU Helsinki yang telah disepakati oleh pihak ASNLF dan RI pada tanggal 17 Juli 2005 di Helsinki dan akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 mendatang di Helsinki.

 

Pihak Megawati dan PDIP-nya memang ketakutan sekali dengan adanya sokongan penuh dari dunia internasional untuk menyelesaikan konflik Acheh. Pihak Megawati tetap mengotot untuk penyelesaian konflik Acheh diselesaikan secara domestik. Tetapi, berdasarkan pengalaman selama Megawati memegang pemerintahan, itu konflik Acheh tidak pernah bisa diselesaikan, bahkan digagalkan.

 

Contohnya ketika digagalkannya perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah RI dengan pihak Pemerintah Negara Acheh di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 oleh pihak RI. Kemudian RI melalui Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menko Polkam waktu itu meluncurkan Darurat Militer di Acheh dengan dikeluarkananya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Acheh pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada pukul 24.00 malam Senin, 19 Mei 2003. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030608.htm )

 

Kemudian menyangkut masalah partai politik lokal, Megawati mengotot dengan argumentasinya bahwa masalah hak berpartisipasi politik melalui jalur proses yang adil dan demokratis yang dipasilitasi melalui partai politik lokal di Acheh dianggap sebagai bentuk usaha yang mengarah kepada masalah kedaerahan dan bermuatan ideologis, bukan bermuatan manajerial, sehingga bisa menuju kearah pemisahan diri.

 

Nah, itu Megawati dengan alasan internasionalisasi dan partai politik lokal mencoba untuk melakukan penentangan terhadap MoU Helsinki yang telah disepakati dan yang telah diparap pada tanggal 17 Juli 2005 oleh Ketua Tim Juru Runding Pemerintah Negara Acheh Teungku Malik Mahmud dan Ketua Tim Juru RI Hamid Awaluddin.

 

Sekarang, kalau diteliti alasan yang dilambungkan Megawati tentang internasionalisasi dan partai politik lokal, adalah alasan yang lemah. Mengapa ? Karena ketika Megawati memegang jabatan Presiden, itu perundingan antara pihak Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Acheh tidak dilakukan di Acheh ataupun di Jakarta, melainkan di Tokyo, Jepang, yang dipasilitasi oleh Pemerintah Jepang, dan didukung langsung oleh Amerika, Uni Eropa, Bank Dunia, dan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue.

 

Jadi dengan adanya keterlibatan langsung Jepang, Amerika, Negara-Negara dari Uni Eropa, Bank Dunia dan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo, itu sudah menunjukkan internasionalisasi. Tetapi, mengapa sekarang, itu Megawati menentang internasionalisasi perundingan Helsinki ?

 

Kemudian soal partai lokal, itu merupakan suatu proses yang adil dan demokratis untuk bangsa Acheh guna berpartisipasi politik didalam wilayah Acheh melalui partai politik lokal Acheh.

 

Seterusnya kalau memang bangsa Acheh secara keseluruhan sudah siap untuk menentukan nasib sendiri, itu tidak bisa pihak pusat menekannya, malahan harus didukung dan diberikan pasilitas guna disalurkan keinginan seluruh bangsa Acheh menentukan sikap politisnya melalui cara plebisit atau referendum.

 

Nah, justru melalui pemberian kebebasan berpartisipasi politik bagi seluruh bangsa Acheh inilah bisa diukur sejauh mana sikap bangsa Acheh terhadap pihak Jakarta. Kalau memang bangsa Acheh siap berada dibawah lindungan Jakarta, maka akan terbukti hasilnya dalam referendum di Acheh itu. Mengapa pihak Jakarta harus ketakutan, kalau memang yakin bahwa bangsa Acheh memihak Jakarta.

 

Persoalannya sekarang, pihak Jakarta ketakutan, karena tidak yakin bangsa Acheh mendukung RI. Nah, karena pihak RI tidak yakin bangsa Acheh mendukung RI, maka tidak dibenarkan dilakukan referendum di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------