Stockholm, 30 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YOOSRAN, ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PEPERA BUKAN MODEL PEPERA MBAH KARNO

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



AGOOSH YOOSRAN, ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PEPERA BUKAN MODEL PEPERA MBAH KARNO

 

“Ok bung Asu, saya setuju penyelesaian masalah harus dilihat dari akar permasalahan. Masalah Aceh pun pada awal saya bergabung di forum ini, setelah mendapat penjelasan anda, saya sudah mengerti akar permasalahan adalah adanya perbedaan sisi pandang sejarah. Dan menurut saya, sejarah itu debatable. Tidak ada badan atau satu pihak manapun di dunia ini yang dapat mengesahkan bahwa sejarah yang ditulis seseorang atau sekelompok orang itu yang paling benar. Ok mungkin anda merasa punya bukti, fakta yang kuat untuk mendukung sejarah versi anda tetapi pihak lain pun mungkin akan mengklaim bahwa bukti, fakta yang dimiliki pun tidak kalah kuatnya.”(Agoosh Yoosran, a_yoosran@yahoo.com , Fri, 29 Jul 2005 03:39:49 -0700 (PDT))

 

Baiklah Yoosran di Jakarta, Indonesia.

 

Jelas, itu sejarah dapat diuji berdasarkan teori dan metode sejarah yang didasarkan pada fakta, bukti, hukum yang dijadikan sumber lahirnya sejarah. Karena itu tidak heran kalau berdasarkan sejarah yang ditunjang dengan adanya fakta, bukti dan dasar hukum yang kuat bisa dijadikan sebagai bukti hukum untuk dijadikan landasan penjatuhan hukum atau vonis atas sesuatu perkara. Misalnya masalah sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara pihak RI dan pihak Malaysia yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Dimana akhirnya kedua Negara sepakat untuk diselesaikan dihadapan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Dan pada tanggal 31 Mei 1997 kasus persengketaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ditandatangani di Mahkamah Internasional oleh pihak RI dan Malaysia untuk disidangkan dihadapan Mahkamah Internasional.

 

Persidangan yang memakan waktu lebih dari 4 tahun itu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang menangani perkara Pulau Sipadan-Ligitan yang dipimpin oleh 15 orang hakim, ditambah 1 orang hakim panitera. Para hakim itu adalah Gilbert Guillaume (Prancis, ketua), Shi Jiuyong (Cina, wakil ketua), Shigeru Oda (Jepang), Raymond Ranjeva (Madagaskar), Géza Herczegh (Hongaria), Carl-August Fleischhauer (Jerman), Abdul G. Koroma (Sierra Leone), Vladlen S. Vereshchetin (Federasi Rusia), Rosalyn Higgins (Inggris), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela), Pieter H. Kooijmans (Belanda), Francisco Rezek (Brazil), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Yordania), Thomas Buergenthal (AS), Nabil Elaraby (Mesir), dan panitera Philippe Couvreur (Belgia). Ternyata pada tanggal 17 Desember 2002, Hakim Ketua Mahkamah Internasional Gilbert Guillaume yang berasal dari Prancis memutuskan bahwa Malaysia memiliki hak kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan atas dasar pertimbangan Effectivites (effective occupation). Artinya Pemerintah Penjajah Inggris telah melakukan tindakan administratif nyata yang berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpul telur penyu sejak tahun 1930, dan pembangunan mercu suar sejak awal tahun 1960.

 

Mengapa Ketua Hakim Mahkamah Internasional Gilbert Guillaume memutuskan atas dasar pertimbangan Effectivites (effective occupation) ? dan dasar pertimbangan apakah yang telah diajukan oleh pihak RI dan pihak Malaysia kehadapan Mahkamah Internasional ?

 

Nah, kalau melihat dan memperhatikan alasan dasar yang dikemukakan oleh pihak RI dan pihak Kerajaan Malaysia, maka akan kelihatan dengan jelas dimana pihak RI mengajukan alasan dasar sejarah yang didasarkan kepada teori yang dinamakan dengan teori Treaty Based Title atau Konvensi 1891. Adapun pihak Malaysia mengajukan teori sejarah yang didasarkan pada alasan dasar sejarah yang dinamakan teori Chain of Title atau rantai kepemilikan.

 

Kemudian, mengapa pihak Ketua Hakim Mahkamah Internasional Gilbert Guillaume menolak kedua alasan dasar teori sejarah yang diajukan oleh pihak RI dan pihak Melaysia untuk dijadikan dasar hukum pemutusan perkara, melainkan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan Effectivites (effective occupation) ?

 

Karena terbukti bahwa teori Treaty Based Title atau Konvensi 1891 yang diajukan oleh pihak RI dan teori Chain of Title yang diajukan pihak Malaysia tidak bisa dijadikan dasar yang utama untuk menentukan kepemilikan. Dimana Mahkamah Internasional tidak bisa memutuskan hak kepemilikan pihak mana yang kuat berdasarkan dokumen-dokumen itu. Karena kedua-dua teori sejarah tersebut sama kuatnya.

 

Oleh sebab itu Mahkamah Internasional menilai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai daerah tak bertuan atau terra nulius.

 

Nah, karena menurut Mahkamah Internasional Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai daerah tak bertuan atau terra nulius, maka argumen effectivites yang dipakai dasar pertimbangan oleh Mahkamah Internasional. Dimana menurut Mahkamah Internasional pihak Malaysia telah secara efektif hadir melaksanakan kedaulatannya di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jauh sebelum tahun 1969, maka Malaysia adalah pemilik yang sah atas kedua Pulau tersebut. Artinya sebelum Negara Federasi Malaysia berdiri pihak Inggris telah melakukan tindakan administratif nyata yang berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpul telur penyu sejak tahun 1930, dan pembangunan mercu suar sejak awal tahun 1960. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040313.htm )

 

Jadi Yoosran, itu sejarah yang diambil berdasarkan teori sejarah dan metode pengambilan sejarah dengan ditunjang oleh fakta dan bukti serta dasar hukumnya, maka bisa diuji secara hukum untuk dipakai sebagai fakta dan bukti hukum guna dijadikan sebagai landasan pemutusan suatu perkara. Contohnya dalam masalah kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

 

Begitu juga dengan masalah Papua.

 

Bangsa Papua menuntut pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (pepera) atau Ascertainment of the wishes of the people berdasarkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dijalankan dengan cara yang bebas, adil, jujur, dan dilakukan oleh seluruh bangsa Papua.

 

Mengapa bangsa Papua menuntut pelaksanaan pepera secara bebas, adil, jujur dan oleh seluruh bangsa Papua ?

 

Karena ketika Soekarno menjalankan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menyangkut penentuan pendapat rakyat tidak dijalankan dan tidak diserahkan kepada seluruh rakyat Papua, melainkan hanya dilakukan oleh 1026 orang saja. Dimana pepera yang dilakukan menurut model Soekarno yaitu melalui penunjukkan wakil-wakil daerah, bukan dilakukan langsung oleh rakyat Papua.

 

Caranya, dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Dimana pihak Soekarno melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera. Kemudian melakukan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

 

Nah, anggota Dewan Musyawarah Pepera inilah yang menentukan pemilihan apakah bergabung dengan RI atau berdiri sendiri.

 

Jadi, menurut pepera model mbah Soekarno ini adalah setiap kabupaten memilih wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera yang banyaknya 1026 anggota. Kemudian anggota Dewan Musyawarah Pepera inilah yang memutuskan apakah bergabung dengan RI atau merdeka.

 

Nah disinilah, penipuan dan akal bulus mbah Soekarno guna mendapatkan tanah wilayah Papua.

 

Dan model pepera made in Soekarno inilah yang dinyatakan tidak sesuai dengan keinginan seluruh rakyat Papua dan pepera harus dilakukan langsung oleh seluruh rakyat Papua di Papua yang disaksikan oleh badan internasional PBB, sebagaimana yang dilakukan ti Timor Timur.

 

Jadi Yoosran, kalau sejarah Papua digali berdasarkan metode penggalian sejarah dengan ditunjang oleh fakta, bukti dan dasar hukumnya, maka sejarah Papua ini bisa dijadikan sebagai fakta dan bukti hukum guna dijadikan sebagai alat penentuan dan pemutusan suatu perkara, dalam hal ini mengenai masalah pepera.

 

Sekarang, terbukti bahwa pihak RI tetap saja memakai hasil pepera model mbah Karno, walaupun tidak mencerminkan dan menggambarkan sikap dari seluruh rakyat Papua. Pepera model mbah Soekarno tidak terlepas dari manipulasi dan penipuan. Berbeda dengan pepera atau peblisit atau referendum model Timor Timur yang dilakukan oleh seluruh rakyat Timor Timur. Dan hasilnya, bisa dipertanggungjawabkan dan dianggap sah, apalagi dengan diawasi oleh PBB.

 

Dan tentu saja, pihak RI sudah mengetahui dengan pasti, bahwa kalau dilakukan pepera oleh seluruh rakyat Papua di Papua, maka rakyat Papua akan memutuskan merdeka. Dan hal inilah yang ditakuti pihak RI. Oleh sebab itu pihak RI sekuat tenaga mencoba memaksakan kehendaknya, seperti contohnya melalui penerapan UU No.21/2001. Inilah cara licik dan cara tidak jujur yang dilakukan oleh para penerus Soekarno terhadap bangsa Papua.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 29 Jul 2005 03:39:49 -0700 (PDT)

From: Agoosh Yoosran a_yoosran@yahoo.com

Subject: Re: YOOSRAN, ITU PENYELESAIAN PAPUA HARUS DILIHAT DARI AKAR UTAMA TIMBULNYA KONFLIK

To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com

Cc: warwick aceh <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, Mathius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, SP Saprudin <im_surya_1998@yahoo.co.id>, Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, muba zr mbzr00@yahoo.com

 

OK BUNG ASU, SAYA SETUJU. PENYELESAIAN MASALAH HARUS DILIHAT DARI AKAR PERMASALAHAN. MASALAH ACEH PUN PADA AWAL SAYA BERGABUNG DI FORUM INI, SETELAH MENDAPAT PENJELASAN ANDA, SAYA SUDAH MENGERTI. AKAR PERMASALAHAN ADALAH ADANYA PERBEDAAN SISI PANDANG SEJARAH. DAN MENURUT SAYA, SEJARAH ITU DEBATABLE. TIDAK ADA BADAN ATAU SATU PIHAK MANAPUN DI DUNIA INI YANG DAPAT MENGESAHKAN BAHWA SEJARAH YANG DITULIS SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG ITU YANG PALING BENAR. OK MUNGKIN ANDA MERASA PUNYA BUKTI, FAKTA YANG KUAT UNTUK MENDUKUNG SEJARAH VERSI ANDA TETAPI PIHAK LAIN PUN MUNGKIN AKAN MENGKLAIM BAHWA BUKTI, FAKTA YANG DIMILIKI PUN TIDAK KALAH KUATNYA.

 

SEJARAH ITU DIBUAT MENURUT SISI PANDANG ATAU PERSEPSI SI PENULIS SEJARAH. JADI KALAU ADA PENULIS SEJARAH LAIN UNTUK PEMBAHASAN SEJARAH YANG SAMA, SANGAT DIMUNGKINKAN TERJADI PENDAPAT ATAU PERSEPSI YANG BIAS YANG MENJADIKANNYA DEBATABLE.

 

KEMBALI KEPADA BUNG YANCE, MEMANG DIA MUNGKIN TERMASUK SALAH SATU ORANG YANG MENYUARAKAN AGAR PAPUA ATAU IRIAN JAYA MENJADI NEGARA MERDEKA TERPISAH DARI NKRI, TETAPI FAKTA SAAT INI DIA ADALAH KETUA MERANGKAP ANGGOTA DPRD PAPUA. MAU TIDAK MAU, SUKA TIDAK SUKA ATAU IKHLAS TIDAK IKHLAS, DENGAN DIA BERADA DI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN NKRI DAN DIA MASIH BERKEWARGANEGARAAN NKRI, DIA ITU MENGAKUI KEBERADAAN NKRI DAN MENGAKUI SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BAHWA PAPUA ITU ADALAH SALAH SATU PROPINSI DI NKRI.

 

SOAL DIA KEMBALI MENYUARAKAN KEMERDEKAAN MELALUI REFERENDUM ITU MERUPAKAN DAMPAK DARI KETIDAKKONSISTENAN PEMERINTAH MENERAPKAN UU NO. 21 TH 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA.

 

SOAL SELF GOVERNMENT VERSI GAM (ATAU MUNGKIN INI HANYA VERSI KAU SAJA ASU) BAHWA BERARTI ACEH ITU BERDIRI SENDIRI DAN TIDAK MENGAKUI SEBAGAI BAGIAN NKRI, TETAPI FAKTA SEMENTARA HASIL  PERUNDINGAN HELSINSKI ADALAH, GAM TIDAK MENUNTUT LAGI KEMERDEKAAN DAN PEMERINTAHAN SENDIRI/ SELF GOVERNMENT NANTINYA ADALAH DALAM KERANGKA NKRI. BEGITU YANG DILANSIR DI BEBERAPA MEDIA YANG SAYA BACA. MASALAH ITU BENAR ATAU TIDAK ITU MASALAH PERSEPSI. KITA LIHAT NANTI TANGGAL 15 AGUSTUS, APA BUNYI OFFICIAL PRESS CONFERRENCE HASIL MOU TERSEBUT.

 

Agoosh Yoosran

 

a_yoosran@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------