Stockholm, 30 Juli 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YUDHOYONO MENCAK-MENCAK MENDENGAR DPR AMERIKA MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN PEPERA PAPUA 1969

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



AKHIRNYA AKAL BULUS PEPERA PAPUA MODEL MBAH KARNO 1962 DIPERTANYAKAN DPR AMERIKA SERIKAT

 

“In July and August 1969, Indonesia conducted an “Act of Free Choice”, in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation.” (the United States109th Congress has passed: H.R. 2601: Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007…. HR 2601 RH)

 

House of Representative Amerika Serikat atau DPR Amerika Serikat dalam hasil keputusannya untuk tahun fiskal 2006 dan 2007 tentang hubungan luar negeri, khususnya yang menyangkut Papua telah memasukkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang penentuan pendapat rakyat Papua tahun 1969.

 

Dimana DPR Amerika Serikat telah menemukan fakta, bukti, sejarah dan hukum yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (pepera) atau Ascertainment of the wishes of the people berdasarkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang pelaksanaan pepera yang masih dipertanyakan sifat bebas dan rahasia-nya dari bentuk manipulasi.

 

Berdasarkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang Ascertainment of the wishes of the people atau penentuan pendapat rakyat Papua dintakan bahwa “recognized“ the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice'', and pledged “to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969”.

 

Nah, ternyata dalam pelaksanaan pepera yang dijalankan Soekarno dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Melainkan justru Soekarno dari delapan Kabupaten yang ada di Papua dipilih orang-orang yang akan didudukan dalam Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1026 anggota dari delapan Kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. Kemudian anggota Dewan Musyawarah Pepera inilah yang melakukan pepera untuk menentukan masuk bagian RI atau merdeka.

 

Dan, cara inilah yang bertentangan dengan penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum yang dikenal dan diakui dunia internasional. Dimana berdasarkan aturan internasional yang dinamakan penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum adalah dilakukan oleh seluruh rakyat untuk menenentukan pilihannya secara bebas dan rahasia.

 

Inilah yang ternyata oleh DPR Amerika Serikat yang dipetanyakan keabsahan dan kebenaran dari cara pelaksanaan pepera di Papua antara bulan Juli dan Agustus 1969.

 

Dan tentu saja, dengan adanya sikap dan keputusan dari DPR Amerika Serikat terhadap cara pelaksanaan pepera di Papua 1969 ini menunjukkan bahwa kelegalan dan keabsahan dari pepera 1969 di Papua dipertanyakan.

 

Sekarang, kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyono merasa bahwa masalah pepera 1969 di Papua sudah final, maka ia harus mampu memberikan alasan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya yang dikaitkan pada  Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan praksis internasional yang menyangkut masalah penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum.

 

Selama Susilo Bambang Yudhoyono hanya bisa mempertahankan dengan kata-kata “sudah final”, maka itu bukanlah argumentasi dan alasan yang bisa diterima secara fakta, bukti, sejarah dan hukum tentang pepera di Papua 1969.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Sabtu, 30 Juli 2005

Presiden Yudhoyono: Indonesia Tidak Senang terhadap DPR Amerika Serikat

 

Shenzhen, Kompas - Indonesia menyatakan keprihatinan dan rasa tidak senang terhadap sikap House of Representative Amerika Serikat yang mempertanyakan keberadaan Papua dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Apalagi sikap itu diikuti penyebaran selebaran secara diam-diam ke Papua, yang jelas mengganggu kedaulatan Indonesia.

 

Berbicara kepada wartawan dalam jumpa pers tentang kunjungannya ke China, Jumat (29/7) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya telah menerima salinan dan membaca sikap dari anggota DPR Amerika Serikat yang mempertanyakan keabsahan dari pengumpulan pendapat rakyat (pepera) Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, yang lebih disayangkan adalah salinan itu kini telah beredar di Papua dan kemudian digambarkan bahwa Pemerintah AS mendukung gerakan pemisahan Papua dari Indonesia.

 

Terus terang, saya prihatin dan kurang suka dengan cara seperti itu. Kita tentunya sulit menerima campur tangan negara lain yang terlalu jauh, kata Presiden tegas.

 

Menurut Presiden, keberadaan Papua dalam naungan Republik Indonesia sudah final. Oleh karena itu, semua negara seharusnya menghormati kedaulatan RI.

 

Ia mengharapkan sikap anggota DPR AS itu tidak merupakan sikap Pemerintah AS. Dalam kunjungan kenegaraannya ke AS tanggal 25 Mei lalu, lanjut Presiden, telah dikeluarkan pernyataan bersama yang menyebutkan AS mendukung kesatuan RI. Saya minta agar kesepakatan itu dipegang teguh. Saya mengharapkan langkah yang dilakukan beberapa anggota DPR AS itu tidak sampai mengganggu hubungan AS dan Indonesia yang lebih besar, kata Presiden.

 

Anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen menegaskan, apa yang dilakukan AS terhadap Indonesia lagi-lagi menunjukkan standar ganda yang dilakukan AS. Sikap beberapa anggota DPR AS itu menambah rasa sakit hati bangsa Indonesia setelah sebelumnya Indonesia diperlakukan secara tidak adil dalam urusan peralatan persenjataan.

 

Presiden sendiri tidak menutupi adanya persoalan yang terjadi di Papua, terutama munculnya ketidaksukaan masyarakat Papua terhadap UU No 45/1999 tentang Pemekaran Papua.

 

Kemarin pagi Presiden berbicara di depan sekitar 700 pengusaha China dan Indonesia di Beijing.

 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/30/utama/1937914.htm

----------

 

the United States109th Congress has passed: H.R. 2601: Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007…. HR 2601 RH….(b) FINDINGS RELATING PAPUA.--Congress finds to the following:

 

(1) Papua, a resource-rich province whose indigenous inhabitants are predominantly Melanesian, was formerly a colony of the Netherlands.

 

(2) While Indonesia has claimed Papua as part of its territory since its independence in the late 1940s, Papua remained under Dutch administrative control until 1962.

 

(3) On August 15, 1962, Indonesia and the Netherlands signed an agreement at the United Nations in New York (commonly referred to as the “New York Agreement”) which transferred administration of Papua first to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), and then to Indonesia in 1963, pending an “act of free choice . . . to permit the inhabitants to decide whether they wish to remain with Indonesia”.

 

(4) In the New York Agreement, Indonesia formally recognized “the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice'', and pledged “to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969”'.

 

(5) In July and August 1969, Indonesia conducted an “Act of Free Choice”, in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation.”

----------