Stockholm, 2 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MBAH SOEHARTO YANG MENELAN PAPUA PAKAI PEPERA 14 JULI – 4 AGUSTUS 1969

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



KELIHATAN ITU MBAH SOEKARNO MENJARING PAPUA DITERUSKAN MBAH SOEHARTO MENELAN PAPUA PAKAI PEPERA 1969

 

“Saya tertarik dgn tulisna saudara. Saya yakin Congress Amerka telah memiliki data yang cukup akurat yang membuktikan bahwa Papua Bukan bagian dari NKRI, DPR indonesia go to hell with they NKRI.Kami mayoritas Papua, 99,99% sebelum Otsus timbul kami, minta merdeka, menghadap presiden BJ.Habibie pada waktu itu. Lalu jakarta memberi gula-gula yaitu Otsus. Sekarang kami mendapat dukungan luar biasa dari kongress Amerika mengapa kami harus sia-siakan? Silakan orang Jakarta mau pun Gubernur Papua bicara, tapi kami punya banyak alasan mengapa kami mau merdeka? Karena Gubernur maupun jakarta memakai otsus sebagai simbol membangun tapi hasilnya nihil.Orang birokrat kaya rakyat miskin di sana - sini. Saudara patut ketahui bahwa pada tanggal 15-8-2005 kami akan menolak gul-gula NKRI, yaitu OTSUS, dll." (Helmut Kmur, helmut_kmur2002@yahoo.com , Mon, 1 Aug 2005 19:19:36 -0700 (PDT))

 

Baiklah saudara Helmut Kmur di Jayapura, Papua.

 

Tiga tahun, sebelum diselenggarakan penentuan pendapat rakyat di delapan Kabupaten yang ada di Papua, di Jakarta sedang berlangsung pertarungan politik dan kekuasaan yang sengit ditingkat atas, antara Soekarno dan para Jenderal-Jenderal TNI yang dipelopori oleh Jendaral Abdul Haris Nasution dan Letnan Jenderal Soeharto.

 

Ketika Jenderal Abdul Haris Nasution dilantik menjadi Ketua MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 di Jakarta, maka dimulailah usaha pendobrakan mbah Soekarno melalui jalur politis.

 

Pada tanggal 25 Juli 1966 mbah Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Kabinet Ampera, yang didasarkan pada TAP MPRS No.XIII Tahun 1966. Dimana Kabinet Ampera ini terdiri dari tiga unsur. Pertama, Presiden Soekarno. Kedua, Presidium Kabinet yang terdiri dari lima Menteri Utama dan Menteri Utama bidang Hankam Letjen Soeharto diangkat sebagai Ketua Presidium. Ketiga, Anggota-anggota Kabinet yang terdiri dari 24 Menteri.

 

Nah, ketika Soekarno mengangkat Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera, maka mulailah detik-detik penggulingan mbah Soekarno mulai berjalan.

 

Ketika, DPR-Gotong Royong dalam resolusi dan memorandum 9 Februari 1967 menolak pertanggungjawaban (Nawaksara) Soekarno karena dianggap kepemimpinan Soekarno membahayakan keselamatan dan keutuhan negara. Maka diusulkan kepada pimpinan MPRS  Abdul Haris Nasution agar mengadakan Sidang Istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari Jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Pejabat Presiden sesuai dengan Pasal 3 TAP MPRS No.XV/MPRS/1966.

 

Dan pada tanggal 22 Februari 1967 bertempat di Istana Merdeka dilakukan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban TAP MPRS No.IX Jenderal Soeharto.

 

Nah, inilah akhir dari kekuasaan mbah Soekarno. Penyerahan kekuasaan dengan melalui jalur politis dengan memakai tangan Jenderal Abdul Haris Nasution lewat MPRS-nya.

 

Dimana sebenarnya penyerahan kekuasaan ini karena adanya konflik yang hebat antara Soekarno dengan pihak Jenderal-Jenderal penentangnya. Dan pada tanggal 20 Februari 1967, penyerahan kekuasaan ini dituangkan dalam sebuah Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967, atas dasar TAP MPRS No.XV tahun 1966 yang menyatakan bahwa Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden.

 

Nah, penggulingan Soekarno melalui TAP-TAP MPRS yang dibuat oleh para Jenderal dibawah komando Abdul Haris Nasution menjadi kenyataan.

 

Setelah mbah Soekarno digulingkan, maka tiga minggu kemudian, dari tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS. Dimana salah satu agenda Sidang Istimewa MPRS adalah mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dengan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden dengan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Dan pada tanaggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto disumpah dan dilantik sebagai Pejabat Presiden RI, selesai pelantikan, langsung Jenderal Abdul Haris Nasution menjabat tangan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto dari meja ketua Sidang MPRS.

 

Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum V MPRS yang berlangsung dari 21 sampai 30 Maret 1968.

 

Nah setahun kemudian, setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, di Papua diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (pepera) berdasarkan pada Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

 

Hanya menjadi persoalan yang kontroversial dalam pepera ini adalah, cara pelaksanaan pepera itu sendiri. Dimana cara Jenderal Soeharto melakukan pepera, tidak langsung dilakukan oleh setiap rakyat Papua, melainkan melalui wakil-wakil yang didudukkan dalam Dewan Musyawarah Pepera. Dan penunjukkan wakil-wakil dari delapan Kabupaten inipun bukan hasil pilihan rakyat Papua, melainkan hasil penunjukkan saja. Dimana jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera dari delapan Kabupaten itu berjumlah 1026 anggota.

 

Langkah-langkah yang diambil sampai terlaksananya pepera itu:

 

Pertama, pada tanggal 24 Maret 1969, melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera.Dimana dari hasil konsultasi ini menghasilkan kesepakatan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Dewan Musyawarah Pepera.

 

Kedua, pada bulan Juni 1969 berakhir pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

 

Ketiga, diawali di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969, dilakukan pepera di tiap Kabupaten. Misalnya di Kabupaten Pegunungan Jayawijaya dilakukan pepera pada tanggal 16 Juli 1969. Kemudian di Kabupaten Sorong dilakukan pepera pada tanggal 26 Juli 1969. Dan berakhir di Kabupaten yang ada di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969.

 

Jadi, dalam setiap pepera di Kabupaten, bukan rakyat melakukan pemilihan langsung di tempat-tempat pemilihan, melainkan, wakil-wakil yang ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera di setiap Kabupaten inilah yang melakukan sidang. Contohnya, model sidang MPR. Dan anggota-anggota Sidang Dewan Musyawarah pepera Kabupaten inilah yang memilih penentuan sikap, bergabung ke RI atau merdeka.

 

Nah, dari setiap Kabupaten inilah dilakukan Sidang Dewan Musyawarah pepera Kabupaten. Yang akhirnya, dari kedelapan Kabupaten setuju bergabung kedalam RI.

 

Dimana hasil Sidang Dewan Musyawarah pepera dari delapan Kabupaten ini dibawa oleh utusan Sekjen PBB Duta Besar Ortiz Sanz ke New York, dan pada tanggal 19 November 1969 disidangkan dalam Sidang Umum PBB ke-24.

 

Yang menjadi masalah sekarang adalah pelaksanaan pepera di Papua ini tidak sesuai dengan praksis internasional dalam hal penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum. Karena yang namanya penentuan pendapat rakyat itu harus dilakukan oleh seluruh rakyat secara bebas dan rahasia, bukan melalui sidang yang dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk.

 

Oleh sebab itu mengapa Kongres Amerika Serikat mempertanyakan keabsahan, kebabasan, dan kerahasiaan penentuan pendapat rakyat hasil Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dalam Rancangan Undang Undang Nomor 2601 yang telah disahkan, tentang Autorisasi Hubungan Luar Negeri Pemerintah Federal AS untuk tahun fiskal 2006-2007

 

Nah, dengan adanya penggugatan dari anggota Kongres Amerika tentang cara pelaksanaan pepera Papua 14 Juli - 4 Agustus 1969 inilah yang bisa dijadikan dasar pendobrakan atas keabsahaan dan kelegalan pepera Papua 1969 yang didasarkan pada Perjanjian New York 15 Agustus 1962 itu.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 1 Aug 2005 19:19:36 -0700 (PDT)

From: helmut kmur helmut_kmur2002@yahoo.com

Subject: H.R. 2601 United congress

To: ahmad@dataphone.se

 

Yth. Sdr.Ahmad.

 

Saya tertarik dgn tulisna saudara.

 

Saya yakin Congress Amerka telah memiliki data yang cukup akurat yang membuktikan bahwa Papua Bukan bagian dari NKRI, DPR indonesia go to hell with they NKRI.

 

Kami mayoritas Papua, 99,99% sebelum Otsus timbul kami, minta merdeka, menghadap presiden BJ.Habibie pada waktu itu. Lalu jakarta memberi gula-gula yaitu Otsus.

 

Sekarang kami mendapat dukungan luar biasa dari kongress Amerika mengapa kami harus sia-siakan? Silakan orang Jakarta mau pun Gubernur Papua bicara, tapi kami punya banyak alasan mengapa kami mau merdeka? Karena Gubernur maupun jakarta memakai otsus sebagai simbol membangun tapi hasilnya nihil.Orang birokrat kaya rakyat miskin di sana - sini.

 

Saudara patut ketahui bahwa pada tanggal 15-8-2005 kami akan menolak gul-gula NKRI, yaitu OTSUS, dll.

 

Semoga kita mau bekerja sama untuk membangun Dunia ini di jalan yang benar.

 

Helmut Kmur

 

helmut_kmur2002@yahoo.com

Jayapura, Papua

----------