Stockholm, 3 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


DHARMINTA & MATTULESY MEMANG KENA TIPU TERUS MENERUS

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



WAJAR DAN MASUK AKAL KALAU DHARMINTA & MATTULESY MENJADI BUDEK, KARENA MUDAH DITIPU OLEH MBAH YUDHOYONO

 

"Ketahuilah ya Ahmad Sudirman yang bahlul, jelas bahwa Papua, Aceh itu bukan milik you atau milik RI atau OPM dan GAM dan bukan milik bangsa ini dan itu. Karena tanah yang kau omelin itu adalah milik Allah semata Dialah yang telah menciptakan semuanya. Jangan kufur ya Ahmad Sudirman!" (Ahmad Mattulesy, ahmad_mattulesy@yahoo.com , Tue, 2 Aug 2005 20:10:07 -0700 (PDT))

 

"Tanah Papua untuk warga papua khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Tanah Papua mayoritas suku Papua, sudah pasti. Tanah Kalimantan mayoritas suku Kalimantan, sudah jelas. Tanah Sumatera mayoritas suku Sumatra, logis. Tanah Jawa mayoritas suku Jawa, umum. Tapi yang perlu diperhatikan adalah masalah pembauran antar suku yang sudah terjadi dan merata diseluruh pelosok tanah air Indonesia. Asudirman aja yang tidak melihat atau tidak mau melihat hanya karena ideologinya yang makin kelihatan bego.. Jangan coba mengotak-ngotak bangsa Indonesia dengan ideologi sampah jalanan." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Tue, 2 Aug 2005 22:05:40 -0700 (PDT))

 

Baiklah Dharminta di Jakarta, Indonesia dan Mattulesy di Yogyakarta, Indonesia.

 

Memang Allah SWT yang menciptakan alam raya dan semua isinya. Tetapi, planet bumi untuk manusia. Dari sejak Nabi Adam sebagaimana manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Untuk hidup, berjuang, beribadah, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Semuanya diserahkan kepada hamba Allah untuk mengaturnya.

 

Nah, menyangkut Papua. Jelas, itu konflik Papua, dimulai penganeksasian wilayah Papua kedalam RI oleh Soekarno. Dan ini telah berulang kali dijelaskan Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini.

 

Sekarang, dunia internasional ingin melihat di Papua damai. Diselesaikan melalui jalur politis damai. Berdasarkan fakta dan bukti serta sejarah dan hukumnya ternyata ketika pihak Jenderal Soeharto melaksanakan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menyangkut penentuan pendapat rakyat Papua tidak menurut praksis atau aturan hukum internasional tentang penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum.

 

Nah, disinilah inti permasalahannya. Bangsa Papua ingin mengatur dan menentukan nasib mereka sendiri diatas tanah Papua yang telah diatur dan diolahnya dari sejak nenek moyangnya. Dan memang itu hak bangsa Papua atas tanah Papua.

 

Karena pihak Jenderal Soeharto menjalankan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tidak berdasarkan aturan internasional, maka sekarang dipertanyakan kebenaran dan keabsahan tentang penentuan pendapat rakyat Papua itu. Menurut aturan praksis internasional tentang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum ini adalah dilakukan oleh seluruh rakyat Papua melalui cara yang bebas dan rahasia. Bukan dengan cara penunjukkan wakil-wakil lalu diadakan sidang Musyawarah Pepera di tiap-tiap Kabupaten. Dimana sebenarnya dalam pemilihan dan penentuan sikap ini harus rahasia dan bebas, tetapi dalam bentuk sidang musyawarah jadi terbuka. Apalagi dihadiri oleh orang-orang Jakarta.

 

Jadi, cara yang demikian bukan cara penentuan pendapat rakyat yang dimaksudkan oleh praksis internasional yang berlaku tentang plebisit atau referendum.

 

Seharusnya, serentak diadakan diseluruh kabupaten yang ada di Papua rakyat dimintakan untuk memilih dua pilihan, bergabung dengan RI atau merdeka. Itu saja. Cukup dengan mencoblos, Ya atau Tidak.

 

Ini, dilakukan seperti rapat anggota MPR saja. Yang hanya dihadiri oleh sekitar 120 orang dalam setiap Sidang Musyawarah pepera Kabupaten.

 

Bagaimana bisa dijadikan sebagai suatu bentuk penentuan pendapat rakyat, kalau hanya ditentukan oleh sekitar 128 orang saja, yang kumpul dan bersidang. Ketuk-ketuk palu, sambil dijaga oleh orang Jakarta.

 

Nah, cara pepera model Jenderal Soeharto inilah yang dipertanyakan oleh anggota Kongres Amerika atau anggota DPR Amerika Serikat dalam UU No.2601-nya. ( http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-2601 )

 

Jadi Mattulesy, itu Ahmad Sudirman tidak kufur. Justru kalianlah yang buta, yang tidak memahami apa yang dilakukan oleh pimpinan kalian di RI atas bangsa dan tanah Papua. Kan budek itu namanya, Mattulesy, kalau kalian hanya bisa dibodohi saja.

 

Begitu juga Dharminta, yang hanya bisa bercuap: "yang perlu diperhatikan adalah masalah pembauran antar suku yang sudah terjadi dan merata diseluruh pelosok tanah air indonesia. Asudirman aja yang tidak melihat atau tidak mau melihat hanya karena ideologinya yang makin kelihatan bego"

 

Dharminta, persoalan membaurnya bangsa-bangsa, itu tidak berarti menjadi alasan untuk terus menganeksasi wilayah tanah Papua. Kalau memang itu Jenderal Soeharto benar menjalankan hasil Perjanjian New York 15 Agustus 1962, maka tidaklah akan digugat oleh bangsa Papua yang sampai detik sekarang ini terus menyuarakan referendum di Papua. Dan tidak juga akan digugat dan dipertanyakan oleh anggota Kongress Amerika tentang keabsahaan opelaksanaan pepera 14 Juli - 4 Agustus 1969.

 

Coba saja bandingkan, apakah sama itu pelaksanaan pepera di Papua Juli-Agustus 1969 dengan penentuan pendapat rakyat atau referendum di Timor Timur 30 Agustus 1999 ?

 

Jelas, jauh berbeda. Referendum di Timor Timur dijalankan dan diikuti oleh seluruh rakyat Timor Timur secara bebas dan rahasia. Dengan diawasi oleh PBB. Dan hasilnya ternyata 78,5% ingin merdeka dan 21,5% tetap bergabung dengan RI.

 

Nah, cara penentuan pendapat rakyat model Timor Timur lah yang diinginkan oleh bangsa Papua. Bukan pepera model Jenderal Soeharto yang hanya dipilih oleh 128 orang untuk setiap Kabupaten dalam ruangan Sidang Musyawarah pepera yang terbuka dan diawasi langsung oleh orang Jakarta.

 

Jadi Dharminta, kalau kalian menafikan atau mengesampingkan hal yang inti ini, maka kalian akan terjerumus. Terbukti sekarang, itu dengan dibongkarnya praktek pepera Papua 1969 model Jenderal Soeharto yang tidak menurut aturan pepera internasional, maka akhirnya digugat oleh Kongress Amerika.

 

Ahmad Sudirman tidak mengkotak-kotakan, tetapi karena fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang menyatakan bahwa pepera Papua yang dilakukan Jenderal Soeharto tahun 1969 itu menyimpang dan sudah keluar dari apa yang dimaksudkan dalam penentuan pendapat rakyat berdasarkan praksis internasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962, maka akibatnya menjadi bumerang bagi pihak RI.

 

Terakhir masalah hasil Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005. Sudah jelas dinyatakan bahwa yang akan didirikan dan dijalankan di wilayah Acheh adalah pemerintahan sendiri Acheh bukan otonomi, dan dibentuknya pemerintahan sendiri Acheh melalui jalur proses yang adil dan demokratis dengan dilibatkankan seluruh bangsa Acheh dalam aktifitas politik melalui partai politik lokal Acheh. Apakah kesepakatan Helsinki dalam masalah self-government Acheh ini mau dibantah oleh Dharminta ? Dasar budek. Dipikirnya, self-government sama dan sebangun dengan otonomi. Ah, itu salah kaprah Dharminta ini, sudah kena tipu mbah Yudhoyono.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 2 Aug 2005 20:10:07 -0700 (PDT)

From: ahmad mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>

Subject: Fwd: SAPRUDIN, ITU TANAH NEGERI PAPUA MILIK BANGSA PAPUA, BUKAN MILIK MBAH SOEKARNO DENGAN RI-JAWA-YOGYA-NYA

To: ahmad@dataphone.se, abu_dipeureulak@yahoo.com, acheh_karbala@yahoo.no, achehmerdeka@yahoo.com, aneuk_pasee@yahoo.com, ahmad_mattulesy@yahoo.com, abu_farhan04@yahoo.com, bahtiar@gmail.com, bambang_hw@rekayasa.co.id, chairil2000@yahoo.com, dani_acheh@yahoo.com, dewisifa@yahoo.com, dityaaceh_2003@yahoo.com, MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>

 

AHMAD SUDIRMAN DAN KEBODOHANNYA

 

Assalamu'alaikum

Ketahuilah ya Ahmad Sudirman yang bahlul, jelas bahwa Papua, Aceh itu bukan milik you atau milik RI atau OPM dan GAM dan bukan milik bangsa ini dan itu. Karena tanah yang kau omelin itu adalah milik Allah semata Dialah yang telah menciptakan semuanya.

Jangan kufur ya Ahmad Sudirman!

 

Ahmad Mattulesy

 

ahmad_mattulesy@yahoo.com

Yogyakarta, Indonesia

----------

 

Date: Tue, 2 Aug 2005 22:05:40 -0700 (PDT)

From: matius dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>

Subject: Re: SAPRUDIN, ITU TANAH PAPUA MILIK BANGSA PAPUA, BUKAN MILIK MBAH SOEKARNO DENGAN RI-JAWA-YOGYA-NYA

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, yahuwes@yahoo.com, yusrahabib21@hotmail.com, yuhe1st@yahoo.com, viery_fajri@yahoo.com, warzain@yahoo.com, wartadephan@dephan.go.id, waspada@waspada.co.id, universityofwarwick@yahoo.co.uk, teuku_mirza@hotmail.com

 

"Jadi, sekarang persoalan Acheh sedang melaju ke babak berikutnya, yaitu babak membangun pemerintah sendiri atau self-government di Acheh, berdasarkan dasar hukum MoU 15 Agustus 2005. Biarkan bangsa Acheh yang  akan membangun negerinya, tanpa ikut campur pihak Jakarta." (Ahmad Sudirman, 2 Agustus 2005)

 

Persoalan aceh sedang melaju ke babak berikutnya, yanki otonomi khusus. Bukan pemerintahan sendiri atau self-government seperti anggapan Asudirman, terlalu berlebihan tuhh. Sedang pasal-pasal, dasar hukum dalam naskah perjanjian/perundingan yang akan di teken pada 15 Agustus, sampai sekarang masih dirahasiakan, dari mana Asudirman tahu ??, ngacau..! Membangun aceh tidak mungkin tanpa ikut campur jakarta, bagai manapun pusat tetap andil dan menentukan dalam membangun wilayah nkri. ginamasih, Asudirman ini ?? makin amburadul aja.

 

"Tanah negeri Papua untuk bangsa Papua. Bukan untuk bangsa mayoritas Jawa dibawah pimpinan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Melainkan tanah negeri Papua untuk bangsa Papua, yang berasal dari para nenek moyangnya. Soekarno hanya mencaplok tanah wilayah Papua dengan cara yang licik dan bertentangan dengan norma aturan internasional dalam pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau plebisit atau referendum Juli-Agustus 1969. (Ahmad Sudirman, 2 Agustus 2005)

 

Tanah papua untuk warga papua khususnya dan bangsa indonesia umumnya. Tanah papua mayoritas suku papua, sudah pasti. Tanah kalimantan mayoritas suku kalimantan, sudah jelas. Tanah sumatera mayoritas suku sumatra, logis. Tanah jawa mayoritas suku jawa, umum. Tapi yang perlu diperhatikan adalah masalah pembauran antar suku yang sudah terjadi dan merata diseluruh pelosok tanah air indonesia. Asudirman aja yang tidak melihat atau tidak mau melihat hanya karena ideologinya yang makin kelihatan bego.. Jangan coba mengotak-ngotak bangsa indonesia dengan ideologi sampah jalanan.

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------