Stockholm, 6 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


DHARMINTA, ITU MANG SUPIADIN ORANG SUNDA MEMBODOHI BANGSA ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



MATIUS DHARMINTA, ITU MANG SUPIADIN YUSUF ADI SAPUTRA ORANG SUNDA MENCOBA MEMBODOHI BANGSA ACHEH, TETAPI KETAHUAN OLEH MANG AHMAD SUDIRMAN YANG JUGA ORANG SUNDA

 

"Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian antara Pemerintah RI dengan kelompok Gerakan Separatis Aceh(GSA) yang sering disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005, tidak ada lagi sebutan GAM. Ini sesuai dengan isi kesepakatan yang menyebutkan Aceh adalah bagian dari negara kesatuan RI (NKRI)," (Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin Yusuf Adi Saputra, aula Makodim 0103/Aceh Utara, Lhokseumawe, Jumat, 5 Agustus 2005)

 

Dharminta, itu artikel yang kalian sebarkan di mimbar bebas ini, isinya penuh isapan jempol saja. Mengapa ?

 

Karena, mana itu disebutkan dalam poin-poin utama Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang disampaikan oleh presiden Martti Ahtisaari dalam konferensi persnya dinyatakan bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2005 ASNLF atau GAM tidak ada lagi.

 

Itu adalah merupakan akal bulus Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra orang Sunda saja. Dari mana itu mang Supiadin tau bahwa ASNLF atau GAM tidak ada lagi setelah penandatangan damai ditandatangani 15 Agustus 2005 ?.

 

Mana jadi, jika ASNLF atau GAM tidak ada lagi, itu pelaksanaan Kesepakatan Memorandum of Understanding 15 Agustus 2005 dilapangan tidak akan bisa berjalan. Kepada siapa itu Tim Monitoring Uni Eropa dan ASEAN mempertanggungjawabkan hasil-hasil monitoring-nya ? Kepada pihak RI saja ? Mana aci itu.

 

Justru akan berjalan pelaksanaan Tim Monitoring MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dilapangan kalau ASNLF atau GAM dibawah Pemerintah Negara Acheh dalam Pengasingan masih wujud. Karena kalau tidak, mana bisa jalan itu proses pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Memangnya mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan Daeng Jusuf Kalla mau enak-enak saja, mengatur Tim Monitoring UE dan ASEAN, karena Pemerintah Negara Acheh dalam Pengasingan dalam hal ini ASNLF atau GAM sudah tiada. Ini model akal licik mbah Soekarno saja yang dipakai.

 

Itu sebelum Self-Government Acheh atau Pemerintah Sendiri Acheh berdiri di Acheh berdasarkan dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005, dan merupakan hasil partisipasi seluruh bangsa Acheh melalui jalur politik dengan memakai kendaraan partai politik lokal Acheh dalam pemilihan yang jujur, adil, bebas dan rahasia, maka itu ASNLF atau GAM masih tetap wujud. Baru setelah  Self-Government Acheh atau Pemerintah Sendiri Acheh berdiri, itu seluruh bangsa Acheh akan menentukan dan memutuskan secara adil, jujur, bebas dan rahasia kalau ASNLF atau GAM sudah tidak diperlukan lagi.

 

Itu ASNLF atau GAM bukan dibubarkan oleh mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan Daeng Jusuf Kalla. Itu tidak ada tercantum dalam poin-poin utama hasil Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang diungkapkan presiden Martti Ahtisaari dalam konferensi persnya pada 17 Juli 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

Jadi Dharminta, apa yang diucapkan Mang Supiadin Yusuf Adi Saputra orang Sunda satu itu, tidak benar dan hanya akal bulus mang Supiadin saja, agar supaya bangsa Acheh bisa ditipunya.

 

Dasar TNI masih saja kutak-katik yang tidak ada dasar fakta, bukti, dan hukumnya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Sat, 6 Aug 2005 00:38:36 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: PANGDAM IM: PASCA-PENANDATANGAN DAMAI TIDAK ADA LAGI GAM To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, aiandani1107@yahoo.co.id, azuar73@yahoo.com, ariff19@yahoo.com, aditamuda@yahoo.dk, airlambang@radio68h.com, azi09@hotmail.com, abu_abdilhadi@yahoo.com

 

PANGDAM IM: PASCA-PENANDATANGAN DAMAI TIDAK ADA LAGI GAM

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

 

PANGDAM IM: PASCA-PENANDATANGAN DAMAI TIDAK ADA LAGI GAM

 

Lhokseumawe - Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin AS, menegaskan, setelah penandatanganan perjanjian perdamaian antara Pemerintah RI dengan kelompok Gerakan Separatis Aceh(GSA) yang sering disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005, tidak ada lagi sebutan GAM.

 

"Ini sesuai dengan isi kesepakatan yang menyebutkan Aceh adalah bagian dari negara kesatuan RI (NKRI)," katanya di hadapan 268 warga yang pernah menerima intimidasi oleh GAM di aula Makodim 0103/Aceh Utara di Lhokseumawe, Jumat.

 

Selain itu, tambah jenderal berbintang dua itu, tidak ada lagi tuntutan merdeka dan referendum dari GAM, serta mereka siap menyerahkan senjata kepada NKRI.

 

"Kalau mereka melakukan kesalahan dengan merampas, merampok, menculik dan membunuh serta melakukan tindak kriminal lainnya, maka hukum NKRI yang berlaku bagi mereka. Mereka akan berurusan dengan hukum KUHP, karena tidak ada lagi yang namanya GAM, yang ada hanya warga sipil," jelasnya.

 

Untuk itu, Pangdam minta kepada masyarakat, tidak perlu takut dan gelisah apabila anggota GAM tersebut berbaur ke masyarakat setelah penandatanganan nantinya.

 

Dan, kepada masyarakat diharapkannya, apabila terjadi gangguan keamanan dengan intimidasi, maupun tindak kriminal lainnya, maka hal itu harus segera dilaporkan secara faktual dan jelas.

 

Ia menambahkan, "Yang kita perlu laporan fakta dan jelas, bukan laporan palsu, karena kita tidak ingin ada laporan palsu. Sebab, masih ada pihak yang tidak serius agar Aceh ini damai dan juga ada pihak yang ingin serius Aceh ini menjadi damai."

 

Ia pun menjelaskan, setelah penandatanganan nanti, semua hasil kesepakatan kedua belah pihak akan ditempel dan dipajang di seluruh meunasah-meunasah (mushala) yang ada di desa-desa, yang tujuannya, agar masyarakat tahu kalau GAM itu tidak boleh lagi melakukan kejahatan.

 

"Dengan dipajangnya hasil kesepakatan itu, maka masyarakat akan tahu hasil perjanjian yang dilakukan. Kita telah meminta kepada seluruh bupati untuk melakukan pemajangan hasil kesepakatan kedua belah pihak di seluruh meunasah-meunasah di Aceh," kata Supiadin.

 

Pada bagian lain, Pangdam Iskandar Muda itu menyatakan, menjelang ditandatanganinya perjanjian damai di Helsinki tersebut, pihak GAM melakukan intimidasi kepada warga, sehingga ratusan warga terpaksa mengungsi ke Makoramil yang ada di sejumlah kecamatan.

 

Disebutkannya, puluhan kepala desa (kades) terpaksa menginap di Koramil-koramil, karena tidak berani tidur di rumah menyusul adanya teror dari kelompok GAM.

 

"Belasan Geuchik (Kades) itu terpaksa tidur di Makoramil untuk menghidari permintaan dana yang dilakukan pihak GSA, dalam beberapa hari terakhir hampir merata di sejumlah wilayah di Aceh," katanya.

 

Ia menegaskan, selain Kades, para guru, perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemilik kedai juga dimintai dana "pajak Nanggroe" oleh kelompok bersenjata separatis itu.

 

Setiap Kades itu, menurut dia, dimintai dana sebesar Rp3.000.000, pemilik kedai dan PNS Rp1,5 juta, guru dan perangkat desa sebesar Rp500.000. "Para pengutip dana pajak Nanggroe itu memberikan batas waktu kepada Kades, PNS, guru dan pengusaha kedai sebelum tanggal 15 Agustus 2005," tambahnya.

 

"Yang jelas, itu situasi di lapangan saat ini menjelang penandatanganan damai RI-GAM. Saya juga tidak tahu apakah itu dilakukan GAM-GAM sempalan atau memang ada instruksi dari atas," kata Pangdam.

 

Tetapi, permintaan pajak "Nanggroe" itu hampir merata terjadi di seluruh wilayah NAD menjelang penandatanganan damai RI-GAM yang dijadualkan berlangsung di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. (*)

----------