Stockholm, 7 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


WINARKO, ITU JURU RUNDING ASNLF/GAM TIDAK MENYERAH KEPADA PIHAK RI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



SAPTO WINARKO, ITU JURU RUNDING ASNLF/GAM TIDAK MENYERAH KEPADA PIHAK RI

 

"Bang apa benar Para perunding kita di Helsinki menyerah begitu saja, apa tak ada jalan lain menuju kemerdekaan yang kita harapkan selama ini ? " (Sapto Winarko, cantriq_spt@yahoo.co.id , Sun, 7 Aug 2005 03:42:46 +0700 (ICT))

 

Baiklah saudara Sapto Winarko di Bandung, Indonesia.

 

Sebenarnya kalau mau digali, dipelajari, dianalisa, disimpulkan, itu Perundingan di Vantaa Helsinki Finlandia antara pihak Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan dalam hal ini ASNLF atau GAM dengan pihak RI, itu bukan pihak ASNLF atau GAM menyerah kepada pihak RI. Melainkan, justru sebaliknya, dimana pihak ASNLF atau GAM telah menunjukkan keberhasilannya dalam bidang diplomasi politik melalui jalur perundingan yang dipasilitasi oleh pihak Finlandia dalam hal ini oleh mantan Presiden Marti Ahtisaari dengan Crisis Management Initiative (CMI)-nya dengan dibantu oleh Uni Eropa.

 

Nah, perundingan antara ASNLF/GAM dengan RI yang berlangsung sampai lima babak ini, mengambarkan bahwa pihak ASNLF/GAM tidak menyerah kepada pihak RI. Kalau yang namanya menyerah, itu tidak perlu harus membuang-buang waktu untuk berunding sampai lima babak yang dimulai sejak 27 Januari 2005 dan diakhiri pada tanggal 17 Juli 2005.

 

Kemudian jalan menuju kemerdekaan negeri Acheh dilakukan dengan cara dan model Acheh. Artinya dimulai dengan Deklarasi ulang Negara Acheh pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Dilanjutkan dengan gerilya di hutan menghadapi pasukan TNI yang dikirimkan oleh Jenderal Soeharto. Dikombinasikan dengan pembentukan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia.

 

Nah, dengan adanya kombinasi perjuangan politik dan militer yang dilancarkan oleh pihak ASNLF/GAM inilah yang melahirkan kekuatan ASNLF/GAM sebagai satu lembaga dalam Pemerintah Negara Acheh yang mampu menghadapi kekuatan militer dan politik pihak RI.

 

Jelas, dengan adanya kekuatan Pemerintah Negara Acheh di pengasiangan di Swedia dan TNA-nya telah menguras banyak dana trilyunan rupiah kas APBN RI untuk dipakai menunjang operasi milter TNI di Acheh. Dan ini sangat merugikan pihak RI kalau terus konflik Acheh tidak bisa diselesaikan secara damai.

 

Dengan adanya tsunami 26 Desember 2004, ternyata telah membuka pintu lebar-lebar bagi dunia internasional untuk ikut terlibat dalam membantu korban tsunami dan sekaligus membantu penyelesaian konflik Acheh.

 

Dan memang terbukti, dengan adanya tsunami ini pihak RI benar-benar berada disudut ring. Salah satu cara untuk bangkit kembali adalah dengan melakukan perundingan dengan pihak Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia. Dan dengan inisiatif Jusuf Kalla yang langsung menghubungi mantan Presiden Martti Ahtisaari untuk menjadi pasilitator dalam perundingan antara ASNLF/GAM dengan RI menggambarkan bahwa memang pihak RI sudah tidak mempunyai cara lain dalam hal penyelesaian Acheh selain harus berunding kembali secara langsung muka tatap muka di Helsinki.

 

Nah, tentu saja dengan adanya tawaran perundingan muka tatap muka langsung antara ASNLF/GAM dengan RI melalui jalur negara ketiga dalam hal ini Presiden Martti Ahtisaari, dijadikan langkah politik baru oleh pihak ASNLF/GAM ini.

 

Konsekuensi logis yang lahir dari adanya perundingan ASNLF/GAM RI ini adalah secara langsung pihak RI telah mengakui bahwa status politik Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan dalam hal ini ASNLF/GAM telah diakui sejajar dengan pihak RI.

 

Dengan adanya pengakuan status politik yang tingkatnya sama dengan tingkat RI, maka perundingan dapat dilangsungkan secara setaraf. Disamping itu dengan adanya pengakuan politik yang tingkatnya sama dengan tingkat RI melalui status perundingan Helsinki ini, dan didukung oleh pihak Uni Eropa, maka masalah Acheh telah menjadi masalah dunia internasional.

 

Kemudian, dalam pelaksanaan dilapangan Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding Helsinki dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005, itu akan di monitor oleh Tim Monitoring dari Uni Eropa dan ASEAN.

 

Nah, ini juga dengan adanya keterlibatan langsung Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara anggota ASEAN merupakan satu fakta, bukti, dan hukum bahwa masalah Acheh sudah menjadi masalah internasional.

 

Batu-batu pondasi inilah yang dijadikan jalan bagi bangsa Acheh dengan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan untuk menuju kepada titik tujuan penentuan nasib sendiri bagi seluruh bangsa Acheh.

 

Jadi, istilah kemerdekaan, itu dalam prakteknya telah disusun dalam bangunan politik melalui jalur perundingan Helsinki guna membentuk bangunan pemerintahan sendiri di Acheh yang diacukan kepada dasar hukum MoU Helsinki 2005 dengan dilibatkannya seluruh bangsa Acheh untuk berpartisipasi politik memakai masing-masing kendaraan partai politik lokal di Acheh dengan cara yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.

 

Nah, untuk membangun pemerintahan sendiri di Acheh atau self-government Acheh dengan diawasi oleh pihak dunia internasional dalam hal ini Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara anggota ASEAN akan membuka jalan bagi seluruh bangsa Acheh menentukan sikap politik masa depan Acheh. Inilah yang dikatakan kemenangan politik bagi bangsa Acheh melalui jalur perundingan Helsinki 2005. Dengan dibebaskannya sebagian bangsa Acheh dari semua tuduhan makar dan diberikannya kebebasan berpolitik aktif, itu menunjukkan satu bukti keberhasilan perjuangan bangsa Acheh untuk membangun Acheh dbawah naungan Pemerintahan sendiri di Acheh yang dasar hukumnya mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki 2005.

 

Keadaan ini bisa dihubungkan dengan kedaan Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang telah merdeka di wilayah yang masih diduduki Belanda, tetapi telah diakui hak-hak politiknya oleh Belanda. Contohnya, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Jawa Timur, Daerah Riau, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Banjar, dan Daerah Jawa Tengah.

 

Dimana Negara-Negara dan Daerah-Daerah ini telah diakui hak-hak politiknya dan bergabung dalam bangunan Badan Permusyawaratan Federal, sehingga diakui secara sah sebagai salah satu utusan tim Juru Runding dalam Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949.

 

Dan justru, melalui bangunan Badan Permusyawaratan Federal yang dijadikan sebagai Negara Republik Indonesia Serikat inilah, yang diakui dan diserahi kedaulatan oleh Belanda. Dan tentu saja, RI dibawah Soekarno mau-tidak mau harus masuk dan menjadi Negara Bagian RIS, sebelum RIS diakui dan diserahi kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Karena kalau RI tidak masuk menjadi Negara Bagian RIS, maka RI akan berada diluar, dan tidak tentu nasib politiknya.

 

Nah sekarang, kembali lagi ke masalah ASNLF/GAM ini, karena ASNLF/GAM telah diakui hak politiknya untuk membangun self-government Acheh berdasarkan dasar hukum MoU Helsinki 2005, maka terbukalah jalan bagi seluruh bangsa Acheh untuk membangun negerinya secara aman, bebas tanpa adanya ketakutan dan ancaman dari pihak TNI yang selama lebih dari setengah abad terus melakukan pembunuhan di tanah wilayah Acheh.

 

Dan keadaan ini sama dengan keadaan ketika Badan Permusyawaratan Federal yang beranggotakan 15 Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang mendapatkan kebebasan dan pengakuan politik, kendatipun masih berada dalam wilayah kekuasaan Belanda.

 

Inilah taktik dan strategi politik yang paling jitu. Sehingga itu pihak RI mau tidak mau ikut masuk dibawah payung Badan Permusyawaratan Federal yang menjadi RIS. Hanya celakanya, itu mbah Soekarno melakukan kelicikan terhadap para pimpinan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS. Dan soal kelicikan dan akal bulus mbah Soekarno dari RI dalam tubuh RIS ini telah banyak dikupas oleh Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Sun, 7 Aug 2005 03:42:46 +0700 (ICT)

From: sapto winarko cantriq_spt@yahoo.co.id

Subject: mengapa

To: ahmad@dataphone.se

 

Bang apa benar Para perunding kita di Helsinki menyerah begitu saja, apa tak ada jalan lain menuju kemerdekaan yang kita harapkan selama ini ?

 

Sapto Winarko

 

cantriq_spt@yahoo.co.id

Bandung, Indonesia

----------