Stockholm, 10 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


SELAMAT BAGI BANGSA ACHEH YANG BEBAS DARI TNI & BERADA DIBAWAH NAUNGAN PEMERINTAH SENDIRI ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



ACHEH MONITORING MISSION YANG AKAN MEMANTAU PENARIKAN SELURUH PASUKAN NON-ORGANIK TNI DARI SELURUH WILAYAH ACHEH

 

"Mr. Ahmad bagi orang/rakyat Aceh pada intinya bukan soal kemerdekaan dari Indonesia. Tapi lebih sebagai perjuangan merebut kembali harga diri dan martabat Aceh yang sekian puluh tahun digilas di bawah sepatu pemerintah Indonesia yang sentralistik dan Jawakoek-sentris. Konflik Aceh selama ini dipahami secara salah oleh Mr. Ahmad. Ini bukan soal syariat Islam, bukan soal kecoa GAM, bukan soal memerdekakan diri. Perlawanan rakyat Aceh adalah bagian dari perjuangan civil society melawan tirani militerisme. Elemen civil society di Indonesia justru seharusnya merangkul dan menyambut perjuangan rakyat Aceh dan menjadikannya bagian dari perjuangan civil society di Indonesia secara keseluruhan." (SP Saprudin, im_surya_1998@yahoo.co.id , Wed, 10 Aug 2005 10:43:15 +0700 (ICT))

 

Baiklah Surya Pasai Saprudin di Jakarta, Indonesia.

 

Saprudin kalau kalian tidak mengerti dan tidak paham tentang perjuangan bangsa Acheh yang telah berlangsung sejak 1873 sampai detik ini, maka tidak perlu kalian mencomot cerita model yang dihembuskan mbah Soekarno dan mbah Susilo Bambang Yudhoyono tentang  "perjuangan civil society gaya mbah Soekarno dan mbah Susilo Bambang Yudhoyono".

 

Kalau yang kalian maksudkan civil society model masyarakat madani gaya Nurcholis Madjid yang meniru-niru masyarakat Daulah Islamiyah di Yatsrib (Madinah) sekarang, maka itu adalah peniruan yang salah kaprah.

 

Atau kalau kalian Saprudin maksudkan dengan civil society model mbah Soekarno dan mbah SusiloBambang Yudhoyono yang telah mempergunakan kekuatan militernya untuk menganeksasi wilayah lain diluar wilayah RI-Jawa-Yogya, seperti Papua, Maluku Selatan dan Acheh, itu jelas, namanya bukan civil society, melainkan civil society yang berbaju militer model mbah Susilo Bambang Yudhoyono yang berjubah Jenderal katrolan dibelakang meja birokrasi.

 

Nah, kalau kalian Saprudin menafsirkan perjuangan bangsa Acheh dengan tafsiran: "bagi orang/rakyat Aceh pada intinya bukan soal kemerdekaan dari Indonesia. Tapi lebih sebagai perjuangan merebut kembali harga diri dan martabat Aceh yang sekian puluh tahun digilas di bawah sepatu pemerintah Indonesia yang sentralistik dan Jawakoek-sentris."

 

Itu tafsiran kalian Saprudin adalah tafsiran yang amburadul dan bertolak belakang. Mengapa ?

 

Karena, kalau yang namanya "perjuangan merebut kembali harga diri dan martabat Aceh yang sekian puluh tahun digilas di bawah sepatu pemerintah Indonesia yang sentralistik dan Jawakoek-sentris" sama dan sebangun dengan perjuangan bangsa Acheh untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan RI-Jawa-Yogya yang menganeksasi Acheh.

 

Jadi untuk merebut kembali harga diri dan martabat bangsa Acheh yang telah digilas lebih dari setengah abad oleh pihak RI-Jawa-Yogya dengan TNI-nya adalah dengan memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Sebagaimana yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh 20 September 1953 yang didahului dengan isi Maklumatnya: "Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam" (Maklumat NII, MUHARRAM 1373, Atjeh Darussalam, September 1953)

 

Nah dengan diproklamasikan Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka secara de jure dan de facto wilayah Acheh dan sekitarnya berada diluar kerangka Indonesia atau Negara Republik Indonesia-Jawa-Yogya.

 

Begitu juga dengan Deklarasi ulang yang dideklarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976: "To the people of the world: We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self- determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". ("Kepada rakyat di seluruh dunia: Kami, rakyat Acheh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa....Atas nama rakyat Acheh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Acheh Sumatra, 4 Desember 1976") (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984, hal : 15, 17).

 

Jadi Saprudin, dari apa yang telah diperjuangkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, itu semuanya mengarah kepada perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Acheh. Artinya, bebas dari gilasan sepatu TNI yang diperintahkan oleh Panglima TNI atas kebijaksanaan politik aneksasi Acheh yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat plus DPR/MPR RI.

 

Nah artinya bebas dari pengaruh kekuasaan Pantja Sila atau pengaruh kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa, itu sama dan sebangun dengan bebas merdeka dari RI-Jawa-Yogya.

 

Sekarang, dengan telah disepakati Perjanjian Helsinki 2005 yang telah ditempuh lima babak dari sejak 27 Januari 2005 sampai 17 Juli 2005, itu membuktikan bahwa perjuangan bangsa Acheh untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri di Acheh setapak demi setapak berhasil. Dimana bangsa Acheh diberikan hak politiknya yang penuh untuk berpartisipasi dalam politik melalui jalur yang jujur, bebas dan rahasia guna membangun Pemerintah Sendiri di Acheh yang dasar hukumnya mengacu kepada Kesepakatan Helsinki atau MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Jadi, dengan berhasilnya disepakati dan diparaf oleh kedua pihak tim juru runding ASNLF/GAM dan RI hasil perundingan Helsinki pada tanggal 17 Juli 2005, dan dituangkan dalam bentuk dasar hukum Memorandum of Understanding yang akan ditandatangani pada 15 Agustus 2005, itu merupakan jalan lebar bagi bangsa Acheh untuk membangun Acheh dibawah naungan Pemerintah Sendiri berdasarkan dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang bebas dari pengaruh kekuasaan TNI dan Polri di Acheh.

 

Nah inilah, suatu keberhasilan bagi bangsa Acheh dalam usaha menuju kepada penentuan nasib sendiri di wilayah tanah negeri Acheh.

 

Selamat bagi Bangsa Acheh dan Negara Acheh dibawah Pemerintah Sendiri Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 10 Aug 2005 10:43:15 +0700 (ICT)

From: SP Saprudin im_surya_1998@yahoo.co.id

Subject: Stop Provokasi !!!

To: ahmad@dataphone.se

Cc: ahmad_mattulesy@yahoo.com, dedenabdul@bandung.com, detak@hotmail.com, diana@jpf.or.id, djenar_saja@yahoo.com, dtroufleau@wanadoo.fr, duniamusafir@yahoo.com,   dharmawan_ronodipuro@ireland.com, dr_lukmanulhakim@yahoo.com, djuli@pc.jaring.my, dewisifa@yahoo.com, dhienpayabujok@yahoo.com, dwi.iswahyudi@trakindo.co.id, dityaaceh_2003@yahoo.com

 

Assalamualaikum wr. wb.

 

Mr. Ahmad, walaupun anda menyuarakan demokratisasi namun anda berada dalam inkonsistensi. Anda orang Sunda (Jawa Barat) berlatar belakang sakit hati disebabkan status kewarganegaraan R.I. dicabut dan ditindaklanjuti oleh anda dengan menebar benih permusuhan, iri, dengki dan hasad dengan mengangkat isu konplik Aceh dan dilanjuti oleh isu Papua.

 

Saya menyadari secara psikologis, siapapun yang dibelenggu hak dan kepentingannya apalagi menelan waktu panjang, akan meronta, memberontak, bahkan berusaha melakukan perhitungan untuk pembalasannya.

 

Mr. Ahmad bagi orang/rakyat Aceh pada intinya bukan soal kemerdekaan dari Indonesia. Tapi lebih sebagai perjuangan merebut kembali harga diri dan martabat Aceh yang sekian puluh tahun digilas di bawah sepatu pemerintah Indonesia yang sentralistik dan Jawakoek-sentris. Konflik Aceh selama ini dipahami secara salah oleh Mr. Ahmad.

 

Ini bukan soal syariat Islam, bukan soal kecoa GAM, bukan soal memerdekakan diri. Perlawanan rakyat Aceh adalah bagian dari perjuangan civil society melawan tirani militerisme. Elemen civil society di Indonesia justru seharusnya merangkul dan menyambut perjuangan rakyat Aceh dan menjadikannya bagian dari perjuangan civil society di Indonesia secara keseluruhan.

 

Marilah kita renungkan, akankan relakah mengguratkan kembali sejarah baru penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Sekali lagi perlu direunungkan, akan relakah lumuran pertumpahan darah terjadi di bumi Aceh dan lagi-lagi rakyat awam yang tidak tahu menahu menjadi korban elit-elit politik Goblok. Masalah Aceh harus diselesaikan dengan damai, bermartabat tanpa  memperburuk masalah. Stop Mr. Ahmad provokasi kamu !!!

 

Wassalamualaikum wr. wb.

 

Saprudin

 

im_surya_1998@yahoo.co.id

Jakarta, Indonesia

----------