Stockholm, 11 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


DHARMINTA, ITU BANGSA PAPUA AKAN MENOLAK UU NO.21/2001

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



DHARMINTA, ITU UU NO.21/2001 AKAL BULUS MEGAWATI & AKBAR TANDJUNG CS YANG DIPERTAHANKAN YUDHOYONO

 

"Saudara Ahmad. Banyak kalangan di Indonesia, mengatakan bahwa Aceh dan Papua selalu di intervesi oleh negara asing, karena negara luar mengiginkan natural receurces yang ada di Papua dan Aceh. Pribadi saya tidak, justru Indonesia yang mau mempertahankan Papua dan Aceh, karena kedua daerah ini yang bisa memberi makan Indonesia. Kalau 2 daerah ini lepas banyak orang di Jawa mati kelaparan. Benar atau tidak.mengapa Indonesia mati2an mempertahankan NKRI? Negara luar Peduli Dengan Kita, kok di bilang intervensi.Yang bicara begitu karena takut dia bakalan jatuh miskin.It's the reallity. Tapi kami tetap berjuang cepat atau lambat, kami tetap merdeka. Langkah yang yang di buat Mr. Eni Faleomavaega dan 315 anggota congress tepat. Dan kami tetap tindak lanjut dengan melakukan penolakan terhadap Special Authonomy pada besok pagi, August,12, 2005, sebab itu sama dengan jilid kedua Pepera." (Helmut Kmur, helmut_kmur2002@yahoo.com , Wed, 10 Aug 2005 19:03:41 -0700 (PDT))

 

"Bicara soal menentukan nasib sendiri, nasib yang bagaimana? Bukankah dengan adanya Otoda kita juga bisa menentukan nasib daerah kita, maju atau tidak daerah setempat semua berada ditangan kita, kan semua udah ada aturannya." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Wed, 10 Aug 2005 22:17:48 -0700 (PDT))

 

"Fraksi PDIP sejak awal tidak setuju perundingan perdamaian di lakukan di luar negeri, karena kasus aceh merupakan kasus intern (kasus dalam negeri) . Effendi Simbolon mengatakan perundingan RI-GAM adalah perundingan antara pemerintah (RI) dengan separatis (GSA/GAM) yang kebetulan dilakukan di luar negeri (Helsinki) jadi intinya tidak ada istilah, apa lagi mengakui, "meng-internasionalisasi"  kasus Aceh dalam perundingan damai. Jangan ngacau dan gr tigu aah, Asudirman." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Wed, 10 Aug 2005 21:17:03 -0700 (PDT))

 

Baiklah saudara Helmut Kmur di Jayapura, Papua dan saudara Matius Dharminta di Jakarta, Indonesia.

 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Presiden Megawati dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo, isinya penuh penipuan dan akal bulus guna terus dipakai alat menganeksasi dan menduduki wilayah teritorial Papua.

 

Memang benar sebagian alasan yang diungkapkan saudara Helmut Kmur dari Jayapura bahwa "Indonesia yang mau mempertahankan Papua dan Aceh, karena kedua daerah ini yang bisa memberi makan Indonesia. Kalau 2 daerah ini Lepas banyak orang di Jawa mati kelaparan. Benar atau tidak.mengapa Indonesia mati2an mempertahankan NKRI? Negara luar Peduli dengan Kita, kok di bilang intervensi.Yang bicara begitu karena takut dia bakalan jatuh miskin.It's the reallity."

 

Nah, saudara Helmut Kmur adalah dari generasi muda bangsa Papua yang meneruskan perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang tanah negerinya dianeksasi Soekarno dan diteruskan oleh Soeharto sampai sekarang ini oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Kronologis pencaplokan wilayah teritorial Papua sudah banyak dikupas Ahmad Sudirman di mimbar bebas ini, dan tidak ada seorangpun di mimbar bebas ini yang bisa memberikan bantahan dan argumentasinya berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum mengenai Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya mencaplok Papua dan menganeksasinya sampai sekarang ini.

 

Pihak penerus Soekarno dan para pendukungnya termasuk Dharminta dari Jawa Pos Surabaya terus dengan giat menyuarakan mitos-mitos Papua yang telah dihembuskan mbah Soekarno guna dijadikan alat penjerat wilayah Papua. Tetapi tentu saja, bangsa Papua telah menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Soekarno atas wilayah Papua itu merupakan suatu taktik dan strategi penjajahan sebagaimana Belanda menjajah Papua.

 

Dan, memang kalau wilayah Papua itu miskin, sebagaimana Timor Timur, maka akan mudah dilepaskan. Tetapi, kenyataannya, karena tanah negeri Papua adalah kaya dengan sumber alam, maka itu pihak RI akan terus menduduki dan menjajah Papua.

 

Alasan mempertahankan kedaulatan RI, itu alasan gombal yang tidak ada fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya yang kuat. Ahmad Sudirman telah membongkar sampai detil tentang kedaulatan RI dari mulai muncul dan sampai detik sekarang ini. Itu hanyalah mitos saja kalau ada orang yang mengatakan bahwa kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke.

 

Lihat saja, itu Dharminta, mana ia menampilkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang kedaulatan RI dari sejak muncul sampai sekarang ini. Paling hanya cukup menuliskan "seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meraoke juga sedang berjuang"

 

Nah, model orang-orang seperti Dharminta ini adalah orang yang mengembek saja. Karena itu mana dia itu memiliki pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai pegangan guna bisa dijadikan sebagai alat untuk menemukan akar utama konflik Papua.

 

Karena itu model orang seperti Dharminta ini hanya dijadikan pion saja, bercuap ke kanan dan kekiri, otaknya kosong. Pokoknya hanya asal keluar dari mulutnya saja. Dan ini sudah terbukti. Setiap Ahmad Sudirman menanggapi dan mempertanyakan, langsung ia masuk kedalam lobangnya, seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Nah, inilah model orang yang otaknya kosong, karena sudah dicuci habis oleh mitos Papua buatan Soekarno.

 

Lihat saja, pagi ini Dharminta menyatakan: "Bicara soal menentukan nasib sendiri, nasib yang bagaimana? Bukankah dengan adanya Otoda kita juga bisa menentukan nasib daerah kita, maju atau tidak daerah setempat semua berada ditangan kita, kan semua udah ada aturannya."

 

Nah, kan kelihatan, itu Dharminta yang mengembek saja dibelakang ekor Megawati dengan UU No.21/2001-nya.

 

Itu isi UU No.21/2001 telah Ahmad Sudirman bongkar, isinya gombal dan penuh penipuan bagi bangsa Papua. Lihat saja, generasi muda dan generasi tua bangsa Papua menolak itu UU No.21/2001 buatan Akbar Tandjung Cs di DPR yang disahkan Megawati.

 

Karena memang isi dari UU No.21/2001 hanyalah sebagai alat menipu dan akal bulus untuk terus dipakai mengikat wilayah tanah Papua.

 

Kalau memang benar pihak Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyelesaikan masalah Papua dengan cara adil, jujur, bebas dan rahasia, maka caranya sangat mudah, yaitu laksanakan sesuai dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Article XVIII tentang penentuan pendapat rakyat Papua.

 

Dan kalau itu Susilo Bambang Yudhoyono dan para pendukungnya menyatakan bahwa pepera model Jenderal Soeharto 14 juli 4 Agustus 1969 sah, maka itu adalah alasan yang keropos dan menyimpang dari dasar hukum Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Dimana Ahmad Sudirman telah membongkar ketidakbebasan, dan ketidakrahasiaannya pepera Papua model Jenderal Soeharto itu. http://www.dataphone.se/~ahmad/050810c.htm

 

Nah bangsa Papua berjuang menentukan nasib sendiri lepas dari pengaruh kekuasaan RI yang telah menganeksasi wilayah Papua. Dan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bangsa Papua berbeda dengan perjuangan menentukan nasib sendiri model Dharminta yang ikut dibelakang ekor Yudhoyono untuk terus menganeksasi wilayah teritorial Papua.

 

Jadi, yang harus dikutuk sebagai penganeksasi dan penjajah adalah RI. Bukan bangsa Papua. Kalau Dharminta menyatakan bangsa Papua melakukan makar/memberontak itu salah kaprah. Mengapa ?

 

Karena berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum justru itu Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya yang mencaplok wilayah Papua. http://www.dataphone.se/~ahmad/050804c.htm

 

Selanjutnya, itu Dharminta sambil cekakakan, seperti lutung kasarung, membela angggota Komisi I DPR dari FPDIP Effendi Simbolon yang seperti cacing kepanasan melihat Memorandum of Understanding Helsinki akan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

Ah, itu alasan budek, kalau Dharminta menyatakan: "Fraksi PDIP sejak awal tidak setuju perundingan perdamaian di lakukan di luar negeri, karena kasus aceh merupakan kasus intern (kasus dalam negeri)"

 

Mengapa alasan budek ?

 

Karena, ketika Megawati jadi Presiden RI, itu para keroco-nya Megawati di DPR dan dalam PDIP tidak ada yang protes bahwa perundingan ASNLF/GAM RI dilaksanakan di Geneva dan di Tokyo, Jepang. Dan tidak ada yang protes dari orang-orang model Effendi Simbolon. Mereka pada diam semuanya. Apakah itu Simbolon berteriak didepan Megawati bahwa jangan dilakukan perundingan ASNLF/GAM RI di Geneva atau di Tokyo ?. Mana pernah kedengaran itu suara Effendi Simbolon dan Permadi.

 

Jadi, Dharminta, itu status politik Pemerintah Negara Acheh dalam Pengasingan di Swedia dalam hal ini ASNLF/GAM sudah dianggap sejajar dengan status politik RI berdasarkan dasar hukum Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005.

 

Dan memang wajar kalau itu Simbolon mencak-mencak kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mengapa tidak dibahas di DPR RI, baik di komisi I maupun di Paripurna hasil Kesepakatan Helsinki 17 juli 2005 itu.

 

Karena itu Simbolong mengetahui dengan pasti bahwa Pemerintah RI telah menganggap pihak  ASNLF/GAM sebagai lawan berunding yang status politiknya setingkat RI.

 

Dan kalau melihat dasar hukum pasal 11 UUD 1945 yang telah diamandemen menjelaskan bahwa (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Dan memang menurut dasar hukum diatas perlu adanya persetujuan DPR. Dan memang pihak DPR telah menyetujui mengadakan perjanjian damai dengan pihak ASNLF/GAM

 

Hanya masalahnya disini, itu pihak Pemerintah RI telah komit dalam Perundingan Helsinki untuk tidak membukakan isi detil keseluruhan Kesepakatan 17 Juli 2005 sebelum ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Jadi, dalam konsultasi Pemerintah RI dan DPR pada tanggal 9 Agustus 2005 di Istana Negara telah dijelaskan tentang perjanjian damai dengan pihak ASNLF/GAM, hanya tidak dijelaskan secara detil isi Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 itu.

 

Nah, inilah akar masalahnya.

 

Hal ini disebabkan, karena pihak RI tidak mau mengkhianati hasil kesepakatan Helsinki 17 juli 2005 yang telah diparap oleh tim Kepala Juru Runding ASNLF/GAM Teungku Malik Mahmud dan kepala Juru Runding RI Hamid Awaluddin.

 

Jadi, dengan cara apapun, pihak Pemerintah RI, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak akan membukakan isi detil keseluruhan Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 sebelum ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Sehingga memang wajar, ketika pada tanggal 9 Agustus 2005 dilakukan Konsultasi antara Pemerintah dan DPR di Istana Negara, tidak pernah dibongkar detil isi keseluruhan Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005.

 

Sebab, pihak pemerintah RI ingin tetap komitmen pada Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 untuk tidak membukakan kepada umum sebelum Kesepakatan Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 10 Aug 2005 19:03:41 -0700 (PDT)

From: helmut kmur helmut_kmur2002@yahoo.com

Subject: Praktek Bobrok sedang di jalan kan di Papua

To: ahmad@dataphone.se

 

Yth:  saudara   Ahmad

 

Banyak kalangan di Indonesia, mengatakan bahwa aceh dan papua selalu di intervesi oleh negara asing, karena negara luar mengiginkan natural receurces yang ada di Papua dan Aceh.Pribadi saya tidak justru Indonesia yang mau mempertahankan Papua dan Aceh,karena kedua daerah ini yang bisa memberi makan Indonesia.Kalau 2 daerah ini Lepas banyak orang di Jawa mati kelaparan.Benar atau tidak.mengapa Indonesia mati2an mempertahankan NKRI? Negara luar Peduli Dengan Kita, kok di bilang intervensi.Yang bicara begitu karena takut dia bakalan jatuh miskin.It's the reallity.

 

Tapi kami tetap berjuang cepat atau lambat, kami tetap merdeka.langkah yang yang di buat Mr.Eni Faleomavaega dan 315 anggota congress tepat.dan kami tetap tindak lanjut dengan melakukan penolakan terhadap Special Authonomy pada besok pagi, August,12, 2005, sebab itu sama dengan jilid kedua Pepera.

 

Kami selalu di intimidasi, di teror di bunuh, tapi kami tetap tumbuh bak jamur di musim hujan,satu di tahan di jail ratusan yang akan tumbuh.Nasionalisme kami telah mapan.Untuk berjuang demi Papua Merdeka, sejajar dengan bangsa lain di muka bumi.kami sadari itu sangat sulit tapi kami percaya Tuhan akan memberi kami kemenangan.

 

Semoga Aceh juga bisa keluar jadi satu bangsa Besar di muka bumi ini bahu membahu menciptakan Dunia yang penuh dengan Kedamaian.

 

Wassalam

 

Papua Medeka  !!

 

Helmut Kmur  

 

helmut_kmur2002@yahoo.com

Jayapura, Papua

----------

 

Date: Wed, 10 Aug 2005 22:17:48 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: Re: DHARMINTA, ITU BANGSA PAPUA DAN ACHEH SEDANG BERJUANG UNTUK MENENTUKAN NASIB MEREKA SENDIRI

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, aiandani1107@yahoo.co.id, azuar73@yahoo.com, aditamuda@yahoo.dk, airlambang@radio68h.com, azi09@hotmail.com, abu_abdilhadi@yahoo.com, acehku_1@yahoo.com, airlambang@yahoo.com, antara@rad.net.id, apiaustralia@greenleft.org.au, ardiali@yahoo.com, allindo@yahoo.com

 

DHARMINTA, ITU BANGSA PAPUA DAN ACHEH SEDANG BERJUANG UNTUK MENENTUKAN NASIB MEREKA SENDIRI

 

Bukan cuma warga Aceh atau-pun Papua yang sedang berjuang, seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meraoke juga sedang berjuang, yakni berjuang membangun negeri tercinta (RI) ini dengan bekerja / belajar hingga bisa sepadan / tidak tertinggal dengan dunia luar, secara nasional begitu, dan itu memang udah menjadi kuajiban kita. Selain dari itu kita juga harus berlomba/berjuang untuk mengembangkan daerah masing-masing itu semua berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah (otoda) mulai dari otonomi biasa sampai otonomi khusus seperti yang berlaku di Aceh dan Papua.

 

Bicara soal menentuka nasib sendiri, nasib yang bagaimana? bukankah dengan adanya otoda kita juga bisa menentukan nasib daerah kita, maju atau tidak daerah setempat semua berada ditangan kita, kan semua udah ada aturannya.

 

Tapi kalau yang dimaksut menentukan nasip sendiri dengan cara memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  itu namanya udah makar/memberontak, dan kita semua udah tahu sanki apa yang harus ditimpakan pada pelaku perong-rong negara.

 

Jadi jangan salah mengartikan kata berjuang.

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------

 

Date: Wed, 10 Aug 2005 21:17:03 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: MUBA DIJON ..!!  ASUDIRMAN EMANG UDAH LOYO.

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, aiandani1107@yahoo.co.id, azuar73@yahoo.com, aditamuda@yahoo.dk, airlambang@radio68h.com, azi09@hotmail.com, abu_abdilhadi@yahoo.com, acehku_1@yahoo.com, airlambang@yahoo.com, antara@rad.net.id, apiaustralia@greenleft.org.au, ardiali@yahoo.com, allindo@yahoo.com

 

"Muba Dijon pengembek Permadi angggota Komisi I DPR dari FPDIP-nya Megawati tidak melihat dan tidak memahami bahwa itu Effendi Simbolon yang juga anggota Komisi I DPR dari FPDIP menganggap Perundingan RI dengan pihak Pemerintah Negara Acheh dalam hal ini ASNLF/GAM merupakan perundingan yang berstatus internasional dan dengan negara lain." (Ahmad Sudirman, 10 Agustus 2005)

 

Kalau udah loyo ngaso aja bung (Asudirman) , biar kagak tambah kacau begini.

 

Fraksi PDIP sejak awal tidak setuju perundingan perdamaian di lakukan di luar negeri, karena kasus aceh merupakan kasus intern (kasus dalam negeri) . Effendi Simbolon mengatakan perundingan RI-GAM adalah perundingan antara pemerintah (RI) dengan separatis (GSA/GAM) yang kebetulan dilakukan di luar negeri (Helsinki) jadi intinya tidak ada istilah, apa lagi mengakui, "meng-internasionalisasi"  kasus Aceh dalam perundingan damai. Jangan ngacau dan gr tigu aah, Asudirman..

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------

 

Date: Wed, 10 Aug 2005 20:50:20 -0700 (PDT)

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com

Subject: Re: SELAMAT BAGI BANGSA ACHEH YANG BEBAS DARI TNI & BERADA DIBAWAH NAUNGAN PEMERINTAH SENDIRI ACHEH

To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, aiandani1107@yahoo.co.id, azuar73@yahoo.com, aditamuda@yahoo.dk, airlambang@radio68h.com, azi09@hotmail.com, abu_abdilhadi@yahoo.com, acehku_1@yahoo.com, airlambang@yahoo.com, antara@rad.net.id

 

Ha.. haa.. haaa.. Asudirman ini makin hari makin bego aja lhoo.. mungkin faktor usia yang udah loyo kali..

 

Matius Dharminta

 

mr_dharminta@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------