Stockholm, 11 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MENURUT UU NO.24/2000, ITU PERUNDINGAN HELSINKI MERUPAKAN PERUNDINGAN INTERNASIONAL

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



MENYOROT PAKAI UU NO.24/2000 TERHADAP PERUNDINGAN ASNLF/GAM – RI HELSINKI  27 JANUARI  - 17 JULI 2005

 

"Indonesia tentu tak akan memberi pengakuan kepada GAM sebagai belligerent, kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan. Negara ketiga juga tidak mau repot mengakui GAM, walaupun beberapa realitas cukup dijadikan alasan bahwa GAM pantas disebut belligerent, setidaknya de facto; resistensi, organisasi, dan kontrol sebagian kawasan. Bahkan, GAM berhasil memaksa Indonesia sekali lagi datang ke meja perundingan. GAM mampu secara substantif memainkan fungsi sebagai subyek hukum internasional. Lalu, apakah perjanjian itu merupakan perjanjian internasional? Dalam praktik hukum internasional, perjanjian yang dibuat oleh pemerintah yang sah dengan kelompok perlawanan biasa disebut perjanjian internasional. Sebutlah misalnya perjanjian antara Pemerintah Sandinista Nikaragua dan pemberontak Kontra tahun 1988; Lome Accord antara Pemerintah Sierra Leone dan Front Persatuan Revolusioner Sierra Leone (Revolutionary United Front of Sierra Leone) tahun 1999. Justifikasi kelompok perlawanan untuk membuat perjanjian (internasional) dengan negara yang ia lawan juga tersedia di Common Article 3 Konvensi-Konvensi Geneva 1949." (Irfan R Hutagalung Dosen Hukum Tata Negara UI, Memperoleh LLM dari Northwestern University Law School, Chicago)

 

Membaca tulisan yang berjudul "Status Perjanjian dengan GAM" yang ditulis oleh saudara Irfan R Hutagalung, dan dipublikasikan oleh Kompas hari ini, Kamis, 11 Agustus 2005, dan disebarkan oleh saudara Ambon  sea@swipnet.se di internet, terjaring beberapa hal yang menyangkut masalah perjanjian internasional yang dimaksud oleh UUD 1945 pasal 11 dan UU No 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional.

 

Nah, ketika Ahmad Sudirman membongkar dasar hukum tentang perjanjian internasional yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 11 itu tergambar dengan jelas bahwa (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Tentang perjanjian internasional menurut dasar hukum UUD 1945 pasal 11 (2) diatas tidak menyebutkan secara jelas subjek hukum internasional-nya siapa. Hanya dalam UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan secara terperinci dalam Bab II Pasal 4 (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

 

Nah, menurut penjelasan UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional itu adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent.

 

Adapun yang menyangkut subjek hukum internasional lain itu adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

 

Sekarang, Pemerintah Negara Acheh dalam Pengasingan di Swedia, dalam hal ini ASNLF/GAM telah diakui secara langsung oleh RI sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan RI. Dan pengakuan hukum lainnya, seperti pengakuan dari Uni Eropa dalam bentuk bantuan hukum dan keamanan, itu menggambarkan bahwa pihak ASNLF/GAM sebagai suatu entitas hukum telah diakui dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan RI.

 

Jadi, kalau saudara Irfan R Hutagalung menyatakan bawa "Indonesia tentu tak akan memberi pengakuan kepada GAM sebagai belligerent, kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan." Jelas, itu pernyataan saudara Hutagalung tidak benar.

 

Justru, dengan ditandatanganinya memorandum of understanding Helsinki 15 Agustus 2005, yang sebelumnya Kesepakatan memorandum of understanding Helsinki ini telah diparaf pada tanggal 17 Juli 2005 oleh Ketua Tim Juru Runding ASNLF/GAM Teungku Malik Mahmud dan Ketua Tim Juru Runding RI Hamid Awaluddin, membuktikan bahwa pihak RI secara hukum telah memberikan pengakuan kepada ASNLF/GAM sebagai belligerent, kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan.

 

Selanjutnya, perundingan itu merupakan perundingan internasional karena delegasi RI dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.24/2000 Bab II Pasal 5 (4).

 

Jadi sekarang sudah jelas, bahwa memang benar ASNLF/GAM sebagai subjek hukum internasional yang telah mendapat pengakuan sebagai belligerent, kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan dari RI.

 

Karena itu, Perundingan ASNLF/GAM – RI yang berlangsung 5 periode yang dimulai dari tanggal 27 Januari sampai 17 Juli 2005 di Helsinki dibawah fasilitator mantan Presiden Martti Ahtisaari merupakan perundingan internasional, yang hasil perundingannya itu merupakan perjanjian internasional, dalam bentuk memorandum of understanding Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From:  Ambon sea@swipnet.se

Date: 11 augusti 2005 09:56:49

To: <Undisclosed-Recipient>

Subject  «PPDi» Status Perjanjian dengan GAM

 

Status Perjanjian dengan GAM

 

Ambon

 

sea@swipnet.se

Stockholm, Swedia

----------

 

http://kompas.com/kompas-cetak/0508/11/opini/1965169.htm

 

Status Perjanjian dengan GAM

Oleh: IRFAN R HUTAGALUNG

 

Sebentar lagi perunding RI dan GAM akan bertemu kembali untuk menandatangani perjanjian (agreement) atas kesepakatan yang telah mereka buat di Helsinki, Finlandia, Juli lalu. Sementara itu, karena cemas akan isi perjanjian, sebagian anggota DPR mengingatkan pemerintah untuk meminta persetujuan DPR seperti yang diperintahkan Pasal 11 UUD 1945 (Kompas, 20 Juli 2005).

 

Menurut pasal ini, tanpa persetujuan DPR perjanjian dimaksud tidak akan berlaku. Pun, Wakil Presiden, sebelum ia ralat sendiri, sempat berujar, kesepakatan itu memerlukan ratifikasi DPR layaknya perjanjian internasional (Kompas, 26 Juli 2005).

 

UUD 1945 tidak mendefinisikan perjanjian internasional. Namun, UU No 24/2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur hal itu. Pasal 1 menyebutkan: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis.... Pasal ini belum tuntas menjelaskan apa itu perjanjian internasional. Siapa para pihak belum disebut. Pengertian perjanjian internasional, menurut undang-undang ini, lebih lengkap setelah membaca Pasal 4 (1): Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan;....

 

Terlepas klaim GAM atas tanah Aceh dan klaim pimpinan GAM di Swedia sebagai pemerintahan di pengasingan dari sebuah negara bernama Neugara Atjeh, tak perlu repot berargumentasi bahwa Aceh bukanlah sebuah negara dan GAM bukanlah suatu pemerintahan di pengasingan. Pun, GAM bukanlah organisasi internasional layaknya International Committee of the Red Cross (ICRC), World Bank, dan organisasi-organisasi intergovernmental sejenis. Namun, tak mudah untuk segera mengatakan GAM juga bukan subyek hukum internasional.

 

Kelompok perlawanan

 

Kita tahu GAM adalah organisasi yang hendak memutus kedaulatan Indonesia atas Aceh dan ingin mendirikan pemerintahan sendiri di sana layaknya sebuah negara. Untuk itu, GAM berpuluh tahun memanggul senjata melawan TNI/Polri. GAM sering kali diberitakan terpukul dan terdesak. Tapi harus diakui, sampai detik ini mereka tak pernah pupus tuntas. Tak tersanggah GAM adalah kelompok perlawanan (insurgent). Tetapi, untuk dapat memperoleh status sebagai subyek hukum internasional, kelompok perlawanan harus memperoleh pengakuan (recognition) dari negara yang ia lawan atau dari negara ketiga.

 

Indonesia tentu tak akan memberi pengakuan kepada GAM sebagai belligerent, kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan. Negara ketiga juga tidak mau repot mengakui GAM, walaupun beberapa realitas cukup dijadikan alasan bahwa GAM pantas disebut belligerent, setidaknya de facto; resistensi, organisasi, dan kontrol sebagian kawasan. Bahkan, GAM berhasil memaksa Indonesia sekali lagi datang ke meja perundingan. GAM mampu secara substantif memainkan fungsi sebagai subyek hukum internasional.

 

Lalu, apakah perjanjian itu merupakan perjanjian internasional? Dalam praktik hukum internasional, perjanjian yang dibuat oleh pemerintah yang sah dengan kelompok perlawanan biasa disebut perjanjian internasional. Sebutlah misalnya perjanjian antara Pemerintah Sandinista Nikaragua dan pemberontak Kontra tahun 1988; Lome Accord antara Pemerintah Sierra Leone dan Front Persatuan Revolusioner Sierra Leone (Revolutionary United Front of Sierra Leone) tahun 1999. Justifikasi kelompok perlawanan untuk membuat perjanjian (internasional) dengan negara yang ia lawan juga tersedia di Common Article 3 Konvensi-Konvensi Geneva 1949.

 

Namun, perjanjian itu bukanlah perjanjian internasional menurut dua norma di atas. GAM memang berkapasitas memainkan fungsi layaknya subyek hukum internasional, tapi secara formal ia tak pernah diakui sebagai belligerent. Perjanjian COHA dan perjanjian yang akan datang pun tak mengubah statusnya dari insurgent ke belligerent. Ini ditegaskan juga di Common Article 3 bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang berkonflik tidak mengubah status mereka sehubungan dengan konflik dimaksud. Singkatnya, menurut hukum internasional, GAM bukan subyek hukum internasional dan oleh karena itu, perjanjian ini tidak dalam yurisdiksi dua norma hukum itu. Ratifikasi DPR atas perjanjian itu tentu tak relevan.

 

Namun, apa pun kualifikasinya, begitu perjanjian disepakati, para pihak harus patuh pada isi perjanjian, pacta sunt servanda. Ini adalah kebiasaan hukum internasional yang mengikat. Perbedaan status antara GAM dan Pemerintah RI terhadap isi perjanjian tidak relevan lagi. Bahkan, sebagian ketentuan Vienna Convention on Law of Treaties tahun 1969 terlepas konvensi ini hanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat antarnegara dan terlepas Indonesia peserta konvensi atau bukan tetap perlu dicermati, mengingat sebagian normanya berkualifikasi sebagai kebiasaan hukum internasional.

 

Pada kasus Sipadan dan Ligitan misalnya, hakim Mahkamah Internasional memberlakukan Pasal 31 dan 32 Vienna Convention tentang pedoman interpretasi isi perjanjian padahal pada saat itu Indonesia bukanlah peserta konvensi. (ICJ, case concerning sovereignty over Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Indonesia/Malaysia, 2002).

 

DPR patut mencermati perjanjian dimaksud. Apalagi perjanjian itu kelak dapat mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus NAD No 18/2001 menyangkut partai lokal misalnya. Persetujuan DPR dalam manifestasi berbeda tak terelakkan. Belum lagi tentang amnesti.

 

Irfan R Hutagalung Dosen Hukum Tata Negara UI, Memperoleh LLM dari Northwestern University Law School, Chicago

----------