Stockholm, 12 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


YOOSRAN, ITU SELF-GOVERNMENT ACHEH BERDIRI DIATAS KESEPAKATAN HELSINKI 17 JULI 2005, BUKAN MENGACU KEPADA NKRI & UUD 1945

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.



AGOOSH YOOSRAN, ITU SELF-GOVERNMENT ACHEH BERDIRI DIATAS DASAR HUKUM KESEPAKATAN HELSINKI 17 JULI 2005, BUKAN MENGACU KEPADA NKRI & UUD 1945

 

"Dan sebagai konsekuensi logis juga, dengan dilakukannya ratifikasi UU baru yang akan diberlakukan di Acheh, maka secara de facto dan de jure, Aceh memang bagian (dari dulu) yang sah dan meyakinkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, isnít it? Itu menurut pengertian saya bung Asu. Saya yakin anda akan mengelak pernyataan yang anda buat sendiri dengan kata-kata yang berputar-putar untuk membingungkan orang sehingga poin atau inti dari suatu topik menjadi bias. Well." (Agoosh Yoosran, a_yoosran@yahoo.com , Fri, 12 Aug 2005 00:17:26 -0700 (PDT))

 

Baiklah Agoosh Yoosran di Jakarta, Indonesia.

 

Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 merupakan dasar hukum berdirinya Pemerintah Sendiri Acheh atau Self-Government Acheh. Self-Government Acheh mengacu kepada dasar hukum Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Pemerintah Negara Acheh dalam Pengasingan di Swedia dalam hal ini ASNLF/GAM tidak mengacukan Self-Government Acheh pada UUD 1945. Melainkan mengacukan kepada dasar  hukum Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Kalau pihak RI dan DPR akan meratifikiasi Undang-Undang baru itu urusan DPR dan Pemerintah RI, bukan urusan Pemerintah Negara Acheh. Pemerintah Negara Acheh hanya mengacukan Self-Government Acheh kepada  Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 yang akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Jadi, dalam ratifikasi Undang-Undang baru itu harus dilandaskan kepada apa yang telah disepakati dalam Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 itu, bukan kepada yang lainnya.

 

Dalam Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 itu tidak disebutkan harus mengacu kepada UUD 1945. Melainkan kedua belah pihak, ASNLF dan RI sepakat untuk menciptakan kondisi melalui jalur proses yang adil dan demokrasi guna terbentuknya Pemerintah Acheh dalam negara kesatuan dan UUD 1945.

 

Nah artinya disini adalah bukan merupakan suatu bentuk pengakuan dari pihak ASNLF terhadap kedaulatan RI atas wilayah Acheh, melainkan merupakan kesepakatan dalam bentuk saling percaya dari kedua belah pihak, ASNLF dan RI untuk menciptakan kondisi guna terbentuknya Pemerintah Acheh melalui jalur proses yang adil dan demokrasi.

 

Karena itu istilah menciptakan kondisi melalui jalur proses yang adil dan demokrasi guna terbentuknya Pemerintah Acheh dalam negara kesatuan dan UUD 1945, tidak sama dan sebangun dengan bentuk pengakuan dari pihak ASNLF terhadap kedaulatan RI atas wilayah Acheh.

 

Dimana dalam Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 itu tidak ada perjanjian pengakuan dari pihak ASNLF/GAM untuk mengakui kedaulatan RI atas Aceh, agar supaya diakui hak politiknya guna bisa membangun Self-Government Acheh di Acheh.

 

Sebagai contoh: Pemerintah Negara Acheh dalam hal ini ASNLF/GAM walaupun tidak mengakui kedaulatan RI atas wilayah Acheh, tetapi dengan melalui dasar hukum Kesepakatan Helsinki 17 Juli 2005 telah diberikan hak politik dan hukum untuk membangun Pemerintah Sendiri Acheh atau Self-Government Acheh di wilayah  yang dianeksasi RI.

 

Atau dalam arti lainnya adalah Bangsa Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri diberikan hak kebebasan politik dan hukum untuk membangun Pemerintah Sendiri Acheh atau Self-Government Acheh di wilayah  yang dianeksasi RI tanpa harus dikejar-kejar dan dibunuh pasukan TNI.

 

Kan ini suatu kemenangan bagi bangsa Acheh.

 

Bandingkan dengan sebelumnya, kemana bangsa Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri melangkahkan kakinya, kesana itu pasukan Raider TNI made in Ryamizard Ryacudu mengarahkan senjata lengkapnya.

 

Dan tentu saja, berdirinya Self-Government Acheh ini atas pengawasan dan kontrol Acheh Monitoring Mission dari Negara-Negara Anggota Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN.

 

Bangsa Acheh akan bebas membangun negeri Acheh dibawah naungan Self-Government Acheh tanpa merasa takut dikejar-kejar oleh pasukan TNI dan POLRI. Dan kalau sudah kuat, itu diserahkan kepada seluruh bangsa Acheh. Dan tentu saja Negara-Negara Uni Eropa dan ASEAN akan terus memantau, apakah pihak TNI dan POLRI akan merajah dan menduduki kembali Acheh atau tidak.

 

Jadi berdirinya Self-Government Acheh dibawah pengawasan Acheh Monitoring Mission dari Negara-Negara Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN. Kan menjadi kuat.

 

Apakah pihak Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono berani menentang Negara-Negara Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN ? Dan apakah pihak TNI dengan para Jenderal Jawa-nya akan kembali menduduki tanah wilayah Pemerintah Sendiri Acheh ? Jelas mereka para Jenderal TNI Jawa akan berhadapan dengan Pemerintah Negara-Negara Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN.

 

Nantinya, mudah saja bagi Pemerintah Negara-Negara Uni Eropa, kalau pihak TNI kembali memakai kekerasan militer di Acheh, maka itu Pemerintah Sendiri Acheh akan diakui sebagai Pemerintah Sendiri Acheh yang berdaulat penuh diatas wilayah teritorial Acheh. Akhirnya bangsa Acheh bebas merdeka.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 12 Aug 2005 00:17:26 -0700 (PDT)

From: Agoosh Yoosran a_yoosran@yahoo.com

Subject: Re: SETELAH MOU HELSINKI DITANDATANGANI 15 AGUSTUS 2005, MAKA UU NO.18/2001 DIAMANDEMEN DAN DIACUKAN PADA MOU HELSINKI

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: warwick aceh <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, Mathius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, SP Saprudin <im_surya_1998@yahoo.co.id>, Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, muba zr mbzr00@yahoo.com

 

Ahmad Sudirman wrote: "Karena pihak DPR dan Pemerintah RI telah sepakat untuk meluluskan penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, sebagaimana hasil konsultasi antara Pemerintah dan DPR di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Agustus 2005, maka konsekuensi logis dan hukumnya pihak DPR dan Pemerintah harus melakukan ratifikasi UU baru yang akan diberlakukan di Acheh yang diacukan kepada dasar hukum MoU Helsinki 2005".

 

DAN SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS JUGA, DENGAN "DILAKUKANNYA RATIFIKASI UU BARU YANG AKAN DIBERLAKUKAN DI ACHEH" MAKA SECARA DE FACTO DAN DE JURE, ACHEH MEMANG BAGIAN (DARI DULU) YANG SAH DAN MEYAKINKAN DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, ISN'T IT?

 

ITU MENURUT PENGERTIAN SAYA BUNG ASU. SAYA YAKIN ANDA AKAN MENGELAK PERNYATAAN YANG ANDA BUAT SENDIRI DENGAN KATA-KATA YANG BERPUTAR-PUTAR UNTUK MEMBINGUNGKAN ORANG SEHINGGA POIN ATAU INTI DARI SUATU TOPIK MENJADI BIAS. WELL....

 

Agoosh Yoosran

 

a_yoosran@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------