Stockholm, 16 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


CARA DUPITO DARMA SIMAMORA MEMASUKKAN ACHEH & PAPUA BARAT KEDALAM RI DENGAN MEMENGGAL RIS

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ITU DUPITO DARMA SIMAMORA MASUKKAN ACHEH & PAPUA BARAT KEDALAM RI DENGAN CARA MEMENGGAL RIS

 

"Prinsip penyelesaian masalah Papua adalah bagaimana menyejahterakan dan meningkatkan martabat masyarakat Papua. Memisahkan diri bukan solusi karena kita, dari Sabang sampai Merauke, sudah merdeka bersama dari penjajahan Belanda. Namun demikian, ke depan kita perlu meningkatkan good governance di pusat dan daerah." (Dupito Darma Simamora, 15 Agustus 2005)

 

Membaca opini yang berjudul "Arti 15 Agustus bagi Aceh dan Papua" ditulis oleh saudara Dupito D Simamora Alumnus Monash University dan Pemerhati Masalah Papua yang dipublikasikan oleh Kompas-cetak 15 Agustus 2005 dan disebarkan oleh saudara Ambon  sea@swipnet.se di internet , ternyata memang sudah menjadi kebiasaan dari para pemerhati sejarah, ketika melihat RI, langsung saja secara otomatis menganggap wilayah RI ketika diproklamasikan mencakup dari Sabang sampai Merauke merdeka.

 

Nah, pandangan yang demikian ini juga yang timbul ketika Simamora melihat RI. Sepertinya itu RI ketika diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, semua wilayah dari Sabang sampai Merauke ikut merdeka bersama RI. Sehingga ketika ada yang melihat sosok Papua, Acheh, Maluku Selatan, langsung ditutupnya dengan argumentasi bahwa dari Sabang sampai Merauke, sudah merdeka bersama dari penjajahan Belanda.

 

Disinilah kesalahan yang dilakukan oleh para memerhati sejarah, termasuk saudara Dupito D Simamora ini.

 

Coba saja perhatikan dan teliti ketika Simamora menggambarkan masalah Papua, sepertinya itu Negeri Papua adalah merupakan negerinya RI atau Negerinya RI-Soekarno dengan menyebut-nyebut KMB 2 November 1949. Padahal kalau diteliti, bahwa dalam KMB yang ditandatangani pada 2 November 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda itu bukan perjanjian antara RI dengan Belanda, tetapi perjanjian antara empat utusan yaitu pertama, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, yang beranggotakan 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. Kedua, utusan dari Republik Indonesia. Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda, dan keempat,  utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

 

Jadi, kalau Soekarno mengklaim bahwa isi KMB itu merupakan haknya RI-Soekarno, jelas tidak benar. Karena dalam KMB itu sendiri mengikat kepada semua utusan KMB, yaitu Badan Permusyawaratan Federal, RI, Belanda, dan United Nations Commission for Indonesia. Lagi pula dalam KMB itu disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Dan mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun.

 

Disini sudah jelas, bahwa masalah Irian Barat atau Papua Barat akan diselesaikan dengan pihak RIS, bukan dengan pihak RI. Karena RIS lah yang diserahi dan diakui kedaulatan oleh Belanda, bukan RI.

 

Tetapi mengapa Simamora menekankan itu Papua Barat menjadi masalah RI ? Apakah itu Simamora tidak mengenal bahwa RI adalah merupakan Negara Bagian RIS ? Negara Bagian RIS tidak memiliki kekuatan hukum atau bukan subjek hukum yang bisa melakukan perjanjian internasional. Yang menjadi subjek hukum internasional adalah RIS, setelah RIS pada tanggal 27 Desember 1949 diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda.

 

Nah, jalur periode RIS inilah yang merupakan bagian yang selalu disembunyikan oleh para pemerhati sejarah di RI ini. Sehingga itu periode RIS, dari 14 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 dianggap tidak wujud dalam jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI.

 

Karena Simamora menghilangkan periode jalur pertumbuhan dan perkembangan RI dalam RIS inilah, mengapa itu masalah Papua, Maluku Selatan dan Acheh dianggap sebagai wilayah bagian RI. Celakanya diklaim dari sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945.

 

Apakah Simamora memang sengaja menghilangkan periode jalur pertumbuhan dan perkembangan RI dalam RIS atau memang Negara-Negara Bagian RIS dianggap sebagai Negara-Negara boneka Belanda sebagaimana yang dipropagandakan Soekarno ?.

 

Karena kalau Simamora menghilangkan periode jalur pertumbuhan dan perkembangan RI dalam RIS, maka ia akan membabi buta dengan mengatakan RI lah yang berhak mengklaim semua wilayah yang ada di Nusantara.

 

Dan memang benar, itu Simamora mengklaim seenaknya saja dengan menuliskan: "dari Sabang sampai Merauke, sudah merdeka bersama dari penjajahan Belanda".

 

Padahal baru saja itu RI berusia dua tahun setengah, itu diluar wilayah RI sudah muncul Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang sah berada diluar de-jure dan de-facto RI. Dan Negara-Negara dan daerah-Daerah yang berada diluar de-jure dan de-facto RI inilah yang membangun RIS. Dimana akhirnya RI itu sendiri masuk menjadi salah satu dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS.

 

Sekarang, mengapa itu Simamora menghilangkan fakta sejarah ini ? Apakah memang ia sengaja menghilangkan untuk memperkuat kelompok unitaris ? Dan mempertahankan RI-Jawa-Yogya-nya Soekarno ?

 

Karena Simamora menghilangkan periode RI dalam RIS, maka masalah Maluku Selatan dan Acheh dianggap sebagai masalah wilayah RI. Jadi itu Simamora menganggap Acheh dan Maluku Selatan merupakan bagian wilayah RI dari sejak 17 Agustus 1945.

 

Inilah yang tidak benar dan itu Simamora mengada-ada sejarah buatannya sendiri.

 

Jadi memang wajar itu Simamora ketika berbicara Acheh dan Papua seolah-olah itu wilayah Acheh dan Papua merupakan wilayah RI. Hal ini disebabkan karena Simamora menghilangkan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI dalam RIS. Karena dalam masa RIS inilah itu Soekarno menghancurkan habis-habisan bangunan Negara Federal RIS ini untuk dirombak dan dileburkan menjadi bentuk kesatuan. Dan inilah taktik dan strategi kelompok unitaris Jawa dengan RI-Jawa-Yogya Soekarno-nya. Semua yang berbau federalis disapu habis dan dilebur menjadi unitaris. Dan dalam kurun RIS inilah itu Maluku Selatan dan Acheh ditelan Soekarno. Dan jelas, itu Simamora mana mau mengakui dan mau menelitinya ? Karena kalau RIS dibongkar, maka terbongkarlah politik ekspansi yang dijalankan Soekarno untuk menelan semua Negara/Daerah yang ada diluar de-facto dan de-jure RI.

 

Begitu juga dengan Papua, itu Belanda sesuai dengan hasil kesepakatan KMB akan membicarakan masalah Papua Barat satu tahun setelah RIS diserahi dan diakui kedaulatannya. Bukan RI yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda.

 

Nah ketika Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS satu persatu ditelan masuk kedalam RI dalam tubuh bangunan RIS, disini menggambarkan bahwa Soekarno tanpa memakai sebutir pelurupun telah menelan dan sekaligus mengikat 15 Negara/Daerah bagian RIS masuk kedalam RI-Jawa-Yogya. Sehingga itu bangunan RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 di bubarkan, dan dijelmakan RI lalu menjadi NKRI.

 

Jadi setelah RIS hilang dan muncul NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, bagaimana Belanda akan membicarakan Papua Barat dengan NKRI, padahal menurut KMB itu masalah Papua Barat akan dibicarakan dengan RIS. Tetapi sebelum habis waktu satu tahun yaitu 27 Desember 1950, ternyata itu RIS sudah hilang yang  muncul NKRI buatan Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya.

 

Kalau kita melihat tanggal 15 Agustus, itu merupakan tanggal yang dipakai Soekarno untuk menguasai Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang ada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya.

 

Dan celakanya itu tanggal 15 Agustus dipakai pula oleh para kelompok unitaris penerus Soekarno. Seperti Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono memakai tanggal 15 Agustus 2005 untuk menandatangani MoU Helsinki. Sedangkan Soekarno tanggal 15 Agustus 1950 untuk membubarkan RIS dan menjelmakan NKRI. Juga ketika Papua Barat ditelan melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

 

Terakhir, memang kelihatan itu Simamora sebagaimana para pemerhati sejarah lainnya di RI baik disengaja atau tidak, mereka itu berusaha menghilangkan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI dalam periode RIS, yaitu periode 14 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Senin, 15 Agustus 2005

 

Opini

Arti 15 Agustus bagi Aceh dan Papua

Oleh: Dupito D Simamora

 

Pada hari ini, 15 Agustus 2005, di Helsinki, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Serambi Mekkah itu.

 

Empat puluh tiga tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 1962, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Belanda mengenai penyelesaian isu Papua yang disebut sebagai New York Agreement (NYA) atau Kesepakatan New York.

 

Saat kita membicarakan GAM di Helsinki, masalah Papua mendapatkan liputan luas. Pemicunya, lolosnya RUU Kongres AS 2601 di tahap pertama, yang memuat kewajiban Menlu AS melapor pada Kongres mengenai efektivitas Otonomi Khusus Papua dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Kesamaan tanggal antara MoU Helsinki dan NYA barangkali sebuah kebetulan saja.

 

RUU 2601 dan Papua

 

Peran AS tak dapat dipungkiri sangat besar dalam pencapaian NYA dengan menekan dan bahkan mengancam Belanda agar berunding serius dengan RI. Duta Besar AS Ellsworth Bunker, ditunjuk oleh Penjabat Sekjen PBB U Thant saat itu untuk mewakilinya dalam perundingan tersebut. Meski Bunker mewakili U Thant, ia juga mewakili posisi dan pandangan AS atas perdebatan RI dan Belanda.

 

Adalah suatu pengingkaran sejarah apabila pemerintah AS, kini dan di masa datang, lari dari komitmennya atas Papua. Dukungan penuh Presiden AS George W Bush lebih merupakan penegasan kembali komitmen AS.

 

Kebetulan penulis bersama anggota Kongres Eni Faleomavaega pernah hadir di seminar dekolonisasi PBB di Havana tahun 2001. Kehadiran dia di seminar tersebut sehubungan dengan posisi Samoa Amerika, daerah asalnya, hingga kini tercatat sebagai salah satu dari 16 wilayah yang belum berpemerintahan sendiri di PBB.

 

Bukannya menawarkan pemecahan masalah Samoa Barat, Eni langsung menyerang kebijakan Indonesia di Papua dan menghimbau peninjauan Pepera. Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa seminar tersebut diselenggarakan untuk membahas penyelesaian 16 wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Isu lain tidak relevan untuk dibahas dalam forum ini.

 

Dapat dicatat bahwa pemikiran Faleomavaega, termasuk pengajuan RUU 2601, konsisten dengan sikapnya memperjuangkan kepentingan Pasifik Selatan di AS. Upaya seperti ini perlu di-counter agar tidak menimbulkan persepsi dan keputusan yang keliru pula.

 

Internasionalisasi?

 

Masalah Aceh seperti Papua 'dicoba' diselesaikan dengan melibatkan pihak luar. Papua melibatkan Pemerintah AS dan PBB sementara Aceh melalui Crisis Management Inititiative (CMI) pimpinan Marti Ahtisaari dan sebelumnya melalui Henry Dunant Center (HDC). Kalau pelibatan itu disebut sebagai internasionalisasi tidak sepenuhnya tepat. Selama Indonesia tetap memegang kendali terhadap hasil akhir implementasinya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Keterlibatan internasional hanya sebagai fasilitator dan monitoring implementasinya. Tidak ada hidden agenda yang dapat menjadi "bom waktu" di kemudian hari.

 

Kesepakatan New York menyelesaikan masalah antara penjajah (Belanda) dan terjajah (Indonesia) di mana Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan. Sementara MoU Helsinki tidak dapat disebut sebagai perjanjian internasional. GAM bukan subyek hukum internasional, terlebih dengan pengakuan eksplisit wakil GAM bahwa MoU tersebut ditandatangani dalam kerangka NKRI.

 

Kesepakatan New York dan MoU Helsinki harus bersifat final - bukan sasaran antara. Namun demikian, the devil is in the details, dapat memicu permasalahan di masa depan, maka harus diantisipasi sedemikian rupa agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain. Kesepakatan New York misalnya bukan hanya kerangka akan tetapi merupakan penyelesaian akhir dari permasalahan bilateral, sementara the details termasuk Pepera berada dalam jiwa dan semangat untuk mengembalikan Papua ke pangkuan ibu pertiwi.

 

Sebagai isu 'internasional' atau lebih tepat isu bilateral, masalah Papua telah selesai dengan ditandatanganinya dan dilaksanakannya Kesepakatan New York (1962 dan 1969). Indonesia telah melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan hasil tersebut telah diterima oleh Majelis Umum PBB 2504 (XV) tahun 1969. Penerimaan itu menyimpulkan PBB telah melakukan peranan sebagai mediator antara Belanda dan Indonesia.

 

Belanda juga menyetujui implementasi kesepakatan itu lewat pernyataan Menlu Belanda JM Luns di sidang Majelis Umum 13 November 1969. "…the Netherlands Government is prepared to recognize and to abide by the outcome of the act of self-determination as stipulated in the paragraph 2 of article XXI of the 1962 Agreement." Luns menambahkan bahwa Pemerintah Belanda "… does not consider the method adopted by the Indonesian Government to be, in itself, contrary to the provisions of the Agreement, which left sufficient latitude for the Indonesian interpretation."

 

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, salah jika ada upaya mengecilkan makna penyelesaian pada pelaksanaan Perpera tahun 1969. Itu berarti kita harus kembali ke era penjajahan, perjuangan kemerdekaan dan pengukuhan kedaulatan Indonesia.

 

Ada pemikiran yang berkembang belakangan ini bahwa kasus Timor Timur sama dengan kasus Papua. Pengaitan semacam itu bukan saja bertentangan dengan fakta sejarah tetapi juga tidak relevan. Dari sudut pandang keterlibatan PBB, kedua kasus tersebut juga sangat berbeda. Papua bukanlah wilayah yang belum berpemerintahan sendiri yang penyelesaiannya harus melalui referendum. Papua menjadi isu di PBB karena Indonesia membawa kasus tersebut ke PBB pada tahun 1954 sebagai reaksi atas sikap Belanda yang ingkar janji untuk menyelesaikannya dalam satu tahun seperti diamanatkan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

 

Dalam pembahasan masalah Timor-Leste di Dewan Keamanan PBB, segera setelah terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-4 RI, sebagian diplomat Uni Eropa termasuk Belanda, menyatakan kekhawatirannya karena pemerintahan nasionalis dapat membahayakan proses transisi dan nation-building di Timor-Leste. Menanggapinya, disampaikan bahwa pernyataan tersebut ekspressi ketakutan yang berlebihan dan tidak berdasar. Nasionalis tidak berarti hegemonis. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap Presiden Megawati yang meminta maaf sekaligus mengakui realitas politik baru di bekas wilayah Indonesia tersebut di dalam pidato pertamanya di depan DPR-RI. Kebesaran hati bangsa Indonesia tersebut harusnya menjadi renungan bagi para pengkritik tersebut.

 

Epilog

 

Dengan diselesaikannya dimensi 'internasional' Papua melalui Pepera, masalah mendesak sekarang tinggallah implementasi Otonomi Papua. Otonomi khusus (Otsus) merupakan isi pokok kesepakatan dialogis bahkan bentuk rekonsiliasi Pusat dan Papua untuk mengatasi masalah yang ada baik berupa pelanggaran HAM, diskriminasi sosial dan ekonomi, pembangunan dan politik.

 

Sebagai konsekuensi MoU Helsinki, Otsus Aceh diperkirakan akan diamandemen. Kita kemudian perlu secara jujur menjawab apakah UU Otsus Papua telah dilaksanakan secara baik dan konsekuen? Adalah wajar jika kita juga terbuka terhadap kemungkinan untuk menyempurnakan Otsus Papua.

 

Dalam masalah Aceh, kesepakatan Helsinki adalah the end of the beginning. Ini berarti masih akan ada pekerjaan besar lanjutan yang keberhasilannya akan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak sejalan dengan semangat kesepakatan tersebut. Kalau dialog dengan GAM berhasil dilakukan dengan difasilitasi pihak luar, maka sebaliknya masalah Papua dapat diselesaikan di antara sesama anak bangsa. Dengan demikian, 15 Agustus akan menjadi tanggal bersejarah bagi Indonesia dalam menyelamatkan kesatuan dan persatuan.

 

Prinsip penyelesaian masalah Papua adalah bagaimana menyejahterakan dan meningkatkan martabat masyarakat Papua. Memisahkan diri bukan solusi karena kita, dari Sabang sampai Merauke, sudah merdeka bersama dari penjajahan Belanda. Namun demikian, ke depan kita perlu meningkatkan good governance di pusat dan daerah.

 

Dupito D Simamora Alumnus Monash University dan Pemerhati Masalah Papua, Tinggal dan Bekerja di Jakarta

 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/15/opini/1976658.htm

----------