Stockholm, 16 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


IBNU MAHMOOD, ITU PEMERINTAH ACHEH & LEGISLATIF ACHEH PUNYA HAK VETO ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH RI & DPR RI TENTANG ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PERLU IBNU MAHMOOD KETAHUI, ITU PEMERINTAH ACHEH & LEGISLATIF ACHEH PUNYA HAK VETO ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH RI & DPR RI TENTANG ACHEH

 

"Mr. Ahmad, setelah penandatanganan MoU 15-8-05 tentang kesepakatan damai antara ASNLF dengan GoI, bagaimana dengan wali nanggroe T.Hasan Di Tiro ?, Malik Mahmud CS ? Berhakkah mereka pulang ke negeri Acheh, terjaminkah keselamatan mereka untuk ikut membangun Acheh secara langsung? residen dia Acheh yang diberi identitas khusus, (sejenis KTP saat ini)? Saudara Ahmad Sudirman, anda bisa pulang ke Acheh, kalo' di indon tak diterima, toh bangsa melayu juga bangsa Acheh. (saya dengar anda berasal dari Tanjung Pinang) ? Hak untuk keluar negeri, bagaimana dengan paspor ? sektor pendidikan ? bahasa resmi negara Acheh ? undang-undang yang berlaku, apakah perundang-undangan Islam ? azas negara ? mata uang ?( tunggu benar-benar mardeka) he he he" (Ibnu Mahmood, nurlisl@yahoo.com , Mon, 15 Aug 2005 21:23:37 -0700 (PDT))

 

Baiklah Ibnu Mahmood di Jakarta, Indonesia.

 

Dengan telah ditandatangani MoU Acheh-RI 15 Agustus 2005 di Helsinki, maka MoU Helsinki 15 Agustus 2005 itu merupakan dasar hukum yang menjadi acuan Undang-Undang Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh.

 

Dasar hukum undang-undang yang akan menjadi pondasi guna terselenggara dan terbentuknya Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh yang mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005 ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2006 harus sudah disahkan dan diundangkan di Acheh.

 

Dalam undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh, yaitu berdirinya Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh itu berpegang kepada dasar-dasar kewenangan Pemerintah Acheh dan lembaga-lembaga pemerintahannya seperti lembaga administrasi sipil dan peradilan dalam semua sektor umum. Jadi disini Pemerintah Acheh memiliki kedaulatan kedalam yang penuh.

 

Adapun untuk sementara ini kewenangan Pemerintah Acheh yang tidak dimiliki adalah kewenangan dalam pertahanan luar, hubungan luar negeri, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

 

Nah kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh ini untuk sementara ini dipegang pihak Pemerintah RI.

 

Walaupun pihak Pemerintah RI mempunyai wewenang dalam hubungan luar negeri, tetapi kalau pihak Pemerintah RI melakukan perjanjian internasional yang didalamnya ada menyangkut masalah Acheh, maka sebelum perjanjian internasional dilaksanakan Pemerintah RI, maka terlebih dahulu pihak Pemerintah RI harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Legislatif Acheh.

 

Jadi, disini kelihatan apapun perjanjian internasional yang akan dilakukan pihak Pemerintah RI yang didalamnya ada melibatkan kepentingan Acheh, maka pihak Pemerintah RI harus mendapat persetujuan dari Legislatif Acheh. Kalau pihak Legislatif Acheh tidak menyetujui materi-materi Acheh yang akan disampaikan dalam perjanjian internasional, maka materi-materi tentang Acheh tersebut harus dihilangkan dari materi yang akan diperjanjikan itu.

 

Nah disini, Lembaga Legislatif Acheh memiliki secara langsung hak veto tentang masalah Acheh seandainya mau dibicarakan oleh pihak Pemerintah RI dengan pihak luar.

 

Juga kewenangan pihak DPR RI dalam masalah penetapan undang-undang yang menyangkut masalah Acheh terlebih dahulu harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Legislatif Acheh.

 

Begitu juga, apabila Pemerintah RI akan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan administrasi yang didalamnya ada menyangkut masalah Acheh, maka terlebih dahulu Pemerintah RI harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Acheh.

 

Nah disini juga, Pemerintah Acheh secara langsung memiliki hak veto terhadap masalah-masalah Acheh yang akan diambil oleh pihak Pemerintah RI.

 

Jadi dengan melihat kewenangan yang dimiliki Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh dihadapkan kepada kewenangan pihak Pemerintah RI dan Lembaga DPR RI tentang masalah Acheh, jelas itu kewengan Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh sangat mutlak.

 

Kemudian dalam masalah ekonomi yang menyangkut masalah perdagangan, moneter dan fiskal. Itu Pemerintah Acheh memiliki hak penuh untuk membiayai perjalanan roda ekonomi dan pembangunan Acheh. Baik melalui pajak ataupun melalui hubungan perdagangan dengan pihak asing ataupun melalui jalur hubungan parawisata dengan pihak asing.

 

Pemerintah Acheh dalam bidang keuangan bisa mengatur dan menetapkan sendiri tingkat suku bunga yang berbeda dengan sendiri tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral Republik Indonesia. Pemerintah Acheh bisa melakukan perjanjian dengan pihak asing untuk pencarian dana luar negeri.

 

Pemerintah Acheh yang berhak menguasai 70 % semua cadangan minyak dan gas yang ada di Acheh, juga sumber daya alam di Acheh untuk dikelola dan diatur guna kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Acheh.

 

Pemerintah Acheh akan mengatur dan mengelola semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

 

Jadi Pemerintah Acheh memiliki hak kewenangan untuk membangun Acheh melalui sumber daya manusia dan alam yang ada di Acheh dan juga menggali sumber dana luar negeri. Apakah Pemerintah Acheh akan melakukan hubungan perdagangan internasional dengan Uni Eropa, Scandinavia, Amerika, Kanada, Amerika Latin, Australia, Jepang, Negara-Negara Asia, Negara-Negara Arab, Negara-Negara Afrika, itu semuanya terbuka jalan lebar-lebar.

 

Sekarang akan masuk kepada apa yang ditanyakan Ibnu Mahmood tentang "setelah penandatanganan MoU 15-8-05 tentang kesepakatan damai antara ASNLF dengan GoI, bagaimana dengan wali nanggroe T.Hasan Di Tiro ?, Malik Mahmud CS ? Berhakkah mereka pulang ke negeri Acheh, terjaminkah keselamatan mereka untuk ikut membangun Acheh secara langsung? "

 

Tentu saja Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro akan kembali ke Negeri Acheh dalam naungan Pemerintah Acheh, Legislatif Acheh, dan Lembaga Wali Negara Acheh. Setelah undang-undang yang akan menjadi pondasi guna terselenggara dan terbentuknya Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh yang mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005 disahkan dan diundangkan di Acheh. Dan setelah Pemerintah Acheh dan Lembaga Wali Negara Acheh sudah berdiri.

 

Dan tentu saja Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Teungku Malik Mahmud cs memiliki hak untuk kembali ke Negeri Acheh, negeri yang diperjuangkannya hampir 30 tahun. Dan memiliki hak untuk ikut membangun di Negeri Acheh. Adapun soal keselamatan, itu diatur oleh Pemerintah Acheh dan pihak Keamanan Acheh. Kemudian soal kartu identitas baru itu akan dikeluarkan dalam rangka pemilihan umum lokal di Acheh pada bulan April 2006 untuk memilih Pemerintah Acheh berdasarkan Undang-Undang Baru yang mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki 2005 yang paling lambat disahkan dan diundangkan di Acheh pada tanggal 31 Maret 2006.

 

Seterusnya masalah pendidikan di Acheh itu sepenuhnya dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Acheh. Kemudian soal bahasa Acheh merupakan bahasa resmi di Acheh. Tentang perundang-undangan Islam itu akan disusun kembali yang tidak mengacu lagi kepada UU No.18/2001, melainkan akan disusun dalam Kanun Acheh yang didalamnya akan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat bangsa Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum saat ini bagi bangsa Acheh.

 

Kemudian soal azas Pemerintah Acheh mengacu kepada Kanun Acheh yang didalamnya akan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat bangsa Aceh yang cinta dan taat kepada Agamanya.

 

Selanjutnya mengenai hak untuk keluar negeri, dan bagaimana dengan paspor atau surat identitas jalan keluar negeri. Itu bangsa Acheh diberikan kebebasan yang penuh apakah melalui jalur udara atau laut untuk pergi keluar negeri. Tanpa mendapat kesulitan. Adapun tentang paspor, yang merupakan surat indentitas jalan ke luar negeri, karena Pemerintah Acheh ada perjanjian hukum dengan pihak Pemerintah RI sesuai dengan dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005, dimana masalah hubungan luar negeri dipegang oleh pihak Pemerintah RI, maka pihak Pemerintah Acheh mengeluarkan wewenang dan izin keluar negeri, sedangkan pihak Pemerintah RI memberikan kartu identitas perjalanan ke luar negeri.

 

Terakhir, saudara Ibnu Mahmood menyatakan "Saudara Ahmad Sudirman, anda bisa pulang ke Acheh, kalo di indon tak diterima, toh bangsa melayu juga bangsa Acheh. (saya dengar anda berasal dari Tanjung Pinang) ? "

 

Soal pulang itu gampang bisa diatur nanti. Kalau Ahmad Sudirman mau berkunjung mudah saja, tinggal beli tiket, pakai paspor Swedia, minta visa ditempat, masuk Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Mon, 15 Aug 2005 21:23:37 -0700 (PDT)

From:  NoeRoel nurlisl@yahoo.com

Subject: bagaimana dgn wali nanggroe?

To: ahmad@dataphone.se

 

Mr. Ahmad,

 

setelah penandantanganan MoU 15-8-05 tentang kesepakatan damai antara ASNLF dengan GoI, bagaimana dengan wali nanggroe T.Hasan Di Tiro ?, Malik Mahmud CS ?

 

Berhakkah mereka pulang ke negeri Acheh, terjaminkah keselamatan mereka untuk ikut membangun Acheh secara langsung? residen dia Acheh yang diberi identitas khusus, (sejenis KTP saat ini)???

 

Saudara Ahmad Sudirman, anda bisa pulang ke Acheh, kalo' di indon tak diterima, toh bangsa melayu juga bangsa Acheh. (saya dengar anda berasal dari Tanjung Pinang) ???

 

Hak untuk keluar negeri, bagaimana dengan paspor ? sektor pendidikan ??? bahasa resmi negara Acheh ??? undang-undang yang berlaku, apakah perundang-undangan Islam ??? azas negara ??? mata uang ....???( tunggu benar-benar mardeka) he...he...he...

 

jazakallah

 

Ibnu Mahmood.

 

nurlisl@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------