Stockholm, 16 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MENGAPA AGAMA DIPEGANG MBAH YUDHOYONO DALAM MOU 15 AGUSTUS 2005 BUKAN OLEH PEMERINTAH ACHEH ?

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KELIHATAN MBAH YUDHOYONO & DAENG KALLA TAKUT KALAU PEMERINTAH ACHEH PEGANG KEWENANGAN DALAM AGAMA

 

"1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi." (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka , 15 Agustus 2005)

 

Setelah Ahmad Sudirman mendalami apa yang tertuang dalam MoU yang dijadikan sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah RI, ternyata ada satu agenda penipuan dan pembohongan terhadap bangsa Acheh dengan memakai label Syariat Islam.

 

Sebagaimana dulu yang pernah Ahmad Sudirman bongkar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyangkut masalah "Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun (Bab XII, pasal 25, ayat 1) dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bab XII, pasal 25, ayat 2), serta Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Bab XII, pasal 25, ayat 3)"

 

Dimana sistem peradilan nasional atau sistem yang mengatur segala sesuatu pengenai perkara pengadilan yang dijalankan dan dilaksanakan melalui Mahkamah Agung NKRI hukumnya bersumberkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945 yang tidak bersumberkan kepada Islam.

 

Walaupun Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Qanun itu sendiri merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan UU NAD di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi karena sumber hukumnya berdasarkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945, maka Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya merupakan penjabaran-kebawah dari pada sistem peradilan nasional dibawah Mahkamah Agung NKRI yang berdasar sumber hukum pancasila.

 

Dan inilah yang disebut oleh Ahmad Sudirman bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekarang adalah satu alat melabu atau alat menipu rakyat Aceh yang masih belum sadar akan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan secara menyeluruh di negara yang hukumnya bersumberkan kepada Islam.

 

Sekarang memang terbukti, ketika pihak Pemerintah RI berkeras dalam MoU Helsinki untuk memegang agama sebagai kewenangan Pemerintah RI, bukan kewenangan Pemerintah Acheh.

 

Nah, disini membuktikan bahwa adanya ketakutan atau phobia dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla apabila kewenangan agama dimiliki oleh Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam MoU Helsinki bahwa "kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi".

 

Jadi kelihatan, kalau agama menjadi kewenangan Pemerintah Acheh, maka pihak Pemerintah RI merasa terancam eksistensinya sebagai negara pancasila. Karena itu agama dipegang Pemerintah RI dan dideklarkan dalam bentuk pernyataan "kebebasan beragama"

 

Inilah fakta dan bukti bahwa mbah Yudhoyono dan daeng Kalla takut Acheh kembali seperti zaman kebesaran Sultan Iskandar Muda dengan Islam-nya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------