Stockholm, 17 Agustus 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.


MUBA, ITU UUD 1945 MENGUTUK PENJAJAHAN DIATAS DUNIA & HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERI-KEMANUSIAAN

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

JELAS MUBA DIJON, ITU UUD 1945 MENGUTUK PENJAJAHAN DIATAS DUNIA & HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERI-KEMANUSIAAN

 

"Posisi hukum MoU tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Kesepakatan Helsinki bisa saja dibatalkan jika dari hasil uji konstitusional ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau dinyatakan bertentangan maka bisa ditegaskan bahwa itu tidak mengikat untuk umum dan bisa dibatalkan kalau seluruhnya ternyata bertentangan dengan konstitusi." (Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, gedung DPR, Selasa 16 Agustus 2005)

 

"Jangan salah loh, yang pertama dan utama dari perjanjian Helsinki itu adalah: semuanya dalam koridor Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak usah bikin ulah (lagi) setelah ini. Mahkamah Konstitusi sedang menunggu Undang-Undang tentang Aceh ini yang sekarang sedang digodok Pemerintah Republik Indonesia dan DPR. Jika Undang-Undang itu ternyata bertentangan dengan UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan Undang-Undang Aceh tersebut." (Muba Zir, mbzr00@yahoo.com , Tue, 16 Aug 2005 18:23:07 -0700 (PDT))

 

"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan." (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan/ Preambule)

 

Baiklah Muba di Dijon, Bourgogne, Perancis.

 

Muba Dijon memakai dalil pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Kesepakatan Helsinki bisa saja dibatalkan jika dari hasil uji konstitusional ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar.

 

Nah, yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang bukan Memorandum of Understanding, karena itu sebelum diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi, maka harus ada tercipta dulu Undang Undang Baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh yang harus ditetapkan, disahkan, dan diundangkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2006.

 

Yang menjadi masalah adalah apabila seluruh isi Undang Undang Baru Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh tersebut setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, maka  Undang Undang Baru Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh akan dibatalkan.

 

Nah sekarang, kalau digali isi UUD 1945 keseluruhan dari Pembukaan atau Preambule sampai batang tubuhnya, maka akan ditemukan satu dasar hukum yang paling atas dan paling kuat yang ada dalam UUD 1945 guna bisa dijadikan sebagai dasar hukum terbentuknya Pemerintah Acheh dan Legislatif Acheh sebagaimana hasil dari Kesepakatan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yaitu dasar hukum yang tertuang dalam Pembukaan atau Preambule UUD 1945 yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.".

 

Inilah dasar hukum yang terkuat diantara dasar hukum lainnya untuk dijadikan alasan hukum bahwa MoU Helsinki 15 Agustus 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

 

Kalau masih ada orang di RI dan di Acheh menyatakan bahwa MoU Helsinki 15 Agustus 2005 bertentangan dengan Konstitusi RI, maka orang tersebut sudah termasuk kedalam golongan orang gila.

 

Dan kalau itu Megawati dengan PDIP-nya berguling-guling seperti anak kecil yang diambil gula-gulanya, sambil teriak-teriak: "Untuk apalagi saya datang ke Istana Negara dalam peringatan HUT RI ke-60. Bukan saya subyektif, tapi ini adalah protes keras saya sebagai warga negara" (Megawati, kantor DPP PDIP Jl Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 16 Agustus 2005). Maka itu merupakan suatu fakta dan bukti bahwa ternyata pihak Megawati dan PDI-P-nya adalah kelompok orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian di Acheh dan ingin terus menganeksasi Negeri Acheh.

 

Sudah jelas, itu MoU Helsinki 15 Agustus 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945, masih juga mau digugat oleh orang-orang PDI-P, seperti Effendi Simbolon, Pramono Anung, Sutjipto, Sutradara Ginting, Tjahjo Kumulo, Sutardjo, Permadi, dan Dedi Soetomo.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad


Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*


Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Tue, 16 Aug 2005 18:23:07 -0700 (PDT)

From: muba zir mbzr00@yahoo.com

Subject: Re: AIDI, ITU BANGSA ACHEH SEKARANG HIDUP SEJAJAR DENGAN BANGSA INDONESIA DIATAS  NEGERI & PEMERINTAH ACHEH

To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Cc: AcehA_yoosran <a_yoosran@yahoo.com>, AcehAhmad_mattulesy <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, AcehAhmadGPK <ahmad@dataphone.se>, AcehMitro <mitro@kpei.co.id>, AcehMr_dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Acehmuba <mbzr00@yahoo.com>, acehomputeh <om_puteh@hotmail.com>, AcehSap <im_surya_1998@yahoo.co.id>, AcehSiliwangi <siliwangi27@hotmail.com>, Acehsutanlatief <sutanlatief@yahoo.com>, AcehTati <narastati@yahoo.com>, Acehtgk_maat <tgk_maat@yahoo.co.uk>, Acehwarwick <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, kabayan555@yahoo.com, kbecak@yahoo.com, sisinga maharaja <sisingamaharaja@yahoo.co.uk>, sira_jaringan2000@yahoo.com, sobrona@hotmail.com, sofyanali_fpsgam@yahoo.com

 

Jangan salah loh, yang pertama dan utama dari perjanjian Helsinki itu adalah: semuanya dalam koridor Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak usah bikin ulah (lagi) setelah ini... Mahkamah Konstitusi sedang menunggu Undang-Undang tentang Aceh ini yang sekarang sedang digodok Pemerintah Republik Indonesia dan DPR. Jika Undang-Undang itu ternyata bertentangan dengan UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan Undang-Undang Aceh tersebut.

 

Begicuuuu........ Dirgahayu RI...

 

"Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se> wrote: AIDI, ITU BANGSA ACHEH SEKARANG HIDUP SEJAJAR DENGAN BANGSA INDONESIA DIATAS  NEGERI & PEMERINTAH ACHEH. Dan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 merupakan pintu masuk ke Negeri Acheh yang bebas yang nantinya akan berada dibawah naungan Pemerintah Acheh dengan payung hukum yang mengacu kepada dasar hukum MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Bangsa Acheh mulai hari ini mulai bernafas lega, kekuatan TNI harus patuh dan tunduk kepada hukum yang telah disepakati yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005." (Ahmad Sudirman, 15 Agustus 2005)

 

Muba ZR

 

mbzr00@yahoo.com

Dijon, Bourgogne, Perancis

----------